KBRN, Moskow: Ancaman teroris di Mali tetap ada dan mungkin bertambah buruk setlah Perancis mengurangi kehadirannya di negara itu, menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada konferensi pers setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mali Abdoulaye Diop pada hari Kamis (11/11/2021).

"Ancaman [teroris] tetap ada. Saat ini cenderung memburuk mengingat keputusan pemerintah Prancis untuk mengurangi kehadirannya [di negara itu]," katanya.

Lavrov menunjukkan bahwa dengan latar belakang ini, aktivitas teroris di utara negara itu mungkin tumbuh. Dia menunjukkan bahwa Rusia akan terus memberikan bantuan militer ke Mali dalam perjuangan melawan terorisme.

“Kami akan terus memperluas bantuan pemerintah secara menyeluruh kepada angkatan bersenjata Mali dengan menyediakan perangkat keras militer dan dengan melatih perwira Mali di akademi militer Kementerian Pertahanan Rusia,” kata Lavrov, seperti dikutip dari TASS, Jumat (12/11/2021).

Dia mengingatkan bahwa Rusia dan Mali memiliki sejarah panjang kerja sama militer dalam perlawanan terhadap teroris. "Kami melanjutkan tradisi ini untuk memungkinkan pemerintah Mali secara efektif mengusir ancaman teroris," katanya.

Diterbitkan di Berita

SAMARINDA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar menyebut belakangan ini kelompok terorisme senang merekrut anak-anak muda untuk dijadikan agen. Apalagi, perkembangan internet dan media sosial yang kian berkembang.

Boy juga mengutip data PBB tentang negara-negara yang terdampak teroris. Paling tidak, ada 120 negar yang terdampak propaganda mereka. Tingginya angka ini, menurut Boy Rafli, sebab arus globalisasi dan media sosial.

“Berdasarkan data, saat ini ada 220 juta pengguna internet di Indonesia. Dari 202 juta, sekitar 80% adalah penggunanya. Sedangkan 60% dari total itu merupakan anak muda,” ujar Boy di Samarinda, Minggu, seperti dikutip Antara.

Boy juga menjelaskan, kelompok teroris ini senang merekrut anak-anak muda. Sebab mereka idealis, berani namun sedang berjuang mencari jati diri.

“Generasi milenial ini dengan mudah mengikuti akun-akunnya (Teroris-red), terus update sampai pintar membuat surat wasiat (siap mati) untuk orang tuanya saat akan menjalankan aksi. Itulah akhirnya, dia menjadi pelaku bom bunuh diri,” ucap Boy.

Boy juga menjelaskan. Beberapa aksi terorisme di Indonesia belakangan dilakukan oleh orang-orang yang intoleran.

“Kasus terorisme dan intoleransi terus saja terjadi. Pengeboman gereja di Makassar dan terorisme di Mabes Polri, misalnya, kasus ini merupakan bukti bahwa progaganda jaringan terorisme terus terjadi menebar tindakan kebencian.

Ia mencontohkan, hal ini seperti yang terjadi di Provinsi Kaltim 2016 silam, ketika Gereja Oikumene di Kota Samarinda diledakkan. “Itu wujud tindakan orang-orang intoleran,” tambahnya.

Lebih lanjut, Boy juga menjelaskan perkembangan terorisme di Indonesia masih mengusung ideolog berbasis kekerasan. Beberapa cirinya, intoleran, tidak menerima perbedaan dan menghalalkan pelbagai cara untuk mencapai tujuan ideologisnya.

“Karakter itulah yang diusung terorisme. Kelompok ini mengusung slogan agama. Padahal, semua agama memiliki cinta kasih, semangat mengasihi satu sama lainnya dan menghormati perbedaan,” tutupnya.

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Purwanto

Diterbitkan di Berita

damailahindonesiaku.com Jakarta- Berhasilnya milisi dari organisasi Taliban dalam merebut dan menguasai pemerintahan Afghanistan rupanya turut mewarnai isu politik dunia. Hal ini terkait dengan rekam jejak Taliban dalam kontribusinya terhadap persebaran potensi tindak terorisme di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tindak aksi terorisme di Indonesia pada peristiwa Bom Bali pun turut terstimulasi oleh heroisme pejuang Afghanistan.

Hingga kini pun pengaruhnya kembali muncul ke permukaan seiring dengan terebutnya Kabul sebagai ibukota Afghanistan oleh Taliban. Tak sedikit kemudian yang bersimpatik terhadap Taliban. Atas menyeruaknya Isu ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang mengadakan diskusi atas Taliban tersebut dengan berbagai objektif pro dan kontra.

Menanggapi hal tersebut, Institut Hasyim Muzadi menggelar Webinar Nasional dengan tema “Taliban Afghanistan, Ancaman atau Harapan” yang digelar pada Sabtu (11/6/2021) malam. Acara yang dipandu Wakil Direktur Eksekutif Internasional Conference of Islamic Scholar (ICIS) KH. Khariri Makmun, Lc, Dpl., MA, sebagai moderator ini menghadirkan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM sebagai salah satu narasumber.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Penceghan BNPT mengatakan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran sentral di dalam pencegahan potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia melalui praktik sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Hal tersebut seiring dengan bagaimana semangat revitalisasi NU menuju pengabdian Abad ke-2.

“Upaya revitalisasi NU ini tentunya akan berhasil apabila NU ini kembali ke khittah sebagaimana berdirinya NU pada tahun 1926. NU akan bangkit, akan terrevitalisasi, kembali ke khittah sebagaimana 1926 yang dulu sudah di amanahkan oleh Kyai Haji Hasyim Asy’ari,” ujar Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid.

Lebih lanjut Brigjen Ahmad Nurwakhid pun menekankan bagaimana peran NU di dalam membendung potensi radikalisme merupakan khittah yang sebagaimana pada masanya. Pendirian NU merupakan upaya dalam membendung paham Wahabisme yang tersebar keseluruh dunia tak terkecuali Indonesia.

“Filosofi NU didirikan itu sejatinya untuk membendung atau membentengi pengaruh wahabisasi internasional yang ada di Indonesia” ucap alumni Akpol tahun 1989 ini.

Dirinya pun meyakini bagaimana semua konflik di dunia Islam selalu didahului oleh masifnya paham radikalisme dan aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Yang mana hal tersebut masuk dalam dalam konteks ideologi takfiri wahabi dan kemudian berkolaborasi dengan kekuatan oposisi yang destruktif termasuk juga adalah pengaruh intervensi asing.

Namun demikian dirinya juga menggaris bawahi bagaimana Taliban yang ada saat ini tidak sesuai dengan bagaimana ideologi murni yang pada mulanya dianut oleh Taliban. Bahwa jika memang benar Taliban ini murni maka mazhab yang dianut adalah fiqih Hanafi dan tauhidnya maturidiyah.

“Jika memang mazhab tersebut yang dianut, maka tidak mungkin tindakannya mengarah pada radikalisme dan terorisme. Justru jika benar mazhab tersebut, Taliban bisa jadi memiliki paham yang moderat,” kata mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus)88/Anti Teror Polri ini.

Namun dirinya kembali menegaskan bagaimana Taliban ini juga memiliki transformasi ideologi yang kemudian berkembang menjadi lebih kontributif terhadap ideologi radikal yang ada di dunia. Dirinya mencontohkan bagaimana jika tidak mungkin apabila Taliban moderat yang bermazhab fiqih Hanafi dan bertoriqoh Naqsabandiyah justru menghancurkan patung terbesar di dunia yang ada di lembah Bamiyan, Afghanistan.

“Kemudian secara ideologis dan politisnya pun kemudian Taliban justru bergeser dan mendekati perjuangan politik yang seperti Al Qaeda. Sehingga tidak mungkin kalau dia itu moderat, tidak mungkin kalau dia itu bermazhab Hanafi atau mungkin thoriqoh naqsabandiyah kok sampai mau menghancurkan patung terbesar di dunia yang ada di Afghanistan,” kata mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol ini.

Dirinya juga mengingatkan kembali bagaimana upaya Taliban tersebut juga menyerupai konteks pergerakan ormas yang sudah dilarang di Indonesia, yaitu Front Pembela Islam (FPI) yang mana juga termotivasi oleh Taliban dan sekarang ini justru membuat kamuflase dengan kembali mendirikan FPI dengan nama Front Persaudaraan Islam. Adanya Taliban di Afghanistan ini turut menstimulasi terhadap gerakan jaringan teroris dalam konteks yag terafiliasi dengan AL Qaeda di Indonesia yaitu Jama’ah Islamiyah (JI).

“Jadi Taliban di Afghanistan itu otomatis menurut pendapat kami jelas, waktu itu saya menyatakan bahwa ini akan meresonansi, lalu akan memotivasi atau memberikan stimulan terhadap gerakan atau jaringan teroris, yang dalam konteks ini terafiliasi dengan Al-Qaeda di Indonesia yaitu Jamaah Islamiyah dan juga memotivasi atau meresonansi kelompok radikal yang ada di Indonesia” ucap mantan Kapolres Gianyar ini .

Meski demikian menurutya, hal ini juga menggaris bawahi bagaimana situasi tersebut yang mana terebutnya ibukota Kabul oleh Taliban ini turut mewarnai politik dunia. Seiring dengan hal tersebut dirinya juga menaruh harapan bagaimana NU yang memiliki cabang di Afghanistan ini juga turut menyumbang pada perdamaian yang ada. Karena dengan menciptakan suasana aman dan damai, NU diharapkan mampu memiliki peran baik di Afghanistan.

“Apalagi saya dengar NU punya cabang di sana juga. Nah ini akan memberi nuansa atau memberi semacam keterlibatan Indonesia dalam konteks ormas NU untuk ikut berperan dalam menciptakan suasana aman dan damai di Afghanistan,” ucap perwira tinggi yang juga pernah menjabat sebagai Kapolres Jembrana ini.

Karena apapun yang terjadi di Afganistan sekarang ini menurutnya secara de facto negara tersebut sudah dipimpin atau dikuasai oleh Taliban. Dan tentu saja Indonesia atau pemerintahan Indonesia yang sesuai amanah undang-undang harus konsisten dengan sikap non-blok ataupun bebas aktif nya itu. Dimana bangsa Indonesia tidak boleh ikut campur atau intervensi dalam urusan di Afghanistan.

“Dalam hal ini kita juga harus ikut terlibat di dalam membangun perdamaian sebagaimana tujuan nasional yakni turut serta di dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujar mantan Kadensus 88/Anti Teror Ditreskrim Polda DIY ini.

Oleh sebab itu seiring dengan harapan tersebut, dirinya juga berharap pada NU dalam perkembangannya juga turut berkontribusi pada perdamaian.

Terkait dengan peran BNPTdalam penanggulangan terorisme di Indonesia, dirinya menegaskan sebagai fungsi koordinatif, BNPT berupaya untuk mengkoordinasikan diantaranya dengan TNI, Polri dalam hal ini Densus 88/Anti Teror untuk selalu siaga dalam menghadapi perkembangan terorisme yang ada di Indonesia.

“Yang mana perlu kami garis bawahi bahwa tindakan aksi terorisme bukanlah merupakan usaha untuk memonopoli agama tertentu. Tetapi radikalisme dan terorisme ini potensinya ada pada setiap individu manusia, sehingga semua tindakan teroris tidak terkait dengan agama apapun. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkan aksi terorisme,” ujar pria yang mengawali karir Kepolisannya sebagai Danton Candradimuka Akabri ini mengakhiri.

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan agar Pemerintah Indonesia dapat menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Korban Terorisme Nasional.

"Mengingat banyaknya korban yang berjatuhan di negeri ini, baik luka-luka maupun meninggal dunia akibat aksi keji yang disebabkan ulah para teroris. Ini juga menandakan negara terus hadir untuk mereka (korban) serta tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hasto, kehadiran negara untuk korban terorisme sejatinya telah diwujudkan melalui serangkaian upaya pemulihan dan pemenuhan hak oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis, psikologis maupun rehabiltasi psikososial.

"Terlebih, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, korban terorisme di masa lalu juga dinyatakan berhak untuk mendapatkan kompensasi (ganti rugi dari negara)," kata dia.

Untuk diketahui, setiap 21 Agustus diperingati Hari Internasional untuk Peringatan dan Penghormatan kepada Korban Terorisme. Ada pun tema yang diangkat pada tahun ini adalah "Bangkit Peduli, Menyemai Damai".

Tema tersebut diangkat sebagai bentuk semangat kebangkitan dan peduli sesama anak bangsa dalam menghadapi wabah COVID-19, selain menyelipkan pesan damai agar ke depan tidak terjadi lagi aksi terorisme, kekerasan, dan sikap intoleransi.

Sama seperti tahun sebelumnya, peringatan akan dimulai dengan #aksihening 2 menit, dilanjutkan dengan beberapa rangkaian acara yang ditutup dengan penampilan dari para musisi seperti Endah n Rhesa dan Rival Coconut Treez.

Semua rangkaian acara hasil kolaborasi LPSK, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesia, dan Peace Generation itu akan digelar secara daring pada 21 Agustus 2021 mulai pukul 09.30 WIB dengan melibatkan para penyintas terorisme dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, melalui perayaan Hari Internasional untuk Peringatan dan Penghormatan kepada Korban Terorisme, Hasto ingin mengajak masyarakat memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada korban dan penyintas terorisme atas ketangguhan hidup yang mereka jalani dalam melewati masa sulit dan suram, sebagai dampak peristiwa terorisme yang dialami.

"Semoga ketangguhan para korban dapat kita tiru dalam menghadapi masa-masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini," ucap Hasto.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyatakan pandemi Virus Corona (Covid-19) berpotensi memicu kebangkitan ideologi radikal. Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).

"Yang juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai, paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etnonasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam pidatonya.

Oleh karena itu, Bamsoet meminta perang terhadap pandemi Covid-19 dilakukan dengan peningkatan ketahanan ideologi masyarakat, selain dengan penguatan tubuh dengan vaksinasi.

Menurut dia, dalam kerangka itu, MPR terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui sosialisasi empat pilar MPR.

"Yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air," ujar Bamsoet.

Lebih lanjut, Politikus Partai Golkar itu, melalui vaksinasi ideologi, ia meyakini segala potensi ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal.

Ia juga percaya, wabah Covid-19 justru akan semakin memperkuat ketahanan ideologi Indonesia. Menurut dia, Covid-19 tidak hanya menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang baru bagi Indonesia.

"Tetapi menjadi peluang untuk bangkit beradaptasi dengan tuntutan dinamika, situasi dan kondisi yang baru," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap bahwa penyebaran propaganda kelompok terorisme dan pendanaannya meningkat di masa pandemi.

(dmi/arh)


Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang siswa yang berasal dari Kota Chibok, Negara Bagian Borno, Nigeria yang diculik kelompok teroris Boko Haram tujuh tahun lalu dibebaskan dan dipulangkan kepada kedua orang tuanya.

Menurut Gubernur Negara Bagian Borno, Babagana Zulum, pelajar yang ditawan selama tujuh tahun itu adalah seorang siswi.

Siswi itu ternyata sudah dinikahkan dengan seseorang selama diculik. Sang suami lantas menyerahkan diri bersama sang istri kepada militer Nigeria sekitar sepuluh hari lalu.

Zulum mengatakan aparat keamanan kemudian mencari tahu identitas sang siswi dan kemudian menghubungi orang tuanya.

Menurut Zulum dengan kepulangan sang siswi menimbulkan harapan sejumlah siswi lain yang diculik oleh kelompok teroris Boko Haram yang tunduk kepada ISIS bisa ditemukan.

Zulum mengatakan sang siswi bakal menerima pendampingan kejiwaan dan medis sebagai bagian dari program rehabilitasi pemerintah.

Sang siswi yang identitasnya dirahasiakan itu adalah salah satu dari 270 pelajar perempuan yang diculik oleh anggota kelompok teroris Boko Haram pada April 2014 silam.

Sejak itu keluarga para siswi yang diculik menggencarkan kampanye di media sosial dengan tagar #bringbackourgirls.Dari 270 siswi yang diculik oleh kelompok Boko Haram, 82 orang dibebaskan pada 2017 melalui mediasi.

Kemudian 24 siswi lainnya ditemukan oleh pihak tertentu selain ada pula yang dibebaskan. Beberapa siswi yang ditawan Boko Haram disebut melarikan diri atau diselamatkan. Namun, saat ini tercatat masih ada sekitar 113 siswi yang diyakini ditahan oleh kelompok teroris itu.

Kelompok Boko Haram adalah yang pertama kali melakukan penculikan pelajar sekolah secara massal di Nigeria. Namun, cara itu kini digunakan banyak kelompok kriminal yang menculik anak-anak sekolah untuk meminta uang tebusan.

Pada Juli lalu ada sekitar seribu murid dari sebuah sekolah asrama di Negara Bagian Kaduna diculik oleh kelompok bandit di kawasan utara Nigeria. Peristiwa itu menjadi penculikan sekolah secara massal kesepuluh sejak Desember 2020 lalu.

(isa/ayp)

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Kasubdit Penyidikan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Dr Imam Subandi mengatakan aksi terorisme di Indonesia merupakan metamorfosis dari rasa ketidakpuasan kekuasaan politik di masa lalu.

"Kalau kita lihat sejarah awalnya tidak murni agama tetapi politik kekuasaan," kata Imam Subandi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan keadaan sekarang tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu saat terjadi revolusi 1945-an dan 1980-an munculnya Negara Islam Indonesia (NII) yang kemudian bermetamorfosis.

Dari ketidakpuasan tadi, kemudian disakralisasi dan diubah ke arah isu-isu agama yang pada akhirnya muncul penggunaan isu-isu keagamaan menjadi dasar atau alasan lahirnya aksi-aksi teror.

Saat NII muncul pemerintah mengambil langkah tegas dengan menumpas organisasi tersebut. Tidak sampai di situ lahir pula Jamaah Islamiyah (JI) kemudian bermetamorfosis menjadi Majelis Mujahidin Indonesia dan lain sebagainya.

Jika ditarik benang merah jauh ke belakang, kata Imam Subandi, maka aksi-aksi terorisme yang terjadi masih berkaitan dengan masa lalu.

Hal itu, lanjutnya, juga masih berkaitan dengan hilangnya tujuh kata dalam Pancasila dan terkait penumpasan yang cukup keras terhadap orang-orang yang menginginkan Indonesia dibangun atas dasar hukum Islam.

Oleh sebab itu, menurut dia, adanya aksi-aksi terorisme di tanah air terjadi karena rasa tidak puas atas kekuasaan politik yang dimulai dari NII, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga membentuk wujud yang lebih kongkret, yakni terorisme.

Terorisme bisa saja muncul dari agama-agama lain tergantung dari bentuk ketidakpuasan di suatu negara. Misal di Inggris yang didominasi nonmuslim maka teroris bisa muncul dari agama di luar islam.

"Atau misalkan terjadi di India, maka agama Hindu atau Sikhisme sebagai latar belakang rasa ketidakpuasan bisa melakukan aksi terorisme," ujarnya.

Begitu juga di negara-negara lain yang mayoritas bukan muslim, ketika merasa terjadi ketidakpuasan atau tidak ada keadilan maka jalan kekerasan bisa menjadi pilihan bagi mereka.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

 

Diterbitkan di Berita

bnpt.go.id Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., beserta pejabat Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Mr. Sung Yong Kim,  di Kantor BNPT Jakarta  pada Kamis (22/7).

Pertemuan kali ini sebagai bentuk silaturahmi kedua negara sekaligus momentum untuk membahas lebih dalam kelanjutan kerja sama kedua negara yang tertuang pada "Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Strengthening Counter-terrorism Cooperation."

Pada kesempatan ini, Kepala BNPT mengawali pembahasan mengenai MoU dimaksud yang akan habis masa berlakunya pada tahun ini.

Mensikapi hal tersebut, Duta Besar Amerika untuk Indonesia dan Kepala BNPT berencana untuk memperpanjang MoU kerja sama penanggulangan terorisme antara kedua negara tersebut.

Adapun bentuk kerjasama yang telah dilakukan antara kedua negara meliputi pertukaran informasi, training, dan kerja sama pembangunan melalui United States Agency for International Development (USAID). 

"Amerika Serikat merupakan mitra penting bagi Indonesia dalam memelihara perdamaian dan keamanan di tingkat regional dan multilateral, dan selama ini kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat di bidang keamanan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, ke depannya kami akan terus meningkatkan kerja sama dalam mencegah serta menanggulangi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", tutur Boy Rafli.

Menanggapi sambutan hangat terhadap kunjungannya, Mr. Sung Yong Kim menyampaikan kegembiraan dan apresiasinya terhadap kerjasama yang telah terjalin dengan BNPT selama ini, termasuk dalam menangani masalah terorisme lintas negara. 

“First of all I am delighted to be here, and honoured to meet with General Boy Rafli Amar. We have a wonderful discussion about the importance of our parallel cooperation of counter terrorism, which is related to your question, no country tend to fight against terrorism alone, so that is really important that they have strong international cooperation, including cooperation that United State has with Indonesia. And I think the next task is to continue countering different kind of terrorism threat, so that we are both protected as we can fight against terrorism threat”, ungkap Mr. Sung. 

Lebih lanjut, Duta Besar Amerika untuk Indonesia juga berharap agar kerja sama yang sudah berlangsung, dapat di tingkatkan dan mempertajam fokus ke depannya. 

“Well I think it’s important to us not only  to engage our strength in cooperation, but also to protect ourselves, to protect Americans , to protect Indonesians. What we keep doing together must have implications. Be safer, more secure, and more prosperous to our strong cooperation”, ujarnya. 

Menutup pertemuan, Kepala BNPT pun menjelaskan mengenai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024.

Hal ini merupakan upaya konkrit pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan mengedepankan pendekatan soft approach guna menanggulangi akar permasalahannya secara komprehensif.

Diterbitkan di Berita

alinea.id Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta, semua pihak mengantisipasi masuknya paham radikalisme hingga terorisme yang menyasar generasi milenial.

Menurutnya, pelajaran agama bisa menjadi penyaring untuk meredam penyebaran paham-paham tersebut.

La Nyalla menyampaikan ini untuk menanggapi penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari penelitian disebutkan, potensi radikalisme paling berbahaya masuk melalui dunia digital maupun media sosial (medsos).

Musababnya, medsos mudah dijangkau warga khususnya anak-anak hingga remaja.

FKPT Kalsel menyatakan, potensi paham-paham tersebut dilihat dari dimensi pemahaman sebesar 6,1%, dimensi sikap sebanyak 23,7% dan dimensi tindakan sebanyak 1,3%. Artinya, jumlah masyarakat yang tidak mengerti terhadap paham-paham itu, atau sekedar ikut saja, cukup tinggi.

"Konten-konten yang memuat teror dan ujaran kebencian sangat banyak tersebar di media sosial dan memiliki potensi yang signifikan terhadap paham-paham radikalisme dan terorisme. Ini harus menjadi perhatian serius," kata La Nyalla kepada wartawan, Rabu (30/6).

Dari penelitian FKPT juga disebutkan, indeks potensi radikalisme cenderung ada pada kalangan gen Z, dan mereka yang aktif di internet dan sosial media. Hasil penelitian yang menyebut 86% generasi Z menerima informasi keagamaan dari internet. 

"Maka upaya penangkalan harus dilakukan secara serius dan sedini mungkin. Jadi sangat tepat penangkalan potensi teroris melalui pemahaman pembelajaran agama di sekolah," ujar La Nyalla.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, mayoritas masyarakat dengan literasi rendah menerima informasi begitu saja tanpa mencari informasi pembanding. Minimnya literasi  juga berpotensi memicu provokasi seperti penistaan agama dan ujaran kebencian.

"Anak-anak senang menonton Youtube dan mengakses informasi melalui kanal media sosial. Hal ini yang harus dikhawatirkan. Karena, anak-anak bisa terpapar konten yang berisi ajakan teror.

Tentu hal itu mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka, maka perlu penyeimbang informasi agar anak tidak langsung menyerap informasi yang mereka dapat secara mentah-mentah," bebernya.

 

La Nyalla mengatakan, sekolah memiliki peran penting yang dapat memberikan informasi mengenai pembelajaran agama agar tidak keliru. Hal tersebut dapat dilakukan melalui muatan dalam kurikulum pendidikan agama.

"Peran guru agama di sekolah sangat penting memberikan pengarahan untuk menangkal potensi radikalisme kepada generasi penerus bangsa, dengan memberikan bobot materi pembelajaran untuk mengimbangi informasi yang keliru yang tersebar melalui konten-konten media sosial," jelas La Nyalla.

Menurutnya, sekolah bisa bekerja sama dengan instansi-instansi yang bertugas dalam upaya penangkalan radikalisme dan terorisme, seperti Polri, TNI, hingga BNPT.

"Buatlah program berkelanjutan di tingkat sekolah hingga perguruan tinggi sekaligus sebagai upaya tracing untuk menumpas penyebaran paham radikalisme pada generasi Z," ungkap Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Densus 88 Polri, BNPT, dan lembaga terkait lainnya, memberantas konten radikalisme terorisme.

Juru Bicara Kemkominfo, Dedy Permadi, mengungkapkan sejak 2017 sampai 22 Juni 2021, pihaknya telah memblokir 21.330 konten radikalisme terorisme yang tersebar di berbagai situs dan platform digital.

"Kami juga memberikan dukungan teknis bagi kementerian/lembaga lain yang bertanggungjawab dalam penanganan tindak pidana terorisme," kata Dedy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/6/2021).

Ia menegaskan pemblokiran terhadap konten radikalisme dan terorisme terus diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik berdasarkan aduan kementerian/lembaga terkait maupun laporan masyarakat yang diterima melalui kanal pelaporan.

"Upaya penyebaran informasi positif sebagai bentuk penanggulangan terhadap konten radikalisme terorisme terus kami lakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," ucapnya menambahkan.

Dorong Literasi Digital

Menurut Dedy, guna memperkokoh ketahanan masyarakat dari informasi negatif internet, termasuk konten radikalisme terorisme, Kemkominfo terus menggalakkan kegiatan literasi digital di 514 kabupaten/kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Kemkominfo mengklaim juga terus konsisten menjaga dan mempertahankan keamanan ruang digital dari muatan radikalisme terorisme yang mengancam NKRI.

"Kami mendorong publik yang menemukan konten radikalisme terorisme untuk melakukan pelaporan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan melalui aduankonten.id serta kanal-kanal pelaporan lain yang kami siapkan," ujar Dedy memungkaskan.

(Isk/Ysl)

Diterbitkan di Berita