Sucipto sindonews.com JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menyarankan agar program wajib lapor bagi warga di lingkungan baru dihidupkan kembali. Sebab, program tersebut dinilai efektif mencegah munculnya embrio terorisme.

Hal itu diungkapkan Nuning, panggilan akrab Susaningtyas Kertopati dalam diskusi “Refleksi Regulasi Anti Terorisme Ditinjau dari Stabilitas Keamanan Negara” yang digelar Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Minggu (18/4/2021).

”Sangat disayangkan sekali aturan wajib lapor bagi orang atau individu yang masuk ke dalam lingkungan baru dihapus. Ini yang menyebabkan munculnya embrio terorisme. Karena itu saya berharap aturan wajib lapor ini dihidupkan kembali,” ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, Nuning menilai program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) gagal.

”Peristiwa penembakan terhadap MT yang merupakan mantan narapidana terorisme di Makassar, beberapa hari lalu itu merupakan indikasi kegagalan program deradikalisasi BNPT.

Seharusnya BNPT memantau aktivitas mantan napiter secara serius,” ujar mantan anggota Komisi I DPR ini kepada SINDOnews.

Menurut Nuning, BNPT semestinya melakukan penetrasi ke masyarakat yang terpapar. Sebab lingkungan masyarakat merupakan salah satu tempat berkembangnya aktivitas terorisme.

Tidak hanya itu, cara aparat keamanan menyelesaikan kasus terorisme juga terkesan terburu-buru. Padahal kasus pengeboman tidak hanya terkait radikalisasi tapi ada keterkaitan dengan persoalan sosial politik.

“Tunggu dulu sampai hasil penyelidikannya tuntas. Karena bisa saja ada tokoh intelektual yang gunakan teroris ini untuk mengacaukan negara. Jadi teror itu sebagai alat,” tegasnya.

Selain itu, Nuning juga menyarankan agar kementerian dan lembaga di pemerintahan diikutsertakan dalam program penanggulangan terorisme yang selama ini lebih fokus ke TNI, Polri, BNPT, dan BIN.

Padahal setiap institusi termasuk juga aparat keamanan harus bisa membaca penetrasi ideologi yang dinormalisasikan sehingga menciptakan enabling environment bagi kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, kaderisasi untuk mendapatkan dukungan dana dan politik.

“Berbahaya itu kalau rekrutmen masuk secara terbuka ke institusi kampus dan organisasi kemasyarakatan,” ucapnya.
(cip)

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) baru yang berisi dua nama tersangka teroris di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, kedua terduga teroris itu bernama SB dan SN.

"Iya benar [ada penerbitan DPO]," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan saat dihubungi, Selasa (13/4).

Merujuk pada DPO yang diterbitkan, SB merupakan warga yang tinggal di wilayah Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara, SN merupakan warga di kawasan Petukangan Utara, Kecamatan Pesangarahan, Jakarta Selatan.

Keduanya, dipersangkakan pasal 15 jo Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003.

Namun demikian, belum diketahui lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para terduga teroris ini. Kata Ramadhan, pihaknya bakal memberikan keterangan lebih lanjut nantinya.

"Nanti kalau ada [update] disampaikan lagi ya," ucap dia.

Berdasarkan catatan, sebelumnya Densus 88 telah menerbitkan enam DPO untuk terduga teroris di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian, terdapat dua buron yang telah ditangkap.

Sejauh ini, total terdapat 12 tersangka teroris yang juga telah diamankan oleh penyidik Densus 88 di wilayah DKI Jakarta. Mereka berinisial HH, ZA, AJ, BS, WJ, NAA, AN, DK, AK, AP, NF dan W.

Para tersangka teroris itu diduga tak terafiliasi dengan jaringan teror Jamaah Islamiyah (JI) ataupun Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Mereka ditangkap karena polisi telah memiliki cukup bukti untuk menjerat mereka terkait kasus terorisme.

(mjo/arh)

Krina Sembiring sindonews.com JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) mengapresiasi upaya pemerintah dalam menangani persoalan terorisme di Tanah Air. Penanganan terorisme pada hampir semua tingkatan, dianggap telah baik.

"Kalau terkait terorisme saya bersyukur, banyak upaya yang ditangani (aparat/pemerintah)," ujar Ketua Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur di Seminar Nasional 'Menguatnya Ekstrimisme dan Tantangan Penanganan Terorisme di Indonesia' yang dihelat Institut Demokrasi Republikan (IDR), D'Hotel, Jakarta, Sabtu (10/4/2021). 

"Penanganan di tiap-tiap penangkapan, proses pengadilan, proses di lapas," imbuhnya. Penanganan perkara terorisme yang komprehensif atau menyeluruh ini dinilai penting oleh YLBHI. Sehingga, persoalan itu bisa tuntas sepenuhnya.

Atau dengan kata lain, mantan narapidana kasus terorisme (napiter) yang telah bebas dari penjara tak mengulangi perbuatannya kembali. Adapun salah satu cara yang bisa ditempuh, menurut Isnur ialah memastikan mata pencaharian eks napiter usai menjalani hukuman.

"Ini penting sebenarnya bagaimana men-treatment, bagaimana melayani, bagaimana memproses orang yang sudah terlibat yang sudah terpapar selesai (jalani pemidanaan) di lembaga pemasyarakatan orang ini keluar menjadi orang yang seperti Ustaz Sofyan Tsauri," jelas Isnur.

"Harus dianalisis diawasi dengan ketat bahkan dengan treatment ekonomi," imbuhnya. 

Di kesempatan sama, Guru Besar UIN Syarief Hidyatullah Jakarta, Profesor Sukron Kamil menyebut tantangan penanganan masalah terorisme terutama di Indonesia, ialah adanya pemahaman keagamaan yang menjadi latar belakang aksi tersebut.

"Tantangan penanganan terorisme (yaitu) faktor pemahaman keagamaan tertentu (fundamentalisme dakhwais sebagai basis fundamentalisme politis)," kata dia.

Selain itu, terorisme lahir dari adanya faktor ketidakadilan global dan nasional. Atas itu, upaya penanganannya harus berkaca pada sebab-sebab tersebut.

Sementara intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Mukti Ali mengajak masyarakat terutama umat Islam tak mengutip sepotong-sepotong ayat pada kitab suci Alquran demi kepentingan pribadinya. Apalagi kepentingan pribadi tersebut merugikan orang lain.

"Orang tidak boleh mengambil satu ayat Quran untuk kemudian dijadikan dalil dengan tujuan maksud tertentu," tuturnya.

Masih di kesempatan sama, mantan narapidana kasus terorisme (napiter), Sofyan Tsauri mengimbau umat Muslim memilih guru yang tepat saat memperdalam ilmu agama.

Agar mereka tak salah jalan, apalagi sampai menjadi teroris. "Anda harus punya guru yang baik mencintai bangsa dan negara ini. Kadang ada yang nggak bisa bedain mana ulama yang baik dengan dai yang cuma ngomong doang," tandasnya.

(kri)

M Iqbal - detikNews Jakarta - Dua narapidana kasus terorisme (napiter) Lapas Cilegon mengikrarkan diri setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pihak Lapas menyebut keduanya melaksanakan ikrar atas kemauan sendiri dan disetujui oleh instansi terkait.

Ikrar setia NKRI dilaksanakan di Lapas Cilegon. Keputusan keduanya untuk mengikrarkan diri setia kepada NKRI sudah mendapat persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror, Polisi, dan TNI setempat.

Keduanya melakukan prosesi ikrar diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya kemudian mencium bendera Merah Putih sebagai simbol kembalinya ke pelukan NKRI.

"Dengan hati nuraninya dia meminta ingin berikrar dan menjadi warga negara yang baik. Serta berjanji akan setia terhadap NKRI. Tentu ini sangat baik," katanya Kalapas Colegon, Erry Taruna melalui keterangannya, Jumat (9/4/2021).

Erry menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pendekatan sebelum dua napiter ikrar setia NKRI. Kendati begitu, pihaknya memaksimalkan upaya dengan cara humanis di Lapas Cilegon.

"Alhamdulillah hasilnya nampak di hari ini 2 napiter kembali mengakui NKRI dan kecintaannya terhadap tanah air serta setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan adanya ikrar NKRI oleh napiter ini menjadi achievement tersendiri bagi Lapas di mana proses deradikalisasi telah tercapai sesuai sasarannya", tungkasnya.

Sementara, salah satu napiter, QM mengatakan, ikrar dirinya kembali ke NKRI sebagai bentuk pertobatan dan pengakuan kesalahan atas perbuatannya hingga dia dipenjara.

"Event ini sekali lagi sebagai suatu pertobatan saya sekaligus penyesalan mudah-mudahan pihak terkait bisa menyadari bahwa saya sudah kembali ke NKRI," katanya.

Dia mengajak kepada napiter lain agar bertobat dan mengikrarkan diri kembali ke NKRI. Menurutnya, sistem di Republik Indonesia tidak berseberangan dengan apa yang diyakini selama ini.

"Bagi teman-teman di luar, saya berharap sadar lah bahwa kesalahan ini masih bisa kita perbaiki, mudah-mudahan kesalahan ini bisa memberikan ampunan bagi kita semua karena bagaimana pun juga saya meyakini bahwa kekeliruan bisa (menimpa) siapa saja. Tapi saya yakin teman-teman semakin banyak merenung mudah-mudahan bisa bersama-sama lagi kembali bisa menjalani muslim yang baik karena kita sadar kita adalah berada di wilayah NKRI yang hari ini kita bersama-bersama bahwa apa yang ada di negara ini sejatinya tidak berseberangan dengan yang kita yakini," kata dia.
(knv/knv)

Marselinus Gual alinea.id -- Suara letusan senjata membuat Hendi terperanjat saat tengah mengeluarkan mobil milik seorang personel polisi wanita di area Gedung Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (31/3) sore itu. Penasaran, ia berlari menuju pagar besi di depan gedung, sumber suara tersebut. 

Aan Haryono sindonews.com SURABAYA - Aksi terorisme di Indonesia kini menyasar kelompok milenial. Usianya lebih mudah dan ruang digital sebagai pasar potensial untuk perekrutan dan penyebaran.

Beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan dengan peristiwa bom bunuh diri di Gerbang Gereja Katedral Makassar dan penyerangan di Mabes Polri. Mereka juga sama-sama meninggalkan surat wasiat.

Kesamaan isi dari surat wasiat yang ditinggalkan memicu kecurigaan publik bahwa para pelaku saling memiliki keterkaitan satu sama lain.

Setelah dilakukan investigasi ditemukan fakta bahwa pelaku bom bunuh diri di Gerbang Gereja Katedral Makassar dan penyerangan Mabes Polri merupakan usia produktif.

L pelaku bom bunuh diri merupakan laki-laki berusia 26 tahun sedangkan ZA yang merupakan pelaku penyerangan Mabes Polri perempuan berusia 25 tahun.

Masih termasuk dalam rentang usia produktif, menimbulkan hipotesis di kalangan masyarakat bahwa usia produktif lebih mudah terpapar oleh ideologi kekerasan dan radikalisme.

Psikolog yang juga Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Ilham Nur Alfian menuturkan, doktrin ideologi kekerasan dan radikalisme tidak ada konotasinya dengan masyarakat usia produktif.

"Saat ini konteksnya adalah model doktrinasi ideologi kekerasan dan radikalisme tersebut dilakukan dengan media-media sosial," kata Ilham, Kamis (8/4/2021).

Ia melanjutkan, terorisme modern menyasar pada propaganda virtual dengan bantuan media untuk melipat gandakan teror dan pelaku teror di suatu negara, termasuk Indonesia.

"Serangan teroris modern mengalami penurunan dalam hal kualitas namun meningkat dalam hal popularitas," ucapnya.

Koordinator Bidang Kuliah Bersama Pusat Pendidikan Kebangsaan, Karakter dan Inter Profesional Education (PPK2IPE) ini menambahkan, aktivitas masyarakat usia produktif yang gemar berselancar di media sosial menjadi alasan bahwa mereka mudah terpapar oleh ideologi kekerasan dan terorisme.

"Dalam konteks penggunaan propaganda virtual inilah kelompok milenial atau yang saat ini masuk usia produktif pasti sangat berisiko dan renran menerima doktrin tersebut (Kekerasan dan terorisme, red) karena aktivitas mereka memang berselancar di media sosial," ungkapnya.

Masyarakat yang terpapar oleh propaganda virtual cenderung melancarkan pola serangan terorisme yang bersifat "Lone Wolf". Mereka cenderung melakukan aksinya dengan skala kecil dan acak. "Disinilah bahayanya, serangan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja," kata Ilham.

Karakteristik seorang teroris secara psikologis juga sulit untuk diidentifikasi. "Agak sulit memang mengidentifikasi karakteristik psikologis apa yang secara khusus bisa mengidentifikasi kecenderungan orang-orang yang akan melakukan tindakan terorisme," sambungnya.

Ilham membeberkan, untuk mencegah agar masyarakat tidak mudah terpapar ideologi kekerasan dan terorisme maka harus berhati-hati dalam menerima segala informasi. "Yang jelas critical thinking dalam situasi banjir informasi di media sosial menjadi penting," katanya.

Deden Gunawan, Audrey Santoso - detikNews Jakarta - Pelaku Bom Bali I Ali Imron mengatakan paham terorisme sulit hilang dari Indonesia. Ali Imron menuturkan ada sejarah panjang yang menyebabkan jiwa radikal di tengah masyarakat berkembang.

"(Deradikalisasi) itu sampai sekarang saya lakukan. Itu saja sangat sulit untuk mengerem. Jadi sulit sekali. Indonesia ini beda, beda dengan tetangga kita, Malaysia," kata Ali Imron kepada Blak-blakan detikcom di Polda Metro Jaya, Jumat (2/4/2021).

Ali Imron menyebut Negara Islam Indonesia (NII) pernah ramai disorot dan setelah itu dilarang. Ali Imron dan kawan-kawannya di Jamaah Islamiyah adalah penerus cita-cita tokoh NII.

"Kami inilah yang akhirnya mengawali aksi teror dengan cara pengeboman di Indonesia. Jadi latar belakang di situ beda. Lalu ada terjadi juga kerusuhan di Tanjung Priok (tahun) 1984, kerusuhan di Talang Sari, Lampung," sambung Ali Imron.

Dia menyampaikan peristiwa-peristiwa itu memiliki dampak signifikan terhadap penyebaran paham radikal. Oleh sebab itu, lanjut dia, penanganan terorisme dan radikalisme di Indonesia jauh berbeda dengan negara-negara tetangga.

"Ini kerusuhan-kerusuhan yang membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan yang dianggap--sekarang bahasanya itu--radikal. Jadi beda, beda sekali kalau disamakan dengan negara-negara yang lain," tutur Ali Imron.

Dia kemudian menceritakan, konflik horizontal di Indonesia pulalah yang melatarbelakangi dirinya bersama kelompok JI bertolak ke Afganistan. Dia menyebut, sejak 1985 hingga 1996, ada ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang hijrah ke Afganistan.

"Begitu juga karena latar belakang itulah, dari kami berangkat ke Afganistan. Ratusan orang dari tahun '85 sampai '96, saya yang nutup itu, itu belum selesai," terang Ali Imron.

"Begitu Taliban berkuasa, mulailah dari orang JI, yaitu Hambali sama Mukhlas almarhum, hubungan sama Osama (Osama bin Laden), kirim lagi ke Afganistan," lanjut Ali Imron

Masih kata dia, Ali Imron dan kelompoknya kemudian menemukan masyarakat yang dinilai satu perjuangan dengan mereka, yaitu masyarakat di Mindanao, Filipina Selatan.

"Kemudian mulai '94, kami menemukan tempat di Mindanao, Filipina Selatan, karena ada jihad di sana, Muslim Uighur melawan pemerintah sana," ujar Ali Imron.

Ali Imron juga memohon kepada masyarakat untuk tak mengembuskan isu liar tatkala ada kejadian teror. "Mohon jangan berkomentar seperti itu, contohnya kalau ada aksi (teror), 'Oh itu rekayasa', 'Oh itu konspirasi," tutup Ali Imron.