okezone.com KABUL – Meski mengatakan akan menjamin perbaikan hak bagi wanita setelah mengambil alih Afghanistan, Taliban menyatakan tetap akan melarang mendengarkan dan memainkan musik di depan umum.

Dalam wawancara dengan New York Times, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid membahas bagaimana kelompok itu akan menjalankan pemerintahan di Afghanistan setelah pengambilalihan beberapa pekan lalu.

Mujahid menepis kekhawatiran mengenai perlakuan Taliban terhadap perempuan dan kemungkinan pembalasan terhadap para kolaborator AS di Afghanistan.

Dia juga membahas masalah musik di depan umum, yang dilarang selama Taliban berkuasa antara tahun 1996 dan 2001. Mujahid mengatakan bahwa hal itu akan kembali dilarang dalam waktu dekat.

"Musik dilarang dalam Islam," kata Mujahid sebagaimana dilansir Newsweek "Tapi kami berharap kami dapat membujuk orang untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, alih-alih menekan mereka," katanya.

Mujahid dipandang sebagai calon menteri informasi dan kebudayaan. Ketika Taliban berkuasa di Afghanistan pada 1996, mereka melarang hampir semua musik, karena dianggap sebagai dosa.

Kaset-kaset dihancurkan dan digantung di pohon, menurut The Associated Press. Pengecualian dibuat untuk beberapa lagu religius vokal. Stasiun radio dan TV Afghanistan hanya memutar lagu-lagu Islami di tengah pengambilalihan negara oleh Taliban.

Tidak jelas apakah perubahan itu diperintahkan oleh Taliban atau apakah stasiun-stasiun itu membuat keputusan dalam upaya menghindari potensi konflik dengan rezim baru. 

Ahli etnomusikologi Afghanistan Ahmad Sarmast, pendiri dan direktur Institut Musik Nasional Afghanistan, membahas sikap Taliban terhadap musik dalam komentarnya kepada Forbes pada Desember 2020, menunjukkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Islam.

"Ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak berpendidikan, sempit, dan hampir buta huruf yang salah menafsirkan ideologi Islam," kata Sarmast. "Tidak ada yang secara eksplisit tertulis menentang musik dalam Al Qur'an."

Posisi Taliban dalam musik didasarkan pada sebuah hadits, laporan dari sabda Nabi Muhammad, yang mengatakan "mereka yang mendengarkan musik dan lagu di dunia ini, pada Hari Pembalasan timah cair akan dituangkan ke telinga mereka."

Namun, hadits ini tidak diterima secara universal sebagai hadits yang shahih. Mujahid juga menjawab pertanyaan tentang perlakuan terhadap wanita dalam wawancaranya pada Rabu (25/8/2021), menunjukkan bahwa wanita Afghanistan akan dapat melanjutkan kehidupan normal mereka.

Dia juga menolak anggapan bahwa perempuan harus didampingi oleh wali laki-laki, atau mahram, setiap kali mereka meninggalkan rumah. Ini hanya berlaku untuk perjalanan tiga hari atau lebih.

“Kalau mereka ke sekolah, kantor, universitas, atau rumah sakit, mereka tidak perlu mahram,” kata Mujahid.

Dia juga membantah laporan bahwa Taliban sedang mencari penerjemah dan warga Afghanistan lainnya yang telah membantu pasukan AS, mengatakan mereka akan aman di Afghanistan dan mengkritik evakuasi orang-orang dari negara itu, menyebut langkah tersebut "menghabiskan sumber daya manusia Afghanistan."

INDOZONE.ID - Makanan dan air adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan semua manusia untuk bertahan hidup dan hak setiap orang untuk menjalani kehidupan di mana mereka tidak pernah harus kelaparan atau mati kehausan.

Namun, akibat situasi tegang yang ada di Afghanistan, Taliban kemudian menaikkan harga yang tidak masuk akal di Bandara Kabul. Namun, situasi di bandara kacau dan orang-orang berjuang.

Lebih buruk lagi, seorang pria Afghanistan mengungkapkan kepada Reuters, dikutip Indozone pada Kamis (26/8/2021) bahwa harga air dan makanan di bandara Kabul sangat tinggi. 

"Afghan Fazl-ur-Rehman mengatakan makanan dan air dijual dengan harga selangit di bandara Kabul. 'Satu botol air dijual seharga $40 (Rp570 ribu) dan sepiring nasi seharga $100 (Rp1,4 juta), dan bukan Afghan (mata uang) tetapi dolar, yan tidak bisa menjangkau orang-orang biasa,'" tulis Reuters, di akun Twitter.

Negara-negara Barat telah memperingatkan warganya untuk segera meninggalkan sekitar bandara Kabul karena ancaman teroris, ketika ribuan orang berusaha mencapai jumlah penerbangan evakuasi yang semakin berkurang.

sindonews.com KABUL - Taliban telah meminta bantuan teknis kepada Turki untuk menjalankan bandara Kabul setelah kepergian pasukan asing. Meski demikian, Taliban bersikeras militer Ankara juga mundur sepenuhnya pada batas waktu akhir Agustus.

Kabar itu diungkapkan dua pejabat Turki pada Reuters. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan 20 tahun setelah mereka digulingkan dalam invasi pimpinan Amerika Serikat (AS).

“Permintaan bersyarat oleh Taliban itu menempatkan Turki dalam keputusan sulit apakah akan menerima pekerjaan berbahaya itu,” ungkap seorang pejabat Turki.

Turki yang mayoritas Muslim adalah bagian dari misi NATO di Afghanistan dan masih memiliki ratusan tentara di bandara Kabul. Para pejabat mengatakan mereka siap mundur dari Afghanistan dalam waktu singkat.

Tetapi pemerintah Presiden Turki Tayyip Erdogan telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa mereka dapat tetap hadir di bandara jika diminta. Setelah Taliban menguasai Afghanistan, Turki menawarkan bantuan teknis dan keamanan di bandara.

“Taliban telah meminta dukungan teknis dalam menjalankan bandara Kabul,” ungkap seorang pejabat senior Turki, seraya menambahkan permintaan Taliban agar semua pasukan Turki pergi akan memperumit misi prospektif apa pun.

“Memastikan keselamatan pekerja tanpa Angkatan Bersenjata Turki adalah pekerjaan yang berisiko,” papar pejabat itu tanpa menyebut nama karena tidak berwenang berbicara pada media.

“Pembicaraan dengan Taliban mengenai masalah ini sedang berlangsung dan, sementara itu, persiapan untuk penarikan pasukan telah selesai,” ungkap pejabat Turki itu.

Tidak jelas apakah Turki akan setuju untuk memberikan bantuan teknis jika pasukannya tidak ada di bandara Kabul untuk menjamin keamanan.

Pejabat Turki lainnya mengatakan keputusan akhir akan dibuat pada batas waktu 31 Agustus bagi pasukan asing untuk meninggalkan negara itu dan mengakhiri keterlibatan militer selama 20 tahun di Afghanistan.

Menjaga bandara tetap terbuka setelah pasukan asing menyerahkan kendali sangat penting, tidak hanya bagi Afghanistan untuk tetap terhubung dengan dunia tetapi juga untuk menjaga pasokan dan operasi bantuan.

“Ini akan menjadi jalur penting bagi aksi kemanusiaan di Afghanistan,” ungkap Mary Ellen McGroarty, direktur Program Pangan Dunia di Afghanistan, pekan lalu.

Turki telah memuji Taliban sejak mereka merebut Kabul, dan mengatakan pihaknya terbuka untuk terlibat dengan mereka begitu pemerintah baru terbentuk.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan pada Selasa bahwa kelompok itu mencari hubungan baik dengan Turki. “Kami ingin hubungan baik dengan Turki, pemerintah Turki dan orang-orang Muslim di negara Turki.

Adapun pasukan Turki yang ditempatkan di Afghanistan, kami tidak membutuhkan mereka di negara kami dan setelah evakuasi selesai, kami akan mengamankan bandara sendiri,” ujar Mujahid. 

Turki bertanggung jawab mengamankan bandara Kabul dalam pengerahan pasukan NATO dan telah terlibat dalam upaya evakuasi selama dua pekan terakhir. AS mengatakan sedang berkoordinasi dengan mitra regional, serta Taliban, tentang operasi bandara Kabul di masa depan.

“Negara yang berfungsi, ekonomi yang berfungsi, pemerintah yang memiliki kemiripan hubungan dengan seluruh dunia, membutuhkan bandara komersial yang berfungsi,” papar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.

“Kami sedang berdiskusi dengan Taliban di front ini. Mereka telah menunjukkan kepada kami dengan tegas bahwa mereka berusaha untuk memiliki bandara komersial yang berfungsi,” pungkas dia.

(sya)

VOA — Sejumlah guru dan staf perempuan lain yang dipekerjakan oleh sekolah-sekolah di dua provinsi di Afghanistan, Selasa (24/8), melaporkan terjadinya pelecehan yang dilakukan militan Taliban.

Hal tersebut terjadi meskipun juru bicara Taliban berjanji kelompok itu akan menetapkan kebijakan yang melindungi keamanan perempuan.

Perempuan di Provinsi Takhar, di timur laut negara itu, dan di Provinsi Kabul, mengatakan kepada VOA bahwa ada pembatasan baru mengenai cara mereka berpakaian dan bekerja.

“Taliban sangat agresif dengan perempuan di sini. Mereka ingin perempuan memakai chadari,” ujar seorang guru perempuan pada VOA. “Chadari” adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan, dan hanya memiliki lubang sangat kecil di bagian wajah agar pemakai dapat melihat.

Selain itu Taliban mengharuskan perempuan hanya keluar rumah dengan “mahram,” atau laki-laki yang tidak perlu disembunyikan wajahnya oleh perempuan.

Dalam pemikiran Islam konservatif, mahram dapat mencakup semua kerabat dekat laki-laki – seperti ayah, suami atau saudara laki-laki.

“Perempuan memiliki banyak masalah di sini. Setiap orang tentunya perlu pergi ke luar rumah untuk melakukan sesuatu, dan kita tidak memiliki mahram yang bersama dengan kita setiap saat,” ujarnya.

Guru itu menjelaskan bahwa Taliban di provinsi di mana ia berada sangat ketat sehingga mereka bahkan tidak mengizinkan perempuan mengenakan burqa atau gaun hitam panjang dengan syal yang menutupi seluruh tubuh dan wajah.

Ubah Kurikulum Pendidikan, Pisahkan Siswa Sesuai Jenis Kelamin

Ditambahkannya, Taliban juga melarang guru mengajar siswa dari lawan jenis. “Taliban memerintahkan agar siswa laki-laki dan perempuan dipisahkan. Dan mereka mengubah kurikulum pendidikan.”

Perubahan kurikulum itu mencakup penghapusan subyek kebudayaan dan hal-hal terkait olahraga, dan menambahkan lebih banyak pengajaran Islam, seperti kajian Al Quran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW, meskipun subyek itu sudah menjadi bagian dari kurikulum sebelum pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban.

Di Kabul, Taliban mengatakan kepada staf perempuan di sedikitnya satu rumah sakit untuk memisahkan tempat kerja mereka dari laki-laki, atau tinggal di rumah. Seorang wartawan perempuan VOA yang keluar rumah dengan mengenakan burqa, diminta Taliban untuk juga menutup wajahnya.

Perempuan Tinggal di Rumah Dulu

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, Selasa (24/8), mengatakan militan kelompok itu “belum dilatih untuk berbicara dengan perempuan.” “Itulah sebabnya mereka meminta perempuan untuk sementara waktu tinggal di rumah, tetapi akan tetap menerima gaji.

Segera setelah seluruh sistem berfungsi, perempuan dapat kembali ke tempat kerja,” ujarnya. Ia berbicara terutama tentang perempuan yang bekerja di kantor-kantor dan kementerian pemerintah.

 

Ketika ditekan oleh seorang wartawan perempuan yang khawatir dengan keselamatannya, Mujahid mengatakan ia tidak perlu khawatir. “Anda warga sipil. Tidak ada salahnya menjadi wartawan. Anda tidak perlu khawatir. Anda dapat kembali ke provinsi Anda dan bekerja,” ujarnya.

Mujahid mengakui ada sejumlah insiden aksi kekerasan atau pelecehan sporadis, dan berjanji akan menyelidikinya. Taliban telah berupaya menyajikan wajah yang relatif moderat pada dunia untuk meraih legitimasi internasional.

Perempuan – khususnya perempuan muda – mengatakan telah mendengar dari anggota-anggota keluarga mereka tentang kisah-kisah pemerintahan Taliban sebelumnya pada 1990an.

Saat itu perempuan dipukuli karena tidak menutup tubuh mereka secara benar, dan anak-anak perempuan tidak diizinkan bersekolah. Hal ini menyulitkan mereka untuk mempercayai janji Taliban. [em/lt]

damailahindonesiaku.id Jakarta – Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan mengatakan FPI dan Taliban sejatinya akidahnya bagus yaitu ahlussunah waljamaah.

Tapi karena para pimpinan mereka salah bergaul dan terkontaminasi dengan kelompok salafi wahabi, seperti di Indonesia ada HTI dan Ikhwanul Muslimin, akhirnya secara wawasan kebangsaan mereka turut berubah menjadi radikalisme atas nama agama.

“Untuk diketahui bahwa fakta hampir semua teroris di Indonesia latar belakangnya berideologi latar NII dan salafi wahabi,” kata Ken di Jakarta, Senin (23/8/2021).

Bagi mereka, kata Ken, dalam bernegara harus menggunakan syariat Islam atau hukum Islam. Bila tetap pakai hukum KUHP yang bersumber dari Pancasila, mereka akan tetap memerangi pemerintahan siapapun presidennya. Apa itu radikalisme atas nama agama ?

Menurut Ken, itu merupakan sebuah paham keagaman atau pemikiran orang suatu kelompok yang kecewa terhadap kondisi pemerintah saat ini. Mereka menganggap pemerintahan dan produk hukumnya dianggap tidak berhukum Islam.

Karena itu mereka ingin mengubahnya dengan cara yang keras dan drastis tanpa mengikuti prosedur hukum dan konstitusi.

Ken menambahkan, FPI dan Taliban sama sama-sama selalu meneriakan penegakan Islam secara kaffah. Bercita cita menjadikan negara makmur dinaungi satu pemimpin atau khalifah yang amanah dari kelompok mereka.

Walaupun faktanya di lapangan sering didapati antara tujuan dan realitas sangat berbeda.

“Kedua kelompok ini sama sama menggunakan politisasi agama, tukang sweeping. Bedanya Taliban sweeping pakai senjata langsung eksekusi, kalau FPI sweeping dan demo pakai pentungan saja, ” ungkapnya.

Kalau dipegangin senjata api seperti Taliban, Ken menyebut FPI akan lebih sadis. Faktanya banyak pengurus dan anggota FPI ditangkap densus 88 dengan tuduhan pasal terorisme.

Menurut Ken, politisasi agama yang ketara banget oleh kelompok FPI dan pelindungnya adalah Pilgub di beberapa dearah di Indonesia.

“Sebagai muslim, saya malu karena mereka menggunakan cara-cara kotor, sampai sampai tempat ibadah dan jenazah pendukung paslon berbeda tidak boleh disslatkan di masjid tertentu. Ini sudah kelewatan,” ujar Ken.

Tapi Ken mengpresiasi kebaikan dan kesantunan salah satu pemimpin hasil politisasi agama tersebut, walaupun dengan anggaran triliunan rupiah tapi tidak pernah pamer hasil dan prestasinya, walaupun kelebihan bayar dan beberapa proyek juga tidak pernah menagihnya.

“Ini kan luar biasa. Kalau jadi Presiden keren kayaknya, karena dilihat dia berambisi jadi Presiden. Tapinsaya tidak sebut nama loh,,” tutur Ken.

Ken mengapresiasi organisasi FPI dan HTI di Indonesia sudah dibubarkan oleh pemerintah.

Walaupun mereka metamorfosa dengan nama nama organisasi yang baru, paling tidak sudah ada keseriusan dalam menindak ormas radikal yang meresahkan tersebut. Ken menilai mereka itu ibarat ganti baju, tapi tidak mandi, jadi bau dan keberadaannya masih ada dan terasa.

“Aktor intelektual dibelakang layar dengan istilah 3C yang jelas tidak akan diam membiarkannya. Siapa mereka, cari jawaban sendiri,” tegas Ken.

Menurut Ken, pemerintah perlu membuat regulasi yang melarang dan menindak organisasi atau kelompok pengusung khilafah di Indonesia, Khilafah dinilai sama saja dengan membuat pemerintahan dan pemimpin baru didalam sebuah negara,. Dan sama saja makar.

Selama in,.ungkapnya, kelompok pengusung khilafah ini masih bebas menyebarkan pahamnya atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat. Hal inj dinilai sebagai kelemahan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang pelarangan mereka.

“NKRI sudah final dengan Pancasila dan keberagaman dalam Bhineka Tunggal Ika, jangan otak atik dan ganti dengan ideologi lain kalau tetap ingin aman, damai dan kondusif,” kata Ken.

Menurut Ken, kelompok dan pendukung radikal cenderung aktif dan dapat panggung dimana mana. Sementara yang mayoritas moderat nasionalis diam membiarkanya.

“Jika yang waras diam, maka kelompok Taliban Indonesia ini tidak mustahil akan berkuasa,” tandas Ken Setiawan

sindonews.com JAKARTA - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi khawatir kemenangan Taliban di Afghanistan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pola gerakan jaringan terorisme di Indonesia.

Sebab kata dia, Jamaah Islamiyah (JI) adalah salah satu jaringan teroris di Indonesia yang mempunyai resiliensi yang sangat kuat dengan Afghanistan.

Dia mengatakan, pengiriman anggota JI ke Afghanistan untuk berlatih militer dan perakitan bom dimulai sejak pertama kali berdiri pada tahun 1992.

"Di bawah kepemimpinan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, JI pada saat itu secara berkala mengirimkan anggotanya ke Afghanistan hingga beberapa angkatan," ujarnya, Senin (23/8/2021).

Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar mengungkapkan, hampir semua pelaku bom di Indonesia dari sejak Bom Bali I pada tahun 2000 hingga 2009 adalah alumni Afghanistan. Aswin menambahkan, Jamaah Islamiyah hingga kini masih terus bergerak.

"Ini sangat memungkinkan mengingat gerakan mereka di bawah permukaan tidak pernah mengendur," katanya. Dia menuturkan, Jamaah Islamiyah secara aktif membangun jaringan melalui regenerasi, pelatihan dan struktur organisasi yang solid, melalui sistem pendanaan yang memadai.

Tercatat mereka berhasil menjaring dana lebih dari Rp100 Miliar untuk mendukung operasionalnya.

"Pengungkapan lembaga donasi Syam Organizer sebagai salah satu bejana bagi pendanaan Jamaah Islamiyah oleh Densus 88 dalam tiga bulan terakhir, menunjukkan betapa kuatnya jaringan ini.

Tercatat mereka melakukan penarikan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya dalam bentuk tunai melalui kurir-kurir terhadap banyak struktur JI untuk pembiayaan rekrutmen dan pelatihan," katanya.

Dana tersebut, lanjut dia, juga dialirkan untuk kebutuhan DPO teroris yang berada dalam persembunyian, teroris yang sedang berada di lapangan, termasuk juga kebutuhan teroris yang telah tertangkap kepolisian. 

Dia melanjutkan, puncak aksi teror kelompok Jamaah Islamiyah terjadi dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2009. Dia mempertegas kelompok Jamaah Islamiyah mendominasi aksi teror pengeboman, bom bunuh diri maupun penembakan. 

"Para anggota JI yang terlibat dalam aksi-aksi teror tersebut mendapat bantuan dari anggota JI yang lain untuk disembunyikan," imbuhnya. 

Pada bulan November 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap dua DPO kasus Bom Bali I (tahun 2000) dan pelaku utama rangkaian aksi teror di Poso pada tahun 2004 hingga 2006.

Mereka adalah Zulkarnaen alias Aris Sumarsono alias Daud alias Zaenal Arifin alias Abdulrahman dan Taufik Bulaga alias Syafrudin alias Udin Bebek alias Upik Lawanga.

"Selama bertahun-tahun mereka disembunyikan dengan rapi, melalui jaringan dan pendanaan yang kuat. Bahkan Upik Lawanga dalam persembunyiannya diketahui masih aktif melakukan perakitan senjata dan bahan peledak," katanya.

Dia mengatakan, geliat Jamaah Islamiyah hingga kini tak pernah mereda. "Berbagai penangkapan yang telah dilakukan oleh Densus 88-AT Mabes Polri hampir selalu beririsan dengan organisasi JI, dan dari tahun ke tahun anggota JI yang ditangkap semakin meningkat," ujarnya.

Dalam tiga tahun terakhir, sambung dia, anggota jaringan Islamiyah berhasil ditangkap sebanyak 25 orang pada tahun 2019, 64 orang pada 2020, dan 133 orang pada tahun 2021 per bulan Agustus ini saja.

Namun demikian, Densus 88 berpendapat, penindakan terhadap kelompok teroris ini tidak akan pernah ada habisnya jika tidak ada resistensi dari masyarakat. Pada kesempatan terakhir, Aswin Siregar mengimbau bahwa bagaimanapun, pencegahan harus dimulai dari hulu.

"Yakni dari masyarakat sebagai sasaran rekrutmen utama berbagai kelompok teror. Jika masyarakat menolak, jaringan teroris tidak akan menemukan ruang untuk menghidupkan organisasinya dan melaksanakan aksinya," pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Agama RI dan Majelis Ulama Indonesia telah memberikan apresiasi terhadap pengungkapan jaringan Jamaah Islamiyah yang dilakukan oleh Densus 88-AT Mabes Polri ini.

Kemenag RI menyatakan perlunya pengarusutamaan moderasi agama untuk menangkal berbagai aksi terorisme yang mengatasnamakan agama.

MUI mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menyalurkan donasinya, jangan sampai niat baik masyarakat justru menghidupkan kelompok-kelompok yang ingin membunuh masyarakat.