Elshinta.com - Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan cakupan vaksinasi COVID-19 Indonesia dengan dosis pertama hingga saat ini setara hampir tiga kali populasi Malaysia.

"Angka ini sama dengan hampir kita sudah memvaksinasi hampir seluruh populasi Vietnam bahkan kalau diibaratkan kita sudah memvaksinasi hampir tiga kali populasi Malaysia," kata Reisa dalam Siaran Pers PPKM virtual di Jakarta, Rabu.

Penerima vaksin dosis pertama di Indonesia hingga Rabu (29/9) mencapai 89.822.987 orang. Pencapaian tersebut merupakan kerja sama semua pihak untuk mempercepat cakupan vaksinasi di Tanah Air dan mewujudkan kekebalan kelompok di tengah masyarakat Indonesia.

"Tentu ini bukan capaian yang kecil bagi upaya gotong royong lebih dari 100.000 vaksinator, ratusan ribu relawan, mahasiswa aparatur sipil negara, dan anggota TNI dan Polri yang tak kenal lelah mengelola sentra vaksinasi di seluruh penjuru Indonesia," ujar Reisa.

Sementara, capaian vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dua kali suntikan sudah mencapai 50.412.993 warga di Indonesia. Capaian itu sama dengan vaksinasi hampir seluruh populasi Singapura dengan 10 kali putaran.

"Kita lakukan semuanya dalam kurun waktu sembilan bulan dari pertengahan Januari tahun ini sampai dengan sekarang dan tentunya tidak akan berhenti sampai di sini," tutur Reisa.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan vaksinasi COVID-19 merata dan setara bagi masyarakat termasuk para lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas dan anak-anak. Itu ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang merata bagi semua anak bangsa.

Di samping itu, Reisa menuturkan pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan semua kemungkinan untuk menghadapi dan mewaspadai kemungkinan gelombang kejadian COVID-19 terutama di akhir tahun 2021.

Namun, apabila cakupan vaksinasi COVID-19 bisa diperluas jauh lebih cepat dari mutasi virus atau datangnya varian baru, dan protokol kesehatan masyarakat Indonesia jauh lebih kuat, maka momentum melemahnya virus dan turunnya status pandemi menjadi endemi akan dapat dihadapi dengan penuh kesiapsiagaan dan resiliensi yang tinggi dengan berbekal semangat gotong royong yang tetap kuat.

"Karena kita sudah pernah melalui semuanya dan kita bisa. Insya Allah kondisi baik ini akan dapat kita pertahankan tentunya dengan segala kewaspadaan untuk Indonesia," ujar Reisa.

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia kembali menerima kedatangan empat tahap vaksin dengan total sebanyak 3,4 juta dosis vaksin jadi pada Kamis (23/9). Vaksin tahap 74, 75, 76, dan 77 ini didapatkan melalui skema pembelian langsung serta kerja sama antar negara.

Rincian keempat tahap vaksin yang tiba di Indonesia adalah sebagai berikut, yakni tahap 74, vaksin Pfizer yang didapatkan melalui pembelian langsung, sejumlah 310.050 dosis vaksin jadi. Kemudian tahap 75 adalah vaksin Pfizer donasi dari Pemerintah Amerika melalui mekanisme COVAX, sebanyak 871.650 dosis vaksin jadi.

Selanjutnya, tahap 76, yaitu 1.236.480 dosis vaksin jadi AstraZeneca, donasi dari Pemerintah Perancis dengan sistem COVAX Facility. Lalu tahap 77 berupa 986.310 dosis vaksin jadi Pfizer yang diterima Indonesia melalui pembelian langsung.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Usman Kansong menyatakan, dengan kedatangan empat tahap vaksin ini, maka secara total vaksin yang telah diterima pemerintah Indonesia sebanyak 271,639,790 dosis, baik dalam bentuk baku (bulk) maupun vaksin jadi.

"Dalam upaya menyediakan vaksin bagi rakyat Indonesia, pemerintah mengoptimalkan diplomasi antarnegara, dengan kerja sama yang bersifat bilateral dan multilateral. Kedatangan vaksin ini merupakan salah satu wujud keberhasilan upaya diplomasi pemerintah Indonesia, yang akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan," tuturnya.

Kedatangan vaksin yang berkelanjutan ini, menurut Usman, menunjukkan pada masyarakat bahwa stok vaksin aman. Dengan ketersediaan vaksin tersebut, pemerintah mengejar target vaksinasi 70 persen masyarakat Indonesia pada akhir 2021 ini.

"Meski penularan sudah turun, program vaksinasi tidak boleh dikendorkan. Upaya mengendalikan pandemi dan membangun kekebalan komunitas harus terus kita percepat. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk segera divaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin aman dan berkhasiat," tegas Usman.

Terkait pemerataan vaksin tersebut, Usman menegaskan, pemerintah juga mendorong unsur-unsur di daerah, terutama yang capaian vaksinasinya masih rendah, untuk melakukan percepatan dan perluasan program vaksinasi.

Ia juga mengingatkan, seiring upaya percepatan vaksinasi, masyarakat harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker, sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19.

"Pujian dari berbagai pihak menandakan langkah Indonesia sudah tepat dalam pengendalian COVID-19. Hal ini, perlu lebih ditingkatkan dan dioptimalkan, dengan dukungan dan peran serta seluruh elemen bangsa. Karena seperti diketahui, pandemi adalah bencana makro yang penanganannya tidak akan berhasil bila kita bekerja secara parsial," tutup Usman Kansong.

(osc) 

Anadolu Agency JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melaporkan situasi Covid-19 di Indonesia yang sudah melandai saat bertemu Menlu Inggris Liz Truss di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di Amerika Serikat.

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menunjukkan data perbandingan kasus Covid-19 pada Juli ketika mencapai rekor tertinggi dengan September yang menunjukkan penurunan signifikan.

“Harapan saya adalah data-data yang saya sampaikan ini akan digunakan oleh otoritas Inggris sebagai masukan untuk melakukan review terhadap red green list mereka,” kata Retno dalam konferensi pers, Rabu.

Indonesia mencatat kasus harian Covid-19 tertinggi selama pandemi sebanyak 56.757 pada 15 Juli. Tak lama setelah itu, Inggris memasukkan Indonesia ke dalam daftar merah atau “red list”.

Pemerintah Inggris melanggar warganya bepergian ke negara-negara dalam daftar merah, sementara yang diperbolehkan masuk hanya warga Inggris, Irlandia, dan pemegang izin tinggal di Inggris.

Selain itu, kedua menlu juga membahas isu mengenai Myanmar dan Afghanistan dalam kesempatan tersebut. Retno menambahkan Menlu Inggris berencana mengunjungi Indonesia pada akhir tahun ini.

“Untuk menindaklanjuti semua pembicaraan yang kita lakukan pada hari Senin kemarin, dan juga membahas kerja sama yang lebih strategis antara kedua negara,” ungkap Retno.

Pertemuan dengan Menlu Arab Saudi

Menlu Retno juga melaporkan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia ketika bertemu Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud di sela-sela sidang PBB.

“Mengharapkan kiranya data-data tersebut digunakan oleh otoritas Arab Saudi di dalam meninjau kembali kebijakan terkait vaksin, umrah dan lain-lain,” ujar Retno.

Pada Selasa kemarin, pihak Kementerian Agama RI mengungkapkan pemerintah Arab Saudi sudah mencabut Indonesia dari daftar negara yang berstatus 'suspend' atau larangan terbang langsung ke Saudi.

Namun, menurut Kemenag RI, hingga saat ini pemerintah Saudi belum mengeluarkan regulasi apa pun tentang penyelenggaraan umrah di luar dari warga negaranya.

“Kita juga membahas perkembangan di Afghanistan dan akan melanjutkan koordinasi dengan OKI dalam menyikapi perkembangan di Afghanistan,” tambah Retno.

Indonesia mengumumkan 3.263 kasus baru Covid-19 pada Selasa sehingga total kasus seluruhnya menjadi 4.195.958. Jumlah tersebut menurun dibanding pada bulan Juli ketika kasus harian Covid-19 mencapai puluhan ribu akibat varian Delta.

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

alinea.id Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia menyatakan bahwa pada Rabu (1/9), 450 konsentrator oksigen yang diberikan Jepang telah tiba di Bandara Soekarno Hatta.

Konsentrator oksigen tersebut diberikan Jepang melalui kerja sama dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari 2.800 konsentrator oksigen yang diberikan kepada Indonesia dengan menggunakan skema bantuan hibah darurat senilai US$5,6 juta dolar yang diumumkan pada 20 Juli yang lalu. 

Bersama dengan 500 konsentrator oksigen yang telah diberikan oleh Jepang pada 29 Agustus lalu, secara total 950 konsentrator oksigen telah tiba di Indonesia.

Kedubes Jepang menyatakan bahwa bantuan dari pemerintah Jepang bermaksud mendukung penanganan Covid-19 di Indonesia yang merupakan mitra strategis bagi Jepang. 

"Jepang akan terus mendukung upaya Indonesia dalam menekan penularan dan mengatasi pandemik Covid-19," jelas pernyataan tersebut.

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi di Indonesia telah rebound atau membaik daripada tahun lalu dan membandingkannya dengan Singapura serta Malaysia yang belum memiliki nasib serupa.

Pandemi yang terjadi di hampir seluruh negara membuat seluruh ekonominya jatuh, termasuk dengan Indonesia. Pada kuartal II 2020, ekonomi RI minus 5,32 persen atau hanya di posisi Rp2.500 triliun. Nilai ini jadi yang terparah sejak pemerintahan Presiden Habibie. 

Namun dengan perlahan ekonomi Indonesia mulai bangkit. Pada kuartal II 2021, ekonomi RI naik sampai 7,07 persen atau naik ke posisi 2.773 secara tahunan. Tapi tak semua negara punya perbaikan seperti Indonesia.

"Apakah dengan adanya kontraksi ekonomi menjamin rebound? Ternyata tidak. Lihat Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. GDP (produk domestik bruto) mereka di kuartal II 2021 belum bisa melewati kondisi sebelum COVID-19," kata Sri Mulyani, dikutip pada Rabu (1/9).

Menurutnya, keberhasilan ini membalikkan keadaan lantaran APBN bekerja sangat teratur. Alokasi yang semula dirancang hanya Rp400 triliun, kini ditambah jadi Rp774 triliun. 

"Ekonomi semester I ini kita sudah melewati fase resesi. Dan kedepannya ditentukan oleh kemampuan kita kendalikan COVID-19. Varian baru bisa berpotensi disrupsi, karena itu seluruh kebijakan harus adaptif dan fleksibel tapi harus ada arahan yang jelas untuk melindungi masyarakat," pungkas Sri Mulyani.

JAKARTA (VOA) — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis lalu (27/8) mengadakan pertemuan dengan perwakilan Taliban di kantor Biro Politik Taliban di Ibu Kota Doha, Qatar.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, dia menyampaikan tiga harapan pemerintah Indonesia pada pemerintahan baru Afghanistan yaitu pemerintahan yang inklusif, penghormatan pada hak-hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi sarang teroris.

Pertemuan itu terjadi sebelas hari setelah Taliban menguasai Ibu Kota Kabul dan lima hari menjelang tenggat akhir penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Retno tidak menyebutkan siapa petinggi Taliban yang ditemuinya di Doha itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOA, Minggu (29/8) menjelaskan pemerintah Indonesia tidak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dan akan terus mengikuti perkembangan proses internal yang sedang berlangsung di negara Asia Tengah itu.

"Apakah mereka bisa membangun satu pemerintahan atau satu sistem politik yang inklusif. Tiga hal yang disampaikan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) menjadi catatan penting buat Indonesia dan saya yakin banyak negara juga memiliki pandangan yang serupa. Jadi hal-hal itu kita harapkan bisa tercapai karena itu akan menciptakan kondisi yang lebih menjanjikan bagi perkembangan Afghanistan dari sekarang dan ke depan," kata Faizasyah.

Tak Otomatis Akui Pemerintahan Taliban

Menurut Faizasyah, kunjungan Retno ke kantor Biro Politik Taliban di Doha tidak otomatis berarti pemerintah Indonesia mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Faizasyah menambahkan membangun komunikasi merupakan sebuah hal yang harus dilakukan dalam menyikapi perkembangan terbaru di Afghanistan.

Apalagi Retno juga sudah banyak berinteraksi dengan Taliban dalam beragam pertemuan membahas proses perdamaian di Afghanistan.

"Pertemuan kemarin adalah bagian dari katakanlah membangun komunikasi untuk mengetahui lebih khusus lagi apa rencana ke depan dari pihak Taliban dan dari sisi lain juga menyampaikan sisi pandangan Indonesia yang kita harapan bisa diperhatian dan diimplementasikan oleh pihak Taliban," kata Faizasyah.

Faizasyah mengungkapkan pertemuan antara Retno dan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban itu berlangsung lebih dari sejam. Namun dia menolak menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas antara kedua pihak.

Faizasyah menyebutkan Retno menyampaikan harapan pemerintah Indonesia kepada Taliban dan pihak Taliban juga menjelaskan mengenai rencana mereka ke depan dalam memerintah Afghanistan.

Faizasyah mengakui ketiga tuntutan disampaikan Retno dalam pertemuan dengan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban di Doha tersebut juga menjadi harapan masyarakat internasional.

Namun dia mengatakan pemerintah Indonesia berharap Taliban tidak lagi seperti dua daswarsa lalu ketika berkuasa untuk pertama kalinya di Afghanistan.

Pengamat: Ada Peluang Pemerintahan Taliban Diterima Masyarakat Internasional

Pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto mengatakan Indonesia tidak akan memaknai kemenangan Taliban sebagai bagian dari perdamaian namun dia menilai ada harapan pemerintahan baru Afghanistan di bawah kendali Taliban akan diterima oleh masyarakat internasonal.

Namun ada catatan khusus tentang Taliban ketika berkuasa 20 tahun lalu sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengakui pemerintahan Taliban.

Nanto mengatakan, pemerintah Indonesia sepertinya ingin melihat apakah Afghanistan di bawah Taliban bisa dipercaya menjadi bagian dari komunitas internasional yang bertanggung jawab. Namun Indonesia memahami kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

"Dari situ, salah satu cirinya adalah Indonesia tidak takut untuk encari tahu langsung kepada Taliban. Tapi juga Indonesia berpegang teguh kepada nilai-nilai komunitas internasional, seperti menjaga kedamaian di kawasan, bagaimana Taliban memperlakukan warga negaranya sesuai standar katakanlah hak asasi manusia yang berlaku," ujar Nanto.

Menurut Nanto, pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban di Doha menunjukkan pemerintah Indonesia berperan aktif untuk mendorong Taliban agar memerintah Afghanistan mengikuti kebiasaan internasional. [fw/em]