BBC News Indonesia Kelompok ISIS K mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom bunuh diri di luar Bandara Kabul yang menewaskan sedikitnya 60 orang, termasuk 13 tentara Amerika Serikat, pada Kamis (26/08).

ISIS K atau lebih tepatnya Negara Islam Provinsi Khorasan (ISKP) merupakan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di Afghanistan dan Pakistan.

Mereka adalah kelompok yang paling ekstrem dan paling kejam dibandingkan semua milisi jihad di Afghanistan.

ISIS K didirikan pada Januari 2015. Itu adalah masa puncak kekuasaan ISIS di Irak dan Suriah, sebelum kekhalifahan yang dideklarasikan sepihak tersebut ditumbangkan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat.

ISIS K merekrut dari jihadis dari Afghanistan dan Pakistan, terutama mereka yang membelot dari Taliban Afghanistan karena tidak menganggap organisasi mereka cukup ekstrem.

 

Para tersangka anggota ISIS K berbaris di Provinsi Nangarhar, Afghanistan. File photo

ISIS K berbasis di Provinsi Nangarhar, Afghanistan. GETTY IMAGES

 

Seberapa ekstrem mereka?

ISIS K dituduh bertanggung jawab atas sejumlah serangan kejam terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Serangan itu menargetkan sekolah perempuan, rumah sakit, bahkan bangsal bersalin. Mereka dilaporkan menembak mati perempuan hamil dan perawat.

Berbeda dengan Taliban yang kepentingannya terbatas pada Afghanistan, ISIS K adalah bagian dari jaringan ISIS global. ISIS K berupaya menyerang negara Barat, entitas internasional, dan kelompok kemanusiaan di mana pun mereka dapat menjangkau mereka.

Di mana mereka berada?

ISIS K berbasis di provinsi timur Nangarhar, di dekat rute penyelundupan narkotik dan manusia dari dan keluar Pakistan.

Pada puncaknya, kelompok itu memiliki anggota sekitar 3.000 orang. Namun pasukan mereka berkurang signifikan dalam bentrokan dengan pasukan keamanan AS dan Afghanistan, termasuk dalam konflik dengan Taliban.

Apakah mereka terkait dengan Taliban?

Secara garis besar ya, melalui pihak ketiga, jaringan Khalil Haqqani.

Menurut para peneliti, ada hubungan kuat antara ISIS K dan jaringan Haqqani, yang pada gilirannya terkait erat dengan Taliban.

Khalil Haqqani saat ini adalah pimpinan Taliban yang sekarang bertanggung jawab atas keamanan di Kabul.

Dia sempat menjadi buron pasukan koalisi AS. Setiap orang yang menginformasikan keberadaannya, dulu ditawari imbalan sebesar US$5 juta atau sekitar Rp72 miliar.

Sajjan Gohel dari Asia Pacific Foundation sudah memantau jaringan milisi di Afghanistan selama bertahun-tahun.

Dia berkata, "beberapa serangan besar antara tahun 2019 dan 2021 melibatkan kolaborasi antara ISIS K, jaringan Haqqani dan kelompok teror lainnya yang berbasis di Pakistan."

Ketika Taliban mengambil alih Kabul pada 15 Agustus lalu, kelompok itu membebaskan sejumlah besar tahanan dari penjara Pul-e-Charki, diduga termasuk sejumlah milisi ISIS dan al-Qaeda. Mereka sekarang berstatus buron.

Namun ISIS-K memiliki perbedaan besar dengan Taliban. Mereka menuduh Taliban meninggalkan Jihad dan medan perang demi negosiasi perdamaian dengan AS, yang dalam istilah mereka, dilakukan di "hotel mewah" di Doha, Qatar.

Milisi ISIS saat ini menjadi tantangan keamanan utama bagi Taliban dan juga badan-badan intelijen negara Barat.

Diterbitkan di Berita

sindonews.com KABUL - Taliban telah meminta bantuan teknis kepada Turki untuk menjalankan bandara Kabul setelah kepergian pasukan asing. Meski demikian, Taliban bersikeras militer Ankara juga mundur sepenuhnya pada batas waktu akhir Agustus.

Kabar itu diungkapkan dua pejabat Turki pada Reuters. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan 20 tahun setelah mereka digulingkan dalam invasi pimpinan Amerika Serikat (AS).

“Permintaan bersyarat oleh Taliban itu menempatkan Turki dalam keputusan sulit apakah akan menerima pekerjaan berbahaya itu,” ungkap seorang pejabat Turki.

Turki yang mayoritas Muslim adalah bagian dari misi NATO di Afghanistan dan masih memiliki ratusan tentara di bandara Kabul. Para pejabat mengatakan mereka siap mundur dari Afghanistan dalam waktu singkat.

Tetapi pemerintah Presiden Turki Tayyip Erdogan telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa mereka dapat tetap hadir di bandara jika diminta. Setelah Taliban menguasai Afghanistan, Turki menawarkan bantuan teknis dan keamanan di bandara.

“Taliban telah meminta dukungan teknis dalam menjalankan bandara Kabul,” ungkap seorang pejabat senior Turki, seraya menambahkan permintaan Taliban agar semua pasukan Turki pergi akan memperumit misi prospektif apa pun.

“Memastikan keselamatan pekerja tanpa Angkatan Bersenjata Turki adalah pekerjaan yang berisiko,” papar pejabat itu tanpa menyebut nama karena tidak berwenang berbicara pada media.

“Pembicaraan dengan Taliban mengenai masalah ini sedang berlangsung dan, sementara itu, persiapan untuk penarikan pasukan telah selesai,” ungkap pejabat Turki itu.

Tidak jelas apakah Turki akan setuju untuk memberikan bantuan teknis jika pasukannya tidak ada di bandara Kabul untuk menjamin keamanan.

Pejabat Turki lainnya mengatakan keputusan akhir akan dibuat pada batas waktu 31 Agustus bagi pasukan asing untuk meninggalkan negara itu dan mengakhiri keterlibatan militer selama 20 tahun di Afghanistan.

Menjaga bandara tetap terbuka setelah pasukan asing menyerahkan kendali sangat penting, tidak hanya bagi Afghanistan untuk tetap terhubung dengan dunia tetapi juga untuk menjaga pasokan dan operasi bantuan.

“Ini akan menjadi jalur penting bagi aksi kemanusiaan di Afghanistan,” ungkap Mary Ellen McGroarty, direktur Program Pangan Dunia di Afghanistan, pekan lalu.

Turki telah memuji Taliban sejak mereka merebut Kabul, dan mengatakan pihaknya terbuka untuk terlibat dengan mereka begitu pemerintah baru terbentuk.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan pada Selasa bahwa kelompok itu mencari hubungan baik dengan Turki. “Kami ingin hubungan baik dengan Turki, pemerintah Turki dan orang-orang Muslim di negara Turki.

Adapun pasukan Turki yang ditempatkan di Afghanistan, kami tidak membutuhkan mereka di negara kami dan setelah evakuasi selesai, kami akan mengamankan bandara sendiri,” ujar Mujahid. 

Turki bertanggung jawab mengamankan bandara Kabul dalam pengerahan pasukan NATO dan telah terlibat dalam upaya evakuasi selama dua pekan terakhir. AS mengatakan sedang berkoordinasi dengan mitra regional, serta Taliban, tentang operasi bandara Kabul di masa depan.

“Negara yang berfungsi, ekonomi yang berfungsi, pemerintah yang memiliki kemiripan hubungan dengan seluruh dunia, membutuhkan bandara komersial yang berfungsi,” papar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.

“Kami sedang berdiskusi dengan Taliban di front ini. Mereka telah menunjukkan kepada kami dengan tegas bahwa mereka berusaha untuk memiliki bandara komersial yang berfungsi,” pungkas dia.

(sya)

Diterbitkan di Berita

sindonews.com WASHINGTON - Seorang pensiunan Navy SEAL, pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), mem-posting video singkat tentang dirinya berpidato seolah-olah sebagai presiden.

Dalam video yang viral, dia mengajarkan bagaimana seorang presiden Amerika mengatasi krisis Afghanistan saat ini.

Meski tak menyebut nama Presiden Joe Biden, aksi pensiunan Navy SEAL itu diduga sebagai sindiran keras untuk Biden yang selama berhari-hari menuai kecaman publik Amerika dan sekutu NATO-nya atas penarikan tentara Amerika yang kacau dari Afghanistan.

Kekacauan terjadi setelah Taliban mengambil alih negara itu, namun banyak tentara dan warga AS belum rampung dievakuasi.

Jocko Willink, seorang pensiunan Navy SEAL, menggunakan Instagram untuk mem-posting video singkatnya pada hari Senin.

Video sindiran itu muncul ketika juru bicara Gedung Putih Jen Psaki tampak sangat kesal selama pressbriefing ketika dia ditanya tentang orang Amerika yang "terdampar" di Afghanistan.

Psaki mengatakan tidak akurat untuk mengatakan mereka terdampar dan menegaskan kembali komitmen AS untuk membawa pulang setiap orang Amerika yang ingin pergi.

Willink muncul dalam video hitam-putih dengan T-shirt hitam dan potongan rambut pendek. Dia terdengar tegas dan berbicara dalam semburan kalimat deklaratif singkat. Dia menjelaskan dalam keterangan video bahwa itu adalah bagaimana dia akan mengatasi situasi ini kepada dunia.

"Setiap perlawanan yang kita temui dari Taliban atau sebaliknya—ketika kita merebut bandara-bandara ini—akan dihancurkan sepenuhnya dan tanpa ampun," ujarnya, seperti dikutip Fox News, Selasa (24/8/2021).

Dia mengatakan menguasai bandara-bandara Afghanistan akan memungkinkan pasukan AS untuk melakukan misi penyelamatan cepat di seluruh negeri. "Setiap orang yang mengganggu operasi ini akan dibunuh," katanya.

Dia juga mengatakan akan memerintahkan pasukan untuk merebut kembali atau menghancurkan senjata dan peralatan yang ditinggalkan oleh pasukan Afghanistan yang melarikan diri.

"Setiap orang yang menggunakan, menjaga, atau berada di dekat senjata atau peralatan ini akan dibunuh," katanya lagi. Dia mengatakan begitu warga Amerika dan Afghanistan diekstraksi dan senjata diambil atau dihancurkan, AS akan meninggalkan negara itu.

Namun, lanjut pidatonya, dia berjanji untuk terus mengawasi kemungkinan kegiatan teroris atau pelanggaran hak asasi manusia dengan menggunakan teknologi pengawasan.

Dia lebih lanjut mengatakan AS akan mendukung pejuang kemerdekaan di negara itu melalui serangan udara dan dengan unit Pasukan Khusus. Menurutnya, AS akan melanjutkan dukungan sampai musuh tidak lagi menjadi ancaman bagi Amerika atau "orang-orang baik Afghanistan."

Berpidato seolah-olah sebagai presiden Amerika, Willink mengakui bahwa dia membuat "kesalahan kritis" dalam meremehkan kemampuan Taliban. Dia kemudian mengatakan kesalahan ada pada dirinya sendiri.

Dia selanjutnya mengakui bahwa sekutu Amerika dan Afghanistan terdampar, tetapi mengatakan mereka "tidak akan lama." Dia menghabiskan sebagian besar pidatonya itu untuk membuktikan langkah-langkah yang akan dia ambil untuk memperbaiki masalah.

"Dalam 48 jam ke depan, Amerika akan menguasai sebagian besar bandara utama di Afghanistan," katanya.

 

 

 

Diterbitkan di Berita

Proses evakuasi dilakukan selama 24 jam dengan jumlah penerbangan sebanyak 61 kali. Penerbangan dilakukan bagi masyarakat yang ingin melarikan diri dari serangan Taliban.

"Sebanyak 61 penerbangan militer, komersial dan charter yang melibatkan sejumlah negara, terbang keluar dari Bandara Internasional Hamid Karzai dalam 24 jam," kata Jenderal Hank Taylor dikutip melali AFP, Selasa(24/8/2021).

Taylor juga mengatakan, dari jumlah yang dievakuasi diantara 11 ribu orang dibawa keluar melalui operasi pengangkutan udara militer AS. Bahkan, sebanyak 37 ribu di antaranya dalam operasi pengangkutan udara telah dimulai pada 14 Agustus 2021 lalu ketika Taliban merebut Kabul.

"Jumlah itu termasuk beberapa ribu warga negara AS, dan ribuan warga Afghanistan yang bekerja untuk pasukan AS. Mereka telah mengajukan atau menerima visa imigran khusus, serta warga Afghanistan yang dianggap berisiko terhadap serangan Taliban karena pekerjaan mereka di organisasi non-pemerintah, media, dan pekerjaan lainnya," jelasnya. 

Selain itu, Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan pihaknya tetap fokus menyelesaikan operasi evakuasi AS hingga tenggat waktu 31 Agustus yang telah ditetapkan Presiden Joe Biden untuk menyelesaikan penarikan AS dari Afghanistan.

"Pihak kami akan menarik 5.800 tentara AS yang pada dasarnya menjalankan operasi bandara dan menjaga keamanan sejak 14 Agustus, serta sejumlah besar peralatan yang dibawa untuk mendukung misi mereka," kata John Kirby.

Sementara diketahui jika pada Selasa ini para pemimpin kelompok negara-negara G7 akan bertemu secara virtual di Afghanistan.

Inggris saat ini memimpin G7, yang juga terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat.

Diterbitkan di Berita

Jakarta, NU Online Pengamat Timur Tengah Muhammad Imdadun Rahmat mengatakan bahwa janji-janji politik Taliban setelah berhasil menguasai Afghanistan hanya akan terjadi di level elite.

Namun, pada praktiknya di tataran masyarakat bakal berbeda karena tetap akan diterapkan doktrin konservatisme beragama.  Beberapa janji politik Taliban adalah akan membuat pemerintahan yang moderat, inklusif, dan menjunjung hak-hak warga negara, terutama perempuan.

Di antaranya, perempuan bakal diperbolehkan untuk berperan di ruang publik dan tidak diwajibkan mengenakan pakaian burka.  “Kita berharap proses moderasi terjadi.

Secara teoritik, kelompok perlawanan itu kalau diberi peran di dalam pemerintahan cenderung akan mengalami proses moderasi. Mereka harus bernegosiasi dengan berbagai kepentingan,” tutur Imdad saat dihubungi NU Online, Sabtu (21/8).

Setelah berkuasa di Afghanistan, Taliban kini harus bernegosiasi dengan dunia internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara Islam yang tergabung di dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di kawasan Timur Tengah.

“Jadi, kecenderungan umum kalau berkuasa itu sedikit banyak akan mengalami proses moderasi. Tetapi teori juga mengatakan, proses moderasi karena faktor politik itu biasanya hanya terjadi di level elite. Di level massanya yang dipegang adalah doktrin,” jelas Imdad. 

Sebagai gambaran, Imdad mencontohkan situasi yang terjadi di Mesir saat Ikhwanul Muslimin berkuasa. Di level elite, kelompok yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di seluruh dunia akan mengeluarkan retorika, pernyataan, dan sikap politik yang moderat.

Namun praktik di bawah pasti akan berbeda. “Saya khawatir moderasi itu hanya terjadi di tingkat elite, kalau toh ada proses moderasi itu akan terjadi terlalu lama sehingga di bawah bakal banyak terjadi persekusi-persekusi atas nama konservatisme agama.

Ini yang kita khawatirkan di internal Afghanistan,” terang Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute itu. 

Selain itu, karena proses pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan Taliban melalui perang, maka akan sangat sulit diharapkan mereka mampu mengakomodasi kelompok-kelompok lain yang berseberangan.

Dengan demikian, harapan dunia Internasional yang menginginkan Afghanistan menjadi negara moderat dirasa akan sulit.  Dijelaskan bahwa dalam teori politik terdapat dua pola transisi kekuasaan yakni trans-placement dan replacement.

Sementara peralihan kekuasaan yang terjadi di Afghanistan saat ini, menurut Imdad, menggunakan pendekatan yang kedua.  “Nah yang terjadi di Afghanistan ini sekarang adalah replacement. Jadi penguasa lama kabur, hilang, digantikan dengan kekuasaan yang sama sekali baru.

Kalau trans-placement itu kan mungkin ada sekian persen penguasa lama yang dilibatkan ketika penguasa baru menduduki ruang elite. Kalau di Afghanistan sekarang ini benar-benar baru, semua kekuasaan diambil alih oleh Taliban,” jelas Imdad.

Jika demikian, Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban ini akan memunculkan masalah soal keselamatan kelompok-kelompok yang dianggap musuh atau berseberangan secara politik.

Kemungkinan yang terjadi adalah akan banyak terjadi pembunuhan sehingga banyak warga yang mencoba melakukan eksodus atau pelarian dari Afghanistan. “Karena memang kemungkinan akan terjadi pembunuhan politik itu sangat besar.

Memang ada amnesty (pengampunan) untuk masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Tetapi untuk mereka yang dianggap terlibat (kekuasaan lama) itu dalam praktiknya enggak (tidak mendapat pengampunan),” ungkap Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Di Mesir, sebagai contoh, ketika Ikhwanul Muslim berhasil mengambil alih kekuasaan maka semua orang yang dianggap terlibat dengan penguasa sebelumnya ditangkap dan dipenjara. Begitu juga sebaliknya saat Abdul Fattah Al-Sisi berkuasa, semua elite Ikhwanul Muslimin dipenjara.

“Itu kalau replacement begitu. Nah ini yang terjadi di Afghanistan itu adalah replacement. Jadi, akan ada potong satu generasi.

Jadi berharap akan munculnya bangsa yang inklusif dan pemerintah yang demokratis di Afghanistan, agaknya susah,” tutur Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2016-2017 itu. 

Pewarta: Aru Lego Triono Editor: Fathoni Ahmad

Diterbitkan di Berita

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pakar politik Amerika Serikat, Jerry Massie menanggapi analisa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang Taliban dan pemerintahan Afghanistan.

Jerry Massie mengaku tertawa saat mendengar pernyataan JK bahwa mundurnya Amerika Serikat dari Afghanistan karena AS ingin ada perang saudara antara kelompok Taliban dengan tentara Afghanistan.

“Saya hanya ketawa membaca analisis Jusuf Kalla,” ujar Jerry Massie, dipansir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).

Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) ini lantas mengurai apa yang terjadi di Afghanistan. Menurutnya, semua itu merupakan bagian dari strategi Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang disebutnya sebagai seorang demenesia.

Demenesia adalah kondisi penyakit yang ditandai dengan penurunan setidaknya dua fungsi otak, seperti hilangnya memori dan kemampuan menilai. “Hampir 20 tahun mereka menduduki Afghanistan. Ada banyak veteran AS yang menentang kebijakan Biden,” tegas Jerry Massie.

Donald Trump, sambungnya, justru lebih elegan saat mendekati Taliban. Sebab, pendekatan itu dilakukan tanpa ada kekacauan dan pasukan AS tidak ditarik.

Kebijakan Joe Biden bahkan membuat Senator Partai Reoublik dari South Carolina Lindsey Graham dan Marjorie Taylor Greene dari Georgia mengirimkan pasal pemakzulan. Mereka ingin ada jaminan warga AS selamat saat kembali pulang.

“Jadi kaum konservatif menolak akan penarikan ini. Memang Menlu Anthony Blinken sangat berbahaya dia pernah ditolak mendiang Senator Jhon Mc Cain dari Arizona,” tegasnya.

Jerry Massie juga membantah pernyataan JK yang menyebut perang sipil di Afghanistan tidak terjadi karena militer pemerintah memilih pergi. Faktanya, kini perang sipil sudah terjadi. Pejuang rakyat Afganistan bahkan telah menguasai 3 kota besar dari tangan Taliban.

Namun perjuangan ini akan menjadi sia-sia, jika pemerintahan Joe Biden tidak ikut campur. “Ini sama persis dengan ISIS di Suriah saat mantan Presiden AS Barrack Obama membiarkan Suriah jatuh ke tangan ISIS,” urainya.

Menyinggung soal keterlibatan China, Jerry Massie tidak menampik. Dia yakin China punya kepentingan besar di Afghanistan jika dilihat dari hubungan mesra mereka dengan Taliban.

Terlepas dari itu, dia ingin agar Indonesia menjaga dan memblokir pusat pelatihan-pelatihan militer dari orang Indonesia di Afganistan.

“Ingat, Taliban sudah menawarkan perlindungan bagi Alqaeda. Ini sangat berbahaya. Bisa saja kejadian penyerangan sama seperti 11 September di AS terulang lagi,” sambungnya. “Intinya, tujuan AS bukan Civil War atau perang saudara. Analisis JK irrasional,” demikian Jerry Massie. 

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Pasukan perlawanan Anti-Taliban yang masih bertahan terus menggempur Taliban dan sejauh ini dilaporkan berhasil merebut tiga distrik di dekat Lembah Panjshir dari kelompok tersebut.

Lembah Panjshir terletak di utara Afghanistan dan menjadi tempat sisa pasukan pemerintah yang masih bertahan serta kelompok milisi lokal lainnya berkumpul.

Menteri Pertahanan Afghanistan, Jenderal Bismillah Mohammadi, menjadi salah satu pejabat pemerintah yang masih bertahan di negara itu. Mohammadi bersumpah akan melawan Taliban.

Melalui kicauan di Twitter, Mohammadi menuturkan bahwa distrik Deh Saleh, Baon, dan Pul-Hesar, di Provinsi Baghlan telah berhasil direbut dari tangan Taliban.

Meski begitu, tak kunjung jelas pasukan Anti-Taliban yang terlibat dalam aksi perlawanan terhadap Taliban tersebut.

Namun, bentuk perlawanan itu semakin memperjelas gerakan melawan Taliban yang  telah menguasai belasan ibu kota provinsi, termasuk ibu kota negara Kabul dan Istana Kepresidenan, selama beberapa pekan terakhir.

Sementara itu, mengutip seorang komandan polisi setempat, stasiun televisi lokal Tolo News melaporkan bahwa distrik Bano di Baghlan berada di bawah kendali pasukan milisi lokal. Media itu mengatakan banyak korban berjatuhan akibat pertempuran di distrik tersebut.

Dikutip Reuters, sejauh ini Taliban belum mengomentari perebutan ketiga distrik tersebut. Sebagian pejabat pemerintah Afghanistan, termasuk Presiden Ashraf Ghani, telah kabur ke luar negeri tak lama setelah Taliban menduduki Kabul.

Namun, beberapa petinggi negara yang masih bertahan, termasuk Wakil Presiden Amrullah Saleh, bersumpah akan melawan Taliban dan mengembalikan pemerintahan. Saleh bahkan telah mendeklarasikan diri sebagai penjabat presiden Afghanistan menyusul kepergian Ghani.

Menurut Saleh, berdasarkan konstitusi negara, dia yang berhak menjabat sebagai pemimpin tertinggi Afghanistan setelah presiden kabur.

Selain Saleh, putra mantan Komandan Mujahidin anti-Soviet Ahmad Shah Massoud, Ahmad Massoud, telah juga turut bersumpah akan menumpas Taliban di negara itu.

Sejumlah orang yang dekat dengan Massoud mengatakan bahwa sudah ada lebih dari 6.000 pejuang yang bergabung dengannya. Ribuan pasukan itu terdiri dari sisa unit tentara Afghanistan dan pasukan khusus negara itu hingga kelompok milisi lokal.

Pasukan anti-Taliban ini juga dilaporkan memiliki beberapa helikopter dan kendaraan militer lapis baja peninggalan Uni Soviet. Ribuan pasukan itu dikabarkan telah berkumpul di Lembah Panjshir untuk mempersiapkan perlawanan.

Pasukan Taliban sejauh ini belum mencoba memasuki Panjshir.

(rds/bac)

Diterbitkan di Berita
Audrey Santoso - detikNews Jakarta - Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 26 warga negara Indonesia (WNI) dari Afghanistan. Hal itu dilakukan lantaran kondisi di Afghanistan yang mencekam usai Taliban mengambil alih kekuasaan.

Proses evakuasi puluhan WNI tampak dari dua foto yang beredar. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membenarkan foto tersebut adalah potret proses evakuasi WNI dari Afghanistan.

"Kalau lihat registrasi pesawat A-7305 sudah sesuai," kata Hadi saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (20/8/2021).

Foto pertama menunjukkan pesawat TNI Angkatan Udara (AU) tengah parkir dengan pintu terbuka dan tangga menjulur ke bawah di sebuah landasan. Tampak beberapa pria mengenakan seragam TNI AU dan pria lainnya berpakaian sipil.

Foto kedua memperlihatkan situasi para WNI di dalam pesawat. Ada yang mengenakan masker, ada pula yang mengenakan masker oksigen.

 

Pemerintah RI dengan pesawat TNI AU evakuasi 26 WNI dari Kabul, Afghanistan
Pemerintah RI dengan pesawat TNI AU mengevakuasi 26 WNI dari Kabul, Afghanistan. (dok. istimewa)

 

Sebelumnya, Menlu Retno LP Marsudi, melalui akun Twitter-nya, mengumumkan pemerintah berhasil mengevakuasi 26 WNI yang berada di Kabul, ibu kota Afghanistan. Puluhan WNI yang dievakuasi termasuk staf KBRI setempat.

Selain itu, ada 5 WN Filipina dan 2 WN Afghanistan yang ikut dievakuasi pemerintah. Retno menjelaskan 2 WN Afghanistan tersebut merupakan suami dari WNI dan staf lokal KBRI.

Evakuasi dilakukan hari ini dengan menggunakan pesawat TNI AU. Retno mengatakan pesawat yang mengevakuasi WNI dari Kabul itu saat ini sudah berada di Islamabad dan akan menuju Indonesia.

"Alhamdulillah, pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan, dengan pesawat TNI AU," kata Retno.

"Pesawat saat ini sudah berada di Islamabad untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia," lanjutnya.

(aud/imk)

Diterbitkan di Berita
sindonews.com WASHINGTON - Putra Ahmad Shah Massoud, salah satu pemimpin utama perlawanan anti-Soviet Afghanistan pada 1980-an, telah berjanji untuk bertahan melawan Taliban dari basisnya di lembah Panjshir.
Dalam editorial Washington Post, Ahmad Massoud, putra mantan komandan mujahidin berusia 32 tahun, mengatakan anggota militer Afghanistan termasuk beberapa dari unit elit Pasukan Khusus telah bersatu untuk perjuangannya dan dia meminta bantuan Barat.
 
"Kami memiliki gudang amunisi dan senjata yang telah kami kumpulkan dengan sabar sejak zaman ayah saya, karena kami tahu hari ini mungkin akan datang," katanya dalam tulisan tajuk di Washington Post seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/8/2021).
Ia menambahkan bahwa beberapa pasukan yang bergabung dengannya telah membawa senjata mereka. "Jika panglima perang Taliban melancarkan serangan, mereka tentu saja akan menghadapi perlawanan keras dari kami," katanya.
 
Tulisan itu muncul menyusul pernyataan Amrullah Saleh, salah satu pembantu terdekat Ahmad Shah Massoud yang kemudian menjadi wakil presiden, bahwa dia adalah presiden yang sah Afghanistan setelah Ashraf Ghani melarikan diri dari Kabul ketika gerilyawan Taliban merebut ibu kota pada hari Minggu lalu.
 
Lembah Panjshir di utara Kabul masih dipenuhi bangkai kendaraan lapis baja Uni Soviet yang hancur dalam pertempuran yang gagal untuk menaklukkannya, dan wilayah itu juga bertahan melawan Taliban ketika mereka memerintah Afghanistan pada 1996-2001.
Ahmad Shah Massoud terbunuh beberapa hari sebelum serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat oleh militan al-Qaeda yang menikmati perlindungan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban, dan namanya terus membawa bobot besar baik di Afghanistan dan di seluruh dunia.
 
Namun masih belum jelas apakah pasukan di Panjshir akan mampu mengusir serangan pasukan Taliban, yang sejauh ini belum mencoba memasuki lembah sempit itu, atau apakah deklarasi Massoud merupakan langkah awal menuju negosiasi.
Dia mengatakan pasukannya tidak akan mampu bertahan tanpa bantuan dari Barat dan dia meminta dukungan dan bantuan logistik dari AS, Inggris dan Prancis.
 
"Taliban bukan masalah bagi rakyat Afghanistan saja. Di bawah kendali Taliban, Afghanistan tanpa diragukan lagi akan menjadi titik nol terorisme Islam radikal; plot melawan demokrasi akan ditetaskan di sini sekali lagi," katanya.
Dinukil dari Russia Today, Ahmad Massoud diberi gelar “pemimpin Front Perlawanan Nasional Afghanistan.”
 
Ia adalah putra dan pewaris Ahmad Shah Massoud, pemimpin terkemuka dalam gerakan mujahidin sebuah gerakan pemberontakan Islam melawan pemerintah Komunis Afghanistan dan pasukan Uni Soviet yang menopangnya pada 1980-an.
Pasukan Shah Massoud adalah salah satu pemain domestik utama selama perang saudara setelah penarikan pasukan Uni Soviet.
 
Dia memegang jabatan Menteri Pertahanan di bawah Presiden Burhanuddin Rabbani yang pemerintahannya digulingkan dari Kabul pada tahun 1996 oleh faksi mujahidin yang lebih radikal dan sukses, Taliban.
Dia juga memimpin perlawanan bersenjata melawan Taliban di provinsi Panjshir utara dan dibunuh oleh pembunuh bom bunuh diri beberapa hari sebelum serangan teroris 11 September.
 
Aliansi Utara yang pernah dipimpin Shah Massoud menjadi sekutu kunci Amerika Serikat (AS) selama invasi pembalasannya ke Afghanistan. Presiden Hamid Karzai, penerus Rabbani yang didukung AS, menghormati komandan mujahidin itu dengan menobatkannya sebagai pahlawan nasional Afghanistan. Putra panglima perang yang dihormati, yang dijuluki 'Singa Panjshir' oleh para pengagumnya, menyalurkan warisan ayahnya dalam upaya untuk menciptakan kembali hari-hari gemilang Perlawanan Panjshir.
 
Gerakannya 'Perlawanan II' konon didukung oleh beberapa ribu pejuang dan beberapa pemimpin militer tua. Namun situasi di lapangan tidak seperti selama tugas Taliban sebelumnya yang bertanggung jawab atas Afghanistan, sebagaimana dibuktikan oleh kemampuannya untuk merebut beberapa wilayah di utara yang tidak dikendalikan pada 1990-an.
(ian)
 
Diterbitkan di Berita

medcom.id Balkh: Salima Mazari, salah satu gubernur perempuan pertama di Afghanistan, yang mengangkat senjata untuk memerangi Taliban kini telah ditangkap. Namun, tidak ada keterangan tentang statusnya saat ini.

Pada saat banyak pemimpin politik Afghanistan telah melarikan diri dari negara itu, Salima Mazari tetap bertahan sampai Provinsi Balkh menyerah. Hal itu dilakukan hingga ketika distriknya di Chahar Kint jatuh ke tangan Taliban.

“Menurut laporan, pemimpin wanita itu telah ditangkap oleh Taliban setelah kelompok militan itu menguasai seluruh negara dan pemerintah Afghanistan,” sebut laporan News Track Live, Jumat 20 Agustus 2021.

Sosok Mazira jauh berbeda dari Presiden Ashraf Ghani yang melarikan diri dan kini bermukim di Uni Emirat Arab. Salima Mazari menjadi salah satu dari hanya tiga gubernur perempuan yang pernah ada di Afghanistan.

Sementara banyak Provinsi Afghanistan hancur tanpa banyak perlawanan, Salima mencoba segalanya untuk menjaga Chahar Kint di Provinsi Balkh tidak terluka. Distrik Chahar Kint, dengan Salima Mazari sebagai pemimpinnya, melakukan pertempuran besar melawan Taliban.

Semangatnya terhapus di distriknya dan hal yang sama terlihat dalam perjuangan mereka melawan kekuatan tirani, bertekad lebih dari sebelumnya untuk membangun kembali kekuasaan mereka.

Hingga musim gugur yang terakhir, Chahar Kint adalah satu-satunya wilayah di bawah kendali seorang wanita yang tidak termasuk dalam kelompok teror mana pun di wilayah tersebut. Menurut The Guardian, Salima Mazari berhasil menegosiasikan penyerahan 100 pejuang Taliban tahun lalu.
 
(JMS)

Diterbitkan di Berita