JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi sorotan belakangan ini setelah keluarnya Alvin Wijaya dari formasi anggota TGUPP.

Isu yang beredar, Alvin dipecat oleh Gubernur Anies Baswedan terkait keterlibatannya dalam mafia jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Namun, hal ini dibantah oleh Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tri Indrawan. Meski demikian, Tri tidak mengungkapkan alasan pengunduran diri Alvin yang sudah menjadi bagian dari TGUPP sejak Maret 2018.

Menurutnya, Bappeda hanya memiliki kewenangan administrasi. "Kami bicaranya administrasi (saja) karena kami tugasnya itu," ujar Tri, Senin (24/5/2021).

TGUPP juga sempat dituding menjadi penyebab di balik enggannya ratusan pegawai negeri sipil DKI Jakarta mengikuti lelang 17 jabatan tingkat eselon II yang digelar baru-baru ini.

Ketua Fraksi PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono menduga, ratusan PNS itu enggan ikut lelang jabatan karena perannya nanti tetap akan didominasi oleh tim khusus Anies tersebut.

"Perannya (TGUPP) terlalu sentral. Peran yang terlalu (besar) itu tidak menimbulkan animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," ujar Gembong, Selasa pekan lalu.

Jumlah anggota dan anggaran membengkak TGUPP sudah ada sejak era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tahun 2014.

Tim non-perangkat daerah yang berkedudukan di bawah gubernur ini awalnya hanya berjumlah 7 orang, kemudian meningkat menjadi 9 orang di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, di masa kepemimpinan Anies Baswedan pada tahun 2017, jumlah anggota TGUPP melonjak drastis menjadi 74 orang, seperti dicatat Harian Kompas. Dengan meningkatnya jumlah anggota, anggaran yang dikeluarkan untuk TGUPP pun otomatis meningkat tajam.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti besaran anggaran TGUPP yang mencapai Rp 26 miliar di tahun anggaran 2020. Di awal pembentukannya, anggaran untuk TGUPP hanya sebesar Rp 1 miliar.

William mengatakan, hal tersebut sebagai pemborosan anggaran. Pasalnya, banyaknya anggaran dan personel TGUPP tidak mencerminkan kinerja Gubernur.

DPRD DKI sendiri mengalami kseulitan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran TGUPP karena tim ini bukan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasilnya enggak ada. Kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tuturnya, seperti dilansir Tribunnews.com.

Digaji menggunakan APBD Jika sebelumnya TGUPP digaji menggunakan biaya operasional gubernur, pada era Anies Baswedan, TGUPP digaji menggunakan APBD dengan pos anggaran khusus.

Ini kemudian mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk DPRD DKI. Gembong Warsono dari Fraksi PDI-P mengatakan, TGUPP melekat kepada gubernur.

Oleh karenanya, wajar jika tim ini digaji dengan anggaran gubernur. "Karena ini melekat pada gubernur ya sudah alokasi anggarannya tempelin saja dengan anggaran gubernur. Kan sederhana, sehingga tidak membebani APBD kita," ujarnya.


Editor : Ivany Atina Arbi

SuaraSulsel.id - Relawan Anies Baswedan, Mileanies 2024 mengadakan rapat tertutup. Membahas strategi pergerakan Mileanies 2024 untuk seluruh Indonesia.

Muhammad Ramli Rahim Ketua Umum Jaringan Nasional Mileanies mengatakan, Indonesia harus diselamatkan dan upaya penyelamatan itu membutuhkan pemimpin yang kuat dan berkarakter. Bukan hanya di level nasional tetapi di kancah internasional.

Tetapi apapun bentuk pemerintahannya, jika berada di tangan pemimpin yang tepat, maka harapan perubahan ke arah yang lebih baik jauh menjanjikan. Karena itu Mileanies akan fokus pada upaya melahirkan pemimpin terbaik.

Indonesia 2024, kata Ramli, membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan daerah, punya gagasan, mampu menarasikan dan sekaligus mengubahnya menjadi karya.

"Anies Baswedan terbukti mampu melakukan itu. Mulai dari Program Indonesia Mengajar, Kelas Inpirasi, hingga beliau memimpin Kemdikbud dan kini dalam upaya menuntaskan seluruh janji Kampanye bagi warga ibu kota. Hampir pasti di tahun kelima sebagai Gubernur, Anies diprediksi akan menuntaskan seluruh janji kampanyenya. Bahkan jauh lebih dari ekspektasi banyak orang," kata Ramli, Sabtu 22 Mei 2021.

Ramli juga menyinggung Jakarta Internasional Stadium yang memiliki kapasitas penonton terbesar di Indonesia dan akan memenuhi standar pelaksanaan piala dunia di Indonesia.

Oleh karena itu, Mileanies akan fokus memenangkan Anies Baswedan. Anies disebut memiliki pribadi yang apa adanya. Minim  kepalsuan dan karena itu, makin orang tahu lebih dekat tentang dirinya maka makin kuat rasa percaya orang tersebut pada Anies.

Untuk itu tugas Mileanies sesungguhnya hanya mendekatkan Anies kepada Masyarakat luas. Karena itu Mileanies akan menyiapkan panggung di 232 kabupaten/kota di Indonesia.

Hal ini adalah jawaban dari keraguan sebagian pengamat yang mengatakan bahwa Anies akan kehilangan panggung pasca berakhirnya masa jabatan gubernur DKI 2022 nanti.

"Kami juga yakin, banyak elemen masyarakat yang siap memfasilitasi panggung-panggung buat Anies di masyarakat dan karena itu Mileanies akan membuka ruang kolaborasi dalam upaya bergerak bersama mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia untuk memiliki pemimpin yang berkarakter, amanah, dan mampu berdiri tegak dalam percaturan politik dunia," kata Ramli.

Deklarasi Mileanies untuk pertama kalinya akan dilaksanakan di Makassar pada tanggal 16 Oktober 2021 atau tepat 4 Tahun Anies Memimpin Jakarta.

Deklarasi kedua akan dilaksanakan di Jakarta lalu deklarasi ketiga, keempat dan kelima akan dilaksanakan di Jayapura, Ambon, dan Manado.

Dwi Andayani - detikNews Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan disebut-sebut menerima gratifikasi berupa sebuah rumah mewah hasil pengembangan reklamasi. Fraksi PDIP DKI Jakarta menyebut Anies perlu melakukan klarifikasi.

"Sebaiknya Bung Anies sendiri yang klarifikasi. Tetapi saya kira itu tidak akan dilakukan," ujar anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat dihubungi, Sabtu (22/5/2021).

Gilbert mengatakan permasalahan terkait pulau reklamasi tersebut juga perlu dijelaskan. Terlebih menurutnya, banyak pelanggaran aturan yang terjadi terkait pengembangan pulau reklamasi.

"Masalah tanah Sarana Jaya yang bermasalah juga tidak ada penjelasannya, padahal itu menyangkut kebijakannya untuk membeli dengan dana PMD dan sebagian untuk keperluan rumah DP Rp. 0," tuturnya.

Meski begitu dia mengatakan tidak mengetahui betul tidaknya gratifikasi tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan kewenangan KPK, BPK dan lembaga terkait lainnya untuk membuktikan.

"Saya tidak tahu betul tidaknya ada gratifikasi, karena itu wewenang KPK, BPK, Kepolisian, Kejaksaan untuk membuktikan. Soal gambar rumah saya kira itu asal comot gambar rumah dari Cipayung, tapi soal lokasi di Kebayoran Baru saya tidak bisa memastikan," ujar Gilbert.

Diketahui sebelumnya, Anies disebut-sebut menerima gratifikasi berupa sebuah rumah mewah kawasan Kebayoran Baru. Rumah ini dikatakan merupakan pemberian dari hasil pengembangan reklamasi.

Informasi ini beredar di media sosial, berdasarkan postingan yang beredar terlihat rumah sebuah rumah mewah berlantai dua. Rumah ini bercat putih dengan ornamen berwarna emas dan pagar hitam.

Penasihat Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah hal tersebut. Dia mengatakan informasi terkait gratifikasi rumah tersebut tidak benar. "Engga benerlah itu berita asal itu," ujar Taufik.

Taufik juga mengatakan Anies tidak memiliki rumah di kawasan Kebayoran Baru. Menurut Taufik rumah yang Anies miliki hanya berada di kawasan Lebak Bulus.

"Setahu saya engga punyalah dia, rumahnya yang lama aja Lebak Bulus itu," kata Taufik. 

(dwia/dnu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya tidak konsisten, terkhusus membuka tempat wisata.

Kebijakan itu telah mengakibatkan kerumunan, salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol. Faldo bahkan mengatakan, Anies tidak dapat menjalankan apa yang sudah dikatakan dalam kebijakan yaitu kuota pengunjung 30 persen di tempat wisata.

"Keputusan membuka Taman Impian Jaya Ancol sudah aneh, orang kan situasi tidak boleh mudik. Pak Gubernur bolehkan masuk KTP DKI, kuota 30 persen, tahunya malah membludak.

Tidak terjadi itu apa yang dikatakan Gubernur Anies," kata Faldo dalam keterangannya, Sabtu (15/5/2021).

Menurut Faldo, membuka tempat wisata pada saat pemerintah pusat melarang mudik Lebaran adalah hal yang aneh. Hal ini dinilainya sebagai kebijakan yang teledor.

Ia berpendapat, menjelang Idul Fitri, pemerintah pusat telah mencegah arus mudik untuk menghambat penyebaran Covid-19. "Tapi kerumunan dalam bentuk lain justru dibiarkan.

Intinya kan mencegah mobilitas dan kerumunan. Virus tak akan membedakan ini mudik atau wisata. Begitu ada kerumunan, virus akan leluasa," ujarnya.

Faldo mengatakan, pada saat libur Lebaran, virus akan tetap bekerja tak memandang kegiatan seseorang melakukan mudik atau berwisata.

Seharusnya, lanjut dia, Anies cukup intelektual untuk memahami antara mudik dan berwisata sama-sama berpotensi menimbulkan penyebaran virus.

"Libur lebaran, virus tetap kerja. Pak Anies tentunya cukup intelektual untuk memahami ini," ujar dia. Atas peristiwa kerumunan di Ancol, Faldo menilai Anies tidak tegas dalam menerapkan kebijakan mencegah penyebaran Covid-19 pada masa libur Lebaran.

Ia bahkan memprediksi, atas keteledoran itu, survei pemilihan presiden (Pilpres) terhadap Anies akan menurun.

"Survei Pak Gubernur bakal makin down kalau makin banyak tidak sesuai kata dan perbuatan. Survei itu dari hasil kerja. Tidak ada orang senang pemimpin yang tidak memberikan kepastian," ucap Faldo.

Ia juga mengaku heran, lantaran Ancol yang sempat ditutup usai dinyatakan menimbulkan kerumunan, lantas dibuka kembali. Atas hal tersebut, Faldo menilai Anies takut menghadapi protes dari satu atau dua orang tanpa memikirkan publik luas.

"Dari 30 persen, ditutup, selang berapa jam dibuka lagi. Kalau takut hadapi protes satu dua orang tanpa memikirkan publik luas.

Saya yakin makin jauh Pak Anies dari medan merdeka, bahkan gubernur lagi saja berat. Kalau boleh jujur, itu pendapat saya," ucap dia.

Taman Impian Jaya Ancol sempat kembali dibuka pada Sabtu (15/5/2021) secara terbatas. Padahal, pihak pengelola sudah menyampaikan bahwa tempat wisata itu ditutup pada Sabtu dan akan buka kembali Minggu (16/5/2021).

"Tapi yang kami beri kesempatan masuk terbatas dari waktu dan jumlahnya. Waktunya sangat terbatas nanti siap-siap kembali ke rumah karena akan general cleaning di Ancol," kata Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol Rika Lestari dalam keterangan, Sabtu.

Namun, pihak pengelola kemudian mengarahkan pengunjung yang sudah masuk ke arah luar. Ini dilakukan untuk mencegah kerumunan.

Penulis : Nicholas Ryan Aditya
Editor : Bayu Galih

Menurut politisi Golkar itu, ziarah kubur sudah menjadi tradisi dalam menyambut Hari Raya Idulfitri. 

"Hari ini saya dibuat bingung oleh sebuah kebijakan. Tempat wisata dibuka tetapi ziarah kubur dilarang," kata Dedi Mulyadi dikutip dari Antara, Jumat, 14 Mei 2021. 

Jika membandingkan antara tempat wisata dan pemakaman, kata Dedi, sebenarnya yang lebih berisiko menimbulkan kerumunan dan berdesakan hingga berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19, justru adalah tempat wisata.

"Dari pengalaman, saya belum pernah melihat orang berdesakan antre masuk areal pemakaman untuk ziarah," katanya. 

Dia menegaskan, jika tempat wisata diperbolehkan buka, lantas Dedi pun mempertanyakan apakah ziarah kubur termasuk wisata religi atau bukan. 

Masalahnya, kata Dedi, ziarah erat hubungannya dengan wisata religi di Indonesia. 

"Bolehkan ziarah kubur jadi wisata ziarah kubur? Apakah itu masuk wisata juga karena 'kan bisa disebut wisata religi," ucapnya. 

Menurut Dedi, jika dibukanya tempat wisata dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi, ziarah kubur pun ia lihat bisa masuk kategori yang sama. Pasalnya, selama di pemakaman terjadi perputaran ekonomi masyarakat, mulai dari penjual bunga hingga makanan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan melarang masyarakat melakukan aktivitas ziarah kubur di seluruh TPU area Jabodetabek saat Lebaran Idulfitri 2021.

Kebijakan yang berlaku mulai 12-16 Mei 2021 itu bertujuan untuk mencegah risiko penularan Covid-19 akibat kerumunan.

"Ziarah kubur ditiadakan 12-16 Mei 2021. Seluruh pemakaman Jabodetabek akan ditutup dari pengunjung untuk ziarah," kata Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021 lalu. []

Merdeka.com - KPK tengah menyelidiki kasus korupsi pengadaan lahan untuk program DP rumah nol rupiah Pemprov DKI Jakarta. Ihwal kasus ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ‘menunjuk hidung’ Gubernur DKI Anies Baswedan.

Prasetio menyebut, pembelian lahan untuk rumah DP nol rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kata dia, hal tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.

Dalam Kepgub tersebut memutuskan pencairan PMD untuk Perumda Sarana Jaya sebesar Rp800 miliar.

"Uang Rp800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam program rumah DP 0 rupiah," kata Prasetio dalam keterangannya, Kamis (18/3).

Menurut Prasetio, dalam Kepgub tersebut juga disebutkan bila Direksi Sarana Jaya setelah menerima PMD tersebut harus melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lalu, Direksi Sarana Jaya juga harus menyampaikan laporan penyerapan penggunaan PMD secara periodik setiap tiga bulan kepada Anies.

"Jadi sudah seharusnya Gubernur Anies Baswedan mengetahui persoalan ini," ucap dia.

Sebelumnya, KPK membuka penyidikan kasus baru, yakni dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu.

Plt Jubir KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya sedang mengusut perkara tersebut.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (8/3).

Ali masih enggan membeberkan detail kasus berikut tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara dugaan korupsi pembelian tanah program DP nol rupiah Pemprov DKI.

Sementara itu, beberapa hari lalu KPK memeriksa enam saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung yang digunakan untuk pembangunan rumah DP nol rupiah pada 2019.

Keenam saksi tersebut yakni Bendahara Ekonom Kongregasi Suster Suster CB Provinsi Indonesia Sr. Fransiska Sri Kustini CB alias Sr. Franka CB; Manajer Unit Pelayanan Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2017 sampai Oktober 2020 Rachmat Taufik; Minan Bin Mamad selaku broker; dan tiga pegawai Perumda Sarana Jaya bernama Indra, Wahyu, dan Yadhi.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com [rnd]

 Alwan Ridha Ramdani merahputih.com 

Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan aturan anyar terkait perubahan batasan atas upah penerima manfaat hunian DP Rp0 yang ditingkatkan menjadi Rp14,8 juta dari sebelumnya Rp7 juta karena terkait dengan kondisi di Jakarta.

Bukan hanya mengubah besaran syarat yang bisa mendapatkan rumah susun di Ibu Kota, berdasarkan RPJMD 2017-2022, janji Anies mewujudkan hunian yang terjangkau dengan memberi subsidi kredit murah berbasis tabungan dari 14.000 unit oleh BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan sebanyak 232.214 unit juga mengalami perubahan. 

Tercatat, Maret 2021 ini, hanya 872 unit rumah telah dibangun dan disediakan. Rinciannya, di Pondok Kelapa yang dibangun oleh BUMD, terdapat 780 unit dan telah terjual sebanyak 599 unit. Di Kemayoran, hasil kerjasama dengan Perum Perumnas, ada 38 unit dan telah terjual semua dan di Sentraland Cengkareng, yang juga kerjasama dengan Perum Perumnas, ada 64 unit dan telah terjual sebanyak 44 unit.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko berkilah jika perhitungan tersebut disesuaikan dengan inflasi dan disparitas harga, terutama atas kemahalan harga tanah di Jakarta dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, hunian yang dibangun bukanlah rumah tapak, melainkan rumah susun tower.

Ia menegaskan, penerima manfaat dari program ini menjadi lebih luas karena batasan penghasilan tertinggi ditingkatkan menjadi Rp14,8 juta yang disesuaikan dari perhitungan pemerintah pusat pada Lampiran II dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang menyatakan batas atas penghasilan rumah tangga MBR sebesar Rp12,3 juta, yang sebelumnya nilainya Rp7 juta.

Pemprov DKI menegaskan, adanya perubahan pada batasan tertinggi penghasilan penerima manfaat ini tidak berpengaruh pada penjualan, justru makin membuka kesempatan warga dalam memiliki hunian.

"Tidak ada pengaruhnya pada penjualan karena untuk penjualan hunian DP nol untuk unit 36 meter persegi, unit yang sudah terjual adalah 95 persen. Sisa unit yang belum terjual adalah unit dengan ukuran studio," ujarnya.

Kendati terdapat perluasan penerima manfaat, Sarjoko menyebut warga dengan penghasilan sampai dengan Rp7 juta tetap sebagai mayoritas yang diakomodir selama ini. Pihaknya tengah menyiapkan mekanisme agar kelompok dengan penghasilan rendah dapat sesuai dengan ketentuan perbankan dan sistem cicilan yang adapun dapat tetap ringan serta terjangkau.

"Kelompok yang sementara masih belum sesuai dengan ketentuan perbankan, kami utamakan untuk mendapatkan rusunawa (rumah susun sewa) sambil menata kondisi keuangan mereka. Dengan akses terhadap Rusunawa yang murah, fasilitasnya lengkap, serta sarana transportasi murah harapannya bisa lebih mudah menata keuangan untuk membeli hunian milik," ucapnya.

Pemerintah Provinsi DKI, tegas Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, menginginkan agar program Rumah dengan uang muka Rp0 banyak diakses warga sebanyak-banyak karena itu batasan penghasilan tertinggi penerimanya dinaikkan.

"Prinsipnya dibuat agar bisa diakses masyarakat lebih banyak. Kami menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kami ini di Pemprov tidak bisa berdiri sendiri, semua kebijakan harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi," tuturnya.

Anggota Komisi B dari Fraksi PSI Eneng Malianasari berpendapat, kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat masyarakat kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi.

"Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?” tanya dia.

Gubernur Anies belum banyak berkomentar atas janjinya yang dulu dilontarkan bersama Sandiaga Uno pada rakyat Jakarta. Saat ditanya di pertemuannya dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, Anies memilih tidak menjawab pertanyaan para jurnalis. "Nanti 1-1 saja dulu ya," ujar Anies.

Bahkan saat ini, proyek Rumah DP Nol Rupiah yang dijanjikan Anies Baswedan, tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu.

Dalam proyek pengadaan lahan oleh BUMD Sarana Jaya ini,Indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5.200.000 per meter persegi (m2) dengan total pembelian Rp217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun. (Asp)

voi.id JAKARTA - Komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyejahterakan warga berpenghasilan rendah dengan menyediakan rumah DP Rp0 jadi diragukan lewat penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 558 Tahun 2020. 

Dalam Kepgub yang diteken pada 10 Juni 2020 tersebut, Anies menaikkan batas penghasilan tertinggi penerima fasilitas pembiayaan kredit rumah tanpa down payment (DP) tersebut. 

Mulanya, batas penghasilan tertinggi keluarga yang boleh mengajukan kepemilikan rumah DP Rp0 sebesar Rp7 juta. Kini, keluarga yang penghasilannya mencapai Rp14,8 juta dibolehkan untuk melakukan pengajuan tersebut.

Hal ini dipertanyakan oleh analis kebijakan perkotaan dari FAKTA, Azas Tigor Nainggolan. Azis merasa penghasilan bulanan warga yang mencapai Rp14,8 juta tidak masuk dalam kategori miskin atau berpenghasilan rendah.

"Warga miskin mana yang penghasilan minimalnya Rp 14 juta? Penetapan dan cara berpikir Anies Baswedan ini aneh," kata Azis dalam keterangannya, Selasa, 16 Maret. 

Selain itu, Anies juga memangkas target pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang didalamnya terdapat rumah DP Rp0, dari awalnya 232.214 unit menjadi 10.460 unit.

Alasannya karena pandemi COVID-19. DKI menyadari tidak bisa meraih target kepemilikan hunian sebanyak yang dijanjikan saat awal Anies menjabat. Terlebih, banyak anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi.

Belum lagi muncul dugaan korupsi pembelian lahan yang diperuntukkan membangun rumah DP Rp0 di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Kasus ini tengah didalami oleh KPK. Anies juga menonaktifkan Dirut Perumda Pembanguanan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan dari jabatannya usai Yoory ditetapkan sebagai tersangka.

"Sejak awal proyek yang digadang-gadang gubernur Anies Baswedan akhirnya terkuak ada korupsinya pada pembelian tanah bermasalah di daerah Pondok Ranggon. Apakah kalian warga Jakarta masih mau mendengar omong kosong yang nol besar itu?" cecarnya.

Oleh sebab itu, Aziz mendorong agar KPK memeriksa Anies dalam pendalaman kasus dugaan korupsi ini. Selain itu, Azis menyebut Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi juga ikut diperiksa karena berperan dalam pengesahan anggaran daerah.

"Para anggota DPRD Jakarta semua diam dan bungkam, padahal ada uang warga Jakarta sebesar Rp285 Milyar dari APBD Jakarta yang dikorupsi oleh orang-orang Anies Baswedan. Supaya KPK tidak dikatakan nol besar, maka KPK segera periksa Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi," pungkasnya.

Bima Setiyadi sindonews.com JAKARTA - Dugaan korupsi lahan DP 0 Rupiah yang dilakukan Direktur Perumda Sarana Jaya, Yorri C Pinotan masih menjadi tanda tanya. Loyalis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga komisaris PT Jaya Ancol, Geisz Khalifah diminta buktikan terlibat atau tidaknya Anies Baswedan dalam kasus korupsi tersebut.

AdalahDeputi Kajian Said Aqil Siroj (SAS) Institute Abi Rekso Panggalih yang mempertanyakan Anies terlibat atau tidak kepada Geisz. Melalui akun twitternya@abirekso menuliskan keinginannyamengadu pikiran dengan Geisz soal proyek Begal Rp100 Miliar di Sarana Jaya. Baca juga: Soal Kasus Korupsi Program DP 0%, Eks Waketum Gerindra Puji Anies Baswedan

Kemudian, Abi juga berkali-kali meminta Geisz untuk menjelaskan terlibat atau tidaknya Gubernur Anies dalam kasus tersebut. Bahkan, Abi geram ketika Geizh menjawab pertanyaan yang membawa kutipan sebuah media sosial berisi peran Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dalam korupsi lahan.

"Bang @GeiszChalifah elo gak usah merembet-rembet ke Bang @PrasetyoEdi_. Fokus aja sama pertanyaan gue. @aniesbaswedan terlibat gak kasus PT. Sarana Jaya? Elu jawab ini!!," tulis @abirekso dikutip, Rabu (10/3/2021).