VOA Indonesia Dalam laporan mingguan epidemi COVID-19 terbaru, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa Eropa sekali lagi memimpin dunia dalam persentase kasus COVID-19 baru dan kematian akibat penyakit yang disebabkan virus corona ini.

WHO melaporkan, jumlah penularan baru di Eropa naik sebanyak 7 persen pada pekan lalu, diikuti dengan kenaikan jumlah kematian sebesar 10 persen. Afrika adalah satu-satunya wilayah lain yang melaporkan peningkatan kasus baru.

Kanselir Jerman Angela Merkel pada Rabu (10/11) menyerukan pertemuan mendesak dengan para gubernur negara bagian, setelah Institut Robert Koch untuk Penyakit Menular melaporkan jumlah rekor baru penularan COVID-19 harian di negara tersebut.

Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Seibert, mengatakan kepada kantor berita DPA bahwa penyakit itu kini "menyebar secara dramatis," dan upaya "tanggap cepat dan terpadu" diperlukan untuk mengatasi situasi yang sedang berlangsung. Seibert juga mengatakan bahwa Merkel terlibat dalam diskusi intensif dengan para menteri, pemerintah daerah, dan kemungkinan partai koalisi pada masa depan mengenai situasi pandemi di Jerman.

Sejalan dengan WHO, Komisi Eropa, yang merupakan cabang eksekutif Uni Eropa, mengakui bahwa telah terjaid peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Eropa dalam konferensi pers pada Rabu (10/11) di Brussels.

Juru bicara Komisi Eropa, Dana Spinant, menggambarkan situasi yang terjadi saat ini "rumit" dan dapat "berubah dengan cepat." Ia menambahkan, negara-negara anggota Uni Eropa sedang membicarakan langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya untuk mengatasi pandemi yang sedang terjadi. [ps/lt]

 

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/who-jumlah-kematian-akibat-covid-19-di-eropa-terbanyak-di-dunia/6308790.html

 

Diterbitkan di Berita

Positivity Rate Indonesia Capai Batas Aman WHO

Selasa, 14 September 2021 16:50

Hingga Minggu (12/9/2021), positivity rate di Indonesia turun menjadi 3.05 persen atau telah berada di bawah batas aman Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah mengapresiasi kerja keras semua pihak hingga angka positivity rate COVID-19 di Indonesia terus menunjukan tren penurunan.

Pemerintah mengharapkan kerja keras ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. "Per Minggu (19/9/2021), positivity rate Indonesia telah turun ke 3.05 persen, atau berada di bawah 5 persen yang merupakan angka ideal dari WHO," ujar Johnny, Selasa (14/9/2021). 

Menkominfo menyebutkan, kondisi ini sejalan dengan upaya penanganan pandemi di Indonesia yang terus membaik. Tingkat rata-rata positivity rate saat ini telah turun drastis dari posisi saat puncak lonjakan kasus terjadi pada Juni-Agustus 2021 yang sempat mencapai 30 persen. 

"Namun, kerja keras dan keberhasilan ini tidak boleh membuat kita semua lengah dan terlena dalam euforia. Kita semua harus tetap mempertahankan, bahkan memperkuat kolaborasi untuk mempertahankan kinerja saat ini dan menghindari potensi lonjakan kasus terjadi di masa mendatang," kata Johnny. 

Menkominfo juga memastikan, pemerintah akan terus memperkuat kapasitas penanganan pandemi dari sisi hilir hingga hulu. Di antaranya dengan meningkatkan tes epidemiologi dan rasio kontak erat agar orang yang terinfeksi bisa segera dirawat, serta surveilans genomik di daerah yang berpotensi mengalami lonjakan kasus. 

Pemerintah juga terus memperkuat layanan kesehatan primer, menambah, dan meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat sambil mengimbau pasien untuk dirawat di Isoter atau RS. 

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, oksigen, alkes di RS, mengerahkan tenaga kesehatan cadangan, memperketat syarat masuk RS, mendampingi pasien isolasi mandiri dengan ketat melalui layanan telemedicine, dan memberikan paket obat Isoman. 

"Tentunya, pemerintah juga tak akan lelah untuk terus menggencarkan program vaksinasi dari sisi hulu dan tetap mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Semua upaya ini diharapkan bisa membawa Indonesia keluar dari dampak pandemi," tandasnya.

Diterbitkan di Berita

WHO Waspadai Varian Corona Baru Bernama Mu

Rabu, 01 September 2021 11:18

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa mereka sedang terus memantau perkembangan varian virus corona baru yang dikenal dengan nama Mu.

Melalui buletin mingguannya yang terbit pada Selasa (31/8), WHO menyatakan bahwa varian bernama ilmiah B.1.621 itu kini masuk dalam kategori "variant of interest (VOI)".

Menurut WHO, mutasi varian itu mengindikasikan risiko kekebalan terhadap vaksin. Mereka pun menyerukan studi lebih lanjut untuk lebih memahami varian Mu ini.

"Varian Mu punya konstelasi mutasi yang mengindikasikan potensi kebal imun," demikian keterangan WHO dalam buletin tersebut. 

WHO memaparkan bahwa varian Mu ini pertama kali terdeteksi di Kolombia. Setelah itu, varian Mu juga dilaporkan terdeteksi di negara-negara Amerika Selatan dan sebagian Eropa.

Merujuk pada data yang dihimpun WHO, varian Mu baru terdeteksi di 0,1 persen kasus Covid-19 global. Namun, varian itu sudah mendominasi 39 persen infeksi corona di Kolombia.

Sebagaimana dilansir AFP, kini para ahli memang sedang mengkhawatirkan kemunculan berbagai varian baru karena lonjakan tingkat infeksi corona secara global.

Kekhawatiran kian tinggi karena saat ini virus corona varian Delta - yang dikenal lebih cepat menular - mendominasi kasus Covid-19 global. Sementara itu, berbagai negara mulai melonggarkan aturan pencegahan Covid-19.

WHO menjelaskan bahwa semua virus pasti bermutasi. Mutasi itu dapat berbahaya, bisa juga tidak, tergantung ketahanannya terhadap vaksin dan seberapa cepat menyebar.

Saat ini, WHO sedang terus memantau empat varian Covid-19 baru selain Mu, termasuk Alpha yang ditemukan di 193 negara, dan Delta di 170 negara.

(has)


Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Hanoi - Penyebaran Virus Corona varian Delta di Vietnam sangat cepat hingga menggagalkan upaya pemerintah untuk menahan penyebaran virus. 

Vietnam telah berhasil menahan virus corona untuk sebagian besar tahun lalu, tetapi kemudian berubah sejak varian Delta menyerang kota Ho Chi Minh. 

Melansir Channel News Asia, Kamis (26/8/2021), hampir semua dari 370.000 kasus COVID-19 telah terdeteksi sejak Mei dan infeksi harian melonjak di atas 10.000 untuk pertama kalinya bulan ini.

Hal ini pun membebani rumah sakit di bagian selatan negara itu dan meningkatkan tingkat kematian kasus.

"Ini adalah contoh yang sangat baik dari sebuah negara tertinggal ketika semua negara kaya di dunia mengambil vaksin terlebih dahulu," kata Dale Fisher, ahli penyakit menular senior di National University Hospital di Singapura.

"Kerugian ini hanya akan diperburuk karena negara-negara yang sama menerapkan dosis ketiga pencegahan, sementara negara-negara seperti Vietnam berjuang dalam tingkat vaksin satu digit." 

 

Tingkat Vaksinasi

 

Vietnam telah sepenuhnya menginokulasi hanya 2 persen dari 98 juta orangnya, di antara yang terendah di Asia, karena memilih kebijakan penahanan dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan vaksin, yang dianggap terlalu berisiko secara finansial karena kekurangan global yang parah.

“Jika tingkat vaksinasi tetap terlalu rendah, Vietnam tidak hanya dapat menyusul Indonesia (sebagai episentrum berikutnya) tetapi juga berisiko memilih varian lain yang lebih mungkin terjadi pada populasi yang tidak divaksinasi,” kata Roger Lord, dosen senior ilmu kedokteran di Universitas Katolik Australia. 

Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengirim surat kepada kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (24/8) dan mendesak program vaksin COVAX untuk memprioritaskan Vietnam "dengan cara tercepat dan dengan volume sebesar mungkin". 

Upaya vaksinasi yang lambat juga dipengaruhi oleh rencana pengadaan Vietnam, berbeda dengan banyak tetangganya yang sangat bergantung pada China untuk pasokan karena akses terbatas ke dosis vaksin dari negara Barat.

Diterbitkan di Berita

medcom.id Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, lebih dari 500 ton pasokan medis termasuk peralatan bedah dan peralatan gizi buruk yang akan dikirim ke Afghanistan minggu ini macet. Ini dikarenakan pembatasan yang terjadi di Bandara Kabul.

Badan-badan bantuan mengatakan sangat penting bahwa pasokan medis dan makanan mencapai sekitar 300.000 orang yang mengungsi di Afghanistan selama dua bulan terakhir. Terutama di tengah kemajuan oleh militan Taliban yang memuncak pada penguasaan Kabul pada 15 Agustus.

“Hampir 18,5 juta orang -,setengah dari populasi Afghanistan,- bergantung pada bantuan dan kebutuhan kemanusiaan diperkirakan akan meningkat karena kekeringan.

Tetapi penutupan Bandara Kabul untuk penerbangan komersial telah menghambat pengiriman,” kata Direktur Darurat Regional WHO Dr Richard Brennan, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa 24 Agustus 2021.

"Sementara mata dunia sekarang tertuju pada orang-orang yang dievakuasi dan pesawat-pesawat yang berangkat, kita perlu mendapatkan pasokan untuk membantu mereka yang tertinggal," kata Brennan dalam sebuah pernyataan melalui email.

Dia mengatakan WHO menyerukan pesawat kosong untuk dialihkan ke gudangnya di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk mengumpulkan pasokan dalam perjalanan mereka untuk menjemput para pengungsi dari Afghanistan.

Amerika Serikat (AS) telah meminta enam maskapai penerbangan komersial untuk membantu memindahkan pengungsi Afghanistan.

“Namun mitra koalisi Washington dan NATO sejauh ini mengindikasikan bahwa mereka tidak dapat membawa pasokan pada pesawat evakuasi yang masuk karena kendala operasional dan masalah keamanan,” imbuh Brennan.

"AS menggunakan maskapai komersial ini hanya untuk evakuasi," ujarnya, seraya menambahkan bahwa WHO sedang menjajaki berbagai opsi dan menjangkau pemerintah lain.

"Kami telah disarankan untuk mengeksplorasi opsi di bandara lain seperti pangkalan udara Kandahar, Jalalabad dan Bagram. Kami belum memiliki pesawat untuk terbang bahkan ke pangkalan-pangkalan itu,” jelas Brennan.

Kondisi sulit juga dialami oleh anak-anak di Afghanistan. Direktur eksekutif badan anak-anak PBB UNICEF, Henrietta Fore, mengatakan pada Senin sekitar 10 juta anak-anak di seluruh Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan kondisi diperkirakan akan semakin memburuk.

(WIL)

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Jumlah tes Covid-19 menurun sepekan terakhir. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan tes ditingkatkan hingga 400 ribu sehari dalam rapat terbatas awal pekan ini.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut rasio tes pekan ini berada di angka 4,01 per 1.000 penduduk per minggu. Angka itu turun tipis dari pekan sebelumnya.

"Kita lihat testing rate nasional sudah berada pada 4,01:1000 penduduk per Minggu. Angka ini turun sedikit dari minggu lalu yang mencapai 4,03 per 10000 penduduk," kata Nadia dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (4/8).

Dari data yang dipaparkan Nadia, tes Covid-19 yang dilakukan Indonesia pun tidak merata. Beberapa daerah melakukan tes jauh dari target yang dicanangkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 1:1.000 penduduk per minggu.

Misalnya, DKI Jakarta yang melakukan tes dengan rasio 14,9:1.000 penduduk per pekan. Contoh lainnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan tes dengan rasio hingga 15,3:1.000 per minggu.

Di saat yang sama, ada tiga provinsi yang tidak mampu melakukan tes Covid-19 sesuai standar minimal WHO. Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku sama-sama mencatat rasio tes 0,9:1.000 penduduk per pekan.

Angka positif atau positivity rate Indonesia juga terlampau tinggi. Rata-rata positivity rate dalam sepekan terakhir berada di angka 25,2 persen. Padahal, positivity rate ideal menurut WHO maksimal 5 persen.

Sebelumnya, pemerintah mematok target tes sekitar 324 ribu orang per hari, hanya untuk di Jawa dan Bali. Namun, jumlah tes di 34 provinsi Indonesia hanya berkisar di angka 200 ribu per hari.

Presiden Joko Widodo meminta bawahannya untuk meningkatkan jumlah tes Covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam rapat terbatas awal pekan ini.

"Kami sendiri akan terus meningkatkan testing ini seusai arahan Menko dan Presiden sampai 300-400 ribu per hari yang penting kita tahu supaya kita tangani cepat," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada jumpa pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8).

Pemerintah belakangan mengklaim Indonesia telah melampaui puncak kasus covid seiring menurunnya angka kasus positif. Kendati demikian, epidemiolog menyebut terlalu dini berkesimpulan tersebut.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai Jawa dan Bali belum melewati puncak pandemi Covid-19. Dicky mengatakan hanya angka absolut harian Covid-19 yang menunjukkan tren penurunan.

Namun hal itu juga dikarenakan jumlah testing yang naik turun dan belum sesuai target minimal 300 ribu orang sehari.

"Secara pemodelan yang menurun itu laporan kasusnya, tapi testingnya juga menurun. Jadi sekarang untuk Jawa-Bali itu masih di puncak kasus infeksi, belum melandai," kata Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/8).

Positivity rate yang tinggi menunjukkan laju penularan kasus masih masif di masyarakat. Sehingga Dicky menilai penurunan kasus Covid-19 tidak bisa dilihat hanya dari angka positif harian yang menurun.

Perlu diketahui, angka kasus positif harian bisa menurun atau meningkat tergantung pada banyaknya jumlah testing dalam sehari.

Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, 2 di Jawa-Bali, pemerintah menargetkan testing harian minimal 324 ribu sehari khusus di Jawa.

Namun data Satgas Covid-19 secara nasional per Selasa (3/8), misalnya, hanya ada 151.712 orang yang diperiksa dalam sehari. Sementara kemarin, Rabu (4/8) Satgas mencatat jumlah spesimen yang diperiksa hanya 242.328 unit.
(dhf/gil)

Diterbitkan di Berita

 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah mengizinkan adanya vaksin Covid-19 berbayar yang dapat diakses masyarakat secara indvidu.

Vaksin berbayar ini dikenal dengan program Vaksinasi Gotong Royong Individu.

Program vaksinasi tersebut sempat menuai kritik dari sejumlah politisi, beberapa waktu lalu, hingga akhirnya ditunda pelaksanaannya.

Tak hanya di dalam negeri, vaksin berbayar juga mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization).

Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand menilai program vaksin Gotong Royong Individu tidaklah tepat.

Menurutnya, vaksin yang dipungut biaya nantinya akan menimbulkan sejumlah masalah.

Linstrand menekankan, semua orang mempunyai hak dan akses yang sama untuk menerima vaksin covid-19.

"Pembayaran (vaksin) dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses."

"Terutama selama pandemi ini, kita membutuhkan cakupan vaksin yang luas untuk menjangkau semua pihak yang paling rentan," ucap Lindstrad, dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7/2021).

Menurutnya, anggaran menjadi faktor penyebab vaksin Covid menjadi berbayar tidaklah tepat.

Pasalnya, beberapa negara mendapat jatah vaksin gratis melalui kerja sama internasional COVAX Facility yang berada di bawah naungan WHO.

 

Ilustrasi vaksin Covid-19.
Ilustrasi vaksin Covid-19. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo)

 

Linstrand mengatakan, pengiriman vaksin ke negara-negara itu memang perlu biaya transportasi, logistik dan lain.

Namun, biaya-biaya itu sudah mendapat pendanaan dari berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia.

"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kerjasama lembaga UNICEF, WHO dan lainnya."

"Tentunya mereka memiliki akses vaksin gratis hingga 20% dari populasi, yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX."

"Yang sama sekali tidak mungkin dipungut biaya," jelasnya.

Tanggapan serupa juga datang dari Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr Mike Ryan.

Ia pun menyinggung soal situasi pandemi Covid-19 di Indonesia, yang semakin memburuk.

Dikatakannya, jumlah kematian akibat kasus Covid-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan melebih India.

"Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71%."

"Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti COVAX."

"Jadi, saya pikir, vaksinasi gratis dalam kampanye vaksinasi massal, mengutamakan vaksinasi pihak yang paling rentan dan petugas kesehatan adalah rencananya (Indonesia)," kata dia.

Penjelasan Menkes soal Vaksin Covid-19 Berbayar

Seperti diketahui, pengadaan vaksin Gotong Royong Individu bertujuan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, demi terbentuknya herd immunity di masyarakat secepatnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program vaksin gotong royong merupakan opsi atau pilihan bagi masyarakat.

"Vaksin gotong royong ini merupakan opsi, jadi apakah masyarakat bisa mengambilnya atau tidak."

"Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas, yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusaahan maupun individu," ucap Budi dalam konferensi persnya secara virtual, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/7/2021)

Program vaksin individu ini diadakan karena banyak perusahaan yang belum bisa mengakses vaksin gotong royong dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Seperti, perusahaan-perusahaan pribadi hingga perusahaan kecil.

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6/2021).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6/2021). (screenshot)

 

"Banyak pegusaha yang melakukan kegiatannya, dan belum bisa mendapatkan akSes vaksin gotong royongnya dari KADIN."

"Mereka mau mendaptakan akses gotong royong, tapi belum bisa masuk programnya KADIN," jelas Budi.

Selain itu, vaksin berbayar ini juga dapat menyasar kepada Warga Negara Asing (WNA) yang memang tinggal dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

"WNA yang sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha, beraktivitas di bidang seni atau kuliner, ingin mendapatkan akses vaksin gotong royong, bisa mendapat akses gotong royong individu," tuturnya.

Lanjut Budi, vaksin gotong royong individu ini akan dimulai ketika vaksin yang diterima pemerintah sudah banyak jumlahnya.

Ia kembali mengingatkan, program itu sebagai bentuk perluasaan akses vaksin yang bisa diambil masyarakat atau tidak.

"Kita bulan ini akan mendapatkan (vaksin) 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta."

"Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar. Masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain, semua tersedia," kata Budi.


Penulis: Shella Latifa A
Editor: Sri Juliati

Diterbitkan di Berita

Elshinta.com - Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah negara Timur Tengah berpotensi memiliki dampak yang mengerikan, yang diperparah dengan penyebaran varian Delta dan ketersediaan vaksin yang minim, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Rabu (14/7).

Setelah penurunan kasus dan kematian di kawasan Mediterania Timur WHO selama delapan pekan, badan itu mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan kasus yang signifikan di Libya, Iran, Irak dan Tunisia, dengan kenaikan tajam diproyeksikan terjadi di Lebanon dan Maroko.

Pekan depan negara di seluruh kawasan akan merayakan Idul Adha, yang biasanya mencakup pertemuan sosial dan keagamaan di mana infeksi dapat menyebar.

"WHO khawatir bahwa peningkatan COVID-19 saat ini akan terus memuncak dalam beberapa pekan ke depan, dengan konsekuensi bencana," tulis pernyataan kantor regional WHO.

Kepatuhan aturan sosial dan kesehatan masyarakat yang minim, "tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi" dan tingkat vaksinasi yang rendah serta penyebaran varian baru, menjadi penyebab lonjakan COVID-19, kata WHO.

Badan PBB itu menyoroti Tunisia sebagai negara dengan tingkat kematian COVID-19 per kapita tertinggi di kawasan dan di Afrika. Pihaknya juga mencatat bahwa kasus harian hampir melonjak dua kali lipat di Iran selama empat pekan hingga awal Juli.

Menurut pernyataan itu, jumlah keseluruhan kasus COVID-19 yang dilaporkan di kawasan Mediterania Timur, yang mencakup Pakistan, Afghanistan, Somalia dan Djibouti serta negara-negara Timur Tengah, melampaui 11,4 juta kasus.

Disebutkan pula bahwa tercatat 223.000 kematian akibat COVID-19.

Sumber: Reuters

Diterbitkan di Berita
Sarah Oktaviani Alam - detikHealth Jakarta - Belum lama ini, para ilmuwan di seluruh dunia tengah meneliti untuk mencampurkan dua dosis vaksin yang berbeda, seperti vaksin Pfizer untuk dosis pertama dan dosis kedua dengan AstraZeneca atau sebaliknya.

Namun, melihat fenomena ini kepala ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Soumya Swaminathan menyarankan agar tidak melakukan 'mix and match' alias mengkombinasikan beberapa vaksin COVID-19 dari berbagai produsen.

Menurutnya, tindakan ini bisa menjadi 'tren berbahaya' karena hanya ada sedikit data terkait dampak kesehatannya.

"Ini sedikit tren yang berbahaya di sini. Kami berada di zona yang masih belum memiliki banyak data dan bukti untuk 'mix and match' (vaksin)," kata Soumya Swaminathan dalam briefing online yang dikutip dari Fox News, Selasa (13/7/2021).

 Swaminathan mengatakan saat ini penelitian sedang berlangsung. Tetapi, mengutip temuan awal dari Universitas Oxford, kombinasi antara vaksin AstraZeneca untuk dosis pertama dan Pfizer pada dosis kedua bisa menginduksi antibodi dan respons sel T yang lebih tinggi daripada sebaliknya.

Namun, respons antibodi tertinggi didapatkan setelah pemberian dua dosis Pfizer-BioNTech. Sementara respons sel T tertinggi bisa didapatkan setelah menerima suntikan AstraZeneca yang diikuti dengan Pfizer.

"Ini akan menjadi situasi kacau di negara-negara jika warga mulai memutuskan kapan dan siapa saja yang seharusnya mendapatkan dosis kedua, ketiga, dan keempat," kata Swaminathan mengingatkan.

(sao/up)

Diterbitkan di Berita

bensinkita.com Untuk kesekian kalinya, Jakarta kembali masuk dalam daftar sebagai kota besar dengan kondisi udara paling buruk di dunia. Berdasar pantauan IQAir.com pada 7 Juli 2021 pukul 05.20 WIB, indeks kualitas udara Jakarta tercatat mencapai 165 dalam katagori tidak sehat dengan konsentrasi polusi PM 2.5 tercatat mencapai 82,4 µg/m³.

Konsentrasi partikulat PM 2.5 di Jakarta tersebut tercatat  8 kali lipat di atas rekomendasi ambang batas yang ditetapkan WHO. Artinya, warga Jakarta wajib menggunakan masker pelindung jika berada di luar ruangan guna mencegah timbulnya gangguan kesehatan akibat terpapar polutan.

Menurut IQAir.com, kondisi udara Jakarta secara real time pada 7 Juli 2021 pukul 05.20 WIB berada dalam urutan pertama yang terburuk di dunia. Sementara kota besar yang tercatat dengan kondisi udara terburuk kedua di dunia adalah  Kota Johannesburg (Afrika Selatan) dengan indeks kualitas udara Jakarta tercatat mencapai 151 dalam katagori tidak sehat.

 

Dua hari sebelumnya, Jakarta juga masuk dalam daftar sebagai kota besar dengan kondisi udara paling buruk di dunia. Berdasar pantauan IQAir.com pada Senin 5 Juli 2021 pukul 06.20 WIB, indeks kualitas udara Jakarta tercatat mencapai 168 dalam katagori tidak sehat dengan konsentrasi polusi PM 2.5 tercatat mencapai 88 µg/m³.

Menurut IQAir.com, kondisi udara Jakarta secara real time pada 5 Juli 2021 pukul 06.20 WIB berada dalam urutan pertama yang terburuk di dunia. Sementara kota besar yang tercatat dengan kondisi udara terburuk kedua di dunia adalah Kota Zagreb (Kroasia), kemudian disusul Kota Johannesburg (Afrika Selatan) di urutan ketiga, dan Kota Dhaka (Banglades) di urutan keempat.

Terkait memburuknya kualitas udara Jakarta ini, Pertamina terus mengajak warga Jakarta untuk beralih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan. Saat ini Pertamina memberikan potongan harga sebesar Rp 300 per liter bagi para pembeli BBM Pertamax RON-92, Pertamax RON-98, Dexlite CN-51 maupun Pertamina Dex CN-53. Potongan harga tersebut berlaku hingga 31 Juli 2021 bagi pengguna aplikasi MyPertamina.

Diterbitkan di Berita
Halaman 1 dari 2