Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok ekstremis ISIS mengklaim sebagai dalang di balik pengeboman yang menargetkan anggota Taliban di Jalalabad, Afghanistan, pada akhir pekan lalu.

ISIS Khorasan mengklaim bom tersebut melalui pengumuman di media propaganda mereka, Kantor Berita Amaaq, pada Minggu (19/9). Sebagaimana dilansir Reuters, dalam pemberitaan itu, ISIS mengklaim memakan korban puluhan anggota Taliban, tapi belum ada pihak yang dapat memverifikasi.

"Lebih dari 35 anggota Taliban tewas atau terluka dalam serangan ledakan tersebut," demikian pernyataan ISIS tersebut. Taliban juga mengakui bahwa anggotanya menjadi target sejumlah serangan bom di Jalalabad pada Sabtu hingga Minggu lalu.

Seorang sumber mengatakan kepada Reuters bahwa setidaknya tiga orang tewas dan sekitar 20 lainnya terluka akibat ledakan di Jalalabad pada Sabtu. Serangkaian ledakan ini menimbulkan pertanyaan terkait keamanan di Afghanistan setelah Taliban mengambil alih kuasa pada pertengahan Agustus lalu.

Ini bukan kali pertama ISIS-K berulah setelah Taliban berkuasa. Pada Agustus lalu, ISIS-K juga melakukan serangan bom bunuh diri di bandara Kabul, ketika warga sedang berbondong menanti evakuasi.

Setelah itu, Taliban mengklaim bahwa mereka dapat membendung ISIS-K jika AS sudah angkat kaki. Namun ternyata, setelah AS hengkang pada akhir Agustus lalu, ISIS-K masih dapat menargetkan anggota Taliban.

"Kami kira sejak Taliban datang, akan ada perdamaian," ujar Feda Mohammad, salah satu warga yang abangnya tewas dalam serangan bom ISIS-K pada Minggu lalu.

Ia kemudian berkata, "Namun, sekarang tak ada perdamaian. Tak ada keamanan. Kalian tak bisa mendengar apapun selain kabar mengenai ledakan bom yang membunuh siapa.

"Bom ISIS ini terjadi ketika Taliban masih berupaya membentuk pemerintahan. Dengan pemerintahan yang belum lengkap ini, Afghanistan harus menghadapi berbagai krisis akibat pembekuan berbagai aliran dana asing setelah Taliban berkuasa. "Ini merupakan puncak dari kesengsaraan kami," ucap seorang warga di Jalalabad, Abdullah.

(has)

sindonews.com Pemerintah Turki disebut-sebut frustrasi dengan Taliban dan enggan mengakui pemerintahannya di Afghanistan. Alasannya, pemerintahan tersebut tidak menampilkan keragaman termasuk peran perempuan di kabinetnya.

Dua sumber yang mengetahui pembicaraan Turki dan Taliban mengatakan frustrasi mulai dirasakan Ankara ketika mereka dan Taliban masih berjuang untuk mencapai kesepakatan akhir tentang pengamanan dan pengoperasian Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul.

Ankara mengambil pendekatan wait and see (menunggu dan melihat), untuk memberi pemerintahan Taliban waktu guna mencari tahu bentuk akhir yang akan diambil pemerintahnya. "Tidak ada yang akan terburu-buru untuk mengakui pemerintahan mereka," ungkapnya.

(mad)

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Vyara Lestari

Kantor berita Reuters, Sabtu (18/9/2021) melaporkan, simbol-simbol di gedung Kementerian Perempuan itu telah diganti dengan tanda polisi moral Taliban. Sementara para karyawan wanita di kementerian itu dilarang masuk ke gedung saat mereka datang untuk bekerja.

Menurut foto-foto, sebuah penanda di gedung itu bertuliskan, "Kementerian Doa dan Bimbingan dan Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan". "Saya satu-satunya pencari nafkah di keluarga saya," kata seorang wanita yang bekerja di kementerian itu.

"Ketika tidak ada lagi kementerian itu, apa yang harus dilakukan seorang wanita Afghanistan?" dia bertanya. Taliban sebelumnya telah menyatakan bahwa perempuan Afghanistan tidak akan diizinkan bekerja di kementerian-kementerian pemerintah bersama-sama pria.

Kini, para karyawan perempuan di Kementerian Urusan Perempuan mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk melapor ke tempat kerja, dan disuruh pulang ke rumah setiap kali mereka datang.

Sebelumnya, saat pengumuman susunan anggota kabinet pada 7 September, Taliban tidak menyebutkan penunjukan Menteri Urusan Perempuan, sementara Plt Menteri untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan disebutkan.

Selama pemerintahan pertama Taliban tahun 1996-2001, kaum perempuan sebagian besar tidak diberi akses ke kehidupan publik, termasuk dilarang meninggalkan rumah mereka kecuali ditemani oleh kerabat laki-laki.

Anak perempuan juga tidak diizinkan bersekolah dan kaum perempuan dilarang bekerja dan kuliah. Saat itu, Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan bekerja sebagai polisi moral Taliban yang memastikan penegakan hukum Syariah.

Awal pekan ini, seorang pemimpin senior Taliban mengatakan bahwa perempuan Afghanistan tidak akan diizinkan bekerja bareng laki-laki di kementerian-kementerian pemerintah.

(ita/ita)

sindonews.com KABUL - Taliban sedang memburu seorang jaksa wanita Afghanistan . Jaksa inilah yang mengungkap aksi para milisi kelompok itu dalam memaksa anak-anak menanam bom di jalan-jalan.

Jaksa, yang namanya disamarkan sebagai Mina untuk melindungi identitasnya aslinya, berbagi dengan Newsweek tentang sebuah surat ultimatum ancaman yang dia terima dari dewan militer Taliban sebelum dia meninggalkan rumahnya di provinsi Wardak tengah.

"Anda telah dituduh oleh Mujahidin Imarah Islam membantu dan bersekongkol dengan orang-orang kafir," bunyi surat yang ditujukan langsung kepada Mina.

"Kami memerintahkan Anda untuk meninggalkan pekerjaan Anda dan membantu dan bekerja sama dengan Mujahidin Imarah Islam," lanjut surat tersebut, yang dilansir Newsweek, Jumat (17/9/2021).

"Anda tidak akan dirugikan oleh Mujahidin jika Anda menyenangkan Allah," sambung surat tersebut. Jaksa itu memilih bersembunyi dan khawatir akan dibunuh jika dia ditemukan oleh milisi Taliban.

"Saya akan 100 persen dibunuh jika ditemukan," kata Mina, menambahkan bahwa seorang mantan rekannya dieksekusi oleh milisi Taliban di Panjshir pada hari Senin.

Mina mengatakan para pejabat Taliban sekarang menawarkan hadiah sebesar 500.000 rupee Pakistan (sekitar USD3.000) untuk informasi tentang keberadaannya.

Penyelidikan jaksa wanita ini telah memalukan Taliban, yang berusaha untuk beralih dari organisasi gerilya menjadi pemerintah yang berfungsi karena berusaha untuk menegaskan kendalinya atas semua aspek masyarakat Afghanistan.

"Mereka memaksa anak-anak untuk membantu memasang bom di jalan dan di mobil," kata Mina kepada Newsweek. "Banyak dari mereka yang mati."

Mina berada dalam posisi yang sangat genting mengingat dia adalah Hazara—kelompok minoritas yang terdiri antara 10 dan 20 persen dari populasi yang ditindas secara brutal oleh Taliban ketika mengambil alih kekuasaan pada 1990-an, termasuk beberapa pembantaian.

"Taliban tidak akan menerima perempuan yang bekerja," ujar Mina, seraya mencatat bahwa tawaran amnesti Taliban untuk pegawai pemerintah sebelumnya tidak benar-benar mencakup profesional hukum atau beberapa petugas polisi spesialis.

Sejak mengambil alih negara dan merebut ibu kota nasional, Kabul, pada 15 Agustus, Taliban telah bekerja keras untuk menggambarkan citra profesional yang lebih moderat dalam retorikanya.

Tetapi bahkan ketika juru bicaranya mengesampingkan pembunuhan balasan dan menjanjikan keselamatan bagi wanita, para milisi Taliban mengejar mantan pegawai pemerintah dan menculik wanita muda untuk dinikahkan dengan milisi kelompok itu.

Pemisahan laki-laki dan perempuan merembes ke sekolah dan universitas, sementara pejabat Taliban mendesak perempuan untuk mematuhi Syariah Islam versi mereka. Beberapa wanita menentang kembalinya pemerintahan garis keras Taliban.

Protes telah diadakan di seluruh negeri menuntut perlindungan kebebasan perempuan yang diperoleh dengan susah payah selama dua dekade terakhir, di mana pengunjuk rasa juga mencerca ancaman pengaruh Pakistan yang lebih besar atas Afghanistan melalui hubungan Taliban.

Pasukan Taliban membubarkan beberapa demonstrasi dengan memukuli dan menembaki pengunjuk rasa. Menurut beberapa laporan media lokal, para demonstran dicopot dari pekerjaan di Herat, teller bank perempuan juga diperintahkan keluar dari bank mereka di Kandahar.

Kelompok militan juga meminta sebagian besar wanita pekerja untuk tinggal di rumah, dengan alasan "alasan keamanan."

"Afghanistan adalah negara saya," kata Mina kepada Newsweek. "Saya suka [di mana saya tinggal]. Ini sangat berbahaya bagi saya. Saya mencoba untuk meninggalkan Afghanistan, tetapi saya tidak punya jalan keluar."

(min)

"Konstelasi geopolitik keamanan global hari ini berubah tentunya apa yang kita lihat memang sesuatu yang tidak diduga sebelumnya karena hari ini Taliban mendapat kesempatan kembali untuk berkuasa. Tetapi kami melihat jangan sampai kembalinya Taliban ke tampuk pemerintahan ini menjadikan sebagai role model bagi masyarakat," kata Komjen Boy Rafli dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI, Rabu (15/9/2021).

"Yang kami maksud adalah aksi-aksi kekerasannya," imbuhnya. Boy Rafli mengatakan Indonesia memiliki jati diri tersendiri yang berbeda dengan Taliban. Indonesia memiliki Pancasila hingga Bhineka Tunggal Ika.

"Jadi tentu kita sebagai bangsa Indonesia sudah memiliki jati diri dan bentuk tersendiri, kita telah memiliki konstitusi, ideologi negara Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bapak-bapak menyebut sebagai 4 pilar," ujarnya.

Perjuangan di dalam negeri diharapkan tak mencontoh Taliban yang menggunakan cara kekerasan bahkan mengangkat senjata. Menurut Boy Rafli, cara tersebut bukan contoh yang layak.

"Tetapi tentu dengan kekayaan yang kita miliki tersebut dari nilai-nilai yang kita miliki maka jangan sampai salah kita memilih ala perjuangan seperti Taliban yang menggunakan kekerasan, menggunakan senjata, menjadi semacam sesuatu yang layak kita contoh," ucapnya.

Selain itu, Boy Rafli berharap kondisi Afghanistan dapat berjalan dengan damai. Boy Rafli ingin kekerasan tak terjadi kepada perempuan dan anak-anak di Afghanistan.

"Kami hanya mengimbau agar untuk kita tidak terpancing dengan kondisi seperti ini dan tetaplah kita setia dengan jati diri kita," imbuhnya.

(rfs/gbr)

Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu petinggi sekaligus pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, sempat diisukan tewas dalam baku tembak di antara fraksi kelompok tersebut.

Belakangan muncul desas-desus bahwa Taliban tengah menghadapi perpecahan internal, di mana kubu pendukung Baradar bentrok dengan kubu pendukung Sirajuddin Haqqani, yang merupakan pemimpin Jaringan Haqqani.

Baradar dan Haqqani merupakan dua petinggi senior Taliban yang disegani. Dalam pemerintahan baru Afghanistan, Baradar menjabat sebagai wakil perdana menteri, sementara Haqqani menjabat sebagai menteri dalam negeri.

Perpecahan internal dalam tubuh Taliban muncul setelah beredar spekulasi persaingan yang semakin sengit antara komandan militer seperti Haqqani dan para pemimpin politik kelompok itu termasuk Baradar, yang berbasis di kantor Doha, Qatar.

Rumor tewas itu juga beredar ketika Baradar belum terlihat lagi di depan publik meski sejumlah acara penting terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk saat kunjungan Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ke Kabul pada akhir pekan lalu.

Padahal, Baradar selama ini menjadi ketua delegasi Taliban yang kerap bertemu berbagai perwakilan negara asing. Ia juga yang mewakili Taliban dalam penandatangan perjanjian dengan Amerika Serikat pada 2020 lalu.

Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, membantah rumor Baradar tewas dengan merilis pesan suara atasannya itu kepada publik. "Dia (Baradar) mengatakan itu bohong dan sama sekali tidak berdasar," kata Shaheen dalam kicauannya via Twitter seperti dikutip Reuters pada Rabu (15/9).

Taliban juga merilis rekaman video yang konon menunjukkan Baradar menghadiri pertemuan di Kota Kandahar. Namun, Reuters belum bisa segera memverifikasi rekaman tersebut.

Pemimpin tertinggi Taliban, Mullah Haibatullah Akhundzada, juga belum terlihat di depan publik  sejak Taliban menguasai Afghanistan lagi pada 15 Agustus lalu. Namun, Akhundzada telah mengeluarkan pernyataan publik beberapa waktu lalu.

Sementara itu, desas-desus perpecahan internal Taliban berlangsung ketika kelompok itu baru mengumumkan pembentukan pemerintahan baru Afghanistan. Taliban telah berulang kali membantah spekulasi tentang perpecahan internal dalam kelompoknya.

(rds)

damailahindonesiaku.com Tangerang – Indonesia harus mewaspadai potensi radikalisme dan terorisme pasca kehancuran kelompok ISIS di Irak dan Suriah, dan berkuasanya kelompok Taliban di Afghanistan.

Pasalnya, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan jaringan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Suriah dan Irak di era 2014-2019, serta ikut pelatihan dengan Taliban di Afghanistan pada 1990-an yang melahirkan kelompok Al Jamaah Al Islamiyah.

“Ini menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk melawan radikalisme dan terorisme. ISIS memang sudah selesai, tetapi simpatisan dari Indonesia yang ingin kembali masih banyak. Lalu kemudian Al Jamaah Al Islamiyah Indonesia yang kita ketahui bersama ada generasi 1 sampai 4 dan sudah diidentifikasi oleh negara,” ujar mantan Deputi Kerjasama Internasional dan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol (Purn) Drs. Hamidin di Tangerang, Jumat (10/9/2021).

Ia mengungkapkan, ada beberapa kembalinya simpatisan ISIS dan isu Taliban di Afghanistan yang harus diwaspadai. Potensi pertama adalah orang-orang yang kembali pasca kekalahan ISIS.

Ia mengaku pernah datang langsung ke Irbil, Irak, untuk menjemput deportan eks simpatisan ISIS tahun 2017 lalu. Di situ, ia melihat fakta, tidak semua simpatisan ISIS tidak semua kembali ke negaranya.

Dari penelusurannya, Hamidin mengatakan, ada eks militan asal Indonesia yang tidak pulang ke Indonesia, tetapi pulang ke Tunisia karena menikah dengan orang Tunisia. Kemudian ada juga militan dari negara lain yang justru ke Indonesia.

Ada yang kembali ke Tunisia misalnya orang Indonesia atau wanita Indonesia yang kemudian menikah dengan orang Tunisia. Kemudian ada yang dari negara lain juga ke Indonesia.

“Saya menyebut mereka relocator. Mereka adalah dia orang dari suatu negara,tapi dia ikut berjuang pada ISIS, dia kembali, kemudian dia tinggal di suatu negara tertentu dan bergabung dengan sel-sel terorisme di negara tersebut,” ungkap mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur ini.

Menurutnya, relocator ini dulu pernah terjadi di Indonesia saat ramai-ramainya kelompok Al Qaeda seperti Noordin M Top dan Dr. Azahari dari Malayia. Pun dengan tokoh teroris lainnya Muhammad Hasan dari Singapura yang ditangkap tahun 2008 lalu.

Mereka adalah contoh nyata relocator masa lalu. “Sekarang orang yang dari ISIS bisa saja berada di tengah-tengah kita, kemudia dia bergabung kepada sel lamanya. Kemudian suatu saat ketika ada momentum, maka dia akan hidup lagi untuk menggelorakan itu,” jelas Hamidin.

Ia mengungkapkan, tidak semua relocator itu teridentifikasi saat masuk ke Indonesia. Seperti Muhammad Bojoglan dan kawan-kawan dari Uighur, yang pernah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso. Kedua, lanjut Hamidin, yang perlu diwaspadai adalah pengelana yang frustasi atau frustatated traveller.

Saat ISIS berjaya, orang-orang ini sebenarnya ingin berangkat ke Suriah dan Irak tetapi tidak ada sponsor, tidak ada yang bisa mengajak, tidak ada yang bisa mengantar tapi gairahnya sangat tinggi.

“Kita sudah melihat bagaimana kasus misalnya penyerangan Kapolsek di Tangerang pada saat itu. Dia mau berangkat, tapi tidak ada uang. Hanya melihat polisi dia hajar. Nah ini termasuk pengelana yang frustasi,” tegasnya.

Ketiga, ungkapnya, adalah sel-sel hibernasi atau hibernate cells atau sel tiarap. Mereka bila BNPT, Densus 88, dan BIN banyak kegiatan, mereka tiarap, tapi bukan mati. Kendati demikian, semangat dan motivasi mereka tetap ada dan tinggi.

Kemudian yang keempat adalah sleeping cell atau sel tidur. Mereka ini tidak ada gerakan, tapi sebetulnya radikal. Mereka tidak melakukan apa-apa, dan lebih banyak menunggu momen. Contohnya adalah kasus tero bom Surabaya dan bom Gereja Katedral Makassar.

Empat hal itulah yang harus diwaspadai terutama seiring berkuasanya Taliban di Afghanistan sekarang ini. Pasalnya, ideologi Tablian di masa lalu adalah ideologi terorisme.

“Semua kita paham itu. Jadi tetaplah kita Waspada, kita ikuti perkembangan perkembangan Taliban di sana. Kita berharap mereka akan melaksanakan apa yang sudah Taliban deklarasikan kepada Amerika dan lain-lain bahwa mereka akan menjadi demokrasi dan mengikuti tata aturan global. Saya kira itu yang saya lihat. Lebih baik kita wait and see,” papar Ketua Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.

Selain itu, Hamidin mengungkapkan ada tantangan besar bangsa Indonesia dalam mewaspadai radikalisme dan terorisme di masa pandemi Covid-19. Ia mengakui pandemi membuat banyak sektor terpuruk dan perekonomian nasional menurun, serta kegiatan masyarakat harus dibatasi.

Di sisi lain, pemerintah juga fokus menangani pandemi Covid-19. Menurutnya di tengah isu-isu pandemi Covid-19, bukan berarti isu terorisme selesai. Sebab, kadang-kadang kelompok-kelompok teroris memanfaatkan isu itu menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Misalnya mau percaya takut kepada siapa? Mau takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atau takut kepada Covid ? Nah ini yang mereka campur adukkan. Sebetulnya jawabannnya tidak seperti itu. Dua duamya memang harus kita waspadai. Jadi kalau Allah memang tempat kita bermohon, tetapi Covid ini juga tidak bisa dihindari. Karena dia berada di tengah-tengah kita jadi saya kira dua hal ini harus sama-sama kita waspadai. Dan semua komponen bangsa harus turut serta didalamnya,” tuturnya.

Untuk itulah, ia menyarankan BNPT sebagai koordinator penanggulangan terorisme di Indonesia menggandeng ulama-ulama untuk ikut juga memberikan pencerahan terhadap bagaimana mencegah pandemi covid dan juga mengembalikan apa namanya pemahaman kita kepada ideologi dan agama yang benar.

Keterlibatan ulama sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ia khawatir bila masyarakat menerima pemikiran yang salah dan karena tidak ada yang meluruskan akhirnya mereka melaksanakan ajaran itu.

Terbukti banyak isu-isu menyesatkan selama pandemi seperti disebutkan bahwa pandemi ini konspirasi.

“Saya kira itu untuk kelompok-kelompok radikal selalu itu yang dijadikan bahan propaganda,” tegasnya.

Penulis : Haryo Jati | Editor : Purwanto