Jakarta, NU Online  Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 telah menciptakan situasi infodemi, yaitu banyaknya hoaks atau gangguan informasi yang dapat mengakibatkan pemahaman masyarakat tidak lengkap tentang situasi yang sedang terjadi.

Pendiri Yayasan Mulia Raya Prof Musdah Mulia mengatakan, selama pandemi banyak bertebaran berita hoaks, berita palsu yang merugikan masyarakat bahkan berita itu mengarah ke diskriminasi yang berpotensi menimbulkan konflik-konflik horizontal dan menimbulkan perpecahan bangsa.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara workshop pembukaan akademi milenial basmi hoaks yang disiarkan langsung melalui laman facebook Muslimah Reformis, Selasa (6/7).

Kenapa masyarakat kita senang menebar hoaks atau menciptakan hoaks? Menurut Prof Musdah ada tiga penyebabnya.  

Ia mengutip teori seorang pakar transformasi sosial, bernama Otto Cramer yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang tidak mampu merespons perkembangan kondisi sekitarnya akan terjebak pada tiga hal: suara yang suka menghakimi, suara sinis atau nyinyir, dan suara ketakutan terhadap kelompok.  

Lalu kalangan mana yang banyak terpapar hoaks? Dikatakan Prof Musdah, masyarakat yang paling banyak terpapar hoaks adalah kaum milenial. Karena mereka adalah pengguna internet paling banyak.

Hal ini berdasarkan pada data yang disampaikan Setara Institute, Wahid Foundation.   Karena itu, menurutnya, upaya terbaik untuk melawan virus hoaks; Pertama, harus bersikap kritis. Kedua, jangan mudah percaya terhadap informasi yang datang.

“Jadi harus menggunakan nalar kritis terlebih dahulu dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya literasi baik,” tuturnya.  

Sebagai informasi, Prof Musdah menyebut bahwa sepanjang Juli hingga September 2020 facebook telah mengambil tindakan membukukan satu juta konten yang menyebar hate speech (ucapan penghinaan/kebencian).   

“Satuan tugas (Satgas) Covid-19 menyebut jumlah hoaks yang tersebar selama pandemi sebanyak 137.000 sekian kasus, karena itu saya berpikir kondisi ini bukan hanya memprihatinkan tetapi juga masuk kondisi darurat,” ungkap Sekretaris Jendral Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) itu.  

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), pada 2020 jumlah hoaks di Indonesia mencapai 2.298, ini yang sempat ditangkap oleh Mafindo, penyebabnya karena minimnya literasi masyarakat Indonesia sehingga mudah menyampaikan konten-konten yang tidak positif.  

Dari penelitian tersebut yang paling banyak ditemukan adalah hoaks yang berkaitan dengan agama, politik, kesehatan dan ini masih menduduki peringkat tinggi yang akan berdampak dahsyat.   

“Fenomena tersebut seperti gunung es, masih banyak informasi hoaks yang bertebaran dimasyarakat namun yang ditangkap cuma sedikit,” kata perempuan kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu.  

Kontributor: Suci Amaliyah Editor: Syamsul Arifin

KUASAKATACOM, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang mengaku sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah Kampus Swasta di Jabodetabek, menantang para mahasiswa yang tergabung di BEM UI, untuk bergerak melakukan langkah-langkah konkret, agar keluar dari lilitan berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19. 

Dalam rilis yang diterima, 10 kampus swasta yang menamakan dirinya sebagai BEM Sejabodetabek menyebut BEM UI sangat eksklusif dan hanya mampu berolok-olok terhadap Pemerintahan, khususnya Presiden Joko Widodo. 

Budi Rahmansyah, yang didapuk sebagai Koordinator BEM Sejabodetabek itu mengatakan, mereka menggelar konferensi pers di sebuah cafe Jakarta. Menurut mereka banyak sikap BEM UI yang tidak mewakili perasaan mahasiswa Indonesia. 

“Politik mahasiswa adalah politik pengabdian. Bukan olok-olok. Saat ini, yang kami rasakan, dan banyak dari keluarga mahasiswa yang berduka karena keluarga mereka banyak yang sakit, bahkan meninggal dunia karena Covid. Lalu, BEM UI tanpa pernah mengetahui perasaan kita, mengambil kesempatan politis di saat sulit,” ujar Budi Rahmansyah, Rabu (30/6). 

Budi Rahmansyah merinci, paling tidak, ada 10 BEM dari kampus swasta yang tergabung dalam BEM Sejabodetabek, yang mengecam cara-cara yang dilakukan BEM UI karena menyebut Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lips Service. 

Kesepuluh Kampus Swasta yang menyatakan diri sebagai BEM Sejabodetabek itu adalah BEM Indonesia Banking School, BEM STMIK Jayakarta, BEM STAI Al Aqidah, BEM Universitas Islam Jakarta, BEM STMIK Mercusuar, BEM Universitas Ibnu Chaldun, BEM STIAKIN Sekolah Ilmu Administrasi Kawula Indonesia, BEM Universitas Azzahra, Universitas Bhayangkara, dan BEM STMIK Pranata Indonesia. 

Mereka mengatakan, pergerakan BEM UI sangat eksklusif. Dengan tidak pernah memperhatikan perasaan rakyat miskin yang sebenarnya. Sementara kebutuhan rakyat miskin saat ini adalah bisa segera keluar dari situasi krisis karena Covid-19. 

“Tidak ada korelasinya mengolok-olok Presiden dan perubahan keadaan krisis saat ini. Apakah dengan BEM UI mengolok-olok Pak Jokowi lantas Covid langsung hilang dan krisis langsung selesai?” tukasnya.

Budi beranggapan, saat ini empati adalah respon yang benar dengan kondisi di saat lonjakan pasien Covid-19 sedang melejit.  Dia mengatakan, BEM UI tidak mengerti dan tidak bisa bersikap empati, karena diduga sudah disusupi oleh kelompok kepentingan politik tertentu. 

“Arah gerakan mereka sudah tidak seusai dengan doktrin gerakan mahasiswa yang kita kenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” lanjutnya. 

Model yang diperlihatkan BEM UI, katanya lagi, diduga lebih ke arah gerakan politik praktis. Mengambil alih kekuasaan dengan mengolok-olok Kepala Negara. “Dengan tujuan mengajak untuk membenci Presiden dengan cara olok-olok,” katanya. 

Politik mahasiswa adalah politik Tri Dharma. Membangun Bangsa Negara dengan pengabdian, ketulusan dan kecintaan. Menurut Budi, apa yang dilakukan BEM UI lebih ke arah membangun kebencian. 

“Bagaimana pun mengolok-olok akan selalu melahirkan kebencian. Tidak ada cinta kasih dan pengabdian di balik olok-olok,” pungkasnya.

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Karena alasan pandemic Covid-19 belum reda,  Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyambut baik keputusan pemerintah tidak memberangkatkan Jemaah haji tahun ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meyakini keputusan itu mengutamakan keselamatan jemaah. Dia meminta umat Islam menerima keputusan itu.

“Umat Islam sebaiknya memahami kondisi yang belum aman. Di dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan jauh lebih utama dan hendaknya lebih diutamakan,” kata Mu’ti lewat pesan singkat dikutip Nusadaily.com dari CNNIndonesia.com, Kamis (3/6).

Dia menilai keputusan tersebut mengutamakan keselamatan jemaah. Menurutnya, langkah itu sesuai syariat Islam dan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga memaklumi keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji. Dia menyebut keputusan itu adalah yang terbaik saat ini.

“Pandemi belum reda di banyak negara, dikhawatirkan terjadi penularan varian baru. Waktu juga sudah tidak memungkinkan untuk persiapan maupun pemberangkatan jemaah haji,” tulis Dadang. 

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak mengirim jemaah haji tahun ini. Keputusan tersebut membuat Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19.

Ada sejumlah hal yang jadi pertimbangan pemerintah. Selain pandemi yang masih berlangsung, Arab Saudi juga tak memebri kejelasan soal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.(han)

PIKIRAN RAKYAT - Ekonom senior, Emil Salim mempertanyakan terkait anggaran alutsista yang mencapai Rp1.750 triliun di saat rakyat sedang bergumul dengan pandemi Covid-19.

Emil Salim juga mempertanyakan apakah belanja senjata itu mendesak ketika krisis ekonomi yang masih merajalela.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyinggung apakah ada studi kelayakan dan rencana untuk di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Ketika rakyat sedang bergumul dgn pandemi Covid19 yg belum tertundukkan, krisis ekonomi yg masih merajalela sehingga derita rakyat belum tertanggulangi, urgenkah belanja senjata ABRI SEKARANG Rp. 1750 trilliuni rupiah? Adakah studi kelayakannya dan rencana utuh di Bappenas?," kata Emil Salim dalam akun Twitternya pada Rabu, 2 Juni 2021.

Ketika rakyat sedang bergumul dgn pandemi Covid19 yg belum tertundukkan, krisis ekonomi yg masih merajalela sehingga derita rakyat belum tertanggulangi, urgenkah belanja senjata ABRI SEKARANG Rp. 1750 trilliuni rupiah? Adakah studi kelayakannya dan rencana utuh di Bappenas?

— Emil Salim (@emilsalim2010) June 2, 2021

Anggaran alutsista tersebut membuat publik curiga yang kan dikelola oleh PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

PT TMI disebut-sebut sebagai broker dalam proyek dengan bujet fantastis tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan surat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menunjuk PT TMI sebagai pengelola proyek pengadaan.

Meski demikian, PT TMI membantah terlibat dalam proyek pengadaan alutsista dari Kementerian Pertahanan.

PT TMI dibentuk Kementerian Pertahanan pada bulan Desember 2019 melalui Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dengan tugas mengurus pengadaan alutsista, transfer teknologi sistem pertahanan, dan proyek-proyek strategis lainnya.

Pengamat pertahanan dan militer, Connie Rahakundini Bakrie, mengungkap kecurigaannya ihwal perusahaan yang dikabarkan menjadi broker pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Kementerian Pertahanan.

Connie Rahakundini Bakrie bercerita, dia sempat diundang oleh direktur PT TMI berkunjung ke kantor. Namun, saat sudah sampai di kantor PT TMI, Connie dibuat terkejut dengan kondisi kantornya.

"Saya datang ke sana bertiga. Staf saya 2 di mobil, saya turun sendiri karena memang hanya saya yang diundang," tutur Connie Rahakundini Bakrie dikutip Pikiran-rakyat.com dari video di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored.

"Saya lihat ada logo besar banget PT TMI. Cuma saya mulai aneh, kok gedungnya busuk banget, ya? Kok (perusahaan yang) mengurusi (bujet) Rp1.760 triliun rumputnya sudah liar begini," ucapnya. Dia juga mempertanyakan PT TMI mengurusi uang sebesar Rp1.760 triliun.

Rencana Kementerian Pertahanan membeli alutsista dengan bujet Rp1.760 triliun terutang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024.***

JAKARTA, REQnews - Di tengah pandemi Covid-19 ini, seluruh negara ramai-ramai serentak mengimbau warganya untuk taat protokol kesehatan, salah satunya dengan tetap rutin memakai masker dalam setiap aktivitas.

Berikut tujuh negara yang memberlakukan kebijakan aneh, dengan tidak melarang warganya melepas masker.

1. Israel

Di Israel, warganya sudah diizinkan untuk tidak memakai masker di ruang terbuka umum. Namun, pemakaian masker tetap berlaku untuk ruang publik atau dalam ruangan. 

Pelonggaran protokol kesehatan ini diberlakukan, setelah Israel melakukan vaksinasi untuk setengah jumlah warganya pada Mei 2021 ini.

2. Cina

Wuhan, Cina adalah wilayah tempat pertama kali virus corona atau Covid-19 ini muncul. Namun, kini di daerah tersebut, warganya sudah tak memakai masker lagi setelah penanganan pandemi berjalan baik.

Bahkan, festival musik pun sudah digelar, salah satunya Wuhan Music Strawberry Festival yang dihadiri 11 ribu orang pada awal Mei lalu.

3. Amerika Serikat

Sukses dalam vaksinasi yang masih berjalan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta warganya yang sudah menerima dua kali suntikan untuk membuka masker.

Berdasarkan riset CDC, mereka yang sudah disuntik dua dosis vaksin, tidak rentan lagi tertular virus mematikan tersebut.

4. Australia

Bisa dikatakan, Australia adalah negara yang pertama kali melonggarkan protokol kesehatan dengan memberi izin warganya melepas masker.

Bahkan, warga di sana sudah tidak menggunakan masker lagi sejak 2020 lalu, setelah kesuksesan besar Australia dalam pandemi. Begitu juga dengan tetangganya, Selandia Baru.

5. Korea Selatan 

Pemerintah Korea Selatan mengizinkan penduduknya yang telah disuntik vaksin Covid-19 setidaknya satu dosis untuk lepas masker di luar ruangan, mulai Juli mendatang.

VOA Indonesia

Menurut organisasi nirlaba Feeding America, satu dari enam warga AS tidak punya akses ke makanan yang sehat dan aman. Salah satu bank makanan di sekitar Washington DC berusaha mengubahnya.

Akhir-akhir ini di Amerika, orang-orang mengantre untuk mengambil makanan gratis, karena banyak yang kehilangan pekerjaan. "Saya baru mulai datang sejak 3 atau 4 bulan lalu," kata seorang warga. "Saya datang kesini selama lebih dari 5 tahun."

Tak jauh dari Washington DC, Masjid Dar al-Hijra membagikan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan. Ada yang baru datang pertama kalinya, tapi banyak juga yang datang bertahun-tahun.

Kelaparan di Amerika bukan hal baru. Tapi keadaannya semakin buruk karena pandemi virus corona menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan.

Lembaga amal Feeding America memperkirakan 1 dari 6 warga Amerika terancam kelaparan karena pandemi.

Bank pangan di seluruh Amerika kebanjiran permintaan karena semakin banyak warga menganggur. "Orang mengira 'oh, kamu di Amerika tidak ada yang kelaparan.' Tapi Anda akan terkejut karena banyak yang kelaparan.

Mereka tak tahu apakah harus menyimpan uang untuk makan atau membayar sewa rumah. Mereka bayar sewa terlebih dulu," kata Janine Ali, Volunteer, relawan di Masjid Dar Al Hijrah lainnya.

Organisasi non-pemerintah ini mengumpulkan dan membagikan berton-ton makanan setiap tahun, dibantu oleh para relawan.

Naeem Baig dari Dar Al Hijrah datang ke Amerika dari Pakistan lebih dari 30 tahun lalu. Dia mengatakan kemiskinan di Amerika memang berbeda, tapi penderitaan yang dialami warga miskin sama saja.

Imam Naeem Baig dari Masjid Dar Al Hijrah mengatakan, "Definisi kemiskinan atau orang miskin di Pakistan, India atau negara lain itu kalau Anda tak punya sepatu atau bajunya robek. Tapi di AS, orang miskin datang naik mobil. Mobil bukan kemewahan di sini, tapi kebutuhan."

Relawan dan staf mengatakan kebanyakan warga yang minta bantuan, kurang berpendidikan dan kurang cakap berbahasa Inggris, sehingga tak punya pekerjaan yang bagus.

Ditambah pandemi COVID-19 yang memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin di negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini. [vm/jm]

suaraislam.co

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, mengungkapkan potensi radikalisme di Indonesia pada 2020 rendah.

Pernyataan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan BNPT bersama Alvara Research dan Nasaruddin Umar Foundation saat rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Dikutip dari detik.com, Awalnya Boy menyampaikan global terrorism index Indonesia di dunia pada 2020 berada di peringkat ke-37. Ini memposisikan Indonesia, kata dia, sebagai negara yang berada pada kategori medium terdampak terorisme.

“Pada tahun 2020 global terrorism index mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia pada peringkat 37 atau naik peringkat dari tahun sebelumnya, posisi ini menjelaskan bahwa Indonesia berada pada kategori medium negara yang terdampak terorisme,” kata Boy di depan Komisi III DPR RI.

“Pada tingkat regional di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih aman dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Myanmar,” ucapnya.

Boy lantas mengungkap survei BNPT yang menunjukkan tren radikalisme di Indonesia pada 2020 menurun jadi 14 persen. Menurutnya, ini bisa dikategorikan potensi radikalisme di Indonesia sangat rendah.

“Tren potensi radikalisme di Indonesia menurun dari tahun 2017 sebesar 55,2 persen atau masuk dalam kategori sedang, tahun 2019 sebesar 38,4 persen kategori rendah dan menjadi 14 persen pada tahun 2020, yaitu kategori sangat rendah,” sebut Boy.

Meski tren potensi radikalisme di Indonesia menurun, Boy menyampaikan ancaman secara global tetap harus diwaspadai. Sebab, menurutnya penyebaran radikalisme saat ini sudah berpindah melalui media online.

“Hal itu menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19 tren potensi radikalisme cenderung menurun, mengalami penurunan, namun secara global kita harus tetap waspada karena banyak penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan melalui media online,” sebutnya.