voi.id JAKARTA - Polri dan pihak terkait diminta untuk waspada dengan pelaku teroris yang beraksi sendirian atau lone wolf. Apalagi, paham radikalisme dan segala kegiatan yang berkaitan dengan terorisme bisa dilihat melalui sejumlah aplikasi media sosial seperti Telegram maupun Facebook.

Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengingatkan aparat terhadap potensi berkembangnya aksi teror sendirian atau lone wolf, dipicu dari serangan di Markas Besar Polri, beberapa waktu lalu.

"Relevansinya adalah kemungkinan bermunculannya lone wolf-lone wolf baru yang boleh jadi muncul secara masif, karena mereka tidak membutuhkan jaringan, tak perlu bertemu dengan siapapun, kemudian jadi pelaku-pelaku teror yang baru," kata Reza dalam diskusi virtual, Minggu, 4 April.

Selain itu, lone wolf atau para pelaku teror yang tak terafiliasi dengan kelompok tertentu bisa muncul karena kondisi teror saat ini berbeda dengan yang dulu. Dulu, sambung Reza, orang akan menjadi pelaku teror jika ada sosok yang mencuci otak mereka.

Biasanya, mereka berkegiatan secara intensif dan terselubung. Namun, hal ini berubah sejak media sosial berkembang dan segala informasi ada di dalamnya. Setiap, kata dia, orang sangat berpotensi menjadi pembelajar mandiri, termasuk belajar dari pelaku teror secara virtual.

"Misalnya, ada orang-orang memanfaatkan informasi di media sosial dan meradikalkan isi kepala mereka sendiri," ungkap Reza.

"Begitu isi kepala mereka berhasil diradikalisasi, maka si calon pelaku melakukan pembaiatan terhadap dirinya sendiri. Dia angkat sumpah melakukan operasi yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran," lanjutnya.

Kata Reza, di dunia psikologi ada istilah gangguan kecemasan akibat media sosial. Istilah ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh peranti teknologi. Doktrinisasi ideologi seperti pelaku teror bisa dimulai dari penerimaan informasi yang memuat isu radikalisme.

"Jaringan tidak harus mengenal satu sama lain, tapi ada proses transmisi nilai, distribusi informasi secara masif berlangsung lewat media virtual," ucap dia.

Media sosial yang paling banyak digunakan

Sementara dalam acara yang berbeda, mantan narapidana tindak pidana terorisme, Haris Amir Falah, mengatakan era digitalisasi saat ini juga dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk merekrut anggota.

Dia menyampaikan, media sosial yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk merekrut anggota yaitu Facebook dan Telegram. 

"Ada beberapa media sosial yang menjadi alat mereka lakukan secara masif, misalnya di Telegram atau juga di media sosial lainnya di Facebook saya rasa juga digunakan.

Jadi tanpa bertemu, seseorang bisa menjadi seorang pengantin," kata Haris dalam diskusi daring yang ditayangkan di YouTube pada Sabtu, 3 April.

Lewat media sosial ini kelompok teroris kemudian mulai berkomunikasi dengan calon anggota dan melakukan pembinaan. Haris juga menyebut, sistem baiat saat ini tidak perlu bertemu muka tapi bisa hanya melalui media sosial saja.

"Mereka bisa dikamar sendirian kemudian berbaiat, kemudian sudah terikat dengan program itu," ungkapnya.

Tak cukup di situ, lewat media sosial para pembina akan melakukan doktrin kepada calon anggota. Selanjutnya, muncul pelaku terorisme yang mengorbankan nyawa mereka dan mengatasnamakan suatu agama.

"Itulah yang disayangkan. Orang-orang dibikin berani mati, tapi mereka (para pembina) hanya berani hidup," tegasnya.

Selama sepekan ini ada dua aksi teror yang terjadi dalam waktu berdekatan. Teror pertama adalah pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada Minggu, 28 Maret ketika umat katolik merayakan Minggu Palma.

Teror bom Makassar diketahui dilakukan oleh  pasangan suami istri yang terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Sementara aksi kedua terjadi di Mabes Polri pada Rabu, 31 Maret lalu. pelaku penyerangan di Mabes Polri merupakan seorang perempuan berinisial AS dan berusia 25 tahun. Dia bergerak sendiri atau lone wolf dan terafiliasi dengan ISIS.

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, banyak pihak yang terpapar radikalisme melalui media sosial maupun situs daring. Hal tersebut seiring dengan banyak informasi keagamaan yang ada di media sosial atau situs daring yang tidak tersaring.

"Memang banyak orang-orang yang terpapar radikalisme ini dari media sosial. Saya dapat laporan dan bertemu bahkan dengan mantan napiter (narapidana terorisme), mereka (mengaku) menjadi radikal itu karena berinteraksi dengan orang yang sama-sama terpapar radikal melalui media sosial," katanya di Jakarta, Minggu (21/3/2021).

Dia menilai hal tersebut tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang selalu berselancar di media sosial. Dia juga membeberkan pada survei Alvara terlihat bahwa anak muda menghabiskan waktu sekitar 7 jam sehari untuk mengakses internet.

"Nah tentu ini berakibat bahwa prilaku mereka di media sosial ini bagaimana informasi keagamaan tidak terfilter dengan baik," bebernya.

Sebab itu, dia mengatakan kebijakan keagamaan untuk meminimalisasi perilaku radikal dan intoleran memang diarahkan kepada transformasi digital.

"Kebijakan perilaku sudah seharusnya diarahkan pada transformasi digital, ini tidak ada pilihan lain, sebelumnya Kemenag lebih melakukan transformasi digital untuk syiar-syiar begini," katanya.

Menguatnya Konservatisme Keagamaan

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan menguatnya arus konservatisme keagamaan yang menyebabkan intoleransi di masyarakat. Hal tersebut kata dia diakibatkan dari sosial media.

"Indonesia sebagaimana negara-negara lain menghadapi tantangan menguatnya arus konservatisme keagamaan, terutama akibat sosial media yang kuat di kalangan penduduk," kata Yaqut saat memberikan sambutan dalam acara Understanding Indonesia Muslims Culture dalam siaran daring, Sabtu (13/3/2021).

"Sebagian riset dari banyak lembaga menunjukkan ada gejala meningkatnya intoleransi," imbuh dia.

Walaupun demikian, Yaqut meminta agar seluruh pihak tidak khawatir. Sebab tren tersebut belum jadi arus utama masyarakat Indonesia.

Diterbitkan di Berita

Rachmatunnisa - detikInet Jakarta - Website dan akun media sosial (medsos) jadi aset digital yang penting buat universitas-universitas di Indonesia di tengah industri 4.0, dan juga situasi pandemi yang menuntut semua sektor go digital.

Baik website maupun akun medsos universitas, dimanfaatkan untuk memastikan ratusan, bahkan ribuan mahasiswa aktif dan juga para calon mahasiswa bisa tetap up to date mengetahui apa yang saat ini sedang terjadi di kampus mereka.

Nah, startup teknologi edukasi (edutech) RevoU melakukan riset dengan mengurutkan universitas di Indonesia yang memiliki website dan medsos terbaik di Q1 2021.

Dalam risetnya, RevoU mengumpulkan 30 universitas besar di Indonesia, terdiri dari universitas negeri dan swasta. Dari sana, RevoU mengumpulkan dan membandingkan jumlah pengunjung website bulanan (SimilarWeb), jumlah pengikut di medsos (Instagram, Twitter, LinkedIn, dan YouTube), jumlah konten di masing-masing medsos, strategi konten di medsos universitas.

RevoU juga melihat strategi apa saja yang dilakukan di masing-masing aset digital yang setiap universitas miliki. Ini dia hasilnya, apakah kampus kamu termasuk?

Website paling banyak dikunjungi

Universitas Gadjah Mada (UGM) menempati urutan teratas website kampus terbaik. Pengunjung bulanan website UGM tercatat sebesar 6,1 juta. Dalam posisi 5 besar, di belakangnya masing-masing menyusul Universitas Indonesia (UI) dengan pengunjung bulanan 5 juta, Binus University 4,3 juta, Institut Teknologi Bandung (ITB) 3,9 juta, dan Universitas Brawijaya sebanyak 3,5 juta pengunjung.

Dalam infografis berikut ini ditampilkan urutan lengkap website universitas paling banyak dikunjungi.

website dan medsos kampus terbaik

Di Instagram

UGM memiliki jumlah follower terbanyak di Instagram dengan total 750 ribu follower. Salah satu strategi konten yang dilakukan adalah membuat konten seperti UGM Sepekan untuk merangkum apa saja informasi-informasi terpenting di kampusnya.

 

website dan medsos kampus terbaik

Berdasarkan data Socialblade, selain memiliki followers yang cukup banyak, rata-rata interaksi di akun Instagram UGM juga cukup tinggi. Rata-rata likes 10 ribu dan komentar 46. Rata-rata kenaikan jumlah followers di akun UGM juga tinggi yaitu sebesar 220 followers setiap harinya. UI mengekor di belakangnya dengan 680 ribu follower, diikuti Brawijaya (272 ribu), ITB (266 ribu), dan Universitas Padjadjaran (UNPAD) dengan 254 ribu follower. 

Di Twitter

UI dan UGM memiliki lebih dari satu juta follower di Twitter. Selain UI dan, di posisi berikutnya ada UNPAD (973 ribu), ITB (922 ribu), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan 741 ribu follower.

ITS menjadi universitas yang paling banyak nge-tweet dengan total 84 ribu kicauan. Diikuti oleh UI, Telkom University, dan Universitas Airlangga dengan jumlah rata-rata tweet di atas 26 ribu. UI menggunakan Twitter untuk menyampaikan update terkait kegiatan civitas akademika UI. Selain itu, Twitter juga menjadi media untuk menjawab pertanyaan follower.

UGM menggunakan Twitter sebagai salah satu media promosi portal berita https://ugm.ac.id/id/berita/ yang informasinya juga dapat dinikmati masyarakat umum. Di posisi nomor lima, ada IPB yang memiliki beberapa content pillar di Twitter yang terwakili dengan hashtag #BeritaIPB, #MasukIPB, #SpotIPB, #IPBTips.

website dan medsos kampus terbaik

Di YouTube

ITB menempati posisi pertama sebagai kampus dengan jumlah YouTube subscriber terbesar, yakni 100 ribu (silver play button) dan total video view sebesar 8.5 juta. Salah satu strategi konten yang dilakukan ITB adalah membuat seminar atau Stadium Generale dengan mengundang para ahli di bidangnya.

Berdasarkan data dari Socialblade, Universitas Udayana memiliki channel YouTube paling aktif dengan jumlah video sebanyak 2.618 dan total video views sebesar 1.5 juta. Berikut ini daftar lengkap kampus dengan total subscriber dan video terbanyak.

website dan medsos kampus terbaik


Di LinkedIn

Ada tiga universitas yang memiliki follower terbanyak di LinkedIn, yaitu UGM, ITB, dan UI. Namun tampaknya hanya UGM yang cukup aktif untuk memproduksi konten di jejaring sosial profesional ini.

website dan medsos kampus terbaik

*Artikel ini berdasarkan riset RevoU tentang "Peta Digital Universitas di Indonesia"

(rns/fay)

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh Manado Bacirita
 
MANADO - Pimpinan Wilayah GP Ansor Sulawesi Utara, rencananya akan melaporkan MAB, seorang pensiunan polisi yang menyebarkan gambar dan narasi yang menghina Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ketua PBNU Said Aqil Siroj dan Gus Nuril.
 
Dalam unggahan di media sosial milik akun pribadinya, MAB yang pernah tercatat sebagai seorang Kapolsek di salah satu wilayah Polda Sulawesi Utara menyertakan foto ketiga tokoh di Nahdlatul Ulama itu dengan sebutan The Legend of Munafikun.
 
Foto Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang juga akrab disebut Gus Yaqut yang menggunakan baju Banser NU, juga diedit sehingga hanya terlihat satu mata saja.
 
Sementara ada narasi yang dituliskan dalam postingan foto-foto tersebut yakni:
 
GP Ansor Sulut Akan Laporkan Pensiunan Polisi yang Hina Menag dan Ketua PBNU (1)
Ketua GP Ansor Sulawesi Utara, Yusra Alhabsy
 
"Dajjal telah turun ke bumi, para munafikum juga sudah bertebaran di atas bumi, dunia semakin tua. Mengaku islam tetap dari belakang menusuk Islam, Ingat!!! Kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Semoga para munafikun dan pemimpin yang zolim tidak akan menembusnya".
 
Ketua PW GP Ansor Sulawesi Utara, Yusra Alhabsy mengatakan, pelaporan MAB ke pihak berwajib dikarenakan penghinaan terhadap tiga orang tokoh di NU, sudah sangat melewati batas. Menurutnya, editan foto dan tudingan sebagai Dajjal, adalah fitnah yang sangat kejam.
 
"Mungkin jika itu adalah masyarakat biasa, GP Ansor tidak akan bereaksi seperti ini. Tapi ini adalah seorang pensiunan polisi, seorang tokoh yang tentunya menjadi panutan setidaknya di masyarakat tempatnya tinggal. Kasihan masyarakat yang akhirnya ikut-ikutan terpengaruh," kata Alhabsy.
 
Sementara, Sekretaris PW GP Ansor Sulawesi Utara, Ismail Maga menyebutkan pihaknya tengah melakukan kajian tentang tindak lanjut dari rencana pelaporan MAB ke kepolisian tersebut.
 
Apalagi, dalam Tabayyun yang telah dilakukan oleh GP Ansor ke yang bersangkutan, dirinya memang mengakui postingan itu diunggahnya sendiri ke akun media sosialnya.
 
"Seperti yang ketua PW sampaikan, beliau adalah pensiunan polisi, seorang tokoh. Kasihan masyarakat yang melihat itu. Tudingan dan fitnah ini sangat kejam," kata Ismail kembali.
Diterbitkan di Berita

Eva Mazrieva VOA Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hari Jumat (26/2) mengumumkan rencana pembentukan komite etika berinternet yang bertujuan untuk mendorong penataan di ruang digital yang lebih sehat. Sebelumnya juga marak diskursus pembentukan virtual police untuk mengawasi perilaku netizen di dunia maya.

Dalam konferensi pers virtual, Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan pembentukan komite itu merupakan bagian dari arahan Presiden Joko Widodo 15 Februari lalu agar dunia maya Indonesia menjadi lebih “bersih, sehat, beretika, penuh sopan santun, bertata krama, produktif dan mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.”

Johnny G. Plate juga menyebut hasil survei digital Microsoft yang menilai netizen Indonesia memiliki tingkat keberadaban (civility) yang rendah. Dari 32 negara yang disurvei, Indonesia ada di peringkat 29 atau yang terburuk di Asia Tenggara.

Microsoft pekan ini merilis “Indeks Keberadaban Digital” atau “Digital Civility Index” yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020.
 
 

Tingkat keberadaban netizen ini diukur dari persepsi netizen terhadap risiko yang mereka dapatkan di dunia maya, misalnya dari penyebarluasan berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, micro-aggression atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal (kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kelompok LGBTQ dan lainnya) hingga ke penipuan, doxing atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen kegiatan radikal dan teror, serta pornografi.

 

Monetisasi Platform Media Sosial

Diwawancarai melalui telepon Jumat malam (26/2), pakar komunikasi dan digital media di Universitas Indonesia Dr. Firman Kurniawan mengatakan memahami rencana pembentukan komite etika berinternet ini karena “media digital, khususnya media sosial, hari-hari ini semakin tidak nyaman untuk berelasi atau menjadi bagian dari medium komunikasi.

 

Aplikasi Social Media di sebuah telepon genggam. (Foto: ilustrasi)
Aplikasi Social Media di sebuah telepon genggam. (Foto: ilustrasi)

 

Media sosial yang pada awalnya dirilis untuk memudahkan berkomunikasi, mencari informasi dan berbisnis misalnya, kini semakin lama lebih menonjolkan aspek bisnisnya. Misalnya saja YouTube yang kini mendorong pengguna untuk memiliki subscriber yang banyak atau Twitter, Facebook, Instagram yang mendorong pengguna memiliki followers-nya sebanyak-banyaknya, yang kemudian akan menarik pemasang iklan dan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik akun dan pengembang platform.

Platform media sosial ini lebih menonjolkan dimensi ekonomi sehingga berlomba-lomba menjadikan wahananya menjadi tempat menghasilkan uang, dan kadang-kadang dalam perlombaan itu terjadi kompetisi yang tidak sehat dan persoalan etika serta kenyamanan pengguna dilupakan.”

 

Penetrasi Internet Tinggi, Etika Tak Dijaga

Survei Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia tahun 2020 menunjukkan ada 196,7 juta orang di Indonesia yang menggunakan internet, atau berarti 73,7 persen dari total penduduk. Angka ini naik 8,9 persen atau sekitar 25,5 juta dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar menggunakan internet untuk berselancar di media sosial dan berkomunikasi.

 

Rapat Kerja Menkominfo RI Johnny G.Plate dengan Komisi I DPR RI pada 1 Februari 2021. (Foto: IG @johnnyplate)
Rapat Kerja Menkominfo RI Johnny G.Plate dengan Komisi I DPR RI pada 1 Februari 2021. (Foto: IG @johnnyplate)

 

Namun sebagaimana Menkominfo Johnny G. Plate, “sayangnya penggunaan ruang digital yang sedemikian masif, belum diikuti dengan perilaku pemanfaatan ruang digital yang beretika.”

Itulah sebabnya pembentukan komite etika berinternet dinilai perlu. Komite ini, menurut Johnny G. Plate, akan memiliki dua tugas utama yaitu “merumuskan panduan praktis terkait budaya serta etika berinternet dan bermedia sosial, yang berlandaskan pada asas kejujuran, penghargaan, kebajikan, kesantunan, dan penghormatan atas privasi individu lain dan data pribadi individu lain;” dan mendorong pelaksanaannya bersama seluruh pihak.

Pemerintah Diminta Juga Atur Perusahaan Medsos

Firman Kurniawan memuji langkah cepat ini, tetapi menilai pedoman seharusnya tidak saja dibuat untuk memagari netizen atau pengguna internet, khususnya media sosial, tetapi juga perusahaan teknologi raksasa dan pemilik platform media sosial.

 

Dr. Firman Kurniawan, pengamat komunikasi dan budaya digital. (Courtesy Photo)
Dr. Firman Kurniawan, pengamat komunikasi dan budaya digital. (Courtesy Photo)

 

“Kalau menurut saya, perusahaan teknologi raksasa dan pengembang platform, sebut saja Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan bahkan yang terbaru Clubhouse, harus juga dikenai aturan negara. Misalnya Facebook, yang sekarang tidak ada bedanya dengan stasiun televisi kita (RCTI, SCTV, Metro dll) yang diikat oleh aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Atau medium film-film kita yang diikat oleh Lembaga Sensor Film, dan seterusnya. Jadi setiap medium itu ada pengawas dan aturannya, baik untuk urusan konten, maupun monetisasinya,” jelasnya.

Ditambahkannya, saat ini seperti terjadi “kegagapan” di pihak otorita berwenang menghadapi perkembangan platform media sosial yang luar biasa cepatnya. Walhasil yang banyak disasar, menurut Firman, adalah para pengguna. “UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE itu menyasar publik, tetapi bagaimana dengan penyelenggara platformnya?.”

Merujuk beberapa kejadian yang berkelindan dengan peran platform media sosial, seperti kerusuhan di gedung Kongres Amerika 6 Januari lalu atau berita hoaks soal kecurangan pemilu di beberapa negara, Firman mengatakan platform media sosial sebagai perangkat, tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan.

Menurut Firman, ada aspek struktural yang melekat pada platform, yang ketika digunakan seoptimal mungkin, kadang-kadang ada penyimpangan atau distorsi.

"Ketika platform mencatat aktivitas kita, disebut sebagai digital path dan mengumpulkan datanya sebagai algoritma, yang kemudian digunakan untuk mem-profiling perilaku orang. Perangkat ini digunakan untuk dalam tanda kutip 'memanipulasi pengguna platform yang bersangkutan agar berperilaku yang menguntungkan pengembang platform, dalam arti meraih iklan'," jelasnya.

"Soal apakah cara itu beretika atau tidak, tidak terlalu diperhatikan. Yang penting orang bisa memonetisasi dan menguntungkan pengembang platform, itu saja. Nah giliran kita menagih tanggung jawab para pengembang platform ini,” jelasnya. [em/es]

Diterbitkan di Berita

Romo Benny Ungkap Bahaya Akun Anonim Medsos

Minggu, 28 Februari 2021 10:23

"Di media sosial sekarang orang itu anonim sehingga orang bisa menggunakan topeng karena tidak berhadapan langsung dengan orangnya. Dalam topeng ini memerankan banyak peran karena ingin menunjukan eksistensinya,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada rri.co.id, Minggu (28/2/2021).

Menurut Benny, berita palsu atau hoaks akan menimbulkan kepanikan dan menghancurkan kultur kemanusiaan sehingga harus dilawan dengan konten positif.

"Hoaks menciptakan kepanikan, menghancurkan kultur kemanusiaan, dan menghilangkan harapan. Kita harus merebut ruang publik dengan konten positif. Jika ini terus menerus diisi maka prilaku positif akan terwujud," tegasnya.

Benny berpesan bahwa peran media sosial harus mampu memajukan peradaban dan menjaga moralitas publik.

"Peran kedepan media sosial harus mampu mewujudkan untuk memajukan peradaban bukan penghancur keadaban serta menjaga moralitas publik," ujarnya.

Terkait dengan unsur SARA, Benny menambahkan saat ini menjadi magnet yang kuat di media sosial yang tentunya membahayakan keutuhan bangsa.

"Permasalahan SARA sangat kuat untuk menjadi magnet perbincangan di media massa dan banyak segemennya. Ini tentunya membahayakan keutuhan bangsa," jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Utama BPIP, Karjono mengatakan dalam menghadapi berita hoaks harus menggunakan hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. 

"Tidak menutup kemungkinan ada berita hoaks. Oleh karena itu mari menggunakan hati dalam menggunakan media yaitu santun sopan dan bijak dalam menggunakannya,"  ungkapnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa pers dan semua pihak harus membuat media sosial yang nyaman.

"Kami mendukung dan menghargai UU ITE dan Pers karena kemerdekaan dan kebebasan pers dijamin di negara ini. Tapi bebas bukan berati bebas sepenuhnya karena masih harus berdasarkan norma, tidak membalikan fakta, dan lainnya. Untuk itu mari membuat media nyaman," tambahnya. (foto: Antara)

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta pemerintah menutup secara menyeluruh akun atau media online milik kelompok Wahabi. 

Hal itu disampaikan Aqil dalam acara Harlah ke-98 PBNU sekaligus peluncuran NU Mobile dan Televisi NU Channel.

 "Itu Medsosnya wahabi-wahabi, online wahabi tutup ajah lah, jangan khawatir Pak di Quran ada. Bukan dari saya," kata Aqil dalam sambutannya melalui akun Youtube NU Channel, Sabtu (27/2).

Polusi dan sampah informasi, lanjut Said, kerap membanjiri kehidupan masyarakat. Fitnah dan kebohongan juga sering dimunculkan di platform media online dan media sosial.

Ia meminta masyarakat agar tak mudah percaya dengan berita, melakukan cek-ricek terlebih dahulu sesuai anjuran Alquran. Jika mudah percaya, kata Aqil, maka akan menyesal dan terpuruk dalam kebodohan.

Ulama kenamaan itu mendeskripsikan kegaduhan di media hari ini sama dengan orang yang bikin gaduh saat zaman Nabi Muhammad.

"Orang-orang yang membikin gaduh, membikin resah, 'usir Muhammad!' kata Quran tuh, 'kalo bikin gaduh di Madinah, usir, jangan biarkan hidup bersamamu di Madinah'," terang Aqil.

Tak hanya itu, Aqil juga meminta ketegasan Kemenkominfo untuk menutup akun media sosial dan media online yang menyebarkan radikalisme.

"Pak menteri tegas ajah lah, oh koe sing (kamu yang) menyebarkan hoaks, yang sering adu domba, makar, radikalisme, terorisme tutup ajah, NU dukung," ujarnya.

Ia mengingatkan Kominfo agar tak khawatir memblokir situs-situs tersebut, sebab tindakan itu mendatangkan pahala dan sesuai perintah Alquran.

(nsa/ain)

Diterbitkan di Berita

Nefan Kristiono MATA INDONESIA, JAKARTA – Indonesia harus dibela dari serangan banyak pengkhianat yang berjubah agama, politisi, ekonom, mantan komisaris dan pejabat tinggi yang setiap hari hanya menggulirkan kebencian kepada bangsa ini. Mereka melakukannya dengan membanjiri media sosial.

Pesan itu diungkapkan Direktur Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi yang diterima Mata Indonesia News, Minggu 21 Februari 2021. “Tanah air ini memberi kehidupan bagi kami, maka kami harus membelanya dari serangan para pengkhianat yang berjubah segala rupa.

Ada yang berjubah agama, politisi, ekonom, mantan komisaris dan pejabat tinggi, yang setiap hari hanya menggulirkan kebencian kepada sesama anak bangsa. Para begundal serakah dan “Brutus-like” inilah yang kami lawan,” begitu pernyataan Islah.

Kini mereka, menurut Islah, menggunakan media yang pengaruhnya cukup besar dalam menggugah sentimen massa yaitu media sosial. Maka untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari serangan mereka kita tidak bisa meminggirkan media sosial.
 
Islah menilai, jika kita tidak menguasai media sosial justru akan menjadi korban brutalitas virtual yang dibangun para pengkhianat tersebut.
Diterbitkan di Berita

Kegagalan Post Truth di Indonesia

Jumat, 02 Oktober 2020 13:20

Pengantar:

Topik ini disampaikan pada diskusi terbatas FISIP Unpas tentang “Mengawal Hasil Pemilu 2019 dan Menegakkan Konstitusi Negara”, di Bandung, 20 Mei 2019. Ditamplikan lagi untuk melengkapi perbincangan post truth komunis di Indonesia. (Redaksi) 

Diterbitkan di Opini
Halaman 2 dari 2