Menanti Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Selasa, 08 Jun 2021 16:45

katadata.co.id

Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia terus berjalan dan penerimanya mulai menyasar berbagai kelompok masyarakat.

Dimulai dari tenaga kesehatan, kemudian lansia, lantas untuk pekerja di sektor swasta dimulai beberapa pekan lalu. Namun sampai sejauh ini program vaksinasi virus corona masih belum menyentuh ke anak-anak.

Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pemerintah berencana memulai kembali pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, saat ini mereka menunggu rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan beberapa organisasi lainnya terkait vaksinasi anak. 

"(Vaksinasi) anak-anak masih menunggu rekomendasi dari IDAI, ITAGI, dan organsisasi lainnya. Mereka akan melihat vaksin mana yang akan digunakan untuk anak-anak," kata Nadia di acara bertajuk Mengenal Varian Baru Covid-19 dan Efektivitas Vaksin beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, selain itu perlu dipastikan juga jenis vaksin yang sudah melalui uji klinis tersedia di Indonesia. "Kalau harus mencari jenis vaksin baru, berarti pemerintah harus nego lagi. Belum tentu produsen vaksinnya punya stok," tambahnya.

Sejauh ini vaksin yang sudah beredar dan digunakan di Indonesia seperti Sinovac, Pfizer, dan Astrazeneca belum bisa dipastikan apakah bisa digunakan untuk anak. Sejauh ini vaksin-vaksin tersebut baru direkomendasikan untuk mereka yang berusia di atas 16 tahun.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dokter Yogi Prawira menjelaskan kalau anak selalu menjadi kelompok yang paling terakhir mendapat vaksin.

“Karena kalau anak ini mengalami efek samping, maka yang kita khawatirkan itu jangka panjangnya, tumbuh kembang dia,” ujarnya pada kesempatan terpisah. Isu keamanan menjadi sangat penting.

Oleh sebab itu harus dipastikan dulu vaksinasi pada orang dewasa tidak menimbulkan efek samping yang parah. “Kalau memang aman (untuk orang dewasa) maka kita akan uji coba ke kelompok usia anak,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan kalau di beberapa negara proses uji klinik ke anak-anak usia remaja sudah dilaksanakan.

Sementara di Indonesia proses uji kliniknya sedang dipersiapkan. Prosesnya pun nanti akan menyasar dari anak remaja, baru perlahan turun ke kelompok usia di bawahnya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) fokus dengan program vaksinasi guru dan tenaga kependidikan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan, paling lambat program ini akan selesai Agustus 2021. Molor dari rencana awal yang ditargetkan rampung pada pekan kedua Juni.

Sampai sejauh ini, menurut Nadiem sudah sekitar 28 persen guru dan tenaga kependidikan secara nasional mendapat vaksinasi dosis pertama.  

 

 

Melihat kondisi seperti ini menjadi sangat penting protokol kesehatan diterapkan dengan sangat ketat jika sekolah nantinya sudah kembali beroperasi.

Dokter Yogi mengingatkan, bukan hanya di lingkungan sekolah, nantinya dari berangkat hingga sampai kembali ke rumah, semua pihak harus berkolaborasi untuk melindungi anak dari paparan virus. 

“Semua pihak harus berkontribusi; dari orang tua, sekolah, pemerintah. Pemerintah juga bukan hanya dinas pendidikan, tapi juga dinas kesehatan, mungkin (bahkan) harus ada satpol pp misalnya,” ujarnya lagi.

Dia juga mengingatkan untuk orang tua agar tetap menerapkan Gerakan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta menghindari 3K: kamar tertutup, keramaian, dan kontak erat. 

Hal ini untuk menjadi bekal bagi anak nantinya. Penerapan secara konsisten dan berulang setiap hari penting dilakukan karena anak adalah peniru yang ulung.

Sehingga orang tua dan anggota keluarga di rumah harus memberi contoh melalui praktik penerapan protokol kesehatan sehingga anak dapat menirunya ketika nanti harus keluar pergi ke sekolah. 


Penulis: Alfons Yoshio
Editor: Anshar Dwi Wibowo

Diterbitkan di Berita

AN Uyung Pramudiarja - detikHealth Jakarta - China telah menyetujui izin penggunaan darurat vaksin Sinovac Biotech untuk usia 3-17 tahun. Indonesia masih menunggu rekomendasi pakar untuk menggunakannya pada anak-anak.

Izin penggunaan vaksin Sinovac untuk mencegah COVID-19 pada anak-anak diungkap oleh pimpinan Sinovac Biotech Yin Weidong dalam wawancara televisi. Kapan mulai diberikan, Yin menyebut tergantung strategi pemerintah China.

Yang pasti, anak-anak punya prioritas lebih rendah dibanding lansia berdasarkan tingkat kerentanan.

Hasil awal uji klinis fase 1 dan 2 menunjukkan vaksin Sinovac bisa memunculkan respons imun pada umur 3-17 tahun. Sebagian besar efek sampingnya adalah ringan.

Sementara itu, vaksin Sinopharm yang menggunakan teknologi serupa yakni inactivated virus telah mengirimkan data sebagai bagian dari pengajuan izin. Vaksin ini juga tengah menjalani uji klinis pada anak 3-17 tahun.

Sementara itu, vaksin Cansino juga sudah memasuki uji klinis fase 2 pada anak usia 6-19 tahun.

Indonesia bagaimana?

Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan tidak akan serta merta memberikan vaksin Corona pada anak.

Pihaknya masih menunggu rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), organisasi profesi, dan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Ketua ITAGI Prof Dr Sri Rezeki, SpA(K) menyebut ada kemungkinan Indonesia bisa menggunakan vaksin Sinovac pada anak. Namun pihaknya masih menunggu data-data ilmiahnya untuk dikaji.

"Kita masih menunggu publikasi ilmiahnya," kata Prof Sri pada detikcom, Sabtu (5/6/2021).

(up/up)

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Pemerintah Tiongkok resmi mengubah peraturan keluarga berencana.

Dimana saat ini pasangan di negeri tirai bambu itu diperbolehkan memiliki tiga orang anak.

Pelonggaran kebijakan itu merujuk pada hasil sensus yang menunjukkan populasinya menua dengan cepat.

Tiongkok selama hampir 40 tahun memberlakukan “kebijakan satu anak”, yang menjadikannya sebagai peraturan keluarga berencana paling ketat di dunia.

Sebelumnya, pada 2016 pemerintah Tiongkok sempat melonggarkan kebijakan itu menjadi “kebijakan dua anak”, yang disebabkan kekhawatiran terhadap angkatan kerja yang menua serta sektor ekonomi yang stagnan.

Sehingga, mengkhawatirkan Partai Komunis yang berkuasa, yang dipimpin Presiden Xi Jinping.

Media milik pemerintah Tiongkok, Xinhua menyebut Presiden Xi Jinping khawatir akan ancaman demografis itu.

"Untuk secara aktif menanggapi penuaan populasi, pasangan dapat memiliki tiga anak," kata Xinhua mengutip pertemuan komite kepemimpinan Politbiro elit China hari Senin (31/5/2021) yang diselenggarakan oleh Presiden Xi, sebagaimana dikutip Aljazeera.

Ketua hak asasi manusia Amnesty International Joshua Rosenzweig mengatakan, kebijakan pelonggaran keluarga berencana seperti pendahulunya, masih merupakan pelanggaran hak seksual dan reproduksi.

"Pemerintah tidak memiliki urusan untuk mengatur berapa banyak anak yang dimiliki orang. Daripada 'mengoptimalkan' kebijakan kelahirannya, Tiongkok seharusnya menghormati pilihan hidup masyarakat dan mengakhiri kontrol invasif dan hukuman atas keputusan keluarga berencana," tegas Rosenzweig kepada BBC.com.

Pergeseran demografis di Tiongkok memiliki implikasi ekonomi dan politik yang signifikan bagi ekonomi terbesar kedua di dunia.

Sepertiga penduduk Tiongkok diperkirakan akan menjadi lansia pada tahun 2050, memberikan tekanan besar kepada negara untuk memberikan pensiun dan perawatan kesehatan. (Miechell Octovy Koagouw)

Oleh: Retno Mandasari

Editor: Nugroho

Diterbitkan di Berita

Ade Nasihudin Al Ansori Liputan6.com, Jakarta - Jadwal imunisasi bagi anak mau tak mau ikut terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Tidak sedikit orangtua yang ragu membawa anaknya ke rumah sakit atau puskesmas untuk imunisasi karena takut tertular virus.

Menurut keterangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), imunisasi itu penting karena merupakan layanan kesehatan untuk melindungi orang-orang yang rentan terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).

Dengan memberikan imunisasi secara tepat waktu, orang-orang tersebut dan masyarakat dapat tetap terlindungi dan kemungkinan terjadinya wabah PD3I berkurang.

Dokter Spesialis Anak dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, menyatakan semua negara mengakui imunisasi itu aman dan bermanfaat, untuk mencegah sakit berat, disabilitas, dan kematian.

“Oleh karena itu, negara-negara berusaha memberikan vaksin gratis kepada rakyatnya, supaya bayi balita anak hingga remaja terhindar dari kesakitan dan kematian,” ujarnya dalam keterangan pers KPCPEN ditulis Jumat (23/4/2021).

Penyakit seperti difteri, campak, pneumonia, masih ada dan perlu ditekan penularannya, tambahnya. Sebelum pandemi COVID-19 banyak bayi yang terancam oleh penyakit tersebut, sementara di masa pandemi COVID-19 seolah-olah penyakit tersebut berkurang.

“Tapi sebenarnya apabila vaksinasi tidak dilakukan lengkap, terutama bagi bayi-bayi yang lahir sejak 2020, bisa berpotensi ada wabah baru selain COVID-19”, terang Soedjatmiko.

5.000 Puskesmas dan Posyandu Terganggu

Dalam keterangan yang sama, Communication for Development Specialist UNICEF, Rizky Ika Safitri, menyampaikan hasil survei terkait keadaan posyandu dan puskesmas di masa pandemi COVID-19.  

Menurutnya, Indonesia telah melakukan survei di awal pandemi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ada lebih dari 5000 posyandu dan puskesmas yang mengaku mengalami gangguan seperti sebagian layanan imunisasi rutin terhenti, orangtua juga khawatir membawa anak untuk diimunisasi karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini,” katanya.

Untuk itu, pemerintah melalui Kemenkes mengeluarkan panduan tentang pelayanan imunisasi di puskesmas dan posyandu. Panduan tersebut mencakup empat hal yang menjadi poin penting.

“Harus jaga jarak, dipisah antara pasien COVID-19 dan bukan, jadwalnya diatur agar datang tidak berkerumun, dan ditekankan untuk menjaga protokol 3M kepada semua nakes dan pasien yang ada di puskesmas dan posyandu,” ujar Rizky.

Pekan imunisasi dunia yang dilaksanakan tiap pekan keempat bulan April menjadi momentum untuk mengingatkan kembali semua pihak baik pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya imunisasi untuk mencegah kesakitan, disabilitas, dan kematian akibat penyakit berbahaya yang sebenarnya bisa dicegah.

“Para tenaga kesehatan kita juga perlu intensif untuk mengingatkan masyarakat agar melengkapi imunisasi rutinnya. Apabila jumlahnya masih terbatas bisa kita bantu informasinya melalui kader, ibu-ibu PKK, bahkan melalui media sosial,” saran Prof. Soedjatmiko.

 

 
 
Diterbitkan di Berita

Vaksin Pfizer Diklaim Aman untuk Anak

Kamis, 01 April 2021 19:22

KBRN, Jakarta: Pihak Pfizer mengumumkan uji coba tahap ketiga pada anak berusia 12-15 tahun menunjukkan efikasi 100 persen dan respon atibodi yang kuat, bahkan melebihi yang tercatat sebelumnya pada orang berusia 16-25 tahun.

Untuk sampai pada temuan ini, seperti dikutip dari laman Health, Kamis, setengah dari 2.260 peserta studi berada dalam kelompok plasebo dan diberi larutan garam, sementara separuh lainnya menerima vaksin.

Pada kelompok plasebo, sebanyak 18 peserta terkena COVID-19 sementara tidak ada dalam kelompok yang divaksinasi tertular virus.

Pihak Pfizer menuturkan, vaksin mereka ditoleransi dengan baik oleh anak berusia 12-15 tahun dalam kelompok yang divaksinasi. Mereka ini campuran dari anak-anak yang tidak pernah terkena COVID-19 dan beberapa yang pernah terinfeksi.

Seperti pada orang dewasa, vaksin menghasilkan respons kekebalan yang kuat pada anak-anak satu bulan setelah dosis kedua.

Dari hasil tersebut, Ketua dan CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan perusahaannya akan memperluas otorisasi vaksin agar bisa digunakan pada populasi yang lebih muda didorong data uji klinis pada anak berusia 12-15 tahun.

"Kami berencana untuk mengirimkan data ini ke FDA sebagai amandemen yang diusulkan untuk Otorisasi Penggunaan Darurat dalam beberapa minggu mendatang dan kepada regulator lain di seluruh dunia, dengan harapan mulai memvaksinasi kelompok usia ini sebelum dimulainya tahun ajaran berikutnya," kata Bourla.

Pfizer dan Moderna juga sedang menjalankan uji klinis vaksin mereka pada anak-anak berusia 6 bulan-12 tahun. (ant)

Diterbitkan di Berita

Henny Rachma Sari Merdeka.comKisah inspiratif dari Banyumas, Jawa Tengah. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan putri sulungnya diwisuda secara bersama-sama oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang digelar secara hibrida atau kombinasi luring dan daring.

Dalam hal ini, kelurga asal Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jateng tersebut mengikuti wisuda secara luring yang dipusatkan di lapangan Mas Mansoer, Kampus I UMP, Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Sabtu pagi.

Saat ditemui usai wisuda, pasangan Muhammad Daswalidin-Heni Mei Deviyani dan putri sulungnya Aniestria Ahshaina Aghnat mengaku senang dapat diwisuda bersama-sama.

"Alhamdulillah hari ini (6/3) bisa melaksanakan prosesi wisuda, baik pascasarjana maupun sarjana, berjalan dengan baik dan lancar, dengan mematuhi protokol kesehatan secara sempurna.

Kami merasa bersyukur pada Allah SWT dan berbahagia (karena) pada kesempatan hari ini, kami satu keluarga dapat mencapai target pendidikan," kata Muhammad Daswalidin didampingi istri dan putri sulungnya, dikutip Antara.

Ia mengaku lulus dari Magister Manajemen dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,7, sedangkan istrinya lulus dari Magister Pendidikan Dasar dengan IPK 3,9 sehingga mendapat predikat "cumlaude" , dan putrinya lulus Sarjana Farmasi dengan IPK 3,17.

Menurut dia, wisuda tersebut memberi kesan tersendiri bagi keluarganya karena dalam suasana pandemi Covid-19 diberi kesempatan untuk mengikuti wisuda secara luring.

Terkait dengan perjuangan dalam menyelesaikan studi, dia mengaku memilih UMP karena perguruan tinggi Muhammadiyah itu memberikan keringanan biaya berupa beasiswa kader bagi dirinya dan istri.

"Kami dapat beasiswa kader dari Muhammadiyah untuk kuliah di UMP, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan sempurna, maksimal, dan alhamdulillah dapat lulus bersama," kata guru SMK Muhammadiyah Bumiayu itu.

Terkait dengan anaknya yang baru menyelesaikan Sarjana Farmasi, dia mengatakan selanjutnya akan menempuh pendidikan Profesi Apoteker agar kelak bisa berwirausaha secara mandiri.

Sementara itu, Heni Mei Deviyani mengaku senang dapat menyelesaikan pendidikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan bersama.

Dalam hal ini, dia dan suaminya dapat menyelesaikan program pascasarjana selama dua tahun, sedangkan putrinya menyelesaikan program sarjana selama empat tahun.

"Kami saling menyemangati. Ketika mengerjakan, sendiri-sendiri dan saling berbagi," kata dia yang saat ini menjadi guru SD Negeri Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Sementara itu, Aniestria Ahshaina Aghnat mengaku sangat terkesan karena bisa diwisuda bersama dengan kedua orang tuanya.

"Pastinya, momentum yang sangat langka, yang tidak semua orang mungkin bisa merasakan wisuda bersama," kata sulung dari tiga bersaudara itu. [rhm]

Diterbitkan di Berita
Syarifudin sindonews.com MOSKOW - Komisaris Presiden Rusia untuk Hak Anak, Anna Kuznetsova, mengungkapkan negaranya telah memulangkan 145 anak Rusia mantan militan ISIS dari Suriah dan Irak sejak wabah Covid-19.
Kuznetsova mengatakan sejak awal tahun lalu, agensinya telah melakukan enam perjalanan untuk membawa anak-anak itu kembali ke Rusia, berkoordinasi dengan pihak berwenang Suriah dan Irak.
 
Tindakan pencegahan diambil setiap saat terkait virus corona. Dia menjelaskan sulit menentukan jumlah anak yang tersisa di Suriah dan Irak, tetapi sejauh ini ada dokumen yang disiapkan untuk mengembalikan 105 anak lagi. 
November lalu, Administrasi Otonomi Kurdi di timur laut Suriah menyerahkan 30 anak Rusia dari militan ISIS yang ditahan di Kamp Al-Hol, tenggara Hasakah.

Sebelumnya, Prancis telah memulangkan tujuh anak pejuang ISIS dari timur laut Suriah. Ini adalah upaya terbaru negara Eropa memulangkan warganya setelah bertahun-tahun enggan melakukannya.
Anak-anak itu berusia antara 2 dan 11 tahun. Mereka tinggal di kamp Al-Hol dan Roj yang dijalankan milisi Kurdi seperti Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG).

Menurut Kementerian Luar Negeri Prancis, anak-anak itu rentan dan telah dirawat di layanan sosial. Pemulangan terakhir ini membuat jumlah anak-anak yang dipulangkan ke Prancis menjadi 35 anak, yang sebagian besar adalah yatim piatu.

Banyak dari mereka yang ditahan di kamp adalah warga asing yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung ISIS beberapa tahun setelah revolusi Suriah pecah. Menurut Save the Children, lebih dari 9.000 anak warga asing tetap tinggal di wilayah tersebut dan banyak dari mereka adalah warga negara Eropa, termasuk Inggris.

Di kamp Al-Hol saja, dilaporkan ada 43.000 anak. Meskipun ada seruan organisasi hak asasi manusia dan Amerika Serikat (AS) agar Inggris dan negara Eropa lainnya memulangkan warganya serta mengadili mereka di negara asalnya, banyak yang menolak atau enggan melakukannya.
Pemerintah negara-negara Eropa berdalih risiko keamanan yang akan mereka hadapi jika mereka dipulangkan.
 
Diterbitkan di Berita
Halaman 2 dari 2