Pengantar, Kasus mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian masyarakat. Untuk mengetahui lebih mendalam PT Digital Analitik Komunika (PT Dianka) melakukan analisis percakapan di media sosial. Hasil analisisnya dapat anda nikmati dalam tulisan ini. PT Digital Analitik Komunika atau PT Dianka yang mulai beroperasi sejak 2026, merupakan start-up yang fokus pada penyimakan percakapan publik (netizen) di media sosial (social listening), sekaligus melakukan pemantauan konten di media sosial (social media monitoring). Menurut Hadi Purnama, M.Si, Founder & CEO PT Dianka, aktivitas social listening dan social media monitoring yang dilakukan oleh Dianka dengan basis maha data (big data) dapat memotret bukan hanya isu dan percakapan yang sedang diperbincangkan di dunia maya lebih akurat, terukur, relevan, dan tentu saja real time. Lebih dari itu, keduanya dapat memotret sentimen publik yang berkembang di dunia maya. Outcome dari kedua aktivitas tersebut dapat dijadikan alat untuk mitigasi krisis bagi institusi pemerintah, organisasi, korporasi, brand, hingga tokoh politik dan tokoh publik. Bagi institusi politik dan tokoh politik (termasuk entitas bisnis seperti korporasi dan brand) pengambilan keputusan politik berbasis big data (mengacu ke hasil social listening dan social media monitoring) dapat dijadikan alat prediksi bukan sekadar spekulasi. (Muhammad Ridlo Eisy). *** DIANKA – PT. Digital Analitik Komunika Data. Insight. Better Decision. Periode kajian: 30 Oktober–12 November 2026 Objek kajian: Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, Mahkamah Agung, dan MPR RI. Fokus: Putusan MA, pengunduran diri, Hak Menyatakan Pendapat (HMP), pemakzulan, dan persepsi publik. *** RINGKASAN EKSEKUTIF Dinamika politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami perkembangan signifikan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang menjadi bagian dari dokumen administratif pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Putusan tersebut menjadi titik penting yang mendorong pergeseran isu dari persoalan administrasi pendidikan menjadi persoalan legitimasi politik, akuntabilitas pejabat publik, dan mekanisme konstitusional pemberhentian wakil presiden. Perkembangan berikutnya semakin kompleks setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026 dan menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Pada 11 November, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Pada saat bersamaan, DPR RI menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota yang berasal dari delapan fraksi. Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR pada 12 November 2026. Dari perspektif komunikasi politik dan social listening, terdapat tiga narasi utama yang perlu dipantau: Pertanggungjawaban: tuntutan transparansi dan akuntabilitas terkait dokumen pendidikan serta konsekuensi putusan MA. Pengunduran diri: perdebatan mengenai status surat pengunduran diri, respons Presiden, dan keberlanjutan jabatan wakil presiden. Pemakzulan/HMP: perkembangan proses konstitusional di DPR dan kemungkinan tindak lanjut di lembaga negara lainnya. Ketiga narasi tersebut memiliki hubungan yang erat, tetapi tidak boleh dianggap sebagai satu proses hukum yang sama. Kesimpulan eksekutif: Persoalan Gibran telah berkembang menjadi isu politik dan kelembagaan yang melibatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum, pemerintah, dan parlemen. Perhatian social listening perlu diarahkan pada bagaimana masyarakat menghubungkan putusan MA dengan tuntutan pertanggungjawaban politik serta bagaimana informasi mengenai pengunduran diri dan HMP dipahami oleh publik. ** LATAR BELAKANG DAN KONTEKS PERMASALAHAN 2.1. Putusan Mahkamah Agung sebagai pemicu utama Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Surat tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan yang menerangkan bahwa pendidikan Gibran di luar negeri setara dengan pendidikan menengah di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya. Putusan ini kemudian menjadi perhatian politik karena dokumen tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Dampak komunikasi publiknya dapat dilihat melalui tiga dimensi: - Dimensi hukum: muncul perhatian terhadap pelaksanaan putusan MA. - Dimensi politik: muncul tuntutan agar persoalan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. - Dimensi reputasi: muncul pertanyaan publik mengenai transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi jabatan. Penting dicatat bahwa pembatalan surat penyetaraan tidak dengan sendirinya merupakan keputusan pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden. 2.2. Pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Pada 10 November 2026, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran mengutarakan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Namun, terdapat perkembangan lain: Gibran juga menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Peristiwa ini menghasilkan dua dimensi narasi yang perlu dibedakan: Pengunduran diri sebagai keputusan politik dan konstitusional. Pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Dari sudut pandang komunikasi, pertemuan tersebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya perhatian terhadap hubungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. 2.3. Usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR Pada 11 November 2026, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat. Jumlah tersebut melampaui persyaratan minimal pengajuan yang disampaikan pimpinan DPR. Delapan fraksi yang terlibat adalah PKS (28 anggota); Nasdem (19 anggota); PKB (18 anggota); Demokrat (18 anggota); PDIP (14 anggota); Golkar (11 anggota); Gerindra (11 anggota); PAN (1 anggota). Jadi jumlah anggota DPR yang terlibat adalah 120 anggota. Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara sebagaimana materi Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Penting dipahami bahwa pengajuan HMP merupakan tahap penggunaan hak DPR, bukan keputusan pemakzulan yang sudah selesai. 2.4. Kabar penyerahan surat pengunduran diri Pada 11 November 2026, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Namun, status administrasi dan proses konstitusionalnya masih perlu diklarifikasi melalui pernyataan resmi lembaga berwenang. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri yang melibatkan pemberitahuan tertulis kepada MPR. Dengan demikian, laporan harus membedakan: - Pernyataan niat mengundurkan diri. - Kabar penyerahan surat kepada Presiden. - Konfirmasi penerimaan dan tindak lanjut administrasi. - Penetapan berakhirnya jabatan secara konstitusional. ** III. KRONOLOGI PERKEMBANGAN ISU Tanggal Peristiwa Implikasi komunikasi 30 Oktober 2026 MA mengabulkan kasasi dan membatalkan surat penyetaraan pendidikan Implikasi komunikasi: Pemicu utama peningkatan perhatian publik 3 November 2026 Pembicaraan penggunaan instrumen pengawasan DPR berkembang Isu mulai masuk ranah politik kelembagaan 10 November 2026 Gibran bertemu Prabowo dan menyampaikan niat mundur Meningkatkan perhatian terhadap hubungan eksekutif 11 November 2026 120 anggota DPR mengusulkan HMP Memperluas isu menjadi dinamika parlemen 11 November 2026 Projo membenarkan kabar penyerahan surat pengunduran diri Muncul kebutuhan klarifikasi resmi 12 November 2026 Usulan HMP dijadwalkan masuk agenda paripurna Menjadi momentum pemantauan perkembangan politik Kronologi ini menunjukkan bahwa perkembangan isu berlangsung dalam waktu relatif berdekatan sehingga berpotensi memicu lonjakan percakapan digital. ** ANALISIS SOCIAL LISTENING 4.1. Kerangka pemantauan Analisis social listening DIANKA diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat membicarakan persoalan Gibran, bagaimana narasi berkembang, serta aktor dan isu yang berpotensi memengaruhi persepsi publik. Platform pemantauan yang direkomendasikan: X (Twitter). TikTok. Instagram. Facebook. YouTube. Threads. Perlu ditegaskan bahwa kajian ini merupakan analisis kualitatif berbasis perkembangan pemberitaan dan pemetaan narasi. Data crawling aktual dari keenam platform belum tersedia untuk dihitung. 4.2. Pemetaan tiga narasi utama Narasi pertanggungjawaban Tema utama: Akuntabilitas pejabat publik terhadap persyaratan jabatan dan putusan hukum. Narasi ini berpotensi menjadi pusat perdebatan karena berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan wakil presiden. Pertanyaan yang dapat berkembang: - Apakah persyaratan pendidikan telah dipenuhi sesuai peraturan? - Bagaimana tindak lanjut putusan MA? - Siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan dokumen penyetaraan? - Bagaimana pemerintah menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat? Dimensi sentimen yang perlu diuji: - Negatif: ketidakpuasan terhadap proses administrasi dan tuntutan pertanggungjawaban. - Netral: menunggu penjelasan pemerintah dan pelaksanaan putusan. - Positif: apresiasi terhadap penghormatan terhadap proses hukum. Implikasi reputasi: Isu dapat berkembang dari kritik terhadap individu menjadi pertanyaan terhadap kredibilitas lembaga yang berkaitan dengan penerbitan dan penggunaan dokumen. Narasi pengunduran diri Tema utama: Kepastian status jabatan dan hubungan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran. Pertemuan Gibran dan Prabowo menjadi pemicu munculnya berbagai interpretasi publik. Terdapat beberapa sudut pandang yang perlu dipantau: Pengunduran diri dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Pengunduran diri dipandang sebagai respons terhadap tekanan politik. Pengunduran diri dipertanyakan karena status administrasinya belum sepenuhnya jelas. Keputusan tersebut dikaitkan dengan hubungan politik Prabowo dan Gibran. Implikasi reputasi: Kejelasan informasi menjadi faktor penting. Ketidaksesuaian pernyataan antarpihak dapat meningkatkan spekulasi dan memperbesar ruang penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Narasi pemakzulan dan HMP Tema utama: Penggunaan mekanisme konstitusional DPR dalam menindaklanjuti persoalan persyaratan wakil presiden. Keterlibatan 120 anggota DPR dari delapan fraksi menjadi faktor yang memperluas perhatian terhadap isu tersebut. Topik percakapan yang perlu dipantau: - Legalitas dan mekanisme HMP. - Sikap masing-masing fraksi. - Tanggapan pimpinan DPR. - Peran Mahkamah Konstitusi. - Tahapan yang mungkin melibatkan MPR. - Hubungan antara pengunduran diri dan proses HMP. Implikasi reputasi: Isu tidak hanya berkaitan dengan Gibran, tetapi juga menyentuh persepsi masyarakat terhadap DPR dan mekanisme pengawasan kekuasaan. ** ANALISIS SENTIMEN PUBLIK 5.1. Kategori sentimen Untuk kepentingan pengukuran, DIANKA perlu menggunakan lima kategori sentimen: Kategori Indikator percakapan Negatif Kritik, kemarahan, kekecewaan, tuntutan pertanggungjawaban Positif Dukungan, apresiasi, pembelaan, kepercayaan Netral Penyampaian informasi, pemberitaan, kronologi, fakta Skeptis Keraguan terhadap pengunduran diri dan klarifikasi resmi Polarisasi Perdebatan antara kelompok pendukung dan pengkritik Kategori skeptis dan polarisatif dapat digunakan sebagai klasifikasi tambahan agar karakter percakapan tidak hilang ketika dilakukan penghitungan sentimen tiga kelas. 5.2. Hipotesis sentimen Berdasarkan karakter isu, beberapa emosi yang layak diuji adalah: Pertama, ketidakpercayaan. Berpotensi muncul dari pertanyaan mengenai dokumen pendidikan dan pelaksanaan putusan MA. Kedua, kemarahan. Dapat muncul dari tuntutan akuntabilitas pejabat publik dan transparansi pemerintah. Ketiga, skeptisisme. Berkaitan dengan status surat pengunduran diri dan kepastian prosesnya. Keempat, kekhawatiran. Berkaitan dengan stabilitas pemerintahan dan kemungkinan perubahan posisi wakil presiden. Kelima, dukungan. Dapat muncul dari pihak yang menilai proses hukum perlu dihormati dan Gibran harus memperoleh kesempatan memberikan penjelasan. Hipotesis tersebut bukan hasil pengukuran sentimen aktual. 5.3. Indikator kuantitatif yang harus dihitung Metrik Fungsi Total Mention Mengukur volume percakapan Unique Author Mengukur jumlah akun unik Sentiment Distribution Mengukur komposisi sentimen Engagemen Mengukur interaksi pengguna Share of Voice Membandingkan dominasi topik Narrative Frequency Mengidentifikasi narasi dominan Virality Mengukur kecepatan penyebaran Influencer Mapping Mengidentifikasi akun penggerak percakapan Rumus sentimen negatif: Sentimen negatif (%) = (Jumlah mention negatif / Total mention yang dianalisis) × 100%. Rumus Share of Voice: Share of Voice (%) = (Mention satu narasi / Total mention seluruh narasi) × 100%. Penghitungan harus dilakukan setelah duplikasi, spam, akun otomatis, dan konten tidak relevan disaring. ** PEMETAAN KEYWORD DAN NARASI Untuk kebutuhan crawling, kata kunci dikelompokkan sebagai berikut: 6.1. Klaster pertanggungjawaban - Ijazah Gibran. - SKPI Gibran. - Putusan MA Gibran. - Persyaratan pendidikan wapres. - Akuntabilitas pejabat. - Legitimasi Gibran. 6.2. Klaster pengunduran diri - Gibran mundur. - Gibran resign. - Surat pengunduran diri Gibran. - Gibran Prabowo. - Wapres mundur. - Status jabatan Gibran. 6.3. Klaster HMP dan pemakzulan - HMP Gibran. - Hak Menyatakan Pendapat. - Pemakzulan Gibran. - DPR Gibran. - 120 anggota DPR. - Pemberhentian wakil presiden. 6.4. Klaster dinamika politik - Prabowo Gibran. - Prabowo Jokowi. - Hubungan Istana. - Koalisi pemerintahan. - Stabilitas pemerintahan. - Politik nasional. Keyword tersebut perlu diperluas dengan variasi ejaan, singkatan, bahasa informal, dan hashtag. ** VII. ANALISIS AKTOR DAN JARINGAN PERCAKAPAN Pemantauan aktor perlu dibagi menjadi empat kelompok. 7.1. Aktor pemerintahan - Gibran Rakabuming Raka. - Prabowo Subianto. - Menteri Sekretaris Negara. - Kementerian terkait. Fokus: pernyataan resmi, klarifikasi, dan respons pemerintah. 7.2. Aktor legislatif - Pimpinan DPR. - Delapan fraksi pengusul HMP. - Anggota DPR yang memberikan pernyataan publik. Fokus: konsistensi pernyataan dan perkembangan proses kelembagaan. 7.3. Aktor hukum - Mahkamah Agung. - Mahkamah Konstitusi. - MPR. - Pakar hukum tata negara. - Organisasi masyarakat sipil. Fokus: interpretasi putusan, prosedur konstitusional, dan penjelasan hukum. 7.4. Aktor digital - Media nasional. - Jurnalis politik. - Pengamat politik. - Influencer. - Akun komunitas. - Pengguna media sosial. Fokus: siapa yang pertama menyebarkan narasi, siapa yang memperkuatnya, dan bagaimana narasi berpindah antarkomunitas. Identifikasi akun penggerak harus berdasarkan data publik, bukan dugaan berdasarkan afiliasi politik. ** VIII. ANALISIS RISIKO REPUTASI Area risiko Tingkat perhatian Indikator Reputasi personal Gibran Tinggi Kritik terkait dokumen dan jabatan Kredibilitas pemerintah Tinggi Kejelasan respons dan tindak lanjut Hubungan Prabowo-Gibran Tinggi Spekulasi mengenai keputusan politik Kredibilitas DPR Tinggi Transparansi proses HMP Kepercayaan terhadap hukum Tinggi Pelaksanaan putusan MA Stabilitas pemerintahan Tinggi Kepastian posisi wakil presiden Penilaian di atas merupakan tingkat perhatian analitis, bukan hasil survei reputasi. 8.1. Risiko misinformasi Beberapa informasi perlu mendapatkan perhatian khusus: Klaim bahwa Gibran sudah resmi diberhentikan. Klaim bahwa HMP otomatis menghasilkan pemakzulan. Klaim bahwa pembatalan surat penyetaraan otomatis mengakhiri jabatan. Klaim bahwa surat pengunduran diri telah diproses secara final tanpa konfirmasi kelembagaan. Klaim mengenai sikap resmi partai atau lembaga yang tidak didukung pernyataan langsung. Tim komunikasi perlu membedakan berita, opini, spekulasi, dan informasi yang telah terverifikasi. ** STRATEGI MONITORING DAN REKOMENDASI 9.1. Pemantauan 72 jam Tahap pertama: 12 November 2026 Fokus pada perkembangan rapat paripurna DPR. Indikator: - Pengumuman usulan HMP. - Pernyataan pimpinan DPR. - Respons anggota fraksi. - Volume percakapan terkait HMP. Tahap kedua: 13 November 2026 Fokus pada respons Istana dan perkembangan status pengunduran diri. Indikator: - Pernyataan Presiden. - Klarifikasi Mensesneg. - Pernyataan Gibran. - Penjelasan MPR. - Perubahan sentimen terhadap pemerintahan. Tahap ketiga: 14 November 2026 Fokus pada perkembangan opini publik. Indikator: - Narasi yang paling banyak dibicarakan. - Perubahan sentimen. - Akun yang memperkuat isu. - Potensi penyebaran informasi keliru. - Pergeseran fokus dari persoalan pendidikan ke persoalan politik. 9.2. Rekomendasi komunikasi Transparansi informasi Setiap perkembangan penting perlu disampaikan melalui pernyataan resmi yang jelas, konsisten, dan dapat diverifikasi. Pemisahan isu hukum dan politik Penjelasan mengenai putusan MA, proses HMP, dan status pengunduran diri harus dipisahkan agar publik tidak mencampuradukkan tahapan. Respons berbasis fakta Hindari respons yang bersifat defensif atau menyerang pihak yang menyampaikan kritik. Fokus pada fakta, dokumen, dan mekanisme hukum. Pemantauan percakapan secara berkelanjutan Gunakan dashboard yang dapat menunjukkan perubahan volume percakapan dan sentimen secara harian. Deteksi dini krisis reputasi Identifikasi lonjakan percakapan, unggahan viral, perubahan narasi, dan potensi misinformasi untuk membantu penyusunan respons komunikasi. ** RANCANGAN DASHBOARD SOCIAL LISTENING DIANKA Dashboard akhir yang direkomendasikan terdiri atas sembilan bagian: Executive Summary. Timeline perkembangan isu. Total volume percakapan. Distribusi sentimen publik. Perbandingan tiga narasi utama. Distribusi percakapan berdasarkan platform. Top akun dan jaringan penyebaran. Top keyword dan hashtag. Risiko reputasi dan rekomendasi strategis. Data harus ditampilkan dengan periode pengambilan, jumlah unggahan, jumlah akun unik, metode pengumpulan, dan batasan akses platform. 10.1. Standar kualitas data Agar laporan dapat dipertanggungjawabkan, setiap data perlu memenuhi ketentuan: - Memiliki sumber dan waktu pengambilan. - Memisahkan unggahan asli dan repost. - Menghapus duplikasi. - Mengidentifikasi spam dan aktivitas otomatis. - Memisahkan akun unik dari jumlah mention. - Menggunakan klasifikasi sentimen yang konsisten. - Menyediakan sampel untuk validasi manual. - Menyimpan dokumentasi metode crawling. ** KESIMPULAN Dinamika posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan MA memperlihatkan perubahan karakter isu dari persoalan dokumen pendidikan menjadi persoalan legitimasi politik dan akuntabilitas kelembagaan. Tiga perkembangan yang paling penting adalah: Putusan MA terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan. Pernyataan niat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo dan kabar penyerahan surat pengunduran diri. Usulan HMP dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. Ketiganya menjadi pemicu utama yang perlu dipantau dalam perkembangan opini publik. Dari perspektif social listening, pertanyaan penting bukan hanya seberapa banyak masyarakat membicarakan Gibran, tetapi bagaimana percakapan tersebut membentuk persepsi terhadap legitimasi jabatan, pertanggungjawaban pejabat publik, dan kepercayaan terhadap lembaga negara. Narasi pertanggungjawaban, pengunduran diri, dan HMP merupakan tiga hipotesis utama untuk diuji melalui data percakapan aktual. Belum dapat ditetapkan narasi mana yang mendominasi tanpa penghitungan mention, engagement, dan distribusi sentimen dari platform yang dipantau. Rekomendasi akhir DIANKA: Pemantauan perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, terutama pada momentum perkembangan DPR, pernyataan Istana, dan kejelasan status pengunduran diri. Hasil pemantauan harus menjadi dasar penyusunan analisis reputasi dan strategi komunikasi, bukan sekadar pengumpulan jumlah pemberitaan. ** XII. REFERENSI DAN SUMBER INFORMASI Tirto, Kronologi Gibran Ajukan Mundur, Polemik Ijazah, dan Pemakzulan, 10 November 2026. https://tirto.id/kronologi-gibran-ajukan-mundur-polemik-ijazah-dan-pemakzulan-idDa JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI, 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna, 11 November 2026. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70523 detikNews, Ini Proses Selanjutnya Usai Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres, 11 November 2026. https://news.detik.com/berita/d-8748892/ini-proses-selanjutnya-usai-gibran-serahkan-surat-pengunduran-diri-dari-wapres Warta Ekonomi, Gibran Menyatakan Pengunduran Diri ke Prabowo, 10 November 2026. https://wartaekonomi.co.id/read646873/gibran-menyatakan-pengunduran-diri-ke-prabowo ** DIANKA – PT. DIGITAL ANALITIK KOMUNIKA Data. Insight. Better Decision. Keterangan metodologi: Dokumen ini merupakan laporan analisis awal berbasis penelusuran pemberitaan dan pemetaan isu. Laporan belum merupakan hasil crawling kuantitatif media sosial. Seluruh angka distribusi sentimen, volume percakapan, engagement, dan dominasi narasi harus diisi setelah pengumpulan serta validasi dataset aktual.