Indonesia bukan bangsa yang malas membaca. Indonesia adalah bangsa yang terlalu lama dibentuk untuk merasa tidak perlu membaca.

Kalimat ini mungkin terdengar provokatif, tapi sebenarnya layak dipikirkan. 

Soalnya kalau kita terus-terusan menyalahkan masyarakat atas rendahnya budaya baca, kita cuma akan sibuk mengobati gejala tanpa pernah menyentuh akar masalahnya.

Bangsa yang suka membaca tidak muncul begitu saja karena orang-orangnya tiba-tiba rajin. Ia terbentuk dari ekosistem yang bikin membaca jadi kebutuhan sehari-hari:

Buku gampang diakses, perpustakaan berfungsi dengan baik, sekolah menumbuhkan rasa ingin tahu, guru jadi contoh pembaca, keluarga akrab dengan buku, dan masyarakat terbiasa ngobrol soal ide.

Pertanyaannya: apakah ekosistem seperti itu sudah lama kita bangun?

Jawabannya jelas: belum. Kita terlalu lama membangun sistem pendidikan yang lebih menekankan kepatuhan daripada rasa ingin tahu.

**

Anak-anak sekolah didorong membaca hanya untuk menjawab soal, bukan untuk menemukan pertanyaan. 

Mereka membaca karena ujian, bukan karena ingin paham dunia. Akhirnya, membaca berubah jadi kewajiban sekolah, bukan kebutuhan pribadi.

Konyolnya, dengan ringan saja, para pakar pendidikan kita, menyalahkan mereka karena lebih memilih gawai dan game online.

Kita juga terlalu lama memperlakukan perpustakaan sebagai sebatas "pelengkap penderita" dalam persekolahan negeri ini. Banyak perpustakaan sekolah memang ada secara fisik, tapi tidak benar-benar jadi pusat pengetahuan yang aktif. 

Buku, khususnya buku teks pelajaran, tersedia, karena dipasok dari proyek pemerintah. Dan semua orang tahu buku-buku teks kita merupakan jenis buku yang paling tidak disukai dijadikan bahan bacaan.

Adapun buku-buu referensi, selain jumlahnya terbatas, belum tentu mudah diakses. Pada banyak perpustakaan sekolah, buku-buku yang bagus masih terasa seperti barang mewah.

**

Lalu para tokoh negeri bilang ke masyarakat: "Ayo membaca!"

Membaca apa?

Di mana?

Dengan biaya siapa?

Di sini masalah literasi perlu dibicarakan lebih jujur.

Budaya membaca tidak bisa dibangun cuma lewat slogan. Ia butuh kebijakan yang bikin buku terjangkau, perpustakaan benar-benar hidup, dan pengetahuan hadir dalam keseharian.

Karena membaca itu bukan sekadar aktivitas sekolah. Membaca itu latihan berpikir.

Orang yang terbiasa membaca dengan dalam akan otomatis bertanya: 

ini buktinya apa? sumbernya dari mana? siapa yang diuntungkan? apa kepentingannya? apakah ini valid?

Sebaliknya, orang yang tidak terbiasa membaca secara kritis akan lebih gampang menerima informasi mentah-mentah. Mudah percaya judul tanpa baca isi, mudah menyebarkan potongan video tanpa konteks, dan mudah menarik kesimpulan dari hal yang belum jelas.

**

Di sinilah masalahnya jadi serius. Bangsa yang tidak terbiasa membaca secara mendalam adalah bangsa yang lebih gampang dibohongi.

Dan bangsa yang gampang dibohongi adalah bangsa yang gampang diarahkan.

Mudah kena propaganda, mudah terpesona pencitraan, mudah percaya janji, dan mudah mengagungkan tokoh tanpa benar-benar melihat rekam jejaknya. 

Bahkan, bisa berdebat dengan yakin tentang hal yang tidak pernah dibaca secara utuh.

Jadi, masalah membaca sebenarnya bukan cuma soal pendidikan. Ini juga soal demokrasi.

Rakyat yang membaca akan minta data. Rakyat yang membaca akan menilai kebijakan. Rakyat yang membaca akan mempertanyakan janji. Rakyat yang membaca juga tidak akan mudah menerima pernyataan hanya karena datang dari orang berkuasa.

Karena itu, mungkin kita perlu berhenti bilang, "Orang Indonesia malas membaca."

Itu terlalu sederhana dan tidak menyentuh akar masalah. Yang lebih tepat adalah:

Indonesia adalah bangsa yang sangat lama dibentuk untuk tidak merasa perlu membaca.

**

Sekarang tugas kita bukan cuma menyuruh orang membaca. Tapi membangun ekosistem yang bikin membaca jadi kebutuhan.

Karena pada akhirnya, membaca bukan cuma soal memahami kata.

Membaca itu soal memahami realitas.

Membaca siapa yang bicara. Membaca apa yang disembunyikan.

Membaca siapa yang diuntungkan. Membaca siapa yang dirugikan. Dan membaca apa yang sebenarnya terjadi di balik kata-kata.

Sebab bangsa yang membaca mungkin tidak selalu benar. Tapi bangsa yang membaca akan jauh lebih sulit dibohongi.

Dan masyarakat yang sulit dibohongi adalah fondasi penting untuk demokrasi yang sehat.

Untuk itu, pemerintah perlu mengambil peran yang lebih serius dan terarah. Mulai dari memastikan akses buku yang murah bahkan gratis bagi pelajar dan masyarakat umum, memperkuat perpustakaan sebagai ruang hidup yang aktif dan relevan, bukan sekadar bangunan formal, hingga mereformasi kurikulum agar benar-benar menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis, bukan sekadar mengejar hafalan.

Pemerintah juga perlu mendukung ekosistem penulis dan penerbit lokal, memperluas program literasi digital dan media agar masyarakat mampu memilah informasi, serta melatih guru sebagai teladan utama dalam budaya membaca. 

Tanpa langkah-langkah sistemik seperti ini, ajakan untuk membaca hanya akan terus menjadi slogan, bukan perubahan nyata. (Kholid Harras)***