KONTEKS.CO.ID - Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengaku sulit bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Padahal, kata dia, posisinya dengan Purbaya sejajar. Said mengungkapkan, ingin bertemu Purbaya untuk membicarakan usulan penghapusan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). "Sudah dua kali, tiga kali saya minta ketemu Menteri Purbaya sebagai Penasihat Khusus Presiden. Tapi enggak direspons," ungkapnya kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin 6 Juli 2026. Menurut Said, posisinya selaku Penasihat Khusus Presiden sejajar dengan Menteri Keuangan, merupakan bagian dari pemerintahan. "Saya dengan Pak Purbaya kan sejajar. Karena saya minta ketemu dia sebagai Penasihat Khusus Presiden, bukan sebagai KSPI. Saya setingkat Menteri, beliau Menteri. Maka bukan seperti seseorang yang di luar pemerintahan," keluhnya. Awalnya, Said menyebut terkait Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh (KSP-PB) menolak pajak pencairan JHT. Said mengatakan, 'tabungan' para pekerja tersebut sebaiknya dihapuskan lantaran kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. "Itu tabungan sosial, masa negara tega orang nabung, keringatnya buruh, darahnya buruh, nabung kemudian dipotong pajak yang Rp50 juta ke atas (dipotong) 5 persen, di bawah Rp50 juta (dipotong) 0 persen," keluhnya lagi. Jika kondisi ekonomi mulai membaik, Said mengaku tidak keberatan jika Purbaya ingin mulai mempertimbangkan kembali penerapan pajak JHT. "Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi. Jadi kita minta 0 persen pajak JHT, termasuk pesangon. Sudah tahu pesangon pendapatan terakhir buruh, pekerja, karyawan, apapun statusnya ketika dia kehilangan pendapatan, masa masih dipajakin lagi," tuturnya. Sebelumnya, Said Iqbal, menilai aturan ini sudah waktunya dirombak total biar lebih berpihak ke kaum pekerja. Walau data BPJS Ketenagakerjaan mencatat 95,45 persen peserta dengan saldo di bawah Rp50 juta sudah dapet insentif pajak 0 persen, Said Iqbal merasa skema ini tanggung. Dia mendesak sisa peserta lainnya juga dibebaskan dari beban pajak tersebut. Menurutnya, kalau dana JHT bisa cair utuh tanpa disunat pajak, efeknya bakal positif banget ke perputaran ekonomi nasional. Duitnya pasti langsung dipakai buruh buat konsumsi, bayar sekolah anak, hingga modal usaha. "JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja." Cari Win-Win Solution Lewat Dialog Mengingat jumlah pekerja yang masih kena pajak JHT ini sebenarnya cuma sebagian kecil, Said Iqbal yakin dampaknya ke kas negara gak akan signifikan. Dibanding memikirkan berkurangnya setoran kas negara, pemerintah diminta melihat dampak jangka panjangnya bagi daya beli masyarakat. Ke depannya, Said Iqbal berharap Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, dan serikat buruh bisa duduk bareng buat merumuskan regulasi baru yang lebih adil dan minim pro-kontra.*** Sumber: https://www.konteks.co.id/nasional/1632845628/said-iqbal-ngeluh-minta-ketemu-purbaya-tak-direspons-saya-setingkat-menteri?page=2