kontan.co.id Rp240 triliun disiapkan pemerintah untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) selama enam tahun. Dana tersebut berasal dari pinjaman Himbara yang cicilan pokok dan bunganya akan dibayarkan pemerintah, dengan syarat koperasi lolos audit BPKP.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memusatkan penyaluran berbagai barang subsidi seperti pupuk, LPG 3 kg, beras SPHP, hingga minyak goreng melalui Kopdes Merah Putih. Dengan skema tersebut, koperasi diharapkan menjadi pusat distribusi sekaligus penggerak ekonomi desa.

Namun, di balik ambisi besar itu muncul sejumlah pertanyaan. Apakah dukungan negara yang begitu besar mampu melahirkan koperasi yang benar-benar mandiri? Ataukah justru menciptakan ketergantungan baru terhadap APBN?

Di episode Lagi Rame Nih, Pulina Nityakanti mengulas secara mendalam:

Bagaimana skema pendanaan Rp240 triliun bekerja?

Mengapa pemerintah membayar cicilan pinjaman koperasi?

Seberapa besar ketergantungan Kopdes terhadap distribusi barang subsidi?

Apa tantangan tata kelola, pengawasan, dan digitalisasi di lapangan?

Benarkah Kopdes Merah Putih bisa menjadi motor ekonomi desa, atau justru berpotensi menjadi beban fiskal baru?

Menurut kamu, Rp240 triliun untuk Kopdes Merah Putih merupakan investasi jangka panjang yang tepat atau berisiko menjadi beban baru bagi keuangan negara?

Sumber: https://tv.kontan.co.id/video/4ZVMmaSarA8