SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang, Prof Nur Khoiri, menolak wacana agar guru dijadikan tester Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dibagikan ke siswa. Khoiri menilai usulan tersebut justru berisiko terhadap keselamatan guru, apalagi di tengah maraknya kasus dugaan keracunan MBG di berbagai daerah. “Namanya manusia, nyawa kan tidak bisa coba-coba. Kalau ternyata makanannya tidak sehat, itu bisa membahayakan bapak-ibu guru,” ujar Khoiri dilansir dari Tribun Jateng, Jumat (3/10/2025). Khoiri menyayangkan jika tanggung jawab pengawasan makanan justru dibebankan kepada guru. Menurutnya, profesi guru sudah cukup berat dengan tugas mendidik, mengajar, hingga membimbing siswa. “Guru itu kasihan. Mereka harus turut serta menyukseskan program, tapi kalau ada permasalahan, misalnya kasus keracunan, masyarakat tahunya ke sekolah. Guru yang akan ditarik-tarik tanggung jawabnya,” kata dosen Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) tersebut. Terkait Bahan Mentah MBG di Tangerang Selatan, BGN: Tidak Ada Arahan Artikel Kompas.id Ketimbang mencicipi langsung, Khoiri mengusulkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sederhana untuk memastikan kualitas makanan, misalnya dengan mengecek bau, tekstur, maupun tanda-tanda fisik lainnya. “Langkah-langkah sederhana semacam itu jauh lebih masuk akal ketimbang menjadikan guru sebagai kelinci percobaan,” jelasnya. Ia juga menyarankan agar pengawasan MBG melibatkan komite sekolah sehingga kontrol tidak hanya berhenti di dapur penyedia (SPPG). “Pelibatan komite penting agar ada kontrol dari masyarakat. Jangan semua dibebankan ke guru. Guru biar fokus mengajar,” tegasnya. Khoiri menambahkan, beberapa sekolah swasta di Semarang bahkan menolak program MBG karena orang tua lebih percaya dengan makanan dari kantin sekolah. “Yang saya tahu ada tiga sekolah swasta menolak. Mereka memilih jalur sendiri karena lebih yakin dengan kebersihannya,” ungkapnya. Tanggapan Disdik Semarang Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengonfirmasi adanya aturan di beberapa sekolah yang mewajibkan pengecekan sampel makanan sebelum dibagikan. Menurut Bambang, pemeriksaan dilakukan secara berlapis, mulai dari dapur oleh petugas ahli gizi, hingga pengecekan ulang di sekolah oleh guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC). "Kalau yang mengetes kesehatan makanannya, itu sudah petugas khusus di SPPG. Tapi ketika sudah didistribusikan sampai ke sekolah, kan ada PIC. Dia koordinasi dengan koordinator SPPG. PIC ini sifatnya hanya check and recheck," kata Bambang, Kamis. Ia menjelaskan, kebijakan itu merupakan SOP baru menyusul maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah, meski di Kota Semarang belum ditemukan kasus serupa. Selain itu, Pemkot Semarang juga membentuk Satgas Pengawasan Makanan yang melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Satgas ini diketuai Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin. Bambang menambahkan, dapur penyedia MBG didorong segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan standar kebersihan terpenuhi. Sumber: https://regional.kompas.com/read/2025/10/03/112334078/pgri-semarang-tolak-guru-jadi-tester-makan-bergizi-gratis-masalah-nyawa