Kabarindoraya.com | Jakarta - Wakil Ketua Pimpinan Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium total terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini diserukan menyusul kondisi ekonomi makro yang dinilai kian mengkhawatirkan, ditandai dengan nilai tukar Rupiah yang menembus level Rp 18.000 per Dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus mengalami keterpurukan. Menurut Denny, meski memiliki niat baik, program MBG kini telah bertransformasi menjadi beban yang mengancam stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia meminta pemerintah berani melakukan kalibrasi ulang kebijakan alih-alih mempertahankannya demi dalih gengsi politik. Restrukturisasi BGN Dinilai Hanya "Solusi Kosmetik" Denny menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan melakukan restrukturisasi kelembagaan. Menurutnya, langkah tersebut tidak menyentuh akar permasalahan. "Langkah tersebut adalah solusi kosmetik. Pasar tidak merespons struktur organisasi, tetapi kalkulasi angka dan defisit," tegas Denny dalam keterangan tertulisnya. Ia menjelaskan bahwa reaksi pasar yang tetap negatif pasca-restrukturisasi BGN membuktikan bahwa persoalan utama bukan pada siapa yang mengeksekusi, melainkan pada besaran skala dan sumber pendanaan program tersebut. Investor memandang program MBG sebagai intervensi yang memperlebar defisit anggaran di luar batas toleransi yang aman. "Akibatnya, terjadi arus modal keluar, premi risiko investasi meningkat, dan nilai tukar Rupiah terdepresiasi secara tajam," tambahnya. Ancaman Inflasi Impor dan Daya Beli Masyarakat Lebih lanjut, politisi PKN ini menantang narasi yang menyebutkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sedang kuat. Ia memaparkan bahwa pelemahan Rupiah ke level Rp 18.000/USD secara otomatis akan memicu inflasi barang impor. Kondisi ini diproyeksikan akan merambat langsung pada lonjakan harga bahan baku industri dan energi, serta peningkatan rasio utang luar negeri baik di sektor publik maupun korporat. Selain itu, harga pangan strategis yang masih bergantung pada impor, seperti gandum, kedelai, dan daging, dipastikan akan ikut meroket. "Ketika inflasi meroket dan lapangan pekerjaan menyusut, beban ekonomi akan langsung jatuh ke pundak masyarakat kelas menengah ke bawah," ujar Denny. Peringatan Terhadap Stabilitas Sosial dan Politik Denny juga mengingatkan pemerintah mengenai teori ekonomi-politik dasar yang menyebutkan bahwa stabilitas sosial berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Ia memperingatkan bahwa pembiaran pelemahan fiskal demi mendanai MBG dapat memicu dampak sosial di akar rumput. Kombinasi antara harga kebutuhan pokok yang melambung, stagnasi upah, dan hilangnya mata pencaharian dinilai sebagai resep pemicu kerusuhan sosial. "Pemerintah harus menyadari bahwa kelaparan dan keputusasaan ekonomi akan bermuara pada delegitimasi kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa ketika rakyat sudah marah akibat perut yang kosong dan masa depan yang dirampas, instrumen keamanan apa pun tidak akan mampu meredamnya," ungkapnya memberi peringatan. Prioritas Penyelamatan Ekonomi Sebagai penutup, Denny Charter mendesak pemerintah menetapkan prioritas baru untuk menghadapi badai ekonomi ini, yakni dengan menyetop sementara program andalan kampanye tersebut. "Pemerintah harus segera melakukan moratorium total program Makan Bergizi Gratis. Prioritas utama negara harusnya adalah intervensi moneter, stabilisasi pasar modal, dan perlindungan daya beli masyarakat dari guncangan inflasi. Sudah saatnya ego politik ditundukkan di bawah akal sehat makroekonomi," pungkasnya. Sumber: https://kabarindoraya.com/post/pasar-respons-negatif-pkn-desak-evaluasi-total-program-mbg?modib-page=all