YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sudah berjalan. Harapan besar publik pada duet yang lahir dari Pemilu 2024 ini kini dihadapkan pada realitas kompleks: janji perubahan harus berhadapan dengan tantangan konsolidasi internal dan birokrasi yang gemuk. Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), paket stimulus ekonomi, koperasi desa merah putih, serta magang berbayar telah digulirkan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menuai pertanyaan dari kalangan akademisi. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia mengatakan, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak dihabiskan untuk konsolidasi internal ketimbang optimalisasi program kerja. “Struktur pemerintahan yang terlalu gemuk dan penuh kepentingan membuat kerja kabinet belum terasa berdampak nyata bagi publik,” ujar Alfath, Rabu (29/10/2025), seperti melansir laman UGM. Menurutnya, pembentukan kementerian dan lembaga baru tidak otomatis meningkatkan kinerja. Justru, potensi tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi lintas instansi menjadi tantangan tersendiri. “Yang terpenting adalah memastikan the right man in the right place. Bukan sekadar bagi-bagi posisi,” tegasnya. Salah satu program andalan, Makan Bergizi Gratis (MBG), juga menjadi sorotan. Alfath mengakui bahwa MBG memiliki tujuan mulia untuk mengatasi malnutrisi, tetapi pelaksanaannya dinilai masih disorientatif. “Ada potensi free rider, kelompok di luar sasaran yang justru menikmati manfaat program. Padahal seharusnya program ini menyasar anak-anak yang paling rentan,” katanya. Ia mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat fungsi pengawasan, mulai dari memanfaatkan kantin sekolah, memastikan kebersihan, hingga menempatkan pengelola profesional. “Saya tidak ingin MBG menjadi bancakan politik atau anak-anak menjadi korban karena lemahnya pengawasan,” tambahnya. Alfath juga menyoroti pentingnya perbaikan komunikasi politik antara pemerintah dan publik. Ia menilai, pemerintahan baru ini perlu lebih terbuka terhadap kritik dan fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Pemerintah harus belajar berkomunikasi dengan publik tanpa retorika. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran nyata negara di lapangan,” ujarnya. Menurutnya, kapasitas individu dan kelembagaan kabinet juga harus ditingkatkan. Sebab, mengelola Indonesia berarti merawat perbedaan dan membangun titik temu dari keberagaman. “Mata publik kini tertuju pada pemerintah. Harapan besar ada di pundak mereka,” pungkas Alfath. Sumber: https://www.kompas.tv/nasional/626320/masih-soal-satu-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-dosen-ugm-banyak-program-sedikit-dampak-nyata