TRIBUNNEWS.COM - MBG Watch mendesak pemerintah segera menyetop program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan massal beruntun di Kabupaten Rembang dan Blora, Jawa Tengah. Lembaga koalisi masyarakat sipil pemantau akuntabilitas program tersebut bahkan siap memfasilitasi langkah hukum pidana terhadap Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota MBG Watch, Galau D Muhamad, menegaskan desakan pembubaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi harga mati apabila tata kelola distribusi pangan tidak dirombak total. “Selama tidak ada perombakan tata kelola, jawaban kami hanya satu, MBG harus dihentikan, SPPG dibubarkan,” ujar Galau, Selasa (8/9/2026).

Insiden keracunan terbaru melanda dua wilayah di Jawa Tengah secara bersamaan pada Senin (7/9/2026), yakni 271 siswa MAN 2 Rembang di Kecamatan Lasem serta 136 siswa SMAN 1 Tunjungan di Blora.

Tambahan kasus tersebut memperpanjang catatan MBG Watch, yang hingga 5 September 2026 mencatat korban keracunan di kalangan siswa dan guru telah menembus 45.000 orang. “Gelombang keracunan berbagai daerah menjalar dan tragedi ini akan menjadi satu epidemi regional,” kata Galau.

MBG Watch turut mengkritik respons pemerintah yang dinilai hanya mengeluarkan pernyataan semu demi meredam gejolak publik tanpa menyentuh akar permasalahan. “Mereka tidak melakukan upaya penyelesaian sistemik atas masalah yang terjadi di berbagai daerah,” tuturnya.

Menurut investigasi MBG Watch, akar kekacauan bersumber dari proses penunjukan vendor SPPG yang tertutup dan sarat benturan kepentingan. Hal ini memicu kelebihan beban produksi (overcapacity) yang timpang dengan kapasitas pengawasan, terbukti dari penempatan hanya dua orang ahli gizi untuk mengontrol ribuan porsi makanan per hari.

Padahal, pelibatan ekosistem lokal dinilai jauh lebih aman dan efisien.

“Hal ini berbeda jika kantin sekolah yang menggarap MBG, bisa juga ibu-ibu PKK, komite sekolah yang mana mereka akan lebih bisa memastikan kualitas dan jaminan makanan yang harus dipenuhi kepada para siswa, dan tidak perlu dilakukan pengadaan hingga memakan anggaran begitu besar,” papar Galau.

Menyikapi kelalaian struktural tersebut, MBG Watch menyerukan aksi boikot dengan mengajak siswa membawa bekal mandiri dari rumah. Tak hanya itu, koalisi ini membuka opsi gugatan pidana terhadap BGN dengan merujuk pada regulasi pidana terkait distribusi makanan berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

“Landasan regulasinya sudah terbuka, kami masih menunggu kesediaan para korban, nanti kami siapkan pendampingan ligitasinya,” tegasnya. “Keracunan ini bukan musibah yang tidak bisa dihindarkan. Tapi ini merupakan konsekuensi nyata dari kelalaian tata kelola program MBG.”

Sumber: https://www.tribunnews.com/regional/7880189/keracunan-terus-terjadi-mbg-watch-desak-pembubaran-sppg