InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar melalui implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu pilar utama strategi ketahanan energi nasional, sekaligus diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan menghemat devisa negara. Namun di balik optimisme tersebut, sejumlah kalangan mengingatkan adanya tantangan ekonomi yang perlu diantisipasi. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program B50 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pasokan biodiesel, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga daya saing harga bahan bakar tersebut dibandingkan solar berbasis fosil. Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa dinamika harga minyak dunia akan menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas implementasi B50. Menurutnya, ketika harga minyak mentah global mengalami penurunan, disparitas harga antara biodiesel dan solar berpotensi melebar. “Jika harga biofuel lebih tinggi dibandingkan solar, maka pemerintah berisiko harus memberikan dukungan subsidi tambahan. Kondisi seperti ini justru perlu dihindari karena dapat menimbulkan beban fiskal baru,” ujar Fabby dalam siaran langsung di Nusantara TV, diansir InfoSAWIT, Rabu (24/6/2026). Menurut Fabby, program B50 akan memberikan manfaat maksimal ketika harga minyak dunia berada pada level tinggi sehingga biodiesel dapat bersaing secara ekonomi. Sebaliknya, ketika harga minyak turun sementara harga bahan baku biodiesel tetap tinggi, keuntungan ekonominya menjadi semakin tipis. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama kebijakan energi nasional seharusnya tidak hanya mengurangi impor solar, tetapi juga memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara. Skema Dynamic Blending Dinilai Lebih Fleksibel Dalam pandangan IESR, pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan skema dynamic blending, yakni mekanisme penyesuaian tingkat campuran biodiesel berdasarkan pergerakan harga minyak mentah dan harga crude palm oil (CPO). Skema tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Selain itu, pendekatan tersebut dinilai lebih adaptif terhadap fluktuasi pasar komoditas global. Fabby menjelaskan bahwa harga CPO saat ini sangat dipengaruhi oleh permintaan global, terutama dari negara-negara pengimpor besar seperti India dan Korea Selatan. Kondisi itu membuat harga bahan baku biodiesel menjadi sulit dikendalikan sepenuhnya oleh pasar domestik. Menurutnya, apabila harga CPO bertahan di kisaran US$1.200 per ton, maka program B50 baru akan benar-benar kompetitif apabila harga minyak mentah dunia berada di atas US$125 per barel. “Jika harga CPO tetap tinggi sementara harga minyak turun, biaya produksi B50 bisa menjadi lebih mahal dibandingkan solar,” katanya. Bioetanol Dinilai Perlu Dipercepat Selain mengembangkan biodiesel berbasis sawit, IESR juga mendorong percepatan pengembangan bioetanol sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi terbarukan nasional. Fabby menilai bioetanol memiliki karakteristik harga yang relatif lebih mudah dikendalikan dibandingkan biodiesel berbasis CPO yang sangat dipengaruhi dinamika pasar ekspor minyak sawit. Karena itu, pengembangan program campuran bensin berbasis bioetanol seperti E10 dan E20 dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam kebijakan energi nasional ke depan. Produktivitas Sawit Jadi Tantangan Baru Di sisi lain, IESR juga menyinggung faktor pasokan bahan baku yang berpotensi menjadi tantangan bagi implementasi B50. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dampak fenomena Super El Niño yang sebelumnya menekan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Menurut Fabby, penurunan produksi sawit akibat tekanan iklim dapat memengaruhi ketersediaan CPO untuk kebutuhan pangan, ekspor, dan energi secara bersamaan. Saat ini Indonesia telah menerapkan program B40 yang dinilai relatif sesuai dengan kapasitas produksi nasional. Sementara itu, implementasi B50 akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat campuran biodiesel berbasis sawit tertinggi di dunia, melampaui negara-negara produsen sawit lainnya. Meski mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, IESR menilai keberhasilan program B50 akan sangat bergantung pada keseimbangan antara ketersediaan bahan baku, daya saing harga, dan kemampuan pemerintah mengelola dampak fiskal yang mungkin muncul di masa mendatang. (T2) Sumber: https://www.infosawit.com/2026/06/24/iesr-ingatkan-risiko-fiskal-di-balik-ambisi-b50-harga-jadi-kunci-keberhasilan-program/amp/