Bloomberg Technoz, Jakarta - Civitas Universitas Gadjah Mada (UGM) mengecam aksi kekerasan, intimidasi hingga tindakan represif aparat dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa, Selasa (10/11/2026).

Departemen Politik dan Pemerintahan atau DPP FISIP UGM menilai tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan warga sipil tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga memperlihatkan persoalan serius dalam penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

"Indonesia negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kritik mahasiswa terhadap penyelenggaraan negara, bukanlah ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan," ujar Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan, Ari Dwipayana dalam keterangannya.

"Justru kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol demokratis terhadap kekuasaan," ujar dia. UGM juga menyoroti kehadiran aparat keamanan di depan dan/atau di lingkungan kampus yang berpotensi menimbulkan intimidasi dan menghilangkan rasa aman bagi sivitas akademika. Ari mengingatkan kampus harus tetap menjadi ruang yang aman bagi pengembangan pemikiran kritis, kebebasan akademik, dan partisipasi demokratis mahasiswa. 

"Kehadiran aparat yang mengintimidasi mahasiswa di sekitar kampus merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena mencederai otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik," tegas dia.

Lima Poin Pernyataan Sikap DPP FISIPOL UGM

Pertama, menegaskan dukungan penuh terhadap hak mahasiswa dan seluruh sivitas akademika untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta aspirasi politik secara bebas dan bertanggung jawab.

Kedua, mendesak negara menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Ketiga, menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan pengembangan tradisi akademik yang kritis. Perbedaan pendapat dan kritik terhadap kebijakan negara tidak boleh dijawab dengan kekerasan ataupun intimidasi.

Keempat, mengecam segala bentuk kekerasan, tekanan, dan intimidasi oleh aparat negara terhadap mahasiswa dan warga sipil, termasuk kehadiran aparat di depan dan/atau di lingkungan kampus yang mencederai otonomi perguruan tinggi serta kebebasan akademik.

Kelima, menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta dibukanya akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan.

"Negara tidak boleh menjadikan aparat keamanan sebagai instrumen untuk membungkam suara kritis warga negara.".

Sumber: https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/127377/dpp-fisipol-ugm-kecam-kekerasan-aparat-hadapi-demo-mahasiswa