magdalene.co Riset Tim Peneliti Policy Research Center (Porec) pada 2026 menemukan 80 persen masyarakat berpendapatan rendah tidak setuju jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilanjutkan. Padahal, kelompok ini merupakan sasaran utama kebijakan tersebut. Temuan itu menambah daftar penolakan terhadap MBG yang telah berjalan lebih dari setahun. Sebelumnya, aksi protes terhadap program ini juga muncul di sejumlah daerah. Pada akhir Februari 2026, BBC Indonesia melaporkan ratusan siswa dilaporkan turun ke jalan menolak MBG di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Dengan mengenakan seragam SD, SMP, dan SMA, mereka berjalan dari Lapangan Sepakbola Tomas Adii Waghete menuju kantor bupati. Setibanya di lokasi, para pelajar menyerukan penolakan terhadap MBG dan meminta pemerintah mengganti program tersebut dengan sekolah gratis. Selain di Papua Tengah, penolakan juga terjadi di Yogyakarta pada 26 September 2025. Laporan Magdalene menunjukkan sekitar 200 perempuan berkumpul di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menyerukan penghentian MBG. Aksi tersebut dipicu kasus keracunan massal yang menelan korban anak-anak di berbagai wilayah serta penilaian bahwa program tidak sesuai tujuan awal pemenuhan gizi seimbang. Lebih Dari Suara Konsumen yang Kecewa Riset bertajuk Mengapa Warga Berpendapatan Menengah-Bawah Menolak MBG? itu menghimpun 1.168 responden secara nasional. Dari himpunan data tersebut, peneliti mencatat beragam aspirasi warga yang mengeluhkan MBG, menyerukan penghentian program, membandingkan harga, menelusuri alur kebocoran, hingga mengusulkan alternatif kebijakan. Meski datang dari latar belakang berbeda, banyak respons berujung pada kesimpulan serupa: MBG dinilai tidak lagi berjalan sesuai tujuan awal. Sejumlah responden juga menilai pihak yang paling diuntungkan bukan mereka yang paling membutuhkan. Peneliti menuliskan, rangkaian aspirasi tersebut bukan sekadar keluhan atas makanan yang diterima. Respons warga juga berkaitan dengan pengelolaan dana publik dan penggunaan anggaran negara. Salah satu ibu rumah tangga menulis: “MBG adalah maling berkedok gizi. Tidak ada yang namanya gratis, semua dibayar uang pajak rakyat yang begitu besar. Tapi yang disalurkan ke anak-anak adalah makanan yang sama sekali tidak bergizi. Banyak SPPG mengambil keuntungan dari uang rakyat ini.” Di Jakarta, ibu rumah tangga lain juga mengkritik kualitas makanan dalam program tersebut. “Namanya saja menu makan bergizi, tapi di lapangan menu anak tidak sesuai standar, kadang hanya diberi roti biasa.” Dalam pembagian berdasarkan pendapatan, kelompok di bawah Rp2 juta tercatat memiliki tingkat penolakan tertinggi. Pada kelompok Rp2–4 juta, penolakan juga muncul secara dominan. Dari ibu rumah tangga hingga aparatur sipil negara, banyak responden menilai MBG tidak berjalan sesuai tujuan utamanya. Ke Mana Manfaat MBG Sebenarnya Mengalir? Sebagian responden menilai persoalan MBG tidak berhenti pada kualitas makanan. Mereka juga menyoroti tata kelola program dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Salah satu isu yang banyak dibicarakan adalah keterlibatan aparat penegak hukum seperti TNI/Polri sebagai pengelola dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Laporan Tempo menyebut lebih dari seribu SPPG saat ini dikelola Polri. Selain itu, partisipan juga menyebut pejabat publik hingga partai politik ikut ambil bagian dalam pelaksanaan MBG. Dalam laporan yang dikutip draft ini, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati menyatakan seluruh partai politik kini memiliki SPPG. “Semua partai punya dapur.” Di Sulawesi Selatan, laporan Tempo juga mencatat seorang anak anggota DPRD memiliki 41 dapur MBG melalui yayasan keluarga. Dapur-dapur tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Responden dalam riset tersebut juga menyoroti minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya ruang kritik dalam pelaksanaan program. Sumber: https://magdalene.co/story/80-persen-warga-miskin-tolak-mbg/