alinea.id Politisi Jerman menyatakan keterkejutannya atas pembunuhan seorang pekerja pompa bensin yang meminta pelanggan untuk mengenakan masker. Penyangkal virus corona yang bersedia menggunakan kekerasan tidak akan ditoleransi.

Pembunuhan pada Sabtu malam di kota barat Idar-Oberstein telah menjadi berita utama nasional. Jaksa mengatakan kasir pompa bensin, 20, telah meminta seorang pria berusia 49 tahun yang ingin membeli bir untuk mematuhi aturan dan mengenakan masker.

Pelanggan menolak dan pergi tetapi kembali kemudian mengenakan topeng, yang ditariknya ketika dia mendekati kasir yang kembali mengacu pada aturan.

“Kemudian pelaku mengeluarkan pistol dan menembak kepala kasir dari depan. Korban jatuh ke lantai dan langsung tewas," kata jaksa Kai Fuhrmann kepada wartawan.

Tersangka kemudian menyerahkan diri di kantor polisi, mengatakan aturan pencegahan virus corona membuatnya stres, kata Furhmann. Dia sedang ditahan.

Pembunuhan itu terjadi seminggu sebelum pemilihan federal di mana Alternatif sayap kanan untuk Jerman (AfD) telah mencoba merayu pemilih dengan kampanye anti-lockdown dan anti-vaksin.

Partai tersebut, dengan sekitar 11 persen dalam jajak pendapat, menampung banyak penyangkal virus corona.

Pada hari Selasa, politisi menanggapi pesan yang beredar di media sosial dari kelompok sayap kanan dan apa yang disebut "Querdenker" (pemikir lateral) yang menyangkal virus corona dan yang menunjukkan simpati terhadap si pembunuh.

“Kebencian dan hasutan yang datang dari orang-orang yang tidak bisa diajari ini memecah komunitas kami dan membunuh orang. Mereka tidak memiliki tempat di masyarakat kita, ”tweet Menteri Luar Negeri Heiko Maas yang mengatakan Querdenker merayakan pembunuhan itu.

Menteri Kehakiman Christine Lambrecht mengatakan itu menjijikkan bagaimana pembunuhan itu telah disalahgunakan untuk memicu kebencian. "Negara harus melawan radikalisasi penyangkal virus corona yang bersedia menggunakan kekerasan dengan segala cara yang mungkin," katanya.

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelebihan membayar masker respirator N95 sebesar Rp5,8 miliar dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI 2020.

Hal ini disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI 2020 yang disahkan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo pada Kamis.

Laporan tersebut juga menyebut pembelian masker itu dilakukan melalui dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK yang memiliki kisaran harga berbeda.

"Permasalahan itu mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp5.850.000.000," tulis Pemut dalam laporan yang dikutip di Jakarta.

Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak tiga kali dengan jumlah total 89 ribu masker yang berita acaranya disahkan pada 5 Agustus, 28 September, dan 6 Oktober 2020.

Pembelian pertama sebanyak 39 ribu masker, harga yang ditetapkan adalah Rp70 ribu. Selanjutnya pada pembelian kedua dan ketiga, harganya turun jadi Rp60 ribu.

Sedangkan kontrak untuk pembelian respirator N95 dengan PT ALK diketahui dalam berita acara pada 30 November 2020. Dinkes DKI memesan 195 ribu unit masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp90 ribu.

BPK lantas melakukan komunikasi dengan keduanya. Hasilnya, diketahui ternyata PT IDS sanggup jika melakukan pengadaan masker Respirator N95 sebanyak 200 ribu pcs karena stok barang tersedia.

Namun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembelian masker jenis serupa kepada PT ALK.

Karena kebijakan ini, Pemut menilai PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yakni dalam hal mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

Pemut pun meminta agar Pemprov DKI mengedepankan asas yang menguntungkan bagi negara dengan memilih pengadaan barang yang lebih murah dan kualitas yang sama.

"Jika mengadakan barang yang berjenis dan kualitas sama, seharusnya melakukan negosiasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator (N95) lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya," tulisnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Meskipun, beberapa negara sudah sempat menyatakan masker tidak diwajibkan, karena dinilai program vaksinasi sudah cukup merata.

Namun demikian belakangan setidaknya ada 5 negara wajib masker lagi, setelah ditemukan peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di negara-negara itu. Kelima negara tersebut merupakan negara-negara yang sempat dianggap berhasil dalam menangani pandemi Covid-19. 

Setelah ditemukannya varian Delta baru-baru ini, negara tersebut kemudian mengalami lonjakan kasus yang cukup tinggi, sehingga harus kembali menerapkan kebijakan wajib masker. Negara mana saja? Berikut rangkumannya.

1. Amerika Serikat

Setelah mendapat dua dosis vaksin, warga Amerika sempat diberikan kelonggaran tidak menggunakan masker. 

Namun demikian pada beberapa negara bagian terdapat lonjakan yang cukup besar, sehingga wajib masker kembali diberlakukan secara umum di negara tersebut.

2. Israel

Salah satu negara yang berhasil melakukan vaksinasi dengan cepat dan efektif, Israel adalah satu dari 5 negara wajib masker lagi. 

Serupa dengan keputusan empat negara sebelumnya, regulasi pelonggaran penggunaan masker juga berbuah buruk pada lonjakan kasus infeksi Covid-19 varian Delta.

3.  Perancis

Sempat melonggarkan kewajiban menggunakan masker pada bulan Juni 2021 lalu. Negara ini kemudian kembali menerapkan wajib masker setelah ditemukan lonjakan kasus akibat varian Covid-19 yang baru. 

Varian Delta, memiliki kemampuan menular lebih cepat sehingga negara tersebut kembali menerapkan kewajiban bermasker.

4. Korea Selatan

Negara yang kini jadi salah satu trendsetter hiburan dunia ini juga masuk dalam 5 negara wajib masker lagi. Padahal pada fase awal hingga 2021 lalu, Korea Selatan dianggap sebagai salah satu negara yang paling berhasil mengendalikan pandemi yang terjadi. 

Namun serupa dengan Perancis, wajib masker kembali diterapkan menghadapi varian Delta.

5. Belanda

Dampak pelonggaran kewajiban menggunakan masker pada Juni 2021 lalu ternyata berbuah pahit untuk Belanda. Bersamaan dengan ditemukannya varian Delta, penularan Covid-19 terus meningkat di negara ini.

Perdana Menteri Belanda kemudian meminta maaf atas kebijakan yang diambil sebelumnya, dan menyatakan pemberlakuan kembali wajib masker.

Diterbitkan di Berita
 
 
VOA Indonesia - Pegawai federal di Washington DC dan beberapa kota lain hari Rabu (28/7) mulai kembali mengenakan masker di tempat kerja mereka, di tengah perebakan luas varian Delta.
Pegawai pemerintah diperkirakan akan diberitahu secara resmi pada hari Kamis (29/7) bahwa mereka perlu divaksinasi atau mengikuti uji medis secara teratur.
 
Karine Jean-Pierre, wakil juru bicara Gedung Putih
Karine Jean-Pierre, wakil juru bicara Gedung Putih 
 
“Meskipun belum ada keputusan final, saya ingin mengatakan bahwa bukti vaksinasi bagi pegawai federal merupakan salah satu opsi yang sedang menjadi pertimbangan utama,” ujar Karine Jean-Pierre, wakil juru bicara Gedung Putih kepada wartawan di Air Force One dalam penerbangan singkat dari Pangkalan Udara Andrews di Maryland ke Pennsylvania.
 
Ketika wartawan menanyakan tentang keharusan mengenakan masker kepada Presiden Joe Biden ketika ia meninggalkan pesawat, ia mengatakan akan berbicara tentang hal-hal terkait virus corona pada hari Kamis (29/7).
Tanda-tanda kewajiban mengenakan masker bagi pegawai federal telah tampak di sebagian gedung federal, termasuk di ruang jumpa pers Gedung Putih, yang meminta agar mereka yang telah divaksinasi pun untuk mengenakan masker. 

 

 

“Di kawasan yang memiliki penularan substansial atau tinggi, badan-badan federal harus mewajibkan semua pegawai federal, kontraktor dan pengunjung atau tamu yang datang – terlepas apakah mereka sudah divaksin atau belum – untuk mengenakan masker di dalam gedung federal,” demikian petikan pernyataan Kantor Manajemen dan Anggaran dalam email ke seluruh badan federal Selasa malam (27/7).

“Mulai hari ini, kebijakan itu mencakup wilayah Washington DC,” tambah pernyataan itu.

Mengenakan Masker Jadi Keharusan di DPR

Masker juga menjadi suatu keharusan di DPR setelah dokter yang hadir di gedung Capitol mengambil langkah itu pasca rekomendasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) hari Selasa bahwa mereka yang sudah divaksinasi sekali pun harus tetap mengenakan masker di dalam ruangan pada fasilitas umum di daerah-daerah dengan tingkat perebakan substansial atau tinggi.

 

Pemimpin faksi Republik di DPR AS, Kevin McCarthy menolak "wajib masker".
Pemimpin faksi Republik di DPR AS, Kevin McCarthy menolak "wajib masker".

 

Pemimpin faksi Republik di DPR, Kevin McCarthy, menolak hal itu dengan mengatakan keharusan mengenakan masker “bukan keputusan yang didasarkan pada sains.”

Ketika dimintai pendapat terhadap pernyataan McCarthy itu, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan “ia orang bodoh.”

 

https://twitter.com/DaniellaMicaela/status/1420387417358577664

 

Partai Republik telah “membangkang” untuk mengikuti sains tentang masker dan vaksin di tengah perebakan pandemi virus corona, tambah Pelosi kepada wartawan dalam konferensi pers regular di Capitol Hill.

Departemen Urusan Veteran Jadi Badan Federal Pertama yang Haruskan Masker

Departemen Urusan Veteran yang mengelola sekitar 1.400 fasilitas medis di Amerika, Senin lalu (26/7) menjadi badan federal pertama yang mengharuskan vaksinasi seluruh pegawai layanan kesehatannya.

Departemen itu mengatakan hampir 150 pegawainya telah meninggal dunia karena tertular COVID-19 sejak Maret 2020.

Gubernur New York Andrew Cuomo hari Rabu (28/7) mengumumkan bahwa semua pegawai negara bagian itu – yang jumlahnya mencapai sekitar 10.000 orang – harus sudah divaksinasi selambat-lambatnya pada Hari Buruh 6 September mendatang.

“Ini tindakan yang pintar, adil dan demi kepentingan semua orang,” tegas Cuomo. Walikota New York Bill de Blasio menyampaikan pengumuman serupa Senin lalu pada 300.000 pegawainya.

 

 

Setelah California, Kini New York

New York menjadi negara bagian kedua setelah California yang memberlakukan kebijakan seperti itu bagi seluruh pegawai pemerintah.

Kebijakan yang diumumkan Gubernur California Gavin Newsom Senin lalu tidak hanya mencakup 246.000 pegawai pemerintah negara bagian, tetapi juga lebih dari dua juta petugas layanan kesehatan di sektor pemerintah dan swasta.

Kasus COVID-19 di Amerika meningkat pesat empat kali lipat dibanding bulan lalu. Johns Hopkins University mengatakan jumlah kasus COVID-19 di Amerika adalah yang tertinggi di dunia yaitu lebih dari 34,6 juta orang, dan sekitar 611.000 ribu kematian. [em/lt]

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peran orang tua menjadi sangat vital dalam melindungi anak dari ancaman Covid-19, terlebih dengan orang yang tanpa gejala (OTG).

Menurut dokter spesialis anak, dr Diatrie Anindyajayathi M.Sc SpA ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. 

Pertama, tentu saja yang utama adalah menerapkan protokol kesehatan. Menghindari kerumunan, jaga jarak hindari kontak dengan orang lain, hingga menggunakan masker. 

"Namun perlu diperhatikan jika anak di bawah usia 2 tahun, tidak diperkenankan pakai masker karena saluran pernapasannya masih sempit," ujar dr Diatre menguutip dari siaran Radio Elshinta, Sabtu (2/7/2021).

Ada komponen pada masker yang bisa terhirup dan dapat membuat anak tersedak. Anak usia bawah tahun, kata Diatrie juga sulit untuk mengeluhkan rasa tidak nyaman pada masker. 

"Selain itu, anak-anak bawah usia 2 tahun juga enggak nyaman dengan masker. Suka dipasang lepas. Dan, pada saat itu malah nyentuh wajah sendiri. Hal ini malah jadi transmisi bagus untuk Covid-19," bebernya.

"Bagi anak yang di bawah dua tahun, kalau tidak urgent banget disarankan untuk tidak keluar rumah dulu saja," ungkapnya.

Penulis : Ade Indra Kusuma | Editor : Hariyanto Kurniawan

Diterbitkan di Berita

Sedikitnya mereka berhasil mengamankan 117 orang pelanggar yang tidak pakai masker saat berada di luar rumah atau di tempat umum.

Kasatpol PPP Kecamatan Tanah Abang, Budi Salamun, mengatakan, pihaknya menerjunkan sekitar 8 hingga 10 personel di setiap titik lokasi, dibantu petugas TNI, Polri serta aparatur kelurahan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) setempat.

"Kegiatan tertib masker (tibmask) digelar di pemukiman warga dan ruas jalan yang tersebar di tujuh kelurahan se Kecamatan Tanah Abang," kata Budi Salamun dilansir Berita Jakarta, Senin (28/6/2021).

Ia menjelaskan, ratusan warga yang terjaring operasi tertib masker di tujuh lokasi kelurahan, masing-masing Kebon Melati 18 orang, Petamburan 20 orang, Kampung Bali 26 orang, Bendungan Hilir 16 orang, Karet Tengsin 16 orang dan Gelora 10 orang.

“Dari 117 pelanggar, satu dikenakan sanksi denda, sedangkan sisanya (116) disanksi kerja sosial menyapu jalanan," tegasnya.

Ia menambahkan, Satpol PP Kecamatan Tanah Abang juga menggelar pengawasan protokol kesehatan ke 39 lokasi tempat usaha dan perkantoran.

“Kami memberikan surat teguran kepada dua pemilik usaha yang melanggar Prokes. Sisanya, 37 tempat usaha tidak ditemukan pelanggaran," pungkasnya. (Miechell Octovy Koagouw)

Diterbitkan di Berita
Kadek Melda Luxiana - detikNews Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md bercerita soal sulitnya pemerintah menangani pandemi Corona atau COVID-19. Dia mengatakan hal itu dipicu banyaknya perbedaan pendapat yang muncul terkait Corona.

"Menyikapi pandemi itu bukan hanya terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Di kalangan masyarakat juga beda-beda, sehingga bagi pemerintah tidak mudah," kata Mahfud dalam webinar virtual bertajuk 'Pandemi Sebagai Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan', Sabtu (26/6/2021).

Mahfud mencontohkan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan dokter. Dia menyebut masih ada dokter yang tidak percaya dengan masker dan juga vaksin.

"Di kalangan dokter aja sampai hari ini ada yang mengatakan bahwa itu tidak perlu masker itu. Itu nanti hilang sendiri. Ada yang mengatakan nggak perlu vaksin. Itu seorang profesor, doktor, masih ada yang mengatakan begitu," ujarnya.

Dia juga menyebut perbedaan pendapat terjadi pada kalangan akademisi hingga tokoh agama. Mahfud mengatakan permasalahan ini menjadi salah satu hal yang harus ditangani pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19.

"Apalagi antara dokter dengan bukan dokter, sosiolog ya, soalnya ramai memperdebatkan apakah mudik itu perlu dilarang atau tidak perlu, lockdown atau tidak, dikarenakan sosiologi, dokter, beda-beda. Tokoh agama juga berbeda-beda ini persoalan kita," ucapnya.

Kasus COVID-19 Terus Melonjak

Kasus COVID-19 di RI sendiri terus bertambah. Pada 26 Juni 2021, rekor penambahan kasus kembali terjadi yakni sebanyak 21.095 positif Corona ditemukan di RI.

Data penambahan kasus Corona ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI, Sabtu (26/6). Data diperbarui setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dengan penambahan 21.095, total kumulatif kasus COVID-19 yang ditemukan di RI hingga hari ini sebanyak 2.093.962 kasus. Sementara itu, kasus aktif COVID-19 sampai hari ini sebanyak 194.776 kasus.

Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh Corona. Hari ini terdapat 7.396 pasien telah sembuh dari Corona, sehingga kasus sembuh hingga saat ini 1.842.457.

Selain itu, sebanyak 358 pasien Corona meninggal dunia hari ini. Jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yang meninggal dunia sebanyak 56.729 orang.

(haf/haf)
Diterbitkan di Berita

FAJAR.CO.ID – Baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan seorang warga ngotot mengatakan bahwa virus Covid-19 itu sudah berakhir.

Berdasarkan video yang diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah, Rabu (23/06/2021), terlihat seorang warga diberhentikan oleh Satpol PP lantaran warga tersebut tak memakai masker.

Warga tersebut menolak memakai masker lantaran ia menganggap bahwa virus Coivd-19 telah berakhir.

Akhirnya petugas Satpol PP pun meminta warga tersebut untuk menyampaikan pernyataannya terkait covid-19 yang dianggapnya telah berakhir.

“Saya menyatakan bahwa covid itu sudah berakhir sebetulnya, jadi diluar negeri sana juga sebetulnya sudah selesai,” tegas warga tersebut yang diketahui bernama Yusuf.

Ia bahkan meminta kepada pemerintah agar pembatasan Covid-19 ini tidak diperpanjang lagi.

“Kepada pemerintah, kepada gubernur, kepada presiden, kepada seluruh rakyat Indonesia, harus dibukalah otak dan pemikirannya,” lanjut Yusuf.

 

Screenshot (instagram/lambe_turah)

 

Kejadian bermula pada saat Petugas Satpol PP sedang menggelar operasi Tibmask (Tertib Masker) di depan museum taman prasasti, kecamatan Gambir.

Kemudian, petugas melihat Yusuf mengendarai motor dan tidak menggunakan masker sehingga diberhentikan.

Ketika diberhentikan, Yusuf sempat menerobos petugas dilapis pertama dan kedua.

Sampai akhirnya berhasil diberhentikan oleh petugas dilapis ketiga.

Setelah diberhentikan, Yusuf menolak untuk diberikan sanksi dan ngotot bahwa corona itu sudah tidak ada.

Karena terjadi adu mulut, maka petugas hanya mendata & memberikan himbauan untuk memakai masker.

Kemudian mempersilahkan untuk melanjutkan perjalanan, karena khawatir memancing perhatian masyarakat di sekitar lokasi. (hmk/fajar)

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, REQnewsDi tengah pandemi Covid-19 ini, seluruh negara ramai-ramai serentak mengimbau warganya untuk taat protokol kesehatan, salah satunya dengan tetap rutin memakai masker dalam setiap aktivitas.

 Namun, ada beberapa negara yang justru mengizinkan warganya beraktivitas tanpa masker. Padahal, pandemi ini makin menggila dan tak terkendali.

Berikut tujuh negara yang memberlakukan kebijakan aneh, dengan tidak melarang warganya melepas masker.

1. Israel

Di Israel, warganya sudah diizinkan untuk tidak memakai masker di ruang terbuka umum. Namun, pemakaian masker tetap berlaku untuk ruang publik atau dalam ruangan. 

Pelonggaran protokol kesehatan ini diberlakukan, setelah Israel melakukan vaksinasi untuk setengah jumlah warganya pada Mei 2021 ini.

2. Cina

Wuhan, Cina adalah wilayah tempat pertama kali virus corona atau Covid-19 ini muncul. Namun, kini di daerah tersebut, warganya sudah tak memakai masker lagi setelah penanganan pandemi berjalan baik.

Bahkan, festival musik pun sudah digelar, salah satunya Wuhan Music Strawberry Festival yang dihadiri 11 ribu orang pada awal Mei lalu.

3. Amerika Serikat

Sukses dalam vaksinasi yang masih berjalan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta warganya yang sudah menerima dua kali suntikan untuk membuka masker.

Berdasarkan riset CDC, mereka yang sudah disuntik dua dosis vaksin, tidak rentan lagi tertular virus mematikan tersebut.

4. Australia

Bisa dikatakan, Australia adalah negara yang pertama kali melonggarkan protokol kesehatan dengan memberi izin warganya melepas masker.

Bahkan, warga di sana sudah tidak menggunakan masker lagi sejak 2020 lalu, setelah kesuksesan besar Australia dalam pandemi. Begitu juga dengan tetangganya, Selandia Baru.

5. Korea Selatan 

Pemerintah Korea Selatan mengizinkan penduduknya yang telah disuntik vaksin Covid-19 setidaknya satu dosis untuk lepas masker di luar ruangan, mulai Juli mendatang.

 

Diterbitkan di Berita

BEKASI, KOMPAS.com - Konflik akibat larangan bermasker di Masjid Al Amanah, Tanah Apit, Medan Satria, Kota Bekasi, telah berakhir damai. Kedua belah pihak, yakni Roni Oktavian sebagai korban dan Ustaz Abdul Rahman serta seorang pemuda bernama Nawir sudah berbaikan.

Nawir, pemuda yang viral karena bertindak arogan, membentak, bahkan mencopot masker yang sedang dikenakan Roni, malah didapuk sebagai duta masker protokol kesehatan. Kejadian bermula ketika Roni kembali mendatangi Masjid Al Amanah pada Rabu (5/5/2021) sore.

Ia kemudian menyatakan bahwa ia dan Nawir maupun Abdul Rahman sudah saling mengakui kesalahan.

"Tadi saya sudah sampaikan ke Mas Nawir, beliau kemarin arogan sekali, sudah kita sampaikan, sudah ketemu sama Pak Ustaz Abdul Rahman," kata Roni. "Kita sebagai umat marilah berlapang dada, seperti halnya memang kita mengikuti hadis atau sifat nabi kita Muhammad SAW.

Marilah kita berlapang dada, saling memaafkan, dan Mas Nawir juga beserta pengurus masjid ini sudah mengakui akan kesalahannya," ungkapnya.

Roni juga melontarkan ajakan senada untuk warganet yang sempat ikut tergerak emosinya menyaksikan konflik tersebut.

"Jadi, dalam arti sudah selesai, saya minta sahabat kami, netizen, untuk menerima kembali sahabat-sahabat kami ini, menjadi saudara kita yang kita saling cintai," kata dia.

"Islam itu indah, tidak ada ajaran-ajaran Islam untuk saling ribut," lanjut dia.

Roni kemudian memasang masker di wajah Nawir. Hal itu sekaligus simbolisasi atas penyerahan bantuan 2 dus masker terhadap Masjid Al Amanah petang itu.

"Mas, ada dua pilihan. Mas Nawir memilih secara hukum, atau Mas Nawir akan menjadi duta masker prokes yang akan dijalankan di tidak hanya masjid, tapi Indonesia?" tanya Roni kepada Nawir.

"Duta prokes, sumpah demi Allah," jawab Nawir. Nawir kemudian menyatakan pula permintaan maafnya atas arogansi yang telah ia perlihatkan dalam konflik yang terjadi pada akhir April 2021 itu.

"Untuk semua masalah yang terjadi, alhamudlillah saya dan Pak Roni sudah menyelesaikannya di polsek dan kepada media," ujar pemuda itu.

"Adapun pembicaraan saya yang kemarin, arogansi, saya mohon maaf, karena saya juga manusia, yang penuh khilaf, saya mohon maaf kepada media dan para netizen," lanjut Nawir.

"Alhamdulillah, dipercaya jadi duta masker, jalankan sebaik mungkin supaya tak terulang lagi. Dan saya akan menjalankan sebaik mungkin prokes dari pemerintah," katanya.


Penulis : Vitorio Mantalean
Editor : Jessi Carina

Diterbitkan di Berita
Halaman 1 dari 2