Nanda Aria Putra alinea.id Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menunjuk staf khususnya, Arya Sinulingga, sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jumat (28/5).

Dengan ditunjuknya Arya sebagai Komisaris Telkom, maka dia menjabat komisaris di dua perusahaan "pelat merah" atau rangkap jabatan. Sebelumnya, Arya juga ditunjuk sebagai Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Menanggapi hal tersebut, Arya mengatakan, dirinya akan melepaskan jabatannya sebagai Komisaris Inalum karena larangan komisaris BUMN rangkap jabatan di dua perusahaan "pelat merah" berbeda.

"Baca regulasi, komisaris tidak bisa rangkap jabatan. Jadi, saya dengan sendirinya akan lepas dari Komisaris Inalum," katanya kepada wartawan, Sabtu (29/5).

Aturan yang dimaksudkan Arya adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan tersebut disebutkan, seorang komisaris BUMN tidak boleh rangkap jabatan serupa di perusahaan negara lainnya.

Sebelumnya, Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Telkom Indonesia. Dia memberhentikan Rhenald Kasali dari Komisaris Utama, Marsudi Wahyu Kisworo dan Chandra Arie Setiawan dari Komisaris Independen, serta Alex Denni dan Ahmad Fikri Assegaf dari posisi Komisaris.

Untuk mengisi posisi yang kosong tersebut, ditunjuknya mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, sebagai Komisaris Utama Telkom. Lalu, menunjuk gitaris Slank, Abdi Negara Nurdin alias Abdee, dan Bono Daru Adji sebagai Komisaris Independen.

Di samping itu, Erick juga mengangkat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, dan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, sebagai Komisaris Telkom.
 
Diterbitkan di Berita
Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, langsung membantah informasi jika pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta jatah komisaris terkait fatwa Vaksin AstraZeneca.

Ia menyatakan tidak pernah ada pengurus MUI meminta kursi komisaris.  “Kementerian BUMN sampai hari ini tidak pernah ada permintaan komisaris untuk MUI ataupun pejabat-pejabat di MUI,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/3/2021).

Lanjutnya, ia juga memastikan informasi yang dimaksud sama sekali tidak berkaitan dengan rencana penggunaan vaksin AstraZeneca. 

“Apalagi berhubungan dengan vaksin AstraZeneca, sama lagi tidak ada hubungannya. Dan kami juga tidak ada keterkaitan dengan hal tersebut,” tegasnya.

Diketahui, informasi ini bermula dari laporan yang diturunkan Majalah Tempo edisi 20 Maret 2021. Dalam laporan itu disebutkan, permintaan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat keluarnya fatwa halal vaksin AstraZeneca.

Disebutkan, ada pengurus MUI yang meminta pemerintah mempertimbangkan pembagian posisi komisaris di perusahaan BUMN untuk petinggi lembaga itu.

“Sumber yang sama menyebutkan pengurus MUI meminta nantinya dilibatkan dalam sosialisasi vaksin AstraZeneca di berbagai daerah,” tulis laporan tersebut. 

Akan tetapi, informasi tersebut mendapat bantahan dari anggota Komisi Fatwa MUI, Aminuddin Yakub.

Jika memang benar ada, belum tentu pula permintaan itu terkait dengan kapasitasnya sebagai pengurus MUI. 

“Banyak pengurus MUI juga memegang jabatan di organisasi kemasyarakatan. Tapi, kalau benar terkait dengan MUI, itu melanggar kode etik,” ujar Aminuddin Yakub dalam laporan tersebut.

Diterbitkan di Berita

Suara.comKetua Umum PBNU Said Aqil Siradj disebut tidak akan mengambil gajinya sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Gaji sebagai komisaris akan digunakan sebagai sedekah.

"Kiai Said juga berkomitmen bahwa gaji sebagai Komisaris PT KAI akan digunakan untuk sedekah," kata Juru bicara pribadi Said Aqil, Muchamad Nabil Haroen kepada Suara.com, Kamis (4/3/2021). Nabil menuturkan, selama ini Said disebutnya rajin mengkampanyekan prinsip filantropi.

Sehingga gajinya ia pilih digunakan untuk bersedekah. "Tentu saja, Kiai Said selama ini juga getol mengkampanyekan filantropi, di antaranya melalui NUCare-Lazisnu," tuturnya.

Nabil menuturkan, jabatan komisaris yang akan diemban Said Aqil bukan lah hal baru. Ia mengklaim, Said sangat paham terhadap tata kelola perusahaan.

"Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal kapabilitas. Kiai Said juga berkomitmen menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Bahwa, beliau akan berpihak dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk ekonomi kewargaan, melalui PT KAI," tandasnya.

 

Jadi Komut KAI

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi. "Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).

Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI. Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen. Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir.

Diterbitkan di Berita