Masalah harga PCR di Indonesia cukup ramai. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan keuntungan bisnis PCR tembus Rp 10,46 Triliun. Ada partai politik baru melaporkan kasus PCR ke KPK dengan data awal dari berita majalah Tempo.

Masalah PCR muncul disulut oleh ketentuan yang mewajibkan setiap calon penumpang terbang untuk melakukan test PCR sebelum naik pesawat dengan tarif Rp295.000. Apakah biaya tes PCR di Indonesia kemahalan? Ya, kemahalan jika dibandingkan dengan India yang memasang tarif sekitar Rp100.000. Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti yang disampaikan Kompas TV dan majalah Tempo, tarif PCR di Indonesia paling murah.

Lalu mengapa kasus PCR ramai sekali di Indonesia? Dalam negara demokrasi, diperlukan oposisi yang selalu mengontrol kebijakan pemerintah. Dalam negara demokrasi, hak untuk berpendapat dijamin UUD. Jadi boleh saja, partai, media, maupun orang melakukan kritik terhadap pemerintah. Dan pemerintah pun memasang telinga untuk mendengar kritik itu. Oleh karena banyak protes, maka Kementerian Kesehatan dan BKPK menghitung kembali tarifnya, dan muncul tarif baru sebesar Rp275.000 untuk Jawa dan Bali, sedangkan daerah lainnya Rp300.000.

Andaikan pemerintah memutuskan, penumpang pesawat terbang tidak perlu test PCR. Apakah pemerintah dipuji? Tidak, pemerintah tidak akan dipuji. Pemerintah akan dikritik dengan keras oleh kelompok yang bersikap oposisi. Pemerintah dituduh tidak melindungi rakyat dari serangan Covid-19. Pemerintah lalai tidak melaksanakan protokol kesehatan. Lihat nanti, akan muncul gelombang baru Covid-19 akan melanda Indonesia. Bagaimana jika pemerintah mewajibkan tes PCR tetapi gratis, apakah pemerintah akan dipuji? Tidak. Kelompok oposisi akan tetap mengkritik. Dari mana dana untuk test PCR itu? Pemerintah utang lagi ya, kebijakan ini akan membuat Indonesia bangkrut.

Simaklah semua opini di semua media, baik media utama maupun media sosial. Perhatikan kritik oposisi, dan perhatikan pula sikap pemerintah. Hampir pasti, Indonesia tidak seburuk yang dilabelkan oleh oposisi, namun juga tidak seindah yang diklaim oleh pemerintah. Masyarakat perlu melihat fakta dan data yang ada, dan membuat penilaian sendiri. Seringkali, fakta dan data yang diungkapkan kelompok oposisi dan pemerintah itu sama, tetapi penafsirannya berbeda. Misalnya, menurut kaum oposisi, pemerintah gagal total dalam pembangunan ekonomi, Indonesia utang melulu, hampir bangkrut. Menurut pemerintah, pembangunan ekonomi Indonesia relatif paling baik dibandingkan negara lain. Kalau Indonesia mau bangkrut, mana ada yang akan memberi pinjaman lagi.

Perhitungan biaya PCR

Sambil menunggu uraian perhitungan tim riset ICW bahwa bisnis PCR dalam 10 bulan ini mampu mendapatkan keuntungan Rp10,46 triliun, ada berita dari Kompas.com - 09/11/2021, 10:54 WIB bahwa harga tes PCR ternyata bisa hanya Rp 10.000. Berita itu dicuplik dari “Eksekutif Program AIMAN KompasTV”, dengan sumber berita adalah Sekjen Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab), Randy Teguh.

Benarkan harga tes PCR hanya Rp 10.000 seperti pada judul berita? Periksa berita Kompas yang lain.. Melalui  https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/11/093100765/ramai-soal-harga-tes-pcr-ini-penjelasan-versi-gakeslab-indonesia?page=1, Randy Teguh menguraikan lebih rinci. "Hati-hati kalau harga murah nanti kualitasnya bagaimana," kata Randy.
Rendy menyebutkan ada beberapa harga reagen mulai dari Rp 180.000 hingga Rp 600.000. "Kalau di katalog itu (paling murah) Rp 180 ribu untuk reagennya saja. Tapi jangan sampai tertukar dengan reagen antigen," katanya lagi.

Perlu diketahui, reagen adalah ekstraksi yang digunakan dalam pengecekan spesimen. Reagen berisi sejumlah senyawa kimia untuk mendeteksi SARS-CoV-2, virus penyebab penyakit Covid-19.
Untuk melakukan perhitungan PCR, mari kita gunakan angka-angka yang disajikan Majalah Tempo, 7 November 2021.

Menurut Tempo, ongkos per sampel PCR adalah Rp201.550,-, dengan tarif test PCR sebesar Rp495.000, maka keuntungan setiap sampel adalah Rp293.450,-. Jika modal awal Rp7,5 miliar, maka dengan 25.558 kali test, modal awal akan kembali.

Sebagai contoh adalah PT GSI. Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di sintesanews.com, jumlah total test PCR mencapai 28,4 juta, PT GSI melakukan tes sebanyak 700.000 sampel. (Data tgl 15 November 2021, test PCR & TCM 29,3 juta, silahkan klik https://covid19.go.id/peta-sebaran).

Dari katadata.co.id, PT GSI punya 5 cabang, dan tiap cabang perlu mengeluarkan modal Rp7,5 miliar, maka PT GSI berhasil mengambil untung bersih sebesar Rp 167,91 miliar. Angka ini berasal dari keuntungan bersih tiap sampel dikalikan 700.000 sampel, kemudian dikurangi Rp37,5 miliar sebagai modal awal PT GSI untuk test PCR. Diasumsikan tiap cabang harus menanam modal Rp7,5 miliar.

Jika keuntungan yang diperoleh PT GSI sudah terhitung melalui informasi Tempo, dan Arya Sinulingga, kini saatnya ICW melacak lagi, kemana keuntungan test PCR mengalir? Katadata.co.id menyajikan berbagai perusahaan yang bergerak di test PCR (lihat tabel katadata.co.id).

Daftar Perusahan Test PCR

Dampak tarif terbaru

Sambil menunggu berita selanjutnya tentang keuntungan bersih dari PCR yang lebih dari Rp 10 triliun, ada baiknya kita menyimak lagi laporan majalah Tempo, 7 November 2021.

Ternyata penurunan tarif PCR  berdampak.

Tempo melaporkan, “Sudah dua hari tenda biru tempat tes real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR Rumah Sakit Unggul Karsa Medika di Jalan Taman Kopo Indah 3 Kabupaten Bandung, sepi pengunjung. Hanya ada dua petugas yang berjaga di sana. Mereka menolak pengunjung yang datang untuk menjalani tes Covid-19. Sejak 28 Oktober 2021, manajemen Rumah Sakit Unggul Karsa menghentikan tes PCR. "Semua layanan PCR sementara tutup karena ada perawatan peralatan" kata Kinan, petugas layanan informasi Rumah Sakit Unggul Karsa, pada Sabtu, 30 Oktober lalu. Tapi para pegawai di rumah sakit itu mengatakan pelayanan dihentikan karena pemerintah menurunkan harganya.

Bagaimana dengan rumah sakit lain atau laboratorium kesehatan yang lain? Apakah sikapnya seperti rumah sakit di Kabupaten Bandung itu? Artinya, dengan harga Rp275.000 bisnis PCR tidak menarik lagi.

Apakah keuntungan sebesar Rp73.450 tiap sampel tidak menarik? Atau, mungkin saja biaya produksi test PCR lebih tinggi dari pada Rp 201.550,- tiap sampelnya?

(Muhammad Ridlo Eisy, Pemimpin Redaksi inharmonia.co)***

MURIANEWS, Kudus – Kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus mengalami penurunan menjadi sebelas pada Selasa (7/9/2021). Sebelumnya, jumlah pasien Covid-19 berada di angka 19 orang di hari Senin kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Badai Ismoyo menyampaikan, dari sebelas pasien, masih tersisa dua orang yang dirawat di rumah sakit rujukan. Sementara sembilan lainnya menjalani isolasi mandiri.

Sementara secara keseleruhan, total ada sebanyak 16.833 warga Kudus yang terkonfirmasi Covid-19. Dari jumlah itu, 15.422 orang sudah dinyatakan sembuh. Sementara 1.380 sisanya meninggal dunia, dan kasus aktif sebelas orang.

“Kami tetap mengharapkan protokol kesehatan ini selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Badai.

Protokol kesehatan yang dimaksud, adalah dengan rajin mencuci tangan, memakai masker ketika berada di luar rumah, dan menjaga jarak. Warga Kabupaten Kudus juga diharapkan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Sehingga penularan ini benar-benar bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya. Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kudus sendiri kini telah menutup ruang isolasinya.

Mulai dari RS rujukan lini satu, hingga lini tiga di Kota Kretek, untuk kembali digunakan untuk pasien noncovid-19. Pemerintah Kabupaten Kudus sendiri segera menjalankan testing secara acak di sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Kudus.  

Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha

tagar.id Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono melalui siaran virtual yang ditayangkan pada Kamis, 2 September, mengungkapkan bahwa lonjakan kasus Covid-19 telah menunjukkan penurunan secara drastis.

Menurutnya, penurunan per hari itu mencapai angka 10,36 persen dan juga ada penurunan angka kematian angka kematian yang menyentuh 37 persen. "Tren kasus Covid-19 makin lama makin menurun," ujarnya, Kamis, 2 September 2021.

Wamenkes menjelaskan, bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi. Sehingga, sejumlah indikator penurunan Covid-19 menurun secara tajam beberapa waktu belakangan ini.

Kunci dalam menekan angka positif Covid-19, kini terletak pada disiplin melakukan protokol kesehatan (prokes) dalam kegiatan sehari-hari. Melalui disiplin prokes akan dapat membuat pencegahan yang efektif dalam menghadapi ancaman nyata pandemi saat ini.

Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Jepang kembali mengalami lonjakan kasus itu karena protokol kesehatan yang tidak dilakukan. "Makin menurun sejalan dengan berbagai macam protokol kesehatan yang kita kampanyekan," katanya.

Belajar dari lonjakan Covid-19 di berbagai negara disebabkan oleh tidak patuhnya terhadap prokes yang diterapkan. Akibatnya, lonjakan kasus positif yang meningkat tajam dalam beberapa waktu belakangan.

"Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Jepang kembali mengalami lonjakan kasus itu karena protokol kesehatan yang tidak dilakukan," katanya.[]

Seperti dilansir The Star dan Bernama, Minggu (18/7/2021) Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah menyebut dari total 138 kasus kematian, 128 diantaranya dialami warga negara Malaysia. Sedangkan 10 kasus lainnya dialami warga negara asing (WNA).

Sementara itu, kasus harian COVID-19 dilaporkan mencapai 12.528, dimana 12.509 adalah transmisi lokal, sementara 19 lainnya kasus impor.

"Saat ini ada 119.814 kasus aktif, sedangkan total pasien Covid-19 yang dirawat di ICU sebanyak 908 orang dengan 425 orang di antaranya mengalami masalah pernapasan," katanya.

Untuk kesembuhan, total 6.629 orang sembuh, sehingga total kasus sembuh menjadi 779.171 sejauh ini.

Sebanyak 112 kasus atau 0,9% tergolong Kategori 3 (mengalami radang paru-paru), dan 44 kasus (0,4%) masuk Kategori 4, artinya mengalami radang paru-paru dan membutuhkan oksigen. Sebanyak 64 kasus, atau 0,5% berada di Kategori 5, yang berarti mereka adalah kasus kritis yang membutuhkan ventilator.

Berikut Data Kasus Kematian Harian COVID-19 Malaysia pada Sabtu (17/7) yang disampaikan Dr Noor Hisham Abdullah:
1. 46 kematian di Selangor
2. 20 kematian di Negeri Sembilan
3. 16 kematian di Kuala Lumpur
4. 16 kematian di Johor
5. 12 kematian di Pahang
6. 11 kematian di Melaka
7. 7 kematian di Kedah
8. 4 kematian di Perak
9. 3 kematian di Penang
10. 2 kematian di Terengganu
11. 1 kematian di Sabah

Warga Malaysia Diminta Tak Picu Klaster Baru Jelang Idul Adha

Dr Noor Hisham Abdullah, memperingatkan warga Malaysia agar tidak memicu klaster baru dengan saling berkunjung atau bepergian ke luar batas negara di masa perayaan Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, banyak klaster COVID-19 yang muncul karena perilaku lalai selama perayaan serupa sebelumnya.

"Kementerian Kesehatan menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dan tidak mengulangi sikap yang tidak bertanggung jawab, terutama saat perayaan Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh pada Selasa (20 Juli). Masyarakat diingatkan bahwa larangan perjalanan lintas kabupaten dan antar negara bagian masih berlaku. Begitu juga larangan kunjungan untuk merayakan Idul Adha. Jangan sampai kemeriahan merayakan Hari Raya Aidiladha membuat kita semua 'dikorbankan' untuk COVID-19," ujarnya dalam keterangan tertulis.

(izt/dhn)

JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur tahun 2019. 

Selain Anies, lembaga anti rasuah itu juga akan melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Dalam kasus tersebut, ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar.

Pemerikasaan tersebut dilakukan karena anggaran pengadaan tanah, termasuk di Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI.

"Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," ujar Ketua KPK, Firli Bahuri saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 12 Juli 2021.

Firli menyebut bahwa KPK paham terhadap keinginan masyarakat agar kasus tersebut dapat dituntaskan demi kepastian hukum. Sehingga dapat menimbulkan rasakeadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ketua KPK itu pun memastikan bahwa penyidik tetap bekerja keras dalam mengusut kasus tersebut. "Kami akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif, dan eksekutif," kata dia. 

Menurutnya, anggaran pengadaan lahan tersebut sangatlah merugikan negara, sehingga siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup KPK tidak akan pandang bulu.

Ia menegaskan KPK akan terus mencari dan mengumpulkan bukti untuk membongkar setiap peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

"Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan the sun rise and the sun set principle harus ditegakkan. Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik," ujarnya.

MURIANEWS, Jepara – Sejak dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kasus Covid-19.

Hasilnya angka kasus memang menurun. Namun, di sisi lain, Bupati Jepara Dian Kristiandi, justru mengaku masih lemah dalam soal mobilitas masyarakat. “Kita masih ada beberapa titik lemah pergerakan (mobilitas, red) masyarakat.

Disinyalir oleh kita, pergerakan ini justru ada di pabrik saat karyawan masuk kerja,” kata Andi, Senin (12/7/2021).

Untuk itu, pihaknya telah meminta kepada pabrik-pabrik yang masuk sektor esensial, hanya mempekerjakan 50 persen karyawannya yang disesuaikan dengan total nilai produksi yang akan dicapai.

Untuk mengurai mobilitas masyarakat, sejauh ini pemerintah telah melakukan sejumlah tindakan. Seperti gencar merakukan operasi di tempat kerumunan dan mematikan lampu di sejumlah jalan kota.

Terlepas dari kelemahan itu, Andi mengatakan bahwa sepuluh hari pelaksanaan PPKM Darurat hasilnya cukup menggembirakan. Yakni angka kasus aktif Covid-19 menurun hampir 50 persen dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara, sejak tanggal 6 Juli lalu angka kasus aktif berada di angka 1.683, dan Senin (12/7/2021) telah turun menjadi 922 kasus.

Ditanya kapan Jepara akan keluar dari situasi darurat, Andi menegaskan itu tergantung dari pemerintah pusat. Sebab, yang menentukan adalah pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya merasa tidak memiliki kewenangan untuk keluar sendiri dari zona darurat ini.

“Ini konteksnya adalah Jawa-Bali. Saya yakin, kalau memang semuanya turun pasti pusat akan menentukan Jawa-Bali ini akan kembali ke titik, yang saya enggak tahu itu sebutannya apa,” jelas Andi.

Untuk diketahui, dengan jumlah kasus aktif 922 ini, per hari ini Bumi Kartini keluar dari zona merah dan kembali ke zona oranye dengan risiko sedang. Kendati demikian, Bupati tetap memohon kepada masyarakat untuk terus menjalankan hidup dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat.

Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Ali Muntoha

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat tidak akan serta merta langsung menurunkan jumlah kasus Covid-19.

"Ini yang perlu dikomunikasikan ke publik. Karena adanya masa inkubasi sebelum PPKM Darurat diberlakukan, maka penurunan kasus baru akan terjadi atau terlihat pada 7 sampai 10 hari mendatang. Sekarang masih akan terus naik dan tentu kita antisipasi," ujar Dante dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Ahad, 4 Juli 2021.

Pemerintah menargetkan kebijakan PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli bisa mengurangi kasus harian di bawah 10 ribu per hari.
Saat ini kasus harian masih berkisar di angka 20 ribu, bahkan Sabtu kemarin menembus 27 ribu kasus.

Pemerintah, ujar Dante, bakal terus menggenjot jumlah testing dan tracing serta vaksinasi untuk menekan laju kasus. "Mudah-mudahan pada akhir masa term yang sekarang PPKM Darurat sampai 20 Juli ini kita akan bisa mencapai apa yang telah ditargetkan," ujar Dante.

Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengingatkan kepada masyarakat untuk membatasi mobilitas, terutama menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha. Satgas mencatat, kenaikan kasus biasanya terjadi mulai H-3 hingga H-1 Idul Adha. Hanya, puncak lonjakan kasus yaitu pada H-1 dengan range kenaikan antara 3 sampai 57 persen.

Ia menyebut hal itu terjadi di 31 provinsi terutama dengan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Walhasil, potensi penularan menjadi sangat tinggi sehingga perlu adanya kebijakan lebih ketat terhadap pembatasan mobilitas dari masyarakat.

"Penetapan PPKM Darurat ini sudah sangat tepat, di samping juga tetap harus dilakukan optimalisasi 3T untuk menekan angka positivity rate maupun memantau varian-varian yang memang sudah tersebar di Indonesia. Pemantauan hingga ke level RT kemudian kolaborasi menjadi sangat penting," tuturnya.

DEWI NURITA

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mencatat lebih dari 98 ribu orang menjalani tes pemeriksaan Covid-19 pada hari ini. Sebanyak 21,47 persen di antaranya dinyatakan positif Covid-19.

Dalam data yang dipublikasi pemerintah, ada 98.274 orang yang melakukan tes Covid-19 di fasilitas kesehatan. Sebanyak 21.095 orang di antaranya positif Covid-19. Jumlah itu merupakan rekor tertinggi kasus harian di Indonesia.

Dengan catatan itu, positivity rate dari pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan metode deteksi molekuler/Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) mencapai 37,02 persen.

Di saat yang sama, ada 42.382 orang yang dites menggunakan rapid antigen. Namun, hanya 401 orang yang dinyatakan positif Covid-19.

Sebelumnya, epidemiolog meminta pemerintah untuk meningkatkan kapasitas testing sebagai langkah mengatasi lonjakan pandemi, di luar kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat seperti PPKM Mikro.

"Menyasar minimal 200-300 ribu orang per hari untuk dites. Nah itu baru kita bisa punya harapan untuk kebijakan PPKM," kata epidemiolog Universitas Indonesia, Hermawan Saputra, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/6).

Hermawan mengatakan pendekatan kebijakan yang dilakukan dalam PPKM tidak bisa diandalkan jika tracing dan testing masih lemah.

Indonesia sedang menghadapi lonjakan kasus Covid-19 beberapa pekan terakhir. Fenomena yang disebut sebagai gelombang kedua ini dipicu oleh mobilitas warga saat Lebaran Idulfitri, serta beberapa kegiatan massal seperti hajatan atau kumpul keluarga.

Hari ini, Indonesia mencatat total 2.093.962 kasus Covid-19. Sebanyak 194.776 orang masih positif Covid-19, 1.842.457 orang sembuh, dan 56.729 meninggal dunia.

(dhf/vws)

“Sudah ada kenaikan, walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar 170 ribu (kasus aktif),” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, 31 Mei 2021, sore.

Menkes memaparkan, di dalam pertemuan dia melaporkan bahwa tren kenaikan tersebut akan mencapai puncaknya sekitar 5-7 minggu setelah masa libur panjang.

Menanggapi laporan tersebut, imbuhnya, Presiden meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi lonjakan tersebut.

“Seluruh rumah sakit sudah kita persiapkan, obat-obatan juga sudah kita persiapkan. Arahan Bapak Presiden adalah dipastikan bahwa seluruh daerah tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan 3M dengan baik,” ujar Budi.

Menkes menambahkan, Presiden juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi puncak kasus tersebut. Terkait hal itu, Budi memaparkan, saat ini juga terjadi peningkatan pasien yang dirawat di rumah sakit.

Sejumlah pengunjung memadati wahana permainan air di Ampera Water Park, Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 16 Mei 2021 (Foto: bbc.com/indonesia - ANTARA)

“Kemarin sempat sampai di titik terendah sekitar 20 ribuan [tempat tidur] yang terisi, sekarang sudah naik angkanya sekitar 25 ribu tempat tidur yang terisi atau naik sekitar 20-25 persen.

Memang kenaikannya agak tinggi, tetapi kita masih memiliki kapasitas sampai dengan 72 ribu [tempat tidur], jadi masih ada cukup kapasitas yang kita miliki,” papar Menkes.

Namun Budi mengingatkan, tingkat keterisian tempat tidur tersebut tidak merata di setiap daerah, terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat keterisian yang relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang tinggi keterisian di rumah sakitnya, seperti ada di Aceh, sebagian kabupaten/kota di Sumatra Barat, di Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, juga ada di daerah Jambi, kemudian sebagian Jawa Tengah, ada juga di Kalimantan Barat, dan hanya sedikit di Sulawesi,” ujar Menkes.

Seperti diungkapkan Menkes, dalam Rapat Terbatas, Presiden Jokowi juga menyoroti lonjakan kasus yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Disampaikan Budi, pihaknya telah menindaklanjuti peningkatan kasus dan jumlah pasien yang dirawat di daerah tersebut.

“Sudah dengan cepat kami tidak lanjuti. Khusus untuk yang masuk rumah sakit sudah kita salurkan ke daerah-daerah terdekat di sekitar Kudus dan juga ibu kota provinsi di Semarang, kami terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Juga pasien-pasien yang tadinya berasal dari daerah sekitar Kudus seperti Pati, kemudian Sragen, itu juga kita arahkan ke rumah sakit-rumah sakit lain di luar Kudus,” kata Menkes.

Tak hanya itu, menurut Menkes, pihaknya juga akan melakukan genome sequencing untuk menganalisis lonjakan kasus tersebut. “Kami juga sudah sekarang meminta sampelnya untuk dilakukan genome sequencing, apakah lonjakan yang ada di Kudus ini disebabkan oleh adanya mutasi baru,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Menkes, guna menekan sebaran kasus di wilayah Kudus ini, pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

“Pak Kapolri juga sudah menindaklanjuti dengan melakukan micro lockdown PPKM- nya, sehingga diharapkan apa yang terjadi di Kudus bisa kita isolasi dan tidak menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah,” kata Menkes.

Suasana wisata Lebaran di Bandung Zoological Garden, Bandung, Jawa Barat, 15 Mei 2021 (Foto: bbc.com/indonesia - YULIA ALAZKA)

Menutup keterangannya, Menkes kembali mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan terlebih di tengah peningkatan tren kasus yang terjadi saat ini.

“Pesan kami untuk daerah-daerah yang lonjakannya cukup tinggi, termasuk yang ada di Kudus, tolong tetap disiplin, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Sekarang trennya lagi naik, tapi kalau kita disiplin insyaallah harusnya semuanya bisa kita atasi dengan baik,” tandasnya.

Dalam keterangan persnya Menkes didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (BUMN) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito. (TGH/UN)/setkab.go.id. []