Novia Aisyah - detikEdu Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) membuka Cyber Islamic University untuk mengentaskan pendidikan sebanyak 56 ribu guru madrasah se-Indonesia belum memenuhi kriteria sarjana S1 atau sarjana lengkap.

Seperti diketahui pemerintah telah mewajibkan guru harus berijazah minimal S1. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Zain mengungkapkan, para guru madrasah yang belum S1 tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

"Ini memang menjadi salah satu prioritas kerja kita untuk mengentaskan mereka," katanya saat penandatanganan kerjasama Ditjen Pendidikan Islam Kemenag dengan Perguruan Tinggi di Bandar Lampung, (3/6/2021).

Dalam kesempatan tersebut Kemenag mengikat kerjasama dengan 58 kampus Islam dan kampus umum dalam hal penyediaan kuliah daring bagi 56 ribu guru madrasah yang belum S1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru mengatur para guru yang belum S1 dilarang mengajar. Namun hingga saat ini para guru masih diberi waktu menyesuaikan diri karena pemerintah memberikan kelonggaran waktu berdasarkan kesulitan-kesulitan yang ada. Kelonggaran ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani meminta para rektor kampus Islam ikut melek terhadap kenyataan ini. Para guru madrasah yang belum S1 itu berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Guru-guru ini mayoritas menjadi figur sentral bagi unit pendidikan di lingkungannya. Mereka tidak dimungkinkan mengambil jeda libur yang lama hanya untuk kuliah tatap muka. "Kalau mereka kuliah ke kota sekolah mereka bisa bubar," ujar Ali Ramdhani.

Untuk itu ia meminta negara hadir dalam menyajikan pendidikan bagi para guru madrasah ini. Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menambahkan, awalnya terdapat ide pembentukan semacam universitas Islam terbuka.

Ide itu kemudian berkembang menjadi Cyber Islamic University. Pada akhirnya ide perkuliahan siber itu diwujudkan dengan sepenuhnya menggunakan sistem daring, mulai dari pendaftaran, proses pembelajaran sampai kelulusannya.

Saat ini grand design, modul, dan model pembelajaran jarak jauhnya sudah ada, sehingga dalam waktu dekat sudah siap diaplikasikan. Ini merupakan pekerjaan berat, karena saat ini yang akan terlibat sebanyak 58 kampus.

Bila dihitung kapasitas, untuk mengentaskan 56 ribu guru madrasah menjadi sarjana lengkap memerlukan waktu lebih dari 10 tahun.

Model cyber university ini nantinya juga akan dibutuhkan oleh warga negara Indonesia yang berada di luar teritori, seperti para TKI. Di waktu senggang usai bekerja, mereka dapat kuliah melalui platform ini.

(pal/pal)

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Surabaya - AR alias GR bin H yang ditangkap polisi atas dugaan merakit senjata api (senpi) ilegal, Kamis (22/4/2021), tercatat sebagai guru SMP swasta di Kabupaten Malang.

"Dari tangan tersangka polisi mengamankan tiga pucuk senpi rakitan dan 681 peluru tajam berbagai kaliber," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko di Surabaya, Jumat seperti di kutip dari Antara.

Gatot mengatakan, guru SMP swasta di Malang ini telah merakit senpi secara ilegal sejak Februari 2021 sebelum akhirnya ditangkap.

"Tersangka membuat senjata air softgun merek Baikal Makarov menjadi senpi jenis laras pendek kaliber 22 mm, kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm," katanya.

Selain itu, tersangka juga telah membuat senjata rakitan jenis Revolver kaliber 38 mm dengan menggunakan senjata air softgun atas pesanan konsumen.

Gunakan Peralatan Bengkel

Sejak Februari 2021 hingga ditangkap, tersangka telah memproduksi sebanyak tujuh pucuk senjata api dengan biaya Rp 3,5 juta hingga Rp 6,5 juta. 

"Dalam membuat senjata api tersebut, tersangka menggunakan berbagai macam peralatan bengkel," ujar Gatot. 

Peralatan bengkel yang digunakan antara lain, mesin bubut mini, bor duduk, bor tangan, grinda, kikir, las karbit, las listrik dan kini diamankan Polda Jatim sebagai barang bukti. 

Dalam kasus ini, tersangka dijerat Pasal 1 UU Daeurat No 12 Tahun 1951 tentang tindak pidana merakit, membuat, menyimpan, menguasai dan membawa senjata api tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun.

Diterbitkan di Berita

Sarah Oktaviani Alam - detikHealth Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tenaga pendidik dalam hal ini guru harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ia menyebut dari seluruh petugas publik yang diprioritaskan pada vaksinasi tahap kedua, tenaga pendidik paling diprioritaskan.

"Jadi di sini saya bisa melakukan konfirmasi dan penegasan bagi seluruh aparat pemerintah daerah bahwa bagi 17,6 juta petugas publik, pendidik itu yang paling tinggi prioritasnya dan paling banyak mendapatkan jatah," tegas Menkes Budi dalam konferensi pers Selasa (30/3/2021).

"Saya melihat banyak sebenarnya diberikan ke pegawai pemerintah dan BUMN, ini saatnya kita kembali menaruh prioritas untuk petugas publik kita berikan itu kepada para pendidik," lanjutnya.

Menkes mengatakan target vaksinasi untuk tenaga pendidik yang berjumlah 5,6 juta ini harus bisa selesai sampai akhir bulan Juni. Untuk mempercepatnya, Menkes ingin bekerja sama untuk membuat program-program vaksinasi COVID-19 untuk para pendidik.

Menurutnya, tenaga pendidik harus menjadi prioritas dari semua petugas publik yang ada dan perlu didorong dengan program-program penyuntikan. Misalnya seperti program satu sekolah melakukan penyuntikan bersama.

"Jadi kami mohon semua sekolah, semua universitas, semua pemerintah daerah bantu para pendidik untuk membuat program satu sekolah suntik berasama atau beberapa sekolah di satu kota suntik bersama, sehingga mempercepat akselerasi karena kita harus menyelesaikan 5,6 juta suntikan ini sampai akhir Juni," pungkasnya.

(sao/up)

Diterbitkan di Berita

Tiara Aliya - detikNews Jakarta - Guru, dosen dan tenaga pendidik hari ini menerima vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mendikbud Nadiem Makarim dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau langsung vaksinasi COVID-19 di SMAN 70 Jakarta di Bulungan, Jakarta Selatan.

Pantauan detikcom di lokasi Rabu (24/2/2021), Anies Baswedan tiba lebih dulu sekitar pukul 10.40 WIB. Kemudian, pukul 11.10 WIB Jokowi dan Mendikbud Nadiem Makarim tiba dan langsung meninjau jalannya vaksinasi COVID-19.

Ketiganya kemudian mulai berkeliling memantau proses vaksinasi bagi guru, dosen dan tenaga pendidik. Mereka tampak berbincang sambil berjalan memasuki ruangan vaksinasi. Seperti diketahui, Ratusan guru, dosen dan tenaga pendidik menerima vaksinasi COVID-19 hari ini di SMAN 70 Jakarta.

Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuka langsung vaksinasi bagi golongan ini.

Terpantau, vaksinasi COVID-19 dibagi menjadi 3 kloter untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Rinciannya, pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 250 orang, pukul 10.00-12.00 WIB sebanyak 150 orang dan 13.00 WIB hingga selesai sebanyak 250 orang.

"(Sekitar) 650 orang, sudah termasuk di bawah naungan Kemenag. Nanti mas Menteri (Nadiem) sampaikan angka rincian," kata Dirjen guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Iwan Syahril saat ditemui di SMAN 70 Jakarta, Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).

Berdasarkan keterangan yang tercantum di meja registrasi, pihak yang divaksinasi hari ini terdiri dari Organisasi Guru Undangan Ditjen GTK, Guru Disdik Provinsi DKI Jakarta hingga organisasi PGRI.Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi memastikan seluruh guru, baik ASN maupun honorer mulai divaksinasi COVID-19 sejak hari ini.

Nantinya, program ini akan dilakukan bertahap di seluruh Indonesia.Setelah registrasi selesai dilakukan, mereka diarahkan ke meja verifikasi data. Setelah itu, vaksinator segera menyuntikkan vaksin ke para guru, dosen dan tenaga pendidik yang berhasil lolos tahap verifikasi data.

(dwia/dwia)

 
Diterbitkan di Berita