rmol.id  Rencana Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk menggelar aksi demonstrasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman. Salah satunya disuarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua Umum Badko HMI Sultra, Andi Baso Amirul Haq mengatakan, pihaknya mengecam rencana aksi demonstrasi BEM SI yang menolak TWK KPK. Pasalnya, ia menduga ada aktor intelektual yang menggerakkan rencana demonstrasi itu.

"Kami mengecam tindakan-tindakan, gerakan aksi dari salah satu BEM di Indonesia yaitu BEM SI pimpinan Nofrian Fadil Akbar yang terindikasi dipelopori oleh aktor intelektual," ujar Andi Baso dalam keterangannya, Senin (27/9).

Andi Baso menambahkan, aktor intelektual ini patut diduga memiliki hubungan langsung dengan pegawai KPK yang tak lolos TWK. Untuk itu, dia meminta para pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut sebaiknya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Berbesar hati saja menerima keputusan hasil asesmen yang tidak memenuhi syarat, dan sebagai warga negara yang baik untuk patuh dan tunduk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait tes wawasan kebangsaan pegawai KPK," katanya.

Lebih lanjut, Andi Baso juga memita masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Dia juga mengajak masyarakat agar selalu mendukung kinerja lembaga antirasuah pimpinan Firli Bahuri itu.

"Meminta dan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung kinerja nyata KPK dalam hal pemberantasan korupsi di tanah air," tandasnya. 

EDITOR: AGUS DWI

 
Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Tim gabungan dari kepolisian menjaga keamanan jalannya aksi demo mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung KPK di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin.

Massa mahasiswa yang berjumlah ratusan orang datang dari arah selatan Gedung KPK di Jalan Persada Kuningan, tiba sekitar pukul 10:30 WIB, tapi petugas gabungan dari kepolisian sudah membuat barikade, dengan tali membatas agar massa mahasiswa tidak maju lebih mendekat lagi ke Gedung KPK.

Pada aksi demo tersebut, petugas polisi juga tampak membagikan masker kepada peserta demo yang tidak memakai masker, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Kemudian, dari arah utara Gedung KPK di Jalan Persada Kuningan, massa mahasiswa yang berjumlah puluhan orang juga tiba sekitar pukul 11:30, sehingga massa mahasiswa yang melakukan aksi demo semakin ramai.

Aksi demo mahasiswa dari BEM SI itu agendanya adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait pemberhentian 57 KPK pegawai non-aktif yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pada pengamanan aksi demo tersebut, polisi juga menempatkan beberapa kendaraan taktis, yang biasa digunakan untuk mengurai massa, di sekitar Gedung KPK. Mobil pemadam kebakaran yang tankinya berisi air juga disiagakan di depan Gedung KPK.

Sebelumnya, Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Antonius Agus Rahmanto, yang hadir di depan Gedung KPK, Senin, mengatakan, menyiapkan tes antigen COVID-19 bagi mahasiswa BEM SI yang melakukan aksi demo.

"Tes swab antigen akan kita lakukan secara acak. Kita akan melihat situasi lapangan yang berkembang nanti," kata Agus.

Pewarta: Sihol Mulatua Hasugian
Editor: Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

KABUL, KOMPAS.TV - Janji Taliban menghormati hak asasi perempuan disambut ketidakpercayaan masyarakat Afghanistan. Di tengah skeptisisme itu, Taliban melakukan represi dengan menghapus mural dan membubarkan demonstrasi perempuan.

Pada Sabtu (4/9/2021), anggota Taliban menghapus sejumlah mural yang mempromosikan kebijakan kesehatan dan mengampanyekan bahaya HIV.

Tak cuma itu, Taliban juga menghapus mural penghormatan pada antropologis Nancy Dupree yang berjasa besar mencatat sendiri warisan budaya Afghanistan.

Melansir Associated Press, Taliban mengganti mural itu dengan coretan slogan berisi ucapan selamat atas kemenangan mereka atas pasukan Amerika Serikat dan sekutu.

Ahmadullah Muttaqi, juru bicara komisi kebudayaan Taliban menulis, pihaknya menilai mural itu bertentangan dengan nilai Taliban.

“Mural-mural itu menodai pikiran mujahidin dan sebagai gantinya kami menuliskan slogan-slogan yang akan berguna untuk semua orang,” kata Muttaqi, dikutip dari Associated Press.

Taliban, kata Muttaqi, juga menggunakan slogan-slogan di dinding dan pengibaran bendera baru menjelang pengumuman kabinet pemerintahan Afghanistan yang baru.

Sementara, warga perempuan Afghanistan mengaku khawatir hidup di bawah pemerintahan Taliban mendatang. Mereka pun kembali melakukan demonstrasi di Kabul pada Sabtu.

Demonstrasi awalnya berjalan damai. Demonstran menaruh karangan bunga di luar Kementerian Pertahanan Afghanistan untuk menghormati tentara yang tewas memerangi Taliban.

Setelah itu, mereka berbaris ke istana presiden menuntut hak asasi manusia bagi perempuan dan warga Afghanistan.

“Kami di sini untuk menuntut hak asasi manusia di Afghanistan. Aku cinta negaraku. Aku akan selalu menetap di sini,” ujar seorang demonstran bernama Maryam Naiby yang berumur 20 tahun.

Pasukan Taliban mendatangi mereka untuk menanyakan maksud demonstrasi itu. Mereka lalu berkata akan menghormati hak asasi perempuan.

Akan tetapi, ketika demonstrasi terus mendekati istana presiden, pasukan khusus Taliban berlari ke tengah demonstran dan menembakkan senjata api ke udara.

Mereka juga menembakkan gas air mata ke tengah kerumunan. Demonstran pun bubar menyelamatkan diri.

Farhat Popalzai, seorang peserta demo berumur 24 tahun mengaku mengikuti aksi protes itu demi menyuarakan suara perempuan lain yang ketakutan.

“Aku adalah suara bagi perempuan yang tidak bisa menyatakan keinginannya. Mereka pikir ini adalah negara laki-laki, tapi tidak. Ini juga negara perempuan,” ujar Popalzai.

Popalzai tak mengingat bagaimana cara Taliban berkuasa. Meski begitu, ia mendengar cerita masyarakat Afghanistan soal Taliban yang melarang perempuan bekerja dan bersekolah.

Di sisi lain, Taliban sedang berunding dengan dengan mantan presiden Hamid Karzai dan mantan kepala negosiasi pemerintah Abdullah Abdullah soal pemerintahan Afghanistan yang baru.

Selama dua minggu terakhir, para pejabat Taliban juga telah mengadakan pertemuan di antara mereka. Informasi beredar menyebut kemunculan perbedaan pendapat di antara petinggi Taliban.

Meski Taliban berjanji membentuk pemerintahan inklusif, tidak ada yang tahu apakah faksi dengan ideologi garis keras akan mendominasi atau tidak.

Di tengah ketidakpastian itu, kepala intelijen Pakistan Jenderal Faiez Hameed melakukan kunjungan mendadak ke Kabul. 

Tidak jelas apa yang ia katakan kepada para pemimpin Taliban, tetapi dinas intelijen Pakistan memiliki pengaruh kuat pada Taliban.

Hal ini karena markas Taliban sebelumnya berada di Pakistan. Pemerintahan Afghanistan sebelumnya dan Amerika Serikat kerap menuduh Pakistan membantu Taliban.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Iman Firdaus

Diterbitkan di Berita
Tim detikcom - detikNews Jakarta - Badan Intelijen Nasional (BIN) menanggapi terkait poster seruan aksi bertajuk 'Jokowi End Game'. BIN menyebut memang ada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk sengaja memprovokasi rakyat untuk berdemo di tengah situasi pandemi saat ini.

Hal tersebut diungkap oleh Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto. Hari awalnya membahas terkait unjuk rasa yang memang dilindungi oleh konstitusi namun sangat berbahaya jika dilakukan di tengah situasi saat ini.

"Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian, aksi demonstrasi di masa pandemi COVID-19 sangat berbahaya dan tidak mencerminkan jiwa patriotis karena negara dan seluruh elemen bangsa saat ini sedang berperang melawan penyebaran virus Corona," kata Wawan, saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).

Wawan mengatakan aksi di tengah situasi saat ini, yang juga berdasarkan penjelasan pakar dan kaidah sains, berbahaya dan cenderung memunculkan klaster baru. Karena itulah, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM untuk membatasi kegiatan itu demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"Aksi demonstrasi di tengah pandemi rentan memunculkan klaster baru penularan COVID-19. Demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan di tengah ancaman pandemi COVID-19. Cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus dan bisa menularkan ke orang lain," jelasnya.

"PPKM yang menjadi sorotan dalam ajakan aksi demonstrasi, dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Siapa saja yang berencana untuk melakukan aksi demonstrasi, lebih baik menyampaikan aspirasi dengan cara lain, baik secara tertulis ataupun langsung, terlebih disampaikan dengan konsep, naskah akademik dan lain sebagainya," lanjutnya.

Namun demikian, Wawan menyinggung terkait tetap adanya kelompok yang tetap berupaya memprovokasi masyarakat. Kelompok ini, kata dia, kerap memanfaatkan aksi demonstrasi untuk memprovokasi, memperkeruh situasi, bahkan menuntut agar Presiden Jokowi mundur.

"BIN terus mendeteksi dan berkoordinasi melalui forum Kominda maupun Forkominda terkait dinamika penanganan COVID-19, termasuk mengantisipasi adanya kelompok kepentingan yang memprovokasi rakyat. Masyarakat diimbau untuk tidak berdemonstrasi di masa pandemi karena rentan digunakan provokator untuk memperkeruh situasi, membangun ketidakpercayaan kepada Pemerintah, bahkan menuntut Presiden Jokowi untuk mundur," ujarnya.

Untuk itulah, Wawan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap narasi provokatif di media sosial dan menolak demonstrasi di masa pandemi COVID-19.

"Masyarakat diimbau untuk mewaspadai narasi provokatif di media sosial dan menolak demonstrasi di masa pandemi COVID-19. Saat ini yang dibutuhkan adalah solidaritas semua pihak, untuk bersama-sama memenangi perang melawan virus Corona," imbuhnya.

(maa/tor)

Diterbitkan di Berita

metronews.online Seorang pria ditemukan pingsan jelang demonstrasi bertajuk Jokowi End Game yang rencananya digelar hari ini, Sabtu (24/7).

Pengakuan beberapa orang di lokasi, pria yang tidak ditemukan kartu identitasnya tersebut pingsan karena kelaparan.

"Nasi bungkusnya nggak jelas kapan dibagikan, bang. Kasihan abang yang pingsan kelaparan itu," ujar salah seorang pendemo yang tak ingin namanya ditulis.

Sementara itu, Kepolisian mengamankan sejumlah pemuda di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, menjelang demonstrasi bertajuk 

"Ya, beberapa orang [diamankan di sekitar Monas]," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Marsudianto, kepada CNNIndonesia.com.

Para pemuda itu langsung digiring ke mobil polisi yang telah disiagakan di sekitar Monas. Meski demikian, Marsudianto belum tahu motif para pemuda tersebut berada di sekitar Monas sebelum diamankan.

"Masih didalami Reskrim apa peran mereka," kata dia.

Sejumlah pemuda itu diamankan ketika kepolisian sedang bersiaga dalam rangka mengantisipasi aksi bertajuk Jokowi End Game yang rencananya digelar hari ini.

Seruan aksi untuk menolak PPKM itu sempat beredar di media sosial. Aksi turun ke jalan tersebut rencananya akan digelar di sekitar Istana Negara, Jakarta, pada hari ini.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sejak pukul 08.00-10.00 WIB belum ada massa aksi yang berkumpul di sekitar Monas maupun Istana Negara.

Namun, sejumlah ruas jalan di sekitar Monas dan Harmoni sudah ditutup dengan barier. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo, mengakui bahwa penutupan ruas tersebut untuk mengantisipasi aksi demo hari ini.

Meski demikian, ia menyatakan penutupan ruas jalan di sekitar Monas dan Harmoni sifatnya situasional.

"Penutupan situasional, melihat perkembangan eskalasi di lapangan," kata Sambodo saat dihubungi wartawan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, sempat melarang masyarakat untuk turun menggelar demo Jokowi End Game demi menghindari klaster penularan Covid-19.

Lebih lanjut, Yusri juga mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana demo Jokowi End Game.

"Belum ada. Tidak ada sampai sekarang," ujarnya.

Walau demikian, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 3.385 personel gabungan sudah dikerahkan untuk melakukan pengamanan. (mn)

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi memastikan tidak ada aksi 'Jokowi End Game' di wilayah Jakarta hari ini, Sabtu (24/7). Sempat menangkap enam orang pada siang harinya, polisi kini sudah melepaskan karena tak ada kaitan dengan rencana aksi tersebut.

Selain itu, kepolisian juga memastikan kondisi ibu kota dalam keadaan kondusif. "Jakarta kondusif, aman, tidak ada (demo), kita lihat sendiri Jakarta kondusif hari ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Sabtu (24/7).

Terkait enam orang yang diamankan, Yusri mengatakan mereka dibawa karena tak bisa menjelaskan alasan kehadiran mereka di lokasi demo. Mereka juga tak punya pekerjaan atau pengangguran dan beralasan hanya mau melihat demo.

"Pengangguran, bilangnya mau nonton saja tahu dari medsos, penasaran mau lihat. Kumpul-kumpul enggak jelas, makanya kita tanyakan kita bawa dulu tadi," ucapnya.

Yusri juga menyebut bahwa terhadap keenam orang itu telah dilakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Mereka juga turut diberikan suntikan vaksin Covid-19 oleh pihak kepolisian.

"Kita lakukan vaksin karena mengaku belum divaksin. Sudah dipulangkan sekarang," ujarnya. Lebih lanjut, Yusri mengimbau masyarakat untuk tak mudah percaya terhadap ajakan yang beredar di media sosial, termasuk ajakan aksi demo.

Sebab, kasus positif Covid-19 di Jakarta masih terbilang tinggi. Karenanya, masyarakat diimbau tak ikut dalam kegiatan yang mengundang kerumunan massa.

"Ini kan masa PPKM level 4, kita harapkan Jakarta supaya landai lagi dari kerumunan, bagaimana nanti kalau ada peningkatan lagi. Kita sama-sama memerangi covid ini, masyarakat dengan disiplin taat prokes, kami yang lakukan 3T," tutur Yusri.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com sejak pukul 08.30 hingga pukul 18.00 WIB di beberapa ruas di sekitar Istana Negara tak terlihat satu pun masa aksi yang datang.

Sekitar pukul 17.25 WIB, petugas kepolisian juga perlahan mulai membubarkan diri. Kendaraan taktis yang sudah diparkir sejak pagi juga sudah dipindahkan.

Selain itu, sejumlah ruas kendaraan yang sempat ditutup oleh aparat, kini juga telah dibuka kembali.

(dis/sur)

Diterbitkan di Berita

MURIANEWS, Semarang – Dua terduga provokator aksi demo penolakan PPKM di sejumlah wilayah di Jawa Tengah diringkus Polda Jateng.

Kedua terduga tersebut diketahui memiliki peran yang berbeda dalam aksi yang rencananya digelar hari ini, Sabtu (24/7/2021) di beberapa kabupaten/kota.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menyebut dua terduga provokator yang ditangkap masing-masing seorang perempuan berinisial N dan laki-laki yang berprovesi sebagai driver online berinisial B.

Keduanya ditangkap di Semarang, Jumat (23/7/2021) kemarin. Terduga pelaku N  bertugas sebagai inisiator dan host zoom meeting untuk rapat aksi pada 24 Juli 2021.

Sementara B berperan sebagai penyebar ajakan aksi di sejumlah media sosial dan grup Whatsapp. “Dua orang sudah kita amankan.

Kita juga mengamankan sejumlah barang bukti, handphone, dan screenshoot pesan ajakan demo di grup WhatsApp, hingga rekaman zoom meeting,” kata Kombes Iqbal dalam siaran pers, Sabtu (24/7/2021).

Iqbal menyebut, agar tidak terdeteksi petugas, pelaku sengaja membuat grup WhatsApp dengan menggunakan nama ‘Group Klub Tenis’.

Dari pembicaraan di grup tersebut, lanjut dia, diketahui adannya ajakan rencana aksi di beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, Sukoharjo, Brebes, dan Kudus.

Dari hasil penyelidikan, diketahui sempat diadakan zoom meeting yang dilakukan Kamis (22/7/2021) pukul 20.00 WIB dengan host ‘ELLY AL YAHYA’ di link zoom Meeting ID : 81493262591.

“Penyidik saat ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap yang bersangkutan. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut. Mari kita ciptakan kesejukan dan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir,” pungkasnya.

Keduanya kini masih dalam penanganan jajaran Polda Jateng dan terancam melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  

Reporter: Yuda Aulia Rahman Editor: Supriyadi


Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah akan melakukan penegakan hukum terhadap peserta aksi demonstrasi yang dilakukan di masa pandemi Covid-19.

Aksi yang dimaksud yaitu  demo turun ke jalan tanpa mengindahkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Pemerintah ingin tegaskan bahwa aksi demo secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum akan dilakukan tindakan tegas," kata Mahfud dalam konferensi pers yang digelar secara daring dan bisa diakses di YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7).

Hal ini kata dia, dilakukan atas dasar prinsip keselamatan rakyat. Sebab menurutnya, di masa pandemi Covid-19 ini semua yang dilakukan pemerintah sebagai langkah menyelamatkan masyarakat.

"Demi prinsip nomor satu, ingin selamatkan masyarakat yang banyak. Mohon dukungannya, penegakan hukum menjadi kunci," kata dia.

Dia pun meminta agar masyarakat tetap tenang dan menjaga ketertiban serta keamanan di wilayahnya masing-masing.

Mahfud mengatakan pemerintah akan terus bekerja sama dengan setiap stakeholder untuk menghadapi Covid-19 yang belum juga berakhir di Indonesia.

"Kepada semua masyarakat harap tetap tenang dan jaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing," kata dia.

Seruan aksi demonstrasi mulai bermunculan di berbagai daerah dengan mengusung tema 'Jokowi End Game'. Hal ini buntut ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan pandemi yang selama ini dilakukan pemerintah.

Polda Metro Jaya mengerahkan 3.385 personel gabungan untuk melakukan pengamanan Aksi Nasional Jokowi End Game yang rencananya digelar pada Sabtu (24/7) ini. Saat aksi belum dimulai, polisi telah mengamankan sejumlah pemuda di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta.

"Ya, beberapa orang [diamankan di sekitar Monas]," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Marsudianto, kepada CNNIndonesia.com.

(tst/pmg)

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Denny Siregar mengungkap anggaran sekali demo untuk membiayai aparatur dan lain-lain mencapai Rp100 miliar. 

Dana tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menghadapi pandemi dan bisa juga untuk mendirikan sekolah serta puskesmas.

"Inget obrolan dgn seseorang.. “Setiap ada demo besar, negara keluarkan uang utk kerahkan aparat dan jaga kota bisa sampe 100 miliar rupiah. Brp puskesmas bisa kita bangun dgn uang sebesar itu ? Brp sekolah bisa dibangun dgn uang sebesar itu??” kata Denny, Sabtu 24 Juli 2021.

"Pendemo ga punya otak!!" imbuh Denny kesal.

Sementara diberitakan secara terpisah, logo Gojek tercantum dalam poster viral seruan aksi massa 'Jokowi End Game'. Gojek menyayangkan penggunaan logonya dalam poster itu. Gojek mengimbau driver-nya tidak ikut aksi massa tersebut.

"Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah hoax atau tidak benar," kata SVP Corporate Affairs Gojek, Rubi W Purnomo, dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (23/7/2021).

Gojek menilai pencantuman logo perusahaannya dalam poster di media sosial itu menimbulkan persepsi bahwa Gojek atau pengemudi (driver) Gojek mendukung aksi itu. Padahal itu tidak benar.

"Kami sangat menyayangkan penyalahgunaan logo Gojek tanpa izin dan sepengetahuan kami pada konten terkait unjuk rasa dan kegiatan politik yang tersebar di media sosial dengan mengatasnamakan berbagai perusahaan, termasuk Gojek," kata Rubi.

Gojek juga tegas mengatur penggunaan atribut perusahaannya oleh semua mitra driver, sebutan mereka untuk para ojol yang bekerja di Gojek. Atribut Gojek tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan Gojek.

"Gojek mengimbau para driver-nya untuk tidak ikut aksi itu, terlebih saat ini adalah masa pandemi COVID-19, PPKM Level 4," kata dia.

"Kami terus mengimbau mitra driver untuk senantiasa menaati aturan pemerintah terkait PPKM darurat, termasuk menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan sehingga dapat meminimalkan risiko paparan COVID-19 yang lebih luas lagi. Kami juga mengimbau mitra driver Gojek tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa dengan mengedepankan protokol kesehatan sesuai ketentuan," kata dia dinukil detik.com.

Poster seruan aksi 'Jokowi End Game' beredar di media sosial. Aksi massa tersebut rencananya dilakukan pada 24 Juli dengan melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara.

Menanggapi hal itu, polisi meminta masyarakat memahami situasi pandemi COVID-19 yang sedang mengganas. Masyarakat diminta tidak berkerumun. Bila hendak menyampaikan pendapat, masyarakat bisa menyampaikannya lewat kepolisian.

"Lihat rumah sakit-kuburan udah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi. Tapi intinya di sini bagaimana masyarakat mau sadar, mau disiplin, hindari kerumunan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati

 
Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus memastikan ojek berbasis aplikasi atau ojek daring dan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak ikut serta berunjuk rasa terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pengemudi ojek daring dan ormas, dikatakan Yusri, tidak turun ke jalan karena mematuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jakarta.

"Beberapa organisasi seperti ojol (ojek online) dan organisasi yang lain mengatakan tidak ikut karena mereka sadar bahwa Jakarta ini tinggi angka COVID-19," kata Yusri di Jakarta, Sabtu.

Walau belum menemukan massa yang turun menggelar aksi, Yusri memastikan petugas kepolisian tetap melakukan penjagaan di beberapa titik.

"Jadi banyak berikan hoax yang beredar tapi kami tetap antisipasi. Pengamanan penyekatan masih berjalan pengamanan di titik-titik yang dianggap ini sudah kira siapkan," ujar Yusri.

Dia berharap elemen masyarakat yang lain tidak terprovokasi ajakan melalui sosial media untuk menggelar aksi demonstrasi di jalanan.

Dari pantauan Antara di lokasi, belum ada massa yang masuk ke sekitar Istana Negara maupun Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat.

Namun, petugas kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas dan Satuan Brimob Polda Metro Jaya terpantau tetap melakukan penjagaan di setiap sisi jalan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita
Halaman 1 dari 2