"Hendaknya tidak ada pihak yang memanfaatkan amukan pagebluk dan kecemasan publik sebagai komoditas politik, atau mengurangi konsentrasi kekuatan kita sebagai bangsa dalam mengatasi situasi ini," kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

"Jangan menganggap remeh kerja keras kita untuk lepas dari badai yang sempurna duo pandemi-resesi ini," imbuhnya. Hendrawan pada dasarnya menganggap kekhawatiran AHY dan Ibas sebagai pengingat. Tapi jangan sampai mengurangi semangat penanganan pandemi COVID-19.

"Keprihatinan yang disampaikan duo AHY-Ibas tentu kita perhatikan, kita jadikan cambuk untuk bekerja lebih keras, tanpa mengurangi energi positif kita untuk terus bergotong royong mengatasi COVID," ucap Hendrawan.

Lebih lanjut, Hendrawan menuturkan bahwa saat ini diperlukan kesadaran masyarakat untuk mensukseskan PPKM darurat. Untuk pemerintah, anggota DPR RI itu mengingatkan akan pentingnya konsistensi dalam menerapkan aturan PPKM darurat. 

"Sekarang kita sambut gembira kesadaran kolektif yang terus tumbuh di masyarakat untuk menyukseskan program PPKM darurat ini. Jangan kita kendur karena ini memang arena maraton. Konsistensi kebijakan dan disiplin eksekusi sangat dibutuhkan," terangnya.

Seperti diketahui, duo pimpinan Partai Demokrat, AHY dan Ibas, kompak mempertanyakan kemampuan Negara dalam mengatasi pandemi Corona. AHY khawatir akan kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin ganas. Sementara Ibas tak ingin Indonesia jadi failed nation dalam menangani Corona.

(zak/tor)

Siti Afifiyah tagar.id Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu kebakaran jenggot.

Mereka sebaiknya menjelaskan kepada masyarakat, kenapa organisasi radikal tumbuh subur pada zaman SBY menjadi Presiden Republik Indonesia selama sepuluh tahun, 20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Rahmad, juru bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, kepada wartawan, Selasa, 30 Maret 2021. 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ideologi jahat radikal teror sudah mulai masuk ke partai politik. Pertarungan ideologi juga terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Ini alasan Moeldoko bersedia didaulat jadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Demi menyelamatkan Indonesia dari ideologi berbahaya. Bukan sekadar menyelamatkan Partai Demokrat.

Terhadap pernyataan Moeldoko itu, Agus Yudhoyono menegaskan Partai Demokrat berideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika. Partai Demokrat jelas mengutuk, mengharamkan ideologi radikal teror. AHY lantas bertanya apakah Moeldoko menganut ideologi pecah belah, ideologi fitnah keji.

Rahmad memperjelas konteks pernyataan Moeldoko dengan mengajak masyarakat melihat kembali fakta bahwa organisasi radikal tumbuh subur di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

AHY dan SBY sebaiknya menjelaskan kepada masyarakat, kata Rahmad, "Kenapa organisasi radikal bisa tumbuh subur di Indonesia di era kepemimpinan SBY sebagai Presiden sekaligus sebagai Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat."

Rahmad mengatakan AHY dan SBY tidak perlu kebakaran jenggot mendengar pernyataan Moeldoko soal pertarungan ideologi dalam tubuh Demokrat.

Penulis : Abdur Rahim

jpnn.com, JAKARTA - Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait dinamika Partai Demokrat (PD) setelah Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut memecat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai berlambang bintang mercy.

Bagi mantan ketua biro energi dan sumber daya mineral DPP Partai Demokrat ini, prahara yang menimpa PD merupakan dinamika berorganisasi.

Dia mengatakan bahwa konflik terkadang muncul dari perbedaan pendapat dan bisa juga karena kepemimpinan yang lemah, tak mengakar dan tidak mendapat legitimasi kharisma politik.

"Dan konflik juga bisa muncul karena semangat perubahan," ucap Ferdinand kepada JPNN.com, Sabtu (6/3). Ferdinand menyampaikan pemahaman bahwa organisasi politik itu bersifat terbuka dan bukan kerajaan.

KLB pun menurutnya sesuatu yang sah untuk dilakukan sepanjang memenuhi syarat dalam AD/ART. Namun, dia melihat pertarungan sesungguhnya bukanlah di arena KLB, tetapi di pengadilan yang nantinya akan bergulir.

"Inilah pertarungan politik dan pertarungan hukum serta pertarungan kekuatan sesungguhnya siapa yang layak memimpin, dan siapa yang dipercaya grassroot," jelas Ferdinand.

Secara pribadi, pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini tidak mau melihat KLB Sibolangit dari sisi aturan AD/ART, tetapi secara politik kader yang hadir menginginkan perubahan.

Hasilnya, kata Ferdinand, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi pilihan untuk perubahan tersebut, sekaligus menang telak melawan dominasi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY.

"Moeldoko telah menjadi pilihan untuk perubahan serta Moeldoko telah menang 2-0 melawan SBY dan AHY," ucap Ferdinand.

Kemenangan pertama Moeldoko adalah berhasil menyingkirkan AHY sebagai ketum secara politik, dan yang kedua mantan Panglima TNI itu memenangkan opini publik. "Bahwa publik saat ini melihat dan mendengar Demokrat KLB, dan Moeldoko ketum baru.

Itulah kemenangan Moeldoko saat ini. Tinggal dua pertandingan lagi yaitu di Kemenkumham dan di pengadilan," tutur pria asal Sumatera Utara ini.

Ferdinand memprediksi akhir dari prahara Demokrat ini akan tetap dimenangkan oleh suami Koesni Harningsih tersebut. "Apakah Moeldoko akan menang 4-0 nantinya? Kita akan melihat ke depan hasilnya.

Tetapi prediksi saya, Moeldoko akan memenangkan pertandingan ini baik secara politik maupun secara hukum," pungkasnya.(fat/jpnn)