JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya tidak konsisten, terkhusus membuka tempat wisata.

Kebijakan itu telah mengakibatkan kerumunan, salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol. Faldo bahkan mengatakan, Anies tidak dapat menjalankan apa yang sudah dikatakan dalam kebijakan yaitu kuota pengunjung 30 persen di tempat wisata.

"Keputusan membuka Taman Impian Jaya Ancol sudah aneh, orang kan situasi tidak boleh mudik. Pak Gubernur bolehkan masuk KTP DKI, kuota 30 persen, tahunya malah membludak.

Tidak terjadi itu apa yang dikatakan Gubernur Anies," kata Faldo dalam keterangannya, Sabtu (15/5/2021).

Menurut Faldo, membuka tempat wisata pada saat pemerintah pusat melarang mudik Lebaran adalah hal yang aneh. Hal ini dinilainya sebagai kebijakan yang teledor.

Ia berpendapat, menjelang Idul Fitri, pemerintah pusat telah mencegah arus mudik untuk menghambat penyebaran Covid-19. "Tapi kerumunan dalam bentuk lain justru dibiarkan.

Intinya kan mencegah mobilitas dan kerumunan. Virus tak akan membedakan ini mudik atau wisata. Begitu ada kerumunan, virus akan leluasa," ujarnya.

Faldo mengatakan, pada saat libur Lebaran, virus akan tetap bekerja tak memandang kegiatan seseorang melakukan mudik atau berwisata.

Seharusnya, lanjut dia, Anies cukup intelektual untuk memahami antara mudik dan berwisata sama-sama berpotensi menimbulkan penyebaran virus.

"Libur lebaran, virus tetap kerja. Pak Anies tentunya cukup intelektual untuk memahami ini," ujar dia. Atas peristiwa kerumunan di Ancol, Faldo menilai Anies tidak tegas dalam menerapkan kebijakan mencegah penyebaran Covid-19 pada masa libur Lebaran.

Ia bahkan memprediksi, atas keteledoran itu, survei pemilihan presiden (Pilpres) terhadap Anies akan menurun.

"Survei Pak Gubernur bakal makin down kalau makin banyak tidak sesuai kata dan perbuatan. Survei itu dari hasil kerja. Tidak ada orang senang pemimpin yang tidak memberikan kepastian," ucap Faldo.

Ia juga mengaku heran, lantaran Ancol yang sempat ditutup usai dinyatakan menimbulkan kerumunan, lantas dibuka kembali. Atas hal tersebut, Faldo menilai Anies takut menghadapi protes dari satu atau dua orang tanpa memikirkan publik luas.

"Dari 30 persen, ditutup, selang berapa jam dibuka lagi. Kalau takut hadapi protes satu dua orang tanpa memikirkan publik luas.

Saya yakin makin jauh Pak Anies dari medan merdeka, bahkan gubernur lagi saja berat. Kalau boleh jujur, itu pendapat saya," ucap dia.

Taman Impian Jaya Ancol sempat kembali dibuka pada Sabtu (15/5/2021) secara terbatas. Padahal, pihak pengelola sudah menyampaikan bahwa tempat wisata itu ditutup pada Sabtu dan akan buka kembali Minggu (16/5/2021).

"Tapi yang kami beri kesempatan masuk terbatas dari waktu dan jumlahnya. Waktunya sangat terbatas nanti siap-siap kembali ke rumah karena akan general cleaning di Ancol," kata Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol Rika Lestari dalam keterangan, Sabtu.

Namun, pihak pengelola kemudian mengarahkan pengunjung yang sudah masuk ke arah luar. Ini dilakukan untuk mencegah kerumunan.

Penulis : Nicholas Ryan Aditya
Editor : Bayu Galih

Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad menyampaikan, bahwa pihaknya telah mencatat beberapa nama menteri di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin selama periode ini.

Untuk nama menteri yang dianggap memiliki performa kerja paling baik adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, dengan perolehan skor 28,3 persen.

“Menko Polhukam Mahfud MD jadi Menteri Koordinator yang paling memuaskan dari sisi kinerjanya,” kata Nyarwi Ahmad, Rabu (21/4/2021).

Semetara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di posisi kedua. Berturut-turut di bawahnya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan (22,8 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (19,7 persen), dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (12 persen),” tuturnya.

Untuk diketahui, survei IPS dilakukan dalam rentang waktu Maret hingga April 2021. Metode yang digunakan adalah multi stage random sampling dengan wawancara tatap muka (kuesioner) kepada 1200 responden, margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. []

voi.id JAKARTA - Lembaga Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) melakukan jajak pendapat sentimen masyarskat terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang saat ini telah dilarang dan dibubarkan, khususnya Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Manager Program SMRC Saidiman Ahmad menyatakan lebih banyak masyarakat yang setuju jika FPI dan HTI dibubarkan.

Dalam surveinya, SMRC menanyakan apakah responden pernah mendengar atau mengetahui organisasi bernama FPI. Hasilnya, ada 71 persen yang menyatakan tahu dan 29 persen menyatakan tidak tahu.

Dari 71 persen yang tahu, sebanyak 77 persen mengetahui FPI telah dibubarkan dan 23 persen mengaku tidak tahu FPI organisasi terlarang.

"Artinya, secara populasi nasional, ada 55 persen masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa FPI telah dibubarkan dan aktivitasnya dilarang," kata Saidiman dalam pemaparan survei virtual, Selasa, 6 April.

Kemudian, dari orang yang tahu FPI telah dilarang, sebanyak 59 persen setuju FPI dibubarkan. Sementara, 35 persen tidak setuju.

"Kalau secara populasi nasional, ada 32 persen masyarakat Indonesia yang setuju pembubaran FPI dan 19 persen populasi nasional yang tidak setuju," ungkap dia.

Kedua, soal HTI. SMRC bertanya apakah responden pernah mendengar atau mengetahui organisasi bernama HTI. Hasilnya, ada 32 persen yang menyatakan tahu dan 68 persen menyatakan tidak tahu.

Dari 32 persen yang tahu, sebanyak 76 persen mengetahui HTI telah dibubarkan dan 24 persen mengaku tidak tahu HTI organisasi terlarang.

Kemudian, dari orang yang tahu HTI telah dilarang, sebanyak 79 persen setuju FPI dibubarkan. Sementara, 23 persen tidak setuju.

"Kalau melihat keseluruhan populasi, artinya ada 19 persen warga Indonesia yang menyatakan setuju dengan pelarangan HTI sementara yang menyatakan tidak setuju adalah 3 persen," ungkap dia.

Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari hingga 8 Maret 2021 kepada responden warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. 

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.220 responden yang dipilih secara acak. Ada pun margin of error survei ini diperkirakan sekitar 3,07 persen dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.

Tim Detikcom - detikNews Jakarta - Lembaga survei SMRC merilis hasil survei terkait siapa sosok yang akan dipilih sebagai capres jika dilakukan saat ini. Hasilnya, Jokowi di peringkat teratas, disusul Prabowo Subianto. Namun suara Prabowo dinilai belum signifikan.

Survei nasional SMRC itu dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara random (acak) dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah ± 3,07%.

SMRC menanyai responden dengan pertanyaan top of mind 'Pemilihan Presiden mendatang masih sekitar tiga tahun lagi. Tapi bila pemilihan Presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai Presiden RI?'. SMRC tidak menyebutkan daftar nama. Hasilnya, Prabowo mendapat angka tertinggi kedua setelah Jokowi, yaitu 13,4 persen.

1. Jokowi 15,2 persen
2. Prabowo 13,4 persen
3. Ganjar Pranowo 6,1 persen
4. Anies Baswedan 5,4 persen
5. Sandiaga Uno 3,1 persen
6. Ridwan Kamil 2,2 persen
7. Basuki T Purnama 2,0 persen
8. Hary Tanoe 1,2 persen
9. AHY 0,9 persen
10. SBY 0,7 persen

"Dalam jawaban spontan ini, masih ada 44,2% yang belum menjawab dan yang menjawab Presiden Jokowi masih dipilih oleh 15,2% persen, lalu Pak Prabowo 13,4%, di urutan ketiga ada Ganjar 6,1%, Anies Baswedan 5,4%, Sandi 3,1%, dan calon-calon lain di bawah 3%," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam acara rilis survei bertajuk 'Kondisi Ekonomi-Politik 1 Tahun COVID-19: Penilaian Publik Nasional' dalam YouTube SMRC TV, Kamis (1/4/2021).

Dari temuan survei tersebut, kecenderungan top of mind dalam survei selama ini Jokowi selalu mendapat dukungan paling tinggi, tapi setahun terakhir sudah turun jauh (antara 15-17%), bahkan jauh di bawah 3 tahun sebelum pemilu 2019 (sekitar 30%) karena Jokowi menurut UUD tidak boleh maju lagi dan publik kemungkinan menyadari itu.

Prabowo, yang sudah beberapa kali jadi calon presiden dan wakil presiden, pada survei Maret 2021 baru mendapat dukungan spontan 13,4%, jauh di bawah Jokowi pada 3 tahun menjelang Pilpres 2019 (sekitar 30%).

"Dukungan pada Prabowo secara spontan 3 tahun menjelang Pilpres 2024 kurang-lebih sama dengan sekitar 3 tahun menjelang Pilpres 2019 (rata-rata sekitar 11%). Ini mengindikasikan peluang Prabowo 2024 tidak lebih baik dari 2019," ujarnya.

Dalam format pertanyaan semiterbuka, Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak 20%, disusul Anies Baswedan (11,2%), Ganjar Pranowo (8,8%), Sandiaga Uno (5%), Ridwan Kamil (4,8%), Basuki T Purnama (4,8%), AHY (3,5%), dan Tri Rismaharini (3.1%). Nama-nama lain di bawah 3% dan yang belum tahu 17,6%.

Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 15 nama, Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak (20,8%), disusul Anies Baswedan (13,1%), Ganjar Pranowo (12%), Sandiaga Uno (7,4%), Ridwan Kamil (6,7%), AHY (5,2%), Tri Rismaharini ( 5,2%), dan nama-nama lain di bawah 3%. Yang belum tahu 19,7%.

Menurut Abbas, meski Prabowo sementara berada di peringkat teratas, dukungan terhadap Prabowo belum meyakinkan.

"Untuk pertanyaan terbuka, Prabowo baru mendapat dukungan spontan 13,4%, jauh di bawah Jokowi pada 3 tahun menjelang Pilpres 2019, sekitar 30%," kata Abbas.

"Demikian pula suara 20% di pilihan semiterbuka dan tertutup itu belum meyakinkan mengingat Prabowo adalah tokoh yang sudah dua kali menjadi calon presiden," sambungnya.

Menurut Abbas, kondisi pada Maret 2021 ini (3 tahun menjelang Pilpres 2024) mirip dengan kondisi pada 2011 (3 tahun menjelang Pilpres 2014), yakni belum ada calon yang mendominasi suara.

"Kalau, pada Maret 2021 ini elektabilitas Prabowo hanya 20%, diperkirakan Pak Prabowo akan berat dalam Pilpres 2024 ini bila ia maju. Soalnya kalau kita bandingkan dengan Maret 2021 ini 3 tahun jelang Pilpres ini sebetulnya mirip pada kondisi 2011 yang lalu 3 tahun menjelang 2024 belum ada calon yang mendominasi suara," ungkapnya.

Pada Mei 2011, Megawati mendapat dukungan paling besar, 20,3%, kemudian Prabowo 10,2%. Nama Jokowi belum muncul ke 5 besar waktu itu. Tapi pada Pilpres 2014, akhirnya Jokowi yang terpilih sebagai presiden.

"Oleh karena itu, kelihatannya dalam kondisi menjelang 3 tahun menjelang Pemilu ini kinerja Pak Prabowo terlihat belum cukup meyakinkan," ujarnya. (yld/tor)

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Indikator Politik Indonesia menunjukkan 55,4 persen anak muda percaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa mengatasi pandemi Covid-19.

"Pak Jokowi dianggap bisa menanganai wabah Covid-19 di kisaran 55 persen yang menganggap percaya atau sangat percaya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis Survei Nasional Suara Anak Muda tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa, Ahad, 21 Maret 2021.

Survei Indikator Politik Indonesia yang menggunakan telepon ini dilakukan pada Maret 2021, dengan melibatkan 1.200 responden anak muda berusia 17-21 tahun. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain itu, Burhanuddin mengatakan mayoritas responden anak muda sangat atau cukup percaya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dapat bekerja secara baik dalam mengatasi Covid-19. "Approval terhadap Pak Budi Sadikin soal penanganan Covid-19 itu 42,9 persen," ujarnya.

Menurut Burhanuddin, penanganan wabah virus corona menjadi masalah yang menurut anak muda paling penting diselesaikan, dengan 26,3 persen responden. Masalah paling penting berikutnya adalah manajemen dan pertumbuhan ekonomi 24,9 persen, dan kemiskinan 12,1 persen.

Lebih lanjut, tingkat kepercayaan anak muda bahwa Jokowi bisa mengatasi pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan survei nasional pada Februari 2021 yang melibatkan populasi warga umum. Pada survei nasional, sebanyak 56,5 persen warga umum percaya Jokowi bisa menangani wabah Covid-19.

Pijar Anugerah BBC News Indonesia

AGUNG RAJASA/ANTARAFOTO

Kesalahan dalam strategi komunikasi risiko yang dibangun pemerintah sejak awal pandemi dianggap memengaruhi kepercayaan anak muda. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA/ VIA REUTERS

Istana menunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Covid-19, berusaha meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu aman dan efektif. MUCHLIS JR/ANTARAFOTO

Pakar psikologi kesehatan berpendapat pemerintah perlu memperbaiki strategi komunikasi tentang vaksin, dengan lebih menekankan vaksin sebagai tanggung jawab sosial alih-alih sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri. MOHAMMAD AYUDHA/ANTARAFOTO