suaraislam.co Kedutaan Besar Palestina di Jakarta mengatakan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah menerima penyerahan bantuan donasi yang sudah digalang oleh beberapa organisasi sosial, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Seperti diketahui, selama ini banyak LSM melakukan aksi penggalangan dana di masyarakat untuk membantu masyarakat Palestina.

Karena itu, Chargé d’affaires Embassy of the State Palestine Ahmed Metani mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyerahkan bantuan donasi Muslim Palestina melalui organisasi manapun kecuali melalui Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

Sehingga nantinya bantuan tersebut dapat dilaporkan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Kementerian Keuangan, guna menciptakan transparansi bantuan donasi yang sudah diterima.

“Kami tidak bertanggungjawab dengan aktivitas penggalangan dana yang mengatasnamakan bantuan Palestina di Indonesia, kami tidak pernah mengetahui ke mana dana yang sudah digalang tersebut diserahkan,” Ahmed Metani di Jakarta, kemarin.

“Kedutaan Besar Palestina di Jakarta adalah satu-satunya lembaga resmi Pemerintah Palestina yang ada Indonesia,” kata tambah dia.

Otoritas resmi Palestina tersebut juga menyatakan selama ini penerimaan donasi yang sudah diterima melalui Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, dilakukan secara terbuka dan transparan.

Ahmed Metani juga menegaskan pihaknya juga tidak diperbolehkan menerima bantuan donasi yang diserahkan di luar kedutaan. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari ketidatransparansi penerimaan donasi sekaligus menciptakan kepercayaan publik, terhadap bantuan yang sudah diserahkan tersebut.

“Jadi, kami imbau apabila ada masyarakat, lembaga yang ingin membantu masyarakat Palestina, agar diserahkan melalui Kedutaan Besar Palestina di Jakarta,” katanya menambahkan.

Menanggapi itu, banyak warganet yang mempertanyakan kemana larinya uang donasi yang beberapa kali digalang sejumah LSM untuk Palestina. Salah satunya yang digawangi pendakwah Adi Hidayat. Sebelumnya, Adi Hidayat dikabarkan menyerahkan dana kemanusiaan hasil penggalangan dana untuk Palestina.

alinea.id Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia menyatakan bahwa pada Rabu (1/9), 450 konsentrator oksigen yang diberikan Jepang telah tiba di Bandara Soekarno Hatta.

Konsentrator oksigen tersebut diberikan Jepang melalui kerja sama dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari 2.800 konsentrator oksigen yang diberikan kepada Indonesia dengan menggunakan skema bantuan hibah darurat senilai US$5,6 juta dolar yang diumumkan pada 20 Juli yang lalu. 

Bersama dengan 500 konsentrator oksigen yang telah diberikan oleh Jepang pada 29 Agustus lalu, secara total 950 konsentrator oksigen telah tiba di Indonesia.

Kedubes Jepang menyatakan bahwa bantuan dari pemerintah Jepang bermaksud mendukung penanganan Covid-19 di Indonesia yang merupakan mitra strategis bagi Jepang. 

"Jepang akan terus mendukung upaya Indonesia dalam menekan penularan dan mengatasi pandemik Covid-19," jelas pernyataan tersebut.

Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah merampungkan hasil penelusuran terhadap rekening keluarga Akidi Tio terkait polemik sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan.

Mereka menyimpulkan, tidak ada nilai uang hingga mencapai Rp2 triliun yang dimiliki oleh keluarga Akidi. "Kesimpulannya masih terlalu jauh nilai total uang lingkar keluarga Akidi dengan komitmen bantuan Rp2 triliun," kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae saat dikonfirmasi, Kamis (12/8).

Dalam hal ini, kata dia, PPATK telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah rekening dan transaksi yang dilakukan oleh keluarga Akidi Tio.

Dia menyatakan, total uang yang dimiliki keluarga itu masih jauh dari nilai Rp2 triliun seperti bantuan yang dijanjikan. Namun Dian tak menjelaskan rinci mengenai temuan tersebut.

"Detailnya sudah kami sampaikan kepada kepolisian. Kami serahkan ke Kapolri dan Kapolda Senin lalu," ucap dia.

Polisi sampai saat ini masih menyelidiki polemik sumbangan Rp2 triliun oleh keluarga Akidi Tio. Anak bungsu Akidi, Heriyanty, telah menjalani sejumlah pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi mengatakan, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum juga menemui anak keenam Akidi yang berada di Jakarta. Hasilnya, dia tak mengetahui rencana sumbangan tersebut.

"Saya lupa namanya, inisial P kalau tidak salah. Dia tidak tahu orang tuanya ada rencana untuk memberikan bantuan itu. Jadi kayaknya komunikasinya nggak nyambung antara keluarga mereka," ujar Supriadi, Rabu (11/8).

Mabes Polri juga tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri yang kala itu menjadi pihak menerima bantuan dari keluarga Akidi.

Pemeriksaan tetap berlangsung meski Eko telah meminta maaf kepada masyarakat karena kegaduhan sumbangan. Ia mengakui dirinya kurang hati-hati.

(mjo/wis)

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemprov Sumsel mendapat bantuan dana penanggulangan covid-19 sebesar Rp.2 Triliun. 

Bantuan ini diberikan oleh keluarga alm Akidi Tio, pengusaha sukses asal Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur melalui dokter keluarga mereka di Palembang, Prof dr Hardi Darmawan

Penyerahan dana bantuan turut disaksikan Gubernur Sumsel H Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dra Lesty Nuraini Apt Kes dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. 

"Ini luar biasa sekali, ada yang memberikan bantuan untuk penanganan covid-19" "Bantuan berupa uang sebesar Rp. 2 triliun," ujar Gubernur Sumsel H Herman Deru saat ditemui setelah penyerahan bantuan covid-19 sebesar Rp 2 T di Mapolda Sumsel, Senin (26/7/2021). 

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan, Akidi Tio adalah keluarga yang ia kenal saat bertugas di Aceh beberapa tahun silam. 

Perwakilan keluarga lalu menyampaikan kepada dirinya bahwa akan ada bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat Sumsel terdampak covid-19.

Meski Kapolda sendiri tak menampik sempat sedikit dibuat terkejut dengan nominal fantastis dari bantuan yang diberikan. "Mendengarnya saja kaget, apalagi melaksanakan (amanah) itu"

"Menurut saya ini adalah amanah yang sangat luar biasa dan berat sekali karena uang yang diamanahkan ini besar dan pastinya harus dipertanggungjawabkan"

"Tapi saya yakin kalau amanah ini langsung disampaikan ke semua pihak dan masyarakat, InsyaAllah amanah ini dapat dikelola sebaik-baiknya," ujar Kapolda. 

Terkait alokasi, Kapolda mengatakan, nantinya akan dibentuk tim ahli yang akan mengalokasikan dana bantuan tersebut sesuai kebutuhan.

Kapolda menyebut dirinya hanya sebagai perantara dalam menyalurkan bantuan dari pihak keluarga ke pemprov sumsel. Namun ia memastikan bantuan itu akan ditujukan untuk penanganan covid-19 termasuk masyarakat terdampak pandemi. 

"Saya hanya makelar kebaikan saja. Terkait alokasi, nanti akan ada ahli-ahli yang lebih paham. Saya hanya membantu untuk menyampaikan seperti dengan gubernur, pangdam, dan steakholder terkait lainnya," ujarnya. 

Menurut Kapolda, ada begitu banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi covid-19 ini. 

"Seperti bagaimana masyarakat mencegah COVID-19. Banyak sekali faktor. Kemudian kalau sakitnya, apa yang bisa kita lakukan. Pemberian obat dan seterusnya, kemudian oksigen termasuk tenaga kesehatan dan orang-orang yang bekerja di sektor itu"

"Makanya nanti harus ada komunikasi dengan teman-teman ahli supaya bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran," ujarnya. 

Alasan Keluarga Akidi Tio

Bantuan sebesar Rp.2 triliun diberikan keluarga alm. Akidi Tio, pengusaha sukses asal Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur untuk penanganan covid-19 di Sumatera Selatan (Sumsel).

Bantuan ini diberikan melalui dokter keluarga alm. Akidi Tio di Palembang, Prof dr Hardi Darmawan dan juga disampaikan langsung kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri yang mengenal keluarga pengusaha itu saat bertugas di Aceh beberapa tahun silam.

"Saya sebenernya adalah dokter keluarga dari almarhum Pak Akidi. Sudah 36 tahun dengan Pak Akidi dan bila ditambah dengan anak-anak, mantu dan cicit-cicitnya, berarti terhitung sudah 48 tahun saya mengenal keluarga beliau," ujar Prof dr Hardi Darmawan saat ditemui setelah acara penyerahan bantuan di Mapolda Sumsel, Senin (26/7/2021).

Hardi menjelaskan, Akidi Tio adalah seorang pengusaha sukses di bidang pembangunan dan kontraktor.

Meski sukses dalam bidangnya, Akidi Tio semasa hidup tidak pernah lewat dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Kebiasaan itu juga Akidi Tio ajarkan kepada tujuh anaknya yang kini juga sudah jadi pengusaha sukses dan mayoritas menetap di Jakarta.

"Sesuai dengan namanya, Akidi artinya keyakinan. Dia sudah berpesan pada anak, cucu, cicit, kalau kamu berhasil di bidang apapun, jangan lupa menyisihkan untuk orang-orang miskin, itu pesan beliau," ujar Hardi.

Menurut Hardi, penyerahan bantuan di Sumsel karena Akidi Tio juga pernah tinggal di Kota Palembang.

Keluarga itu begitu dermawan bahkan kerap memberikan bantuan rutin ke masyarakat.

Luar biasanya, mereka melakukan itu tanpa ada publikasi ke media.

"Bahkan sebelum pandemi mereka juga sering membantu misalnya panti-panti jompo di Palembang ini banyak yang dibantunya. Apalagi dalam pendemi ini, jelas sekali banyak orang kesusahan," ujarnya.

Bahkan sudah banyak bantuan yang diberikan oleh keluarga alm. Akidi Tio dalam penanganan covid-19.

"Seperti kepada orang-orang yang melakukan isolasi mandiri, mereka banyak membantu misalnya kirim makanan. Hanya saja memang tidak dipublikasi," ujarnya.

Hardi sendiri, sempat dibuat kaget dengan niat pemberian bantuan Rp.2 triliun oleh keluarga Akidi Tio untuk penanganan covid-19 di Sumsel.

"Biasanya mereka itu nelpon untuk berobat. Tapi justru waktu itu malah bikin saya surprise karena mereka bilang mau kasih sumbangan dana bantuan untuk penanganan covid dan kesehatan di Sumsel. Jumlah juga tidak tangung-tanggung besarnya," kata dia.

Terkait alokasi penyaluran dana, Hadi mengatakan, pihak keluarga menyerahkan seluruhnya kepada pemprov, dinkes dan Polda Sumsel.

"Itu amanah dari keluarga beliau. Apalagi memang saat ini banyak sekali terjadi masalah, baik dari rumah sakit, peralatan, nakes, macam-macam. Diharapkan, bantuan yang diberikan bisa bermanfaat," ujarnya.

Penulis: Shinta Dwi Anggraini | Editor: M. Syah Beni

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui, pihaknya sempat berkirim surat ke sejumlah kantor duta besar di Jakarta guna menggalang donasi bantuan penanganan Covid-19.

Pernyataan Riza merespons sebuah salinan surat berkop Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang beredar. Berbahasa Inggris, surat tersebut ditujukan untuk kantor duta besar di Jakarta berisi permintaan donasi bantuan Covid-19.

Surat diteken Kepala Biro Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta Andhika Permata pada 28 Juni 2021. "Tentu kita mengajak semua masyarakat berkolaborasi bersama untuk saling membantu, satu sama lain," kata Riza kepada wartawan, saat dimintai konfirmasi, Kamis (1/7) malam.

Namun, katanya, surat sebetulnya bukan hanya ditujukan untuk kantor dubes, melainkan semua perkantoran swasta di Jakarta. Menurut dia, upaya itu dilakukan agar penanganan pandemi bisa dilakukan bersama.

Para duta besar juga diminta ikut dalam memenuhi kebutuhan ekstensi rumah sakit yang menangani Covid-19 di Jakarta.Sebelumnya, lewat surat tersebut, Pemprov DKI mengajak para duta besar mengisi perabotan di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara.

Rusun tersebut diketahui baru dibuka sebagai tempat isolasi terpusat pasien Covid-19. "Itu bukan ke dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen. Nanti dicek ke Pak Sekda persisnya," kata Riza.

(thr/ugo)

SuaraJakarta.id - Sebuah surat yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beredar di media sosial. Surat itu berisikan perihal meminta partisipasi kantor-kantor kedutaan besar dalam hal penanganan pasien Covid-19 di Jakarta.

Surat itu diunggah oleh pemilik akun Twitter @P3nj3l4j4h_id pada Rabu (30/6/2021) malam. Adapun pemilik akun akun tampak geram melihat Pemprov DKI Jakarta meminta 'sumbangan' kepada kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Jakarta.

Pada isi suratnya diberitahukan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tengah melakukan upaya penanganan pasien positif Covid-19.

Sesuai prosedurnya, bagi pasien yang sudah menjalani tes PCR dan hasilnya positif, maka mereka harus dirawat di tempat isolasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun dalam surat tersebut diterangkan kalau Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan tempat isolasi baru bagi pasien tanpa gejala ataupun gejala ringan yakni di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Disebutkan kalau Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan lima tower yang berkapasitas 5 ribu orang.

Untuk mendukung jalannya proses isolasi di Rusun Nagrak Cilincing, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan banyak alat pendukung seperti 5 ribu tempat tidur lipat, 5 ribu pel lantai, 5 ribu kipas angin, 5 ribu handuk, 500 unit dispenser air.

Pemprov DKI Jakarta juga mengungkapkan tengah memaksimalkan kapasitas rumah sakit daerah yang digunakan sebagai ruangan isolasi bagi pasien tanpa gejala.

Adapun alat-alat yang dibutuhkan ialah 20 tenda serba guna 20 , 30 unit Defibriliator/AED, 300 Velibed, 30 unit Hepa Filter portabel, 30 unit ventilator, 50 unit Infuse Pump, 120 unit HFNC, 150 unit Pompa Synnge, 600 unit BMHP HFNC, 300 unit Pulse Oksimetri, 180 unit monitor samping tempat tidur dan 300 kasur.

"Kami sangat menghargai setiap upaya yang dilakukan untuk mendukung inisiatif ini, jika kedutaan dan komunitas anda mempertimbangkan untuk berpartisipasi," demikian yang dituliskan dalam surat.

Pada penghujung surat pun dicantumkan nomor yang bisa dihubungi apabila ada kantor kedutaan besar yang hendak menindaklanjutinya. Surat tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI.