Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dinilai masih berpeluang menang sebagai calon presiden kendati tanpa dukungan PDI Perjuangan.

Peluang itu disampaikan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) berdasar hasil survei yang mereka umumkan pada Minggu (13/6).

Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad menuturkan survei dilakukan melalui wawancara terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia pada 21-28 Mei 2021 lalu.

Selain mengabaikan pemilih PDIP, skenario atau simulasi itu mensyaratkan pemilih mengenal tiga nama capres. Selain Ganjar, ada nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hasilnya, Ganjar unggul dibanding kedua nama lainnya.

"Ganjar mendapat suara 35,3 persen, Prabowo 30,8 persen, dan Anies 25,5 persen," ujar Saidiman dalam paparannya.

Skenario itu dilakukan menyusul gonjang ganjing di internal PDI-Perjuangan, terkait kemungkinan Ganjar berpeluang tak diusung partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut.

Menurut Saidiman, dalam prahara itu, PDIP konon lebih memilih memasangkan Puan Maharani dan Prabowo Subianto dari Gerindra untuk pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, sejumlah partai seperti PKS dan Nasdem disebut-sebut akan mencalonkan Anies Baswedan.

"Santer terdengar bahwa PDIP dan Gerindra mungkin sekali akan memajukan nama pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani dalam kontestasi kepresidenan 2024," kata dia.

Namun, kata Saidiman, hasil surveinya menyebut Ganjar tetap berpeluang menang tanpa PDIP. Dukungan Ganjar datang dari partai lain seperti dari PKB (68 persen), Demokrat (40 persen), partai non-parlemen (46 persen), dan yang menyatakan "belum tahu" memilih partai mana (31 persen).

Selain itu, Ganjar, katanya, juga mendapat suara lebih baik dari pemilih Nasdem dibandingkan Anies. Sekitar 27 persen pemilih Nasdem menyatakan mendukung Ganjar, dan hanya 21 persen yang menyatakan mendukung Anies.

"Dengan demikian terlihat bahwa peluang Ganjar masih tetap besar kalaupun tidak dipilih sebagai calon oleh PDIP," kata dia.

(thr/agt)

voi.id JAKARTA - Lembaga Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) melakukan jajak pendapat sentimen masyarskat terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang saat ini telah dilarang dan dibubarkan, khususnya Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Manager Program SMRC Saidiman Ahmad menyatakan lebih banyak masyarakat yang setuju jika FPI dan HTI dibubarkan.

Dalam surveinya, SMRC menanyakan apakah responden pernah mendengar atau mengetahui organisasi bernama FPI. Hasilnya, ada 71 persen yang menyatakan tahu dan 29 persen menyatakan tidak tahu.

Dari 71 persen yang tahu, sebanyak 77 persen mengetahui FPI telah dibubarkan dan 23 persen mengaku tidak tahu FPI organisasi terlarang.

"Artinya, secara populasi nasional, ada 55 persen masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa FPI telah dibubarkan dan aktivitasnya dilarang," kata Saidiman dalam pemaparan survei virtual, Selasa, 6 April.

Kemudian, dari orang yang tahu FPI telah dilarang, sebanyak 59 persen setuju FPI dibubarkan. Sementara, 35 persen tidak setuju.

"Kalau secara populasi nasional, ada 32 persen masyarakat Indonesia yang setuju pembubaran FPI dan 19 persen populasi nasional yang tidak setuju," ungkap dia.

Kedua, soal HTI. SMRC bertanya apakah responden pernah mendengar atau mengetahui organisasi bernama HTI. Hasilnya, ada 32 persen yang menyatakan tahu dan 68 persen menyatakan tidak tahu.

Dari 32 persen yang tahu, sebanyak 76 persen mengetahui HTI telah dibubarkan dan 24 persen mengaku tidak tahu HTI organisasi terlarang.

Kemudian, dari orang yang tahu HTI telah dilarang, sebanyak 79 persen setuju FPI dibubarkan. Sementara, 23 persen tidak setuju.

"Kalau melihat keseluruhan populasi, artinya ada 19 persen warga Indonesia yang menyatakan setuju dengan pelarangan HTI sementara yang menyatakan tidak setuju adalah 3 persen," ungkap dia.

Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari hingga 8 Maret 2021 kepada responden warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. 

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.220 responden yang dipilih secara acak. Ada pun margin of error survei ini diperkirakan sekitar 3,07 persen dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.

Tim Detikcom - detikNews Jakarta - Lembaga survei SMRC merilis hasil survei terkait siapa sosok yang akan dipilih sebagai capres jika dilakukan saat ini. Hasilnya, Jokowi di peringkat teratas, disusul Prabowo Subianto. Namun suara Prabowo dinilai belum signifikan.

Survei nasional SMRC itu dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara random (acak) dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah ± 3,07%.

SMRC menanyai responden dengan pertanyaan top of mind 'Pemilihan Presiden mendatang masih sekitar tiga tahun lagi. Tapi bila pemilihan Presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai Presiden RI?'. SMRC tidak menyebutkan daftar nama. Hasilnya, Prabowo mendapat angka tertinggi kedua setelah Jokowi, yaitu 13,4 persen.

1. Jokowi 15,2 persen
2. Prabowo 13,4 persen
3. Ganjar Pranowo 6,1 persen
4. Anies Baswedan 5,4 persen
5. Sandiaga Uno 3,1 persen
6. Ridwan Kamil 2,2 persen
7. Basuki T Purnama 2,0 persen
8. Hary Tanoe 1,2 persen
9. AHY 0,9 persen
10. SBY 0,7 persen

"Dalam jawaban spontan ini, masih ada 44,2% yang belum menjawab dan yang menjawab Presiden Jokowi masih dipilih oleh 15,2% persen, lalu Pak Prabowo 13,4%, di urutan ketiga ada Ganjar 6,1%, Anies Baswedan 5,4%, Sandi 3,1%, dan calon-calon lain di bawah 3%," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam acara rilis survei bertajuk 'Kondisi Ekonomi-Politik 1 Tahun COVID-19: Penilaian Publik Nasional' dalam YouTube SMRC TV, Kamis (1/4/2021).

Dari temuan survei tersebut, kecenderungan top of mind dalam survei selama ini Jokowi selalu mendapat dukungan paling tinggi, tapi setahun terakhir sudah turun jauh (antara 15-17%), bahkan jauh di bawah 3 tahun sebelum pemilu 2019 (sekitar 30%) karena Jokowi menurut UUD tidak boleh maju lagi dan publik kemungkinan menyadari itu.

Prabowo, yang sudah beberapa kali jadi calon presiden dan wakil presiden, pada survei Maret 2021 baru mendapat dukungan spontan 13,4%, jauh di bawah Jokowi pada 3 tahun menjelang Pilpres 2019 (sekitar 30%).

"Dukungan pada Prabowo secara spontan 3 tahun menjelang Pilpres 2024 kurang-lebih sama dengan sekitar 3 tahun menjelang Pilpres 2019 (rata-rata sekitar 11%). Ini mengindikasikan peluang Prabowo 2024 tidak lebih baik dari 2019," ujarnya.

Dalam format pertanyaan semiterbuka, Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak 20%, disusul Anies Baswedan (11,2%), Ganjar Pranowo (8,8%), Sandiaga Uno (5%), Ridwan Kamil (4,8%), Basuki T Purnama (4,8%), AHY (3,5%), dan Tri Rismaharini (3.1%). Nama-nama lain di bawah 3% dan yang belum tahu 17,6%.

Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 15 nama, Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak (20,8%), disusul Anies Baswedan (13,1%), Ganjar Pranowo (12%), Sandiaga Uno (7,4%), Ridwan Kamil (6,7%), AHY (5,2%), Tri Rismaharini ( 5,2%), dan nama-nama lain di bawah 3%. Yang belum tahu 19,7%.

Menurut Abbas, meski Prabowo sementara berada di peringkat teratas, dukungan terhadap Prabowo belum meyakinkan.

"Untuk pertanyaan terbuka, Prabowo baru mendapat dukungan spontan 13,4%, jauh di bawah Jokowi pada 3 tahun menjelang Pilpres 2019, sekitar 30%," kata Abbas.

"Demikian pula suara 20% di pilihan semiterbuka dan tertutup itu belum meyakinkan mengingat Prabowo adalah tokoh yang sudah dua kali menjadi calon presiden," sambungnya.

Menurut Abbas, kondisi pada Maret 2021 ini (3 tahun menjelang Pilpres 2024) mirip dengan kondisi pada 2011 (3 tahun menjelang Pilpres 2014), yakni belum ada calon yang mendominasi suara.

"Kalau, pada Maret 2021 ini elektabilitas Prabowo hanya 20%, diperkirakan Pak Prabowo akan berat dalam Pilpres 2024 ini bila ia maju. Soalnya kalau kita bandingkan dengan Maret 2021 ini 3 tahun jelang Pilpres ini sebetulnya mirip pada kondisi 2011 yang lalu 3 tahun menjelang 2024 belum ada calon yang mendominasi suara," ungkapnya.

Pada Mei 2011, Megawati mendapat dukungan paling besar, 20,3%, kemudian Prabowo 10,2%. Nama Jokowi belum muncul ke 5 besar waktu itu. Tapi pada Pilpres 2014, akhirnya Jokowi yang terpilih sebagai presiden.

"Oleh karena itu, kelihatannya dalam kondisi menjelang 3 tahun menjelang Pemilu ini kinerja Pak Prabowo terlihat belum cukup meyakinkan," ujarnya. (yld/tor)