Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai tidak mudah bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berkompetisi dan memenangi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

Peluang Anies terjun bertarung di Pilpres 2024 belakangan menjadi sorotan. Plt Ketua Umum PSI, Giring Ganesha bahkan sampai lantang menyatakan tak rela jika kelak Anies menjadi presiden Republik Indonesia. Adi memaparkan setidaknya ada tiga jalan terjal yang mesti dilalui Anies.

"Saya justru melihatnya berat ya. Ada tiga jalan terjal yang mesti dilalui oleh Anies mulai tahun depan, setelah tidak lagi jadi gubernur," kata Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (21/9).

Diketahui, pada 2022 mendatang, Anies akan meletakkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Pilkada selanjutnya digelar pada 2024.

Menurut Adi, bukan perkara gampang bagi Anies untuk merawat elektabilitasnya sebab akan menganggur secara politik selama kurang lebih dua tahun. "Itu bisa saja membuat elektabilitas terjun bebas karena sudah tidak ada lagi panggung politik," ucap Adi.

Jalan terjal kedua, menurutnya, lantaran status Anies yang bukan kader partai. Anies, kata dia, bakal susah mencari dukungan politik di tengah situasi para ketua umum dan elite parpol tengah berambisi maju untuk mendapatkan coat-tail effect.

Situasi itu, bakal lebih sulit lantaran ia menilai Anies tidak memiliki logistik yang besar. "Apalagi saat yang bersamaan Anies tidak terlihat punya logistik untuk melakukan mobilisasi dukungan dari partai.

Bisa saja partai itu mengalirkan dukungan ke Anies, kalau punya bekal dan logistik yang luar biasa," kata Adi. Adi menyatakan, sejauh ini, satu-satunya parpol yang secara terang-benderang meng-endorse Anies hanya PKS.

Sikap politik itu, menurutnya justru aneh lantaran PKS merupakan partai kader dan saat ini memiliki sejumlah nama potensial. "Belum tentu Anies beri dampak elektoral ke PKS, kok PKS ini sangat bernafsu dengan anies, kecuali Anies di-PKS kan," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jalan terjal ketiga yang mesti dilalui Anies adalah banyaknya kompetitor yang juga muncul. Ia menyinggung nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Karena saat ini Anies satu-satunya orang yang berada di luar kekuasaan. Kalau mau jujur sebenarnya Sandi, Prabowo, Ganjar itu masuk barisan koalisi pemerintah. Jadi lawan yang dihadapi Anies bukan perkara gampang," katanya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu sebelumnya menyatakan secara terbuka bahwa pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah terbukti dipercaya masyarakat saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Atas dasar itu dia menyebut Anies-Sandi sebagai sebuah keniscayaan di Pilres 2024. Nama Anies sendiri kerap muncul dalam survei elektabilitas Pilpres 2014.

Mayoritas lembaga survei menempatkan nama Anies dalam daftar lima besar tokoh dengan elektabilitas tinggi, bersaing ketat dengan Prabowo dan Ganjar. Ketum PSI Giring Ganesha belakangan menyentil Anies Baswedan sebagai pejabat tukang bohong.

Dia mewakili partainya kecewa dengan kebijakan Anies yang masih ngotot untuk menggelar Formula E di tengah polemik anggaran dan situasi pandemi yang masih belum juga reda. Anies belum memberi tanggapan soal tudingan Giring.

Dia pun selama ini enggan merespons urusan Pilpres 2024. Beberapa kali Anies kerap menyatakan saat ini dia hanya ingin fokus bekerja mengurus Jakarta.

(yoa/gil)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Prabowo Subianto akan menjadi lawan politik Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) di Pilpres 2024.

Ormas yang diinisiasi Habib Rizieq Shihab (HRS) dkk itu menyatakan tak mau mendukung Prabowo seperti di Pilpres 2019.

“Jika tak ada rekonsiliasi antara Prabowo dan PA 212, kemungkinan PA 212 akan jadi lawan Prabowo di 2024,” kata Ujang kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Menurut Dosen Universitas Al-Azhar itu, PA 212 menolak mendukung Prabowo karena kemungkinan merasa kecewa.

Sebab, pasca Pilpres 2019, Ketum Partai Gerindra itu memilih bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meninggalkan PA 212.

“PA 212 tak mendukung Prabowo. Mungkin karena mereka mati-matian dan habis-habisan di Pilpres 2019 yang lalu untuk backup Prabowo. Tapi Prabowo pilih masuk kabinet Jokowi,” tutur Ujang.

Sebelumnya, Ketum PA 212 Slamet Ma’arif mengatakan, organisasinya tak akan mendukung lagi Prabowo jika maju di Pilpres 2024.

Menurutnya, sudah saatnya generasi muda untuk tampil menjadi capres 2024.

“Kami sangat sulit untuk mendukung kembali PS (Prabowo Subianto) di 2024). Era PS sudah selesai, 2024 era generasi muda untuk tampil,” kata Slamet dalam kepada wartawan, Rabu (16/6).

Tak hanya itu, Slamet juga menyebutkan ada sejumlah pertimbangan yang membuat PA 212 sulit mendukung Prabowo lagi.

“Saya juga yakin PS diusung atau dipasangkan dengan siapa pun sangat amat sulit bisa memenangkan pertarungan di 2024,” ujarnya.

Di antaranya, pertimbangan yang membuat PA 212 kecewa dengan Prabowo karena di Pilpres 2019, sehingga tak bakal memberi dukungan lagi.

“Kekecewaan umat di 2019 sangat sulit dilupakan,” pungkasnya.

(muf/pojoksatu)

VIVA – Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani bertebaran di sejumlah titik jalan sejumlah daerah di Jawa Timur, terutama di Kota Surabaya sejak beberapa hari lalu. Baliho berukuran besar itu hanya menampilkan foto diri Puan berbaju merah khas PDIP dengan tulisan minimalis: Mbak Puan.

Baliho Puan terlihat di antaranya di Jalan Pasar Kembang, Dukuh Kupang, Gunung Sari, Jemur Andayani, Karah Agung, Menur Pumpungan, dan Jalan Kendangsari yang tak jauh dari kantor DPD PDI P Jawa Timur. Juga di Kecamatan Kanigaran, Probolinggo.

Keberadaan baliho Puan itu berbarengan dengan isu dirinya bakal maju di Pemilihan Presiden 2024.  

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam berpendapat, munculnya baliho Puan sebagai tanda pemanasan Pilpres 2024.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan pernyataan sejumlah elite PDIP yang ingin memajukan putri dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri itu.

"Saya menganggapnya sebagai pemanasan dan ekspansi basis dukungan agar lebih dekat dengan pemilih nasional. Ya, semacam penguatan untuk kampanye udara.

Upaya itu juga bisa dibaca sebagai ikhtiar untuk menguatkan basis dukungan internal di basis-basis PDIP," kata Surokim kepada wartawan, Sabtu, 12 Juni 2021.

Photo : VIVA/Nur Faishal (Surabaya)

Menurut peneliti senior Surabaya Survey Center itu, Puan dan PDIP memang sudah waktunya melakukan ekspansi basis dukungan. Tidak lagi sekadar mengandalkan Jawa Tengah yang menjadi basis konstituennya.

Jawa Timur dan Jawa Barat yang secara demografis sangat menentukan juga perlu diperhatikan dan diperkuat.

"Puan ini sekarang kan, medan kontestasinya nasional. Jadi sudah waktunya ekspansi basis dukungan, daerah-daerah yang punya basis pendukung PDIP kuat seperti Surabaya harus juga menjadi perhatian bagi mbak Puan agar kian dikenal, disukai dan akan membentuk elektabilitasnya," tandas Surokim.

Dalam banyak hal, Puan disebutnya memiliki modal yang tidak dimiliki oleh semua politisi, seperti darah biru dari Presiden RI pertama Soekarno.

Namun, dalam konteks pemilihan langsung, papar Surokim, Puan membutuhkan popularitas dan elektabilitas yang memadai.

"Dalam konteks pemilu langsung kekinian, publik yang kian kritis juga menuntut Mbak Puan terlihat smart dan menjadi komunikator publik yang andal.

Jadi, Mbak Puan juga perlu meningkatkan kapasitas, kompetensi komunikasi publiknya dan yang paling penting juga menjadi media darling agar modal gen darah biru itu juga menjadi komplemen dari kapasitas politik beliau sebagai tokoh nasional," kata Surokim.

Ia menilai pemasangan baliho berdampak positif secara politik bagi Puan. Semakin banyak baliho dipasang maka semakin banyak pula masyarakat yang tahu tentang Puan dan kiprahnya.

“Minimal bisa memantik rasa ingin tahu publik serta menguatkan nama beliau dibenak pemilih non-PDIP. Sebagai kader genuine PDIP dan memiliki trah darah biru, saya pikir potensi Mbak Puan tetap kuat untuk ke 2024," ujar Surokim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya tidak konsisten, terkhusus membuka tempat wisata.

Kebijakan itu telah mengakibatkan kerumunan, salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol. Faldo bahkan mengatakan, Anies tidak dapat menjalankan apa yang sudah dikatakan dalam kebijakan yaitu kuota pengunjung 30 persen di tempat wisata.

"Keputusan membuka Taman Impian Jaya Ancol sudah aneh, orang kan situasi tidak boleh mudik. Pak Gubernur bolehkan masuk KTP DKI, kuota 30 persen, tahunya malah membludak.

Tidak terjadi itu apa yang dikatakan Gubernur Anies," kata Faldo dalam keterangannya, Sabtu (15/5/2021).

Menurut Faldo, membuka tempat wisata pada saat pemerintah pusat melarang mudik Lebaran adalah hal yang aneh. Hal ini dinilainya sebagai kebijakan yang teledor.

Ia berpendapat, menjelang Idul Fitri, pemerintah pusat telah mencegah arus mudik untuk menghambat penyebaran Covid-19. "Tapi kerumunan dalam bentuk lain justru dibiarkan.

Intinya kan mencegah mobilitas dan kerumunan. Virus tak akan membedakan ini mudik atau wisata. Begitu ada kerumunan, virus akan leluasa," ujarnya.

Faldo mengatakan, pada saat libur Lebaran, virus akan tetap bekerja tak memandang kegiatan seseorang melakukan mudik atau berwisata.

Seharusnya, lanjut dia, Anies cukup intelektual untuk memahami antara mudik dan berwisata sama-sama berpotensi menimbulkan penyebaran virus.

"Libur lebaran, virus tetap kerja. Pak Anies tentunya cukup intelektual untuk memahami ini," ujar dia. Atas peristiwa kerumunan di Ancol, Faldo menilai Anies tidak tegas dalam menerapkan kebijakan mencegah penyebaran Covid-19 pada masa libur Lebaran.

Ia bahkan memprediksi, atas keteledoran itu, survei pemilihan presiden (Pilpres) terhadap Anies akan menurun.

"Survei Pak Gubernur bakal makin down kalau makin banyak tidak sesuai kata dan perbuatan. Survei itu dari hasil kerja. Tidak ada orang senang pemimpin yang tidak memberikan kepastian," ucap Faldo.

Ia juga mengaku heran, lantaran Ancol yang sempat ditutup usai dinyatakan menimbulkan kerumunan, lantas dibuka kembali. Atas hal tersebut, Faldo menilai Anies takut menghadapi protes dari satu atau dua orang tanpa memikirkan publik luas.

"Dari 30 persen, ditutup, selang berapa jam dibuka lagi. Kalau takut hadapi protes satu dua orang tanpa memikirkan publik luas.

Saya yakin makin jauh Pak Anies dari medan merdeka, bahkan gubernur lagi saja berat. Kalau boleh jujur, itu pendapat saya," ucap dia.

Taman Impian Jaya Ancol sempat kembali dibuka pada Sabtu (15/5/2021) secara terbatas. Padahal, pihak pengelola sudah menyampaikan bahwa tempat wisata itu ditutup pada Sabtu dan akan buka kembali Minggu (16/5/2021).

"Tapi yang kami beri kesempatan masuk terbatas dari waktu dan jumlahnya. Waktunya sangat terbatas nanti siap-siap kembali ke rumah karena akan general cleaning di Ancol," kata Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol Rika Lestari dalam keterangan, Sabtu.

Namun, pihak pengelola kemudian mengarahkan pengunjung yang sudah masuk ke arah luar. Ini dilakukan untuk mencegah kerumunan.

Penulis : Nicholas Ryan Aditya
Editor : Bayu Galih

Tim Detikcom - detikNews Jakarta - Lembaga survei SMRC merilis hasil survei terkait siapa sosok yang akan dipilih sebagai capres jika dilakukan saat ini. Hasilnya, Jokowi di peringkat teratas, disusul Prabowo Subianto. Namun suara Prabowo dinilai belum signifikan.

Survei nasional SMRC itu dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara random (acak) dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah ± 3,07%.

SMRC menanyai responden dengan pertanyaan top of mind 'Pemilihan Presiden mendatang masih sekitar tiga tahun lagi. Tapi bila pemilihan Presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai Presiden RI?'. SMRC tidak menyebutkan daftar nama. Hasilnya, Prabowo mendapat angka tertinggi kedua setelah Jokowi, yaitu 13,4 persen.

1. Jokowi 15,2 persen
2. Prabowo 13,4 persen
3. Ganjar Pranowo 6,1 persen
4. Anies Baswedan 5,4 persen
5. Sandiaga Uno 3,1 persen
6. Ridwan Kamil 2,2 persen
7. Basuki T Purnama 2,0 persen
8. Hary Tanoe 1,2 persen
9. AHY 0,9 persen
10. SBY 0,7 persen

"Dalam jawaban spontan ini, masih ada 44,2% yang belum menjawab dan yang menjawab Presiden Jokowi masih dipilih oleh 15,2% persen, lalu Pak Prabowo 13,4%, di urutan ketiga ada Ganjar 6,1%, Anies Baswedan 5,4%, Sandi 3,1%, dan calon-calon lain di bawah 3%," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam acara rilis survei bertajuk 'Kondisi Ekonomi-Politik 1 Tahun COVID-19: Penilaian Publik Nasional' dalam YouTube SMRC TV, Kamis (1/4/2021).

Dari temuan survei tersebut, kecenderungan top of mind dalam survei selama ini Jokowi selalu mendapat dukungan paling tinggi, tapi setahun terakhir sudah turun jauh (antara 15-17%), bahkan jauh di bawah 3 tahun sebelum pemilu 2019 (sekitar 30%) karena Jokowi menurut UUD tidak boleh maju lagi dan publik kemungkinan menyadari itu.

Prabowo, yang sudah beberapa kali jadi calon presiden dan wakil presiden, pada survei Maret 2021 baru mendapat dukungan spontan 13,4%, jauh di bawah Jokowi pada 3 tahun menjelang Pilpres 2019 (sekitar 30%).

"Dukungan pada Prabowo secara spontan 3 tahun menjelang Pilpres 2024 kurang-lebih sama dengan sekitar 3 tahun menjelang Pilpres 2019 (rata-rata sekitar 11%). Ini mengindikasikan peluang Prabowo 2024 tidak lebih baik dari 2019," ujarnya.

Dalam format pertanyaan semiterbuka, Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak 20%, disusul Anies Baswedan (11,2%), Ganjar Pranowo (8,8%), Sandiaga Uno (5%), Ridwan Kamil (4,8%), Basuki T Purnama (4,8%), AHY (3,5%), dan Tri Rismaharini (3.1%). Nama-nama lain di bawah 3% dan yang belum tahu 17,6%.

Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 15 nama, Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak (20,8%), disusul Anies Baswedan (13,1%), Ganjar Pranowo (12%), Sandiaga Uno (7,4%), Ridwan Kamil (6,7%), AHY (5,2%), Tri Rismaharini ( 5,2%), dan nama-nama lain di bawah 3%. Yang belum tahu 19,7%.

Menurut Abbas, meski Prabowo sementara berada di peringkat teratas, dukungan terhadap Prabowo belum meyakinkan.

"Untuk pertanyaan terbuka, Prabowo baru mendapat dukungan spontan 13,4%, jauh di bawah Jokowi pada 3 tahun menjelang Pilpres 2019, sekitar 30%," kata Abbas.

"Demikian pula suara 20% di pilihan semiterbuka dan tertutup itu belum meyakinkan mengingat Prabowo adalah tokoh yang sudah dua kali menjadi calon presiden," sambungnya.

Menurut Abbas, kondisi pada Maret 2021 ini (3 tahun menjelang Pilpres 2024) mirip dengan kondisi pada 2011 (3 tahun menjelang Pilpres 2014), yakni belum ada calon yang mendominasi suara.

"Kalau, pada Maret 2021 ini elektabilitas Prabowo hanya 20%, diperkirakan Pak Prabowo akan berat dalam Pilpres 2024 ini bila ia maju. Soalnya kalau kita bandingkan dengan Maret 2021 ini 3 tahun jelang Pilpres ini sebetulnya mirip pada kondisi 2011 yang lalu 3 tahun menjelang 2024 belum ada calon yang mendominasi suara," ungkapnya.

Pada Mei 2011, Megawati mendapat dukungan paling besar, 20,3%, kemudian Prabowo 10,2%. Nama Jokowi belum muncul ke 5 besar waktu itu. Tapi pada Pilpres 2014, akhirnya Jokowi yang terpilih sebagai presiden.

"Oleh karena itu, kelihatannya dalam kondisi menjelang 3 tahun menjelang Pemilu ini kinerja Pak Prabowo terlihat belum cukup meyakinkan," ujarnya. (yld/tor)