Jakarta, Dakwah NU
1 Juni merupakan peringatan Hari Lahir Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila ini merupakan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016.

Hal ini sebagai bentuk penghargaan perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila diharapkan masyarakat bersama-sama memeriahkan dan menyemarakkan Bulan Pancasila yaitu dimulai 1 Juni hingga 18 Agustus.

Kelahiran Pancasila tidak lepas dari peran sentral tokoh sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari.

Sebelum menerima rumusan Pancasila, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari melakukan tirakat atau menjalani laku spiritual dengan memohon kepada Allah Ta’ala untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Tirakat tersebut di antaranya dengan menjalankan puasa tiga hari, mengkhatamkan Al Qur’an, sholat istikharah dan membaca surat Al Kahfi hingga puluhan kali.

Berikut ritual lengkap KH Hasyim Asy’ari saat menerima rumusan Pancasila.

“Ketika Pancasila Datang Kepadaku…

Aku meminta petunjuk Allah Dengan puasa 3 hari, mengkhatamkan Al-Qur’an dan membaca Al Fatihah sampai pada ayat ‘iyya kana budu waiya kanastain’ aku baca 350 kali. Setelah puasa 3 hari aku lanjutkan shalat istikhoroh 2 rakaat, pada rokaat pertama aku baca surat At Taubah 41 kali , rokaat kedua surat Al Kahfi 41 kali. Sebelum tidur aku membaca ayat terakhir surat Al Kahfi 11 kali. Maka Aku Ridho. Pancasila sebagai dasar perekat bangsa dan menjadi ideologi Negara Indonesia”.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud mengatakan, Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara Indonesia sudah disetujui oleh Kiai-Kiai NU dan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari.

Pada Muktamar NU ke 25, dibuat sebuah keputusan dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh sebelas Kiai sepuh NU dalam menentukan tokoh yang akan memimpin NKRI ini. Hal itu tertuju kepada dua nama besar yakni Soekarno dan Hatta.

Kiai Marsudi menjelaskan, dari hasil musyawarah itu, Soekarno terpilih dengan sepuluh suara dan Hatta satu suara. Namun akhirnya keduanya dijadikan dwitunggal dalam memimpin NKRI ini yakni Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Kiai Marsudi, peranan NU dalam kemerdekaan Indonesia tidak hanya sebatas itu. Dasar negara atau saat ini dikenal dengan Pancasila merupakan hasil persetujuan Kiai Kiai NU.

“Pancasila saat ini disetujui oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dan kiai-kiai NU melalui istikharahnya. Pembuatan dasar negara itu juga tidak terlepas dari arahan dan saran dari Hadratussyaikh dan kiai kiai NU,” ungkapnya.

Dengan demikian, setelah ditetapkan negara Pancasila ini, hukum menjaga Tanah Air Indonesia adalah wajib. Sepertihalnya Nabi Ibrahim As yang berdoa untuk keamanan negaranya. Sebab landasan utama beribadah dengan baik adalah negara yang aman.

“Inti bernegara adalah fasilitas kemakmuran negara untuk menggerakan keimanan,” katanya.

“Hadratussyaikh membuat jargon hubbul wathon minal iman, bela negara bagian dari iman untuk membuat negara yang aman dan makmur,” katanya. (fqh)

aanardianto MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Abdul Mu’ti mengaku heran dengan kelompok yang menganggap Pancasila sebagai produk Thoghut yang kafir dan bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Mu’ti, mereka yang menuduh seperti itu telah menistakan ijtihad para ulama.

Pancasila sendiri lahir sebagai kesepakatan dan ijtihad para ulama dan tokoh pendiri bangsa. Artinya, perumusan Pancasila memiliki dasar-dasar agama yang sesuai dengan kaidah dan syariat Islam. Bagi Muhammadiyah, Pancasila dianggap sebagai rumusan final yang tidak boleh diubah.

Penegasan itu dilakukan Muhammadiyah dengan meluncurkan dokumen resmi Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah (Negara Perjanjian dan Persaksian) dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015.

“Sehingga Muhammadiyah menyebut Pancasila itu dasar negara yang Islami dan Negara Pancasila sebagai negara perjanjian,” ungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam forum diskusi Empat Pilar MPR RI di Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Senin (26/4).

Dalam diskusi yang bertema “Menangkal Penyusupan Paham Ekstremisme di Kalangan Kaum Muda” itu, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tugas umat Islam terutama Muhammadiyah adalah melakukan persaksian dengan cara melakukan kerja bersama membangun bangsa.

Senada dengan Mu’ti, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah turut prihatin dengan lemahnya pemahaman kelompok ekstrimis di Indonesia terhadap sejarah bangsanya sendiri.

“Para alim ulama yang menurut saya keulamaannya, pengetahuan keilmuannya tentang Islam tentu sangat dalam, mau menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Bahwa Pancasila itu bukan nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam,” ucap Basarah.

Selain miskin pemahaman sejarah, kelompok ekstrimis dan radikal itu menurut Basarah juga bermasalah dalam mengimani takdir Allah yang menempatkan mereka hidup di bumi majemuk seperti Indonesia.

“Itu juga harus diyakini bahwa menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta’ala, sebagaimana dalam rukun iman yang saya yakini bahwa percaya kepada takdir itu juga bagian dari iman.

Sehingga barangsiapa yang ingin mengubah takdir Tuhan pada bangsa Indonesia ini sesungguhnya bertentangan dengan takdir dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegasnya.

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA— Bagi Muhammadiyah hubungan natara keislaman dan keindonesia yang sudah final. Komitmen Muhammadiyah dalam hal ini ditegaskan dalam konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.

Terkait dengan hubungan Agama Islam dan Pancasila, Muhammadiyah mempunyai konsep  Darul Ahdi Wa Syahadah. Konsep ini menegaskan komitmen keislaman dan keindonesiaan yang dipahami oleh Muhammadiyah.

Pancasila sebagai Darul Ahdi berarti negeri yang bersepakat pada kemasalahatan. Artinya Darul Ahdi juga dapat dimaknai sebagai Darussalam yang berarti negeri yang penuh dengan kedamaian.

Sedangkan Pancasila sebagai Wa Syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan laku hidup sehari-hari. Dalam arti luas, Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah bermakna bahwa setiap kelompok harus berlomba-lomba meraih kemajuan dan keunggulan berdasarkan etika sportifitas.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam moderat di Indonesia yang sudah final dalam urusan kaitan antara keislaman dengan keindonesiaan, jadi tidak perlu diragukan keislaman dan keindonesiaan Muhammadiyah.

“Jadi ketika Muhammadiyah mengatakan Darul Ahdi itu artinya sebuah perjanjian yang mengarah kepada kenegaraan,” ungkapnya pada (5/4) dalam acara Sarasehan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila pada Generasi Milenial di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Yudian menjelaskan, saat ini consensus menjadi hukum tertinggi dalam menentukan sebuah hukum di negara Indonesia. Sementara itu, terkait dengan konsep Bhineka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak boleh hanya diberlakukan pada sisi keragaman agama saja, tapi juga berlaku dalam pada segala sisi.

Melihat Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang memiliki banyak alumni dengan berbagai macam latar belakang, konsep Bhinke Tunggal Ika memiliki arti penting bagi Muhammadiyah. Yudian juga mengajak bersyukur kepada bangsa ini kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberiannya yang bermacam-macam ini.

“Di Indonesia ini minimal kita memiliki dua kelebihan dibanding dengan bangsa di dunia ini. Pertama, sumber daya alamnya, dan yang kedua jaminan konstitusional bagi WNI untuk bisa menjadi presiden,” imbuhnya.

Begitu reformasi bergulir tahun 1998, kata Pancasila jarang diucapkan oleh siapa pun di seluruh Indonesia, termasuk oleh para pejabat dan para politisi.