Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan rapuhnya sistem kesehatan nasional salah satunya karena tingginya impor alat-alat kesehatan (alkes).

"Saat ini, sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi produk impor adalah menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," ujar Said Aqil saat memberi sambutan di acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU, yang disiarkan di kanal Youtube Televisi Nahdlatul Ulama, Sabtu (25/9).

Said Aqil menyarankan pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas.

Ia juga meminta pemerintah mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan termasuk dokter, spesialis, perawat dan bidan serta memperkuat ekosistem kesehatan.

Menurutnya, hal itu bisa dimulai dari kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas rumah sakit-Puskesmas dan produksi Alkes.

Ia juga menyoroti sistem kesehatan dari sisi masyarakat. Protokol kesehatan, kata Said Aqil, tak boleh kendor meski kasus Covid-19 belakangan ini mulai landai. Menurutnya ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga.

Pernyataan tersebut merujuk keterangan epidemiolog yang mengatakan pola kurva sekitar 3-5 bulan akan naik. Lonjakan itu diperkirakan akan terjadi pada akhir 2021.

Sebelumnya, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) juga mengatakan hal serupa. Mereka meminta seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan pasien virus corona agar selalu siaga mengantisipasi lonjakan gelombang ketiga.

Sekretaris Jenderal Persi Lia Gardenia Partakusuma mengatakan Indonesia berpotensi mengalami lonjakan Covid-19 tiga bulan pasca negara tetangga mengalami lonjakan.

Menurutnya, kasus-kasus Covid-19 pada pembelajaran tatap muka (PTM) bisa menjadi ancaman serius akan lonjakan Covid-19. Sejauh ini kasus harian Covid-19 di Indonesia mengalami tren penurunan. Kasus harian tak lebih dari angka 10 ribu.

Jumlah tersebut sangat berbeda dengan kondisi pada Juli lalu. Ketika itu, kasus harian Covid-19 menyentuh angka 50 ribu per hari. Kasus Covid Bertambah 2.557, Pasien Sembuh Meningkat 4.607.

Secara keseluruhan kasus Covid di Indonesia mencapai 4,2 juta, sementara angka kematian 141 ribu jiwa. Namun, Indonesia tak bisa serta merta berbangga diri mengingat lonjakan kasus di negara tetangga masih tergolong tinggi.

Di Malaysia misalnya, kasus harian Covid masih di kisaran angka 14 ribu.

(isa/pmg)

Jakarta, NU Online  Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) meluncurkan program Asistensi Beasiswa LPDP Santri 2021, Kamis, (16/9). Acara dilaksanakan secara daring dan disiarkan langsung TVNU.  

Dalam Beasiswa LPDP ini, RMI PBNU menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengakomodasi insan-insan pesantren agar bisa melanjutkan pendidikan formal di sejumlah universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri.   

Ketua RMI PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin berharap semua civitas pesantren, baik para pendidik maupun santri bisa mengambil kesempatan beasiswa kegiatan tersebut.

Pasalnya, program ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dan santri di pesantren khususnya yang berada di bawah naungan RMINU.  

"Program Beasiswa Asistensi Santri 2021 ini menjadi peluang besar untuk santri diterima beasiswa LPDP, santri perlu diberikan pendidikan yang baik dengan diberikan beasiswa LPDP," ujarnya.

Ia menambahkan, beasiswa Asistensi Santri 2021 saat ini dibuka untuk para santri yang ingin melanjutkan S2 ke luar negeri. Lebih lanjut, Wakil RMI PBNU Saeful Umam mengatakan, kesempatan baik ini harus diperhatikan betul oleh para santri.

Mereka yang berminat, hendaknya mulai memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Guna mempermudah kelolosan santri dalam program ini, RMI PBNU berupaya memfasilitasi les bahasa dan bimbingan menulis.

Sementara itu, Direktur Beasiswa LPDP RI 2021 Dwi Larso memastikan beasiswa LPDP ini sudah mendapatkan izin dari Kementrian Agama RI. Ada ratusan universitas yang tersebar di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika yang nanti akan mewadahi para santri.

"Beasiswa santri tentu harus mendapatkan izin dari Kementrian Agama untuk kita jalani lagi, kita akan lakukan rekrutmen tahun ini, khusus untuk santri yang ingin berkuliah ke luar negeri ada sekitar 150 universitas ternama" ujarnya.

Pendaftaran dimulai Oktober. Dan proses seleksi berlangsung di bulan November. Lalu, para penerima beasiswa yang lolos akan berangkat ke luar negeri awal tahun 2022 mendatang.

Tahapan beasiswa LPDP meliputi seleksi administrasi, seleksi substansi akademik, tes bakat skolastik (TBS), seleksi substansi kebangsaan, dan seleksi wawancara.

"Santri harus mempersiapkan softskill bahasa dan kemampuan akademik, tentu kita akan memfasilitasi itu bagi yang layak menerima beasiswa," jelasnya.

Kontributor: Joko Susanto Editor: Syamsul Arifin

damailahindonesiaku.com Jakarta- Berhasilnya milisi dari organisasi Taliban dalam merebut dan menguasai pemerintahan Afghanistan rupanya turut mewarnai isu politik dunia. Hal ini terkait dengan rekam jejak Taliban dalam kontribusinya terhadap persebaran potensi tindak terorisme di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tindak aksi terorisme di Indonesia pada peristiwa Bom Bali pun turut terstimulasi oleh heroisme pejuang Afghanistan.

Hingga kini pun pengaruhnya kembali muncul ke permukaan seiring dengan terebutnya Kabul sebagai ibukota Afghanistan oleh Taliban. Tak sedikit kemudian yang bersimpatik terhadap Taliban. Atas menyeruaknya Isu ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang mengadakan diskusi atas Taliban tersebut dengan berbagai objektif pro dan kontra.

Menanggapi hal tersebut, Institut Hasyim Muzadi menggelar Webinar Nasional dengan tema “Taliban Afghanistan, Ancaman atau Harapan” yang digelar pada Sabtu (11/6/2021) malam. Acara yang dipandu Wakil Direktur Eksekutif Internasional Conference of Islamic Scholar (ICIS) KH. Khariri Makmun, Lc, Dpl., MA, sebagai moderator ini menghadirkan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM sebagai salah satu narasumber.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Penceghan BNPT mengatakan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran sentral di dalam pencegahan potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia melalui praktik sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Hal tersebut seiring dengan bagaimana semangat revitalisasi NU menuju pengabdian Abad ke-2.

“Upaya revitalisasi NU ini tentunya akan berhasil apabila NU ini kembali ke khittah sebagaimana berdirinya NU pada tahun 1926. NU akan bangkit, akan terrevitalisasi, kembali ke khittah sebagaimana 1926 yang dulu sudah di amanahkan oleh Kyai Haji Hasyim Asy’ari,” ujar Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid.

Lebih lanjut Brigjen Ahmad Nurwakhid pun menekankan bagaimana peran NU di dalam membendung potensi radikalisme merupakan khittah yang sebagaimana pada masanya. Pendirian NU merupakan upaya dalam membendung paham Wahabisme yang tersebar keseluruh dunia tak terkecuali Indonesia.

“Filosofi NU didirikan itu sejatinya untuk membendung atau membentengi pengaruh wahabisasi internasional yang ada di Indonesia” ucap alumni Akpol tahun 1989 ini.

Dirinya pun meyakini bagaimana semua konflik di dunia Islam selalu didahului oleh masifnya paham radikalisme dan aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Yang mana hal tersebut masuk dalam dalam konteks ideologi takfiri wahabi dan kemudian berkolaborasi dengan kekuatan oposisi yang destruktif termasuk juga adalah pengaruh intervensi asing.

Namun demikian dirinya juga menggaris bawahi bagaimana Taliban yang ada saat ini tidak sesuai dengan bagaimana ideologi murni yang pada mulanya dianut oleh Taliban. Bahwa jika memang benar Taliban ini murni maka mazhab yang dianut adalah fiqih Hanafi dan tauhidnya maturidiyah.

“Jika memang mazhab tersebut yang dianut, maka tidak mungkin tindakannya mengarah pada radikalisme dan terorisme. Justru jika benar mazhab tersebut, Taliban bisa jadi memiliki paham yang moderat,” kata mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus)88/Anti Teror Polri ini.

Namun dirinya kembali menegaskan bagaimana Taliban ini juga memiliki transformasi ideologi yang kemudian berkembang menjadi lebih kontributif terhadap ideologi radikal yang ada di dunia. Dirinya mencontohkan bagaimana jika tidak mungkin apabila Taliban moderat yang bermazhab fiqih Hanafi dan bertoriqoh Naqsabandiyah justru menghancurkan patung terbesar di dunia yang ada di lembah Bamiyan, Afghanistan.

“Kemudian secara ideologis dan politisnya pun kemudian Taliban justru bergeser dan mendekati perjuangan politik yang seperti Al Qaeda. Sehingga tidak mungkin kalau dia itu moderat, tidak mungkin kalau dia itu bermazhab Hanafi atau mungkin thoriqoh naqsabandiyah kok sampai mau menghancurkan patung terbesar di dunia yang ada di Afghanistan,” kata mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol ini.

Dirinya juga mengingatkan kembali bagaimana upaya Taliban tersebut juga menyerupai konteks pergerakan ormas yang sudah dilarang di Indonesia, yaitu Front Pembela Islam (FPI) yang mana juga termotivasi oleh Taliban dan sekarang ini justru membuat kamuflase dengan kembali mendirikan FPI dengan nama Front Persaudaraan Islam. Adanya Taliban di Afghanistan ini turut menstimulasi terhadap gerakan jaringan teroris dalam konteks yag terafiliasi dengan AL Qaeda di Indonesia yaitu Jama’ah Islamiyah (JI).

“Jadi Taliban di Afghanistan itu otomatis menurut pendapat kami jelas, waktu itu saya menyatakan bahwa ini akan meresonansi, lalu akan memotivasi atau memberikan stimulan terhadap gerakan atau jaringan teroris, yang dalam konteks ini terafiliasi dengan Al-Qaeda di Indonesia yaitu Jamaah Islamiyah dan juga memotivasi atau meresonansi kelompok radikal yang ada di Indonesia” ucap mantan Kapolres Gianyar ini .

Meski demikian menurutya, hal ini juga menggaris bawahi bagaimana situasi tersebut yang mana terebutnya ibukota Kabul oleh Taliban ini turut mewarnai politik dunia. Seiring dengan hal tersebut dirinya juga menaruh harapan bagaimana NU yang memiliki cabang di Afghanistan ini juga turut menyumbang pada perdamaian yang ada. Karena dengan menciptakan suasana aman dan damai, NU diharapkan mampu memiliki peran baik di Afghanistan.

“Apalagi saya dengar NU punya cabang di sana juga. Nah ini akan memberi nuansa atau memberi semacam keterlibatan Indonesia dalam konteks ormas NU untuk ikut berperan dalam menciptakan suasana aman dan damai di Afghanistan,” ucap perwira tinggi yang juga pernah menjabat sebagai Kapolres Jembrana ini.

Karena apapun yang terjadi di Afganistan sekarang ini menurutnya secara de facto negara tersebut sudah dipimpin atau dikuasai oleh Taliban. Dan tentu saja Indonesia atau pemerintahan Indonesia yang sesuai amanah undang-undang harus konsisten dengan sikap non-blok ataupun bebas aktif nya itu. Dimana bangsa Indonesia tidak boleh ikut campur atau intervensi dalam urusan di Afghanistan.

“Dalam hal ini kita juga harus ikut terlibat di dalam membangun perdamaian sebagaimana tujuan nasional yakni turut serta di dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujar mantan Kadensus 88/Anti Teror Ditreskrim Polda DIY ini.

Oleh sebab itu seiring dengan harapan tersebut, dirinya juga berharap pada NU dalam perkembangannya juga turut berkontribusi pada perdamaian.

Terkait dengan peran BNPTdalam penanggulangan terorisme di Indonesia, dirinya menegaskan sebagai fungsi koordinatif, BNPT berupaya untuk mengkoordinasikan diantaranya dengan TNI, Polri dalam hal ini Densus 88/Anti Teror untuk selalu siaga dalam menghadapi perkembangan terorisme yang ada di Indonesia.

“Yang mana perlu kami garis bawahi bahwa tindakan aksi terorisme bukanlah merupakan usaha untuk memonopoli agama tertentu. Tetapi radikalisme dan terorisme ini potensinya ada pada setiap individu manusia, sehingga semua tindakan teroris tidak terkait dengan agama apapun. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkan aksi terorisme,” ujar pria yang mengawali karir Kepolisannya sebagai Danton Candradimuka Akabri ini mengakhiri.

Jakarta, NU Online Rais Syuriyah PCINU Australia-Selandia Baru, Prof Nadirsyah Hosen, mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama dapat dikenal dunia melalui strategi budaya.

Karena belum ada strategi ala Islam yang dapat menjadi gerakan di tingkat global, ia mendorong strategi budaya NU sebagai pilihannya. Hal ini disampaikan Gus Nadir dalam halaqah internasional bertema Penguatan Gerakan Jami’iyah Menghadapi Tantangan Masyarakat Global.

Acara yang disiarkan langsung secara virtual itu digelar pada Senin (24/8). “Karena belum ada strategi yang dapat menjadi gerakan di tingkat global, maka harus ada gerakan lainnya yang NU bisa berperan lebih, yaitu melalui gerakan strategi budaya,” kata Gus Nadir.

Melalui budaya, lanjut Gus Nadir, dapat lebih langgeng dan diterima tanpa harus ada pertarungan. “Kalau sudah berbicara strategi politik kekuasaan, ekonomi, itu pasti akan banyak lawannya. Oleh karena itu, kita harus masuk lewat budaya,” ungkapnya.

Menurut Gus Nadir, dunia sekarang ini mulai berbalik kepada Nahdlatul Ulama sehingga membutuhkan peran serta keterlibatan NU secara global.

“Karena ada dua gerakan selain politik, yakni gerakan dengan strategi ekonomi yang sekarang muncul lewat adanya ekonomi syariah, bank Islam di mana-mana dan sertifikasi halal,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, gerakan ekonomi melalui bank Islam dan sertifikasi halal tidak bisa NU ikuti begitu saja. “Harus ada gerakan strategi yang lain yaitu budaya,” tandas Gus Nadir. Mengakomodasi budaya lokal  

Putra tokoh NU KH Ibrahim Hosen ini juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi bahwa NU sangat mengakomodasi budaya lokal, sehingga ketika masuk di era digital justru menjadi tantangan tersendiri. 

“Bagaimana budaya lokal dapat dimedsoskan, itu yang terpenting. Contohnya di YouTube pengajian-pengajian yang terkenal bukan dari kiai NU, karena banyak masyarakat kesusahan mengikuti pengajian dari kiai NU yang berbahasa Jawa,” terangnya.

Gus Nadir menambahkan, permasalahan lain yaitu hasil dari bahtsul masail NU yang tidak dibaca oleh ulama-ulama di luar negeri seperti Al-Azhar Mesir, di Saudi Arabia dan lainnya.

“Sehingga tidak menjadi rujukan di sana, padahal isinya luar biasa. Ini menjadi tantangan kita untuk menggunakan strategi budaya, misalnya dengan membuat film,” tutur Gus Nadir.

Gus Nadir berkeyakinan bahwa jika bisa membuat film tentang hal ini, misalnya, maka NU dan budayanya akan dikenal dunia internasional.

“Untuk mentransformasikan pemahaman Islam moderat ala NU ke luar negeri kita tidak punya kaki, tidak punya senjata, dan tidak punya uang, maka kita harus melakukan strategi budaya,” tegasnya.

“Saya yakin dan percaya bahwa NU memiliki kapasitas dan kualitas kader-kader yang ahli dalam bidang strategi budaya,” pungkas Gus Nadir.

Kontributor: Afina Izzati Editor: Musthofa Asrori

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kementerian Pengajian Tinggi (Kementerian Pendidikan Tinggi) Malaysia menyetujui pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM) yang diajukan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Persetujuan pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia ditandatangani oleh Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Malaysia pada 5 Agustus 2021.

Kabar tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod melalui akun Twitter @mamunmurod_.

Ma’mun Murod mengunggah foto dokumen resmi pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia. “Resmi sudah berdiri Universiti Muhammadiyah Malaysia. Tanpa lelah menebar maslahat,” tulis Ma’mun, Rabu (11/8).

Dokumen serupa dibagikan oleh pakar media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, melalui akun twitternya. “UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Tahniah!,” tulis Ismail Fahmi.

Tokoh Nahdlatul Ulama, KH Nadirsyah Hosen yang akrab disapa Gus Nadir, mengomentari cuitan Ismail Fahmi dengan candaan.

Ra’is Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU Australia dan Selandia Baru itu menyampaikan ucapan selamat atas pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia.

“Kalau NU sudah lama bikin kampus di luar negeri. Australia = ANU dan di Singapore = NUS,” canda Gus Nadir melalui akun Twitter @na_dirs, Rabu (11/8).

“Buat apa banyak-banyak bikin kampus kalau cuma ranking bawah dunia. 2 kampus NU di atas selalu ranking top. Begitu Mas Bro @ismailfahmi,” tambah Gus Nadir.

Kampus ANU yang dimaksud Gus Nadir adalah Australian National University (ANU). Universitas ini terletak di Canberra, ibu kota Australia.

Dikutip dari wikipedia, ANU yang memiliki tujuh fakultas utama dan beberapa institut yang lain dianggap sebagai salah satu universitas terbaik di dunia.

ANU diberi peringkat ke-23 dari 200 universitas terbaik di dunia oleh Times Higher Education Supplement.

Selain itu, ANU juga menduduki peringkat 10 untuk kesenian dan ilmu kemanusiaan (humanities).

ANU didirikan pada tahun 1946 oleh Parlemen Australia. Awalnya universitas ini hanya dibuka untuk mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan S2.

Barulah pada tahun 1960 universitas ini melakukan pengembangan secara fisik dan membuka pendaftaran untuk jenjang pendidikan S1. ANU juga merupakan bagian dari group of eight.

Sementara NUS adalah National University of Singapore atau Universitas Nasional Singapura.

NUS terletak di Kent Ridge, barat daya Singapura. Universitas ini memiliki kampus seluas 1,5 km² dan merupakan universitas terbesar di Singapura berdasarkan jumlah mahasiswa dan program yang ditawarkan.

Pada tahun 2000, majalah AsiaWeek (kini tidak terbit lagi) menobatkan NUS sebagai salah satu universitas terbaik di Asia. Kini, NUS telah berusia 116 tahun. (one/pojoksatu)

Jakarta, NU Online Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1443.

Pada momentum ini, ia mengajak Nahdliyin untuk meningkatkan ibadah serta kepedulian terhadap alam dan sesama manusia. "Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1443.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, barakah, ma’unah, taufik, dan hidayah serta ridha kepada kita semua sehingga dalam menjalani kehidupan selalu dalam bimbingan-Nya menuju kesuksesan dunia akhirat," tutur Kiai Said secara virtual pada acara Peringatan Malam 1 Muharram yang digelar Universitas Islam Malang (Unisma) bertajuk Mengetuk Pintu Langit’ diisi dengan Istighotsah dan Doa Tolak Bala, Senin (9/8/2021).  

"Melalui momentum bulan Muharram ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita tingkatkan amal shaleh kita.

Mari bersedekah kepada alam dengan lebih peduli terhadap lingkungan, bersedekah kepada fakir miskin dan yang membutuhkan, khususnya kepada anak yatim," tambahnya.  

Lebih lanjut, Kiai Said mengajak warga NU di mana pun berada untuk senantiasa memperbanyak zikir, shalawat, doa, dan istighotsah kepada Allah agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

Diharapkan agar seluruh masyarakat, bangsa, dan negara selalu diberikan keselamatan, kesehatan, serta dijauhkan dari segala marabahaya.  

Menurutnya, pergantian tahun baru hijriah ini menjadi momentum spiritual, momentum kemanusiaan, dan momentum untuk terus berdedikasi tinggi.

Hal ini bertujuan agar hubungan dengan Allah semakin dekat, hubungan dengan sesama manusia semakin baik, dan dedikasi terhadap kemajuan peradaban semakin nyata.   

"Mari kita lakukan refleksi atas kekurangan kita di tahun lalu dan kita lakukan perbaikan serta penyempurnaan di tahun ini dan mendatang, karena spirit Muharram adalah mengajarkan kepada kita agar selalu optimis," tegas Kiai Said.   

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini juga mengajak umat Islam dan warga NU untuk bisa mengambil berbagai hikmah serta meneladani spirit atau nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah Rasulullah.   

"Kita harus meneladani sikap, perbuatan, ucapan, dan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari," kata Helmy kepada NU Online, Senin sore.  

Ia pun mengajak agar umat Islam mampu merenungkan baik-baik dan menggali lebih dalam berbagai pesan kenabian yang relevan dalam konteks hijrah.

Hal itu agar mampu berhijrah dan bertransformasi menjadi pribadi atau bangsa yang lebih baik, mulia, serta semakin bermartabat.   

"Dalam momentum Tahun Baru Hijriah ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bersama-sama melangitkan doa, saling membantu dan mendukung satu sama lain agar bangsa kita segera diberi kemudahan untuk keluar dari pandemi covid-19 dengan selamat," pungkas Helmy.

Pewarta: Aru Lego Triono Editor: Kendi Setiawan 

Anadolu Agency - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, memastikan warganya tidak akan ikut melengserkan pemerintah tanpa adanya pelanggaran hukum yang jelas.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyampaikan hal itu menyusul munculnya seruan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya dan ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi di tengah pandemi Covid-19.

Dalam pertemuannya secara virtual dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Said Aqil menyebut ada gerakan politik yang ingin mengganggu keberlangsungan pemerintahan saat ini.

"Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita menganut sistem presidensial bukan parlementer," jelas Said Aqil dalam keterangan resmi Kemenko Polhukam yang dirilis, Selasa.

Ketua Umum PBNU menegaskan Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan penanganan Covid-19. Alasannya, Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum dan malah terbukti berusaha keras mengatasi pandemi.

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas," kata Said Aqil.

"Kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujar Kyai Said, sapaan akrab Ketua Umum PBNU ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan.

Menteri Mahfud mengajak seluruh tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat bahwa Covid-19 nyata dan perlu dihadapi dengan menjalankan protokol kesehatan.

Sebelumnya, sempat muncul tanda pagar atau 'hashtag' di media sosial Twitter seruan Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.

Munculnya seruan tersebut lantaran Presiden Jokowi dinilai gagal dalam menangani pandemi serta kebijakannya dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat.