Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kesehatan meminta pemerintah, terutama Kementerian Keuangan agar menaikkan gaji dua kali lipat untuk para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah terpencil.

Daerah ini sering disebut juga dengan 3T yakni Terdepan, Terpencil dan Tertinggal. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir, berharap Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan bisa mempertimbangkan hal tersebut.

"Untuk itu kami meminta kepada mereka yang bertugas di daerah pedalaman mungkin kalau di sini ada Mendagri dan mudah-mudahan ada juga MenPAN, dan mudah-mudahan Kementerian Keuangan, memberikan penghasilan yang lebih daripada saudara-saudara kita yang bekerja di kota-kota besar," ujar Kadir, dalam pernyataan sikap Asosiasi Puskesmas se-Indonesia secara virtual, Sabtu (25/9).

Kadir menuturkan nakes yang berada di kawasan terpencil dapat diberikan gaji dua kali lipat sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka. Ia tak bisa membayangkan bagaimana para dokter dan tenaga kesehatan berjuang naik perahu atau kapal kecil untuk bisa ke Puskesmas tujuan.

Khususnya, kata dia, ke Puskesmas di Kiwirok, Papua yang jika ditempuh dengan jalan kaki dari distrik bisa menghabiskan waktu selama dua hari. Kadir juga menyatakan keprihatinannya dan mengecam atas serangan yang dilakukan KKB tersebut.

Ia lalu mendorong para pihak terkait agar memberikan keselamatan dan keamanan kepada para tenaga kesehatan khususnya yang bertugas di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sebelumnya, terjadi serangan dan pembakaran di Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang oleh KKB pada Senin (13/9) lalu. Sebanyak dua nakes dikabarkan hilang, usai dilakukan pencarian, aparat menemukan dua nakes di jurang.

Satu nakes dinyatakan meninggal dunia yakni Gabriella Meilan, sementara yang satu lagi, Kristina Sampe ditemukan dalam keadaan hidup. 

Realisasi Insentif Nakes 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi insentif tenaga kesehatan (nakes) cair Rp10,6 triliun ke 1,29 juta orang per akhir Agustus 2021. Jika dirinci, penyaluran insentif nakes pusat mencapai Rp6,5 triliun ke 941,4 ribu orang dan daerah Rp4,1 triliun ke 357 ribu orang.

"Kami monitor terus, terutama di daerah-daerah di mana kemarin realisasi (insentif) nakes agak terlambat. Kami coba dorong terus bersama Kementerian Dalam Negeri," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2021, Kamis (24/9).

(isa/asa)

tek.id Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan sistem PeduliLindungi.

Hal ini merupakan buntut perkara sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang diakses orang lain sehingga menjadi topik panas di Twitter.

Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi memaparkan, Kemenkes akan bertanggungjawab atas pemanfaatan data pada sistem PeduliLindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN), sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.

Sementara BSSN sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai dengan PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

Terakhir, sesuai PP PSTE, PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kominfo selaku regulator akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data sistem PeduliLindungi.

Sebelumnya, Kominfo juga sudah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke PDN pada 28 Agustus 2021. Migrasi meliputi sistem, layanan aplikasi, database aplikasi PeduliLindungi, serta sistem aplikasi SiLacak, dan PCare.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan Sistem Pedulilindungi. Dedy menambahkan, agar masyarakat tidak terprovokasi terkait isu kebocoran data dan tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang akan terus disempurnakan.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi. Pemerintah menghimbau agar masyarakat dapat mengunduh dan tetap memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi yang saat ini fiturnya terus dikembangkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam masa adaptasi pengendalian pandemi Covid-19,” ujar Dedy.

tagar.id Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono melalui siaran virtual yang ditayangkan pada Kamis, 2 September, mengungkapkan bahwa lonjakan kasus Covid-19 telah menunjukkan penurunan secara drastis.

Menurutnya, penurunan per hari itu mencapai angka 10,36 persen dan juga ada penurunan angka kematian angka kematian yang menyentuh 37 persen. "Tren kasus Covid-19 makin lama makin menurun," ujarnya, Kamis, 2 September 2021.

Wamenkes menjelaskan, bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi. Sehingga, sejumlah indikator penurunan Covid-19 menurun secara tajam beberapa waktu belakangan ini.

Kunci dalam menekan angka positif Covid-19, kini terletak pada disiplin melakukan protokol kesehatan (prokes) dalam kegiatan sehari-hari. Melalui disiplin prokes akan dapat membuat pencegahan yang efektif dalam menghadapi ancaman nyata pandemi saat ini.

Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Jepang kembali mengalami lonjakan kasus itu karena protokol kesehatan yang tidak dilakukan. "Makin menurun sejalan dengan berbagai macam protokol kesehatan yang kita kampanyekan," katanya.

Belajar dari lonjakan Covid-19 di berbagai negara disebabkan oleh tidak patuhnya terhadap prokes yang diterapkan. Akibatnya, lonjakan kasus positif yang meningkat tajam dalam beberapa waktu belakangan.

"Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Jepang kembali mengalami lonjakan kasus itu karena protokol kesehatan yang tidak dilakukan," katanya.[]

Suara.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menduga sumber kebocoran data pengguna elektronik health alert card atau eHAC berasal dari pihak mitra. Pihak mitra yang dimaksud adalah pengelola aplikasi eHAC yang bekerjasama dengan Kemenkes RI.

Ia juga memastikan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sudah menonaktifkan aplikasi eHAC lama, yang awalnya digunakan untuk keperluan perjalanan transportasi udara.

"Dugaan kebocoran di aplikasi eHAC yang lama diakibatkan dugaan kebocoran dari pihak mitra, dan kini (dugaan kebocoran) sudah diketahui oleh pemerintah dan saat ini sudah dilakukan tindakan pencegahan dengan menonaktifkan eHAC lama," ujar Anas.

Anas memastikan pihaknya juga sudah melakukan investigasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta aparat berwajib untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Keterlibatan aparat berwajib ini, kata Anas, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Digitalisasi Data Elektronik.

"Ini adalah baru dugaan kebocoran, karena sebuah insiden kebocoran baru 100 persen bisa dikatakan bocor jika sudah ada hasil audit digital forensik," tutur Widyawati.

"PeduliLindungi servernya berada di pusat data nasional, dan terjamin keamanannya dengan didukung oleh lembaga terkait, baik itu Kominfo maupun juga Badan Siber Nasional (BSN) dan ini satu paket dengan seluruh sistem informasi yang terkait dengan pengendalian Covid-19," pungkas Anas.