"Konstelasi geopolitik keamanan global hari ini berubah tentunya apa yang kita lihat memang sesuatu yang tidak diduga sebelumnya karena hari ini Taliban mendapat kesempatan kembali untuk berkuasa. Tetapi kami melihat jangan sampai kembalinya Taliban ke tampuk pemerintahan ini menjadikan sebagai role model bagi masyarakat," kata Komjen Boy Rafli dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI, Rabu (15/9/2021).

"Yang kami maksud adalah aksi-aksi kekerasannya," imbuhnya. Boy Rafli mengatakan Indonesia memiliki jati diri tersendiri yang berbeda dengan Taliban. Indonesia memiliki Pancasila hingga Bhineka Tunggal Ika.

"Jadi tentu kita sebagai bangsa Indonesia sudah memiliki jati diri dan bentuk tersendiri, kita telah memiliki konstitusi, ideologi negara Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bapak-bapak menyebut sebagai 4 pilar," ujarnya.

Perjuangan di dalam negeri diharapkan tak mencontoh Taliban yang menggunakan cara kekerasan bahkan mengangkat senjata. Menurut Boy Rafli, cara tersebut bukan contoh yang layak.

"Tetapi tentu dengan kekayaan yang kita miliki tersebut dari nilai-nilai yang kita miliki maka jangan sampai salah kita memilih ala perjuangan seperti Taliban yang menggunakan kekerasan, menggunakan senjata, menjadi semacam sesuatu yang layak kita contoh," ucapnya.

Selain itu, Boy Rafli berharap kondisi Afghanistan dapat berjalan dengan damai. Boy Rafli ingin kekerasan tak terjadi kepada perempuan dan anak-anak di Afghanistan.

"Kami hanya mengimbau agar untuk kita tidak terpancing dengan kondisi seperti ini dan tetaplah kita setia dengan jati diri kita," imbuhnya.

(rfs/gbr)

suaraislam.co

Sekitar 1.500 warga negara Indonesia (WNI) yang telah menjadi teroris lintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF). Hal tersebut diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar. Boy mengatakan 800 orang diantaranya belum pulang.

“FTF asal Indonesia seperti perkiraan Satgas FTF BNPT total ada 1.500 orang, dengan rincian 800 orang belum pulang, meninggal dunia 100 orang, dideportasi sudah sampai di Indonesia sebanyak 550 orang dan returning 50 orang,” kata Boy Rafli dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/5).

Lebih lanjut, Boy menjelaskan proses hukum sedang dilakukan terhadap 120 deportan dan returning sejak tahun 2015, terkait tindak pidana atau pendanaan terorisme.

Menurutnya, terhadap deportan dan returning yang tidak menjalani proses hukum, menjalani program deradikalisasi yang melibatkan Balai Rehabilitasi Sosial dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

“Lalu terkait tahap reintegrasi ke masyarakat dilakukan dengan pengawasan terbuka dan tertutup. Pengawasan terbuka dilakukan dengan kunjungan bagi profil yang dianggap kooperatif dan tertutup dilakukan melalui surveillance berbasis teknologi informasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pemantauan terhadap profil deportan dan returning akan dievaluasi untuk melihat tingkat radikalisme, target, dan menentukan skala prioritas dalam menentukan target.

Boy menjelaskan, rencananya BNPT akan pergi ke Suriah dan Irak untuk melakukan assessment terhadap WNI yang menjadi FTF dan dilaporkan terhadap Presiden terkait apakah layak dilakukan repatriasi ke Indonesia.

“Kami seharusnya ke Suriah dan Irak untuk assessment, namun menunggu sinyal karena kondisi pandemi Covid-19,” katanya.

Raker Komisi III DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, dan diikuti para anggota Komisi III DPR yang hadir secara luring dan daring.

sindonews.com

Penandatangan prasasti kebhinekaan Kepala BNPT dan Watimpres Habib Luthfi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/4/2021). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi gandeng Yayasan Harmoni Pemersatu Bangsa melalui Dialog Kebangsaan bertajuk “Kebhinnekaan Penyelamat Bangsa”, Jumat malam (9/4). Menggandeng sejumlah tokoh lintas agama, dialog ini fokus pada peran aktif pemuka agama dalam mengoptimalkan pencegahan terorisme.

Bertempat di Taman Miniatur 99 Masjid Dunia kawasan Sukajaya Bogor, dialog dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., didampingi jajaran pejabat dari Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, perwakilan dari Gugus Tugas Pemuka Agama, serta Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Kehadiran mereka disambut baik oleh Hartono Limin selaku tuan rumah sekaligus Ketua Umum Yayasan Amanah Kita.

Dialog kebangsaan ini membahas peran pemuka agama dalam mengedukasi generasi muda yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Melalui pemahaman moderasi beragama, toleransi antar umat, serta nilai-nilai kebangsaan diharapkan generasi milenial tidak mudah terpengaruh ideologi yang dapat menimbulkan paham radikal intoleran yang dapat memicu aksi terorisme.

“Pemuka agama merupakan guru, pencerah umat di lingkungan agama Bapak memimpin saat ini, keberagaman bangsa ini merupakan sebuah kekayaan ini patut kita syukuri dan wajib untuk dipelihara dari masa ke masa,” ujar Boy Rafli.

“Untuk meningkatkan ketahanan bangsa kita, ketahanan masyarakat, ketahanan umat kita, tiada lain kita semua harus memberikan edukasi, pencerahan kepada yang muda karena tantangan kita adalah bagaimana yang muda ini tidak mudah terpedaya oleh ajaran atau doktrin yang disampaikan oleh mereka yang mengusung ideologi terorisme ini. Kecerendungan anak muda dengan karakteristik yang idealis, pemberani, ingin mencari jati diri, inilah yang bisa dimanfaatkan,” lanjutnya.

Sementara menurut Watimpres, Habib Luthfi, lunturnya jiwa nasionalisme menjadi salah satu alasan maraknya radikalisme di kalangan milenial. Tentu tantangan ini bukan menjadi tugas BNPT semata. Perlu kepedulian seluruh lapisan masyarakat dalam membangun kualitas generasi muda agar ideologi yang bertentangan dengan konsesnsus bangsa tidak mudah tersusup.

“Melunturnya nasionalisme dan berbagai sebab lainnya menjadi permasalahan sekarang ini, kalau tidak ditanggulangi bersama sulit,” kata Habib Luthfi.

“Ayo kita menambah kepedulian kita bersama terhadap regenerasi penerus yang akan menjadi pembangun bangsa ini, pembangun Republik ini,” ajaknya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan prasasti Kebhinnekaan yang dilakukan oleh Kepala BNPT dan Watimpres Habib Luthfi.

inharmonia.co Jakarta – Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 perwakilan GAR ITB bersama perwakilan komunitas alumni dari 7 universitas lainnya beraudiensi kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bertempat di Kantor BNPT Jakarta.

Delegasi komunitas alumni lintas universitas terdiri dari perwakilan-perwakilan Alumni Universitas Pajajaran Peduli Pancasila (AUPP), Gerakan Alumni Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Bersatu (GA UPNV Bersatu), Komunitas Alumni Universitas Sumatera Utara (belUSUkan), Keluarga Alumni Institut Pertanian Bogor (KamIPB), Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB), Alumni Institut Teknologi Surabaya Cinta NKRI (Alumni ITS Cinta NKRI), Tim Bersih-Bersih Kampus Universitas Indonesia (TBBK UI), serta dari Alumni Institut Teknologi Indonesia Untuk NKRI (Alumni ITI 4NKRI).

Delegasi komunitas para alumni dari berbagai universitas ini menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen bersama untuk terlibat secara aktif dalam upaya-upaya untuk memberantas praktek intoleransi dan radikalisme yang bertentangan dengan ideologi kebangsaan serta terhadap hakekat keberagaman di wilayah NKRI.

Pada kesempatan kunjungan tersebut Koordinator Delegasi GAR ITB sekaligus juga menyerahkan kepada Kepala BNPT, sejumlah dokumen Surat-Surat Terbuka yang telah dirilis sebelumnya oleh GAR ITB.

Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor BNPT tanggal 1 Maret 2021 tersebut, delegasi komunitas alumni lintas universitas diterima secara langsung oleh Kepala BNPT beserta Direktur Penegakan Hukum BNPT dan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT.

Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, MH menerima secara resmi dokumen dari Koordinator Delegasi GAR ITB, Shinta M. Hudiarto  Foto: Dokumentasi GAR ITB

Para pihak yang hadir pada pertemuan tersebut sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi hotline maupun sinergi yang telah dibangun, untuk peningkatan efektivitas maupun intensitas dari upaya bersama dalam memerangi praktek intoleransi dan radikalisme, khususnya yang terjadi di lingkungan perguruan-perguruan tinggi.