Penulis : Dina Karina

"Jadi kita harus melihat dengan mewaspadai apa yang terjadi di dalam perekonomian Tiongkok dengan adanya fenomena gagal bayar dari perusahaan Evergrande ini," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9).

Evergrande saat ini dibebani kewajiban lebih dari USD 300 miliar atau sekitar Rp 4.300 triliun. Utang ini bahkan setara 2 persen dari PDB China.

Menurut Sri Mulyani, risiko stabilitas sektor keuangan, utamanya di China, akan terus menjadi perhatian pada minggu-minggu ini. Apalagi, gagal bayar ini terjadi pada satu perusahaan konstruksi real estat yang sangat besar ini memiliki dampak yang luar biasa.

"Di mana total utangnya mencapai USD 305 miliar dan mereka akan mengalami situasi tidak mudah dan memiliki dampak yang luar biasa besar baik pada perekonomian domestik di Tiongkok maupun di dunia," jelasnya.

Selain krisis Evergrande, Sri Mulyani juga menyoroti risiko pemulihan ekonomi global masih belum usai. Meskipun banyak pihak memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tumbuh positif pada tahun ini.

"Di sisi d0wnside risk-nya sebetulnya ini belum balik. Varian delta masih harus kita perhatikan, mutasi virusnya juga masih akan terjadi. Dan pemulihan ekonomi yang tidak merata, inflasi di berbagai negara menimbulkan komplikasi," pungkas dia.

Evergrande kini tak punya uang untuk mengembalikan dana ke investor yang sudah jatuh tempo. Investor pemegang obligasi Evergrande, mulai dari korporasi raksasa hingga investor ritel atau per seorangan.

Di antara korporasi raksasa, terdapat perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS), BlackRock. Selain itu HSBC dan UBS disebut sebagai pembeli terbesar obligasi yang diterbitkan Evergrande.

Tak heran jika ancaman kebangkrutan Evergrande, memicu kekhawatiran akan berdampak ke ekonomi China. Karena negara itu merupakan kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia, kecemasan merebak ke pelaku industri keuangan global, meski hal ini ditepis oleh IMF.

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akses booster vaksin covid-19 untuk masyarakat umum akan dimulai tahun depan. "Untuk mereka yang akan melakukan boosting akan dibuka ruang tahun depan," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Rabu (25/8).

Pemerintah, lanjut dia, juga membuat ruang untuk program vaksin mandiri tahun depan. Artinya, masyarakat akan memiliki opsi vaksin berbayar mulai 2022.

Pun demikian, Ani memastikan pemerintah akan tetap mengalokasikan dana untuk menjalankan program vaksin gratis pada 2022 nanti. Jumlah alokasi dana untuk vaksin covid-19 sebesar Rp3 triliun tahun depan.

"Pemerintah menjamin untuk tetap menganggarkan pengadaan vaksin gratis, sehingga program vaksinasi akan tetap Rp3 triliun," terang dia.

Sementara, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp77 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) klaster kesehatan tahun depan. Mayoritas dana atau sebesar Rp20 triliun digunakan untuk penanganan covid-19.

"Kalau nanti pasien menurun, angka ini tidak terealisasi, kami berharap seperti itu," imbuhnya. Ia menambahkan pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp6,5 triliun untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga dalam penanganan covid-19, khususnya jika timbul varian baru covid-19 selain delta.

"Antisipasi kalau sampai terjadi munculnya varian seperti delta, kami beri antisipasi belanja Rp6,5 triliun," tandasnya.

(bir/bir)

Tantri Lestari tagar.id Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari 193 negara yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 170 negara diantaranya mencatatkan perekonomian yang negatif pada tahun lalu akibat Covid-19 pada tahun lalu.

“Ini adalah kondisi terburuk dalam 150 tahun terakhir. Hal tersebut berdasarkan studi Bank Dunia,” tuturnya dalam sebuah diskusi virtual, Selasa, 6 April 2021.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kondisi resesi tersebut. Kontraksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) merupakan yang terdalam sejak krisis pada 1997-1998.

Tetapi, dengan PDB 2020 sebesar minus 2,07 persen, Indonesia masih lebih baik. Kemudian Menkeu membandingkannya dengan kelompok G20, Asean, bahkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang rata-rata pertumbuhan PDB nya turun lebih dalam dari Indonesia.

“Ini adalah situasi yang tidak pandang bulu dan memiliki dampak konsekuensi yang luar biasa. Dengan ini, ada konsekuensi yaitu meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan berdampak pada kesejahteraan,” ungkapnya.

Ini adalah kondisi terburuk dalam 150 tahun terakhir. Hal tersebut berdasarkan studi Bank Dunia.

Pemerintah respons ekstra luar biasa (extraordinary) pada awal ditemukannya kasus di Indonesia, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 2/2021 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Hal ini, lantaran Pemerintah tahu pandemi akan berefek negatif pada semua sektor.

“Kenapa sektor tersebut? Karena pandemi memaksa keuangan negara melakukan berbagai langkah extra ordinary baik itu di bidang belanja negara karena penerimaan turun juga sektor keuangan yang bisa tertekan. Ini yang kita sebut extraordinary,” sebut Menkeu. []

katadata.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut kasus dugaan suap terkait pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membebastugaskan pegawai pajak yang diduga terlibat dalam kasus melawan hukum tersebut. 

"Pegawai pajak yang oleh KPK diduga terlibat suap, telah dibebastugaskan dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi aparatur sipil negara," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (3/3). 

Sri Mulyani menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak menoleransi korupsi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pegawai Kemenkeu. 

Apalagi, pihaknya telah berupaya mengumpulkan penerimaan negara untuk menjaga roda ekonomi berputar dan mendukung masyarakat dalam menghadapi Covid-19 "Dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Ini merupakan kondisi yang sangat mengecewakan," katanya.

Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan pimpinan Kemenkeu untuk  meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada sleuruh jajarannya.

Mantan Bendahara Negara ini juga meminta unit inspektrorat jenderal untuk terus memperbaiki kerangka integrigas dan tata kelola lembaga.

Kementerian Keuangan juga akan terus bekerja sama dengan KPK dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan maupun sumber penerimaan negara lainnya yang diatur dalam UU. 

"Saya meminta seluruh pegawai DJP untuk tetap menjaga semangat dan fokus menjalajankan tugas, serta saling menjaga agar integritas pribadi dan institusi tidak dikhianati," katanya. 

Sumber Katadata.co.id menyebut dugaan suap tersebut melibatkan dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak berinisal A dan D, serta perusahaan swasta berinisial PT J. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mentakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan suap ini. 

"Dalam penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan," kata  di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/3). BACA JUGA KPK Bidik Petinggi Pajak Sebagai Tersangka Suap Puluhan Miliar   Alex memberi bocoran bahwa nilai suap yang ditangani mencapai puluhan miliar rupiah.

Dugaan suap terkait dengan upaya sejumlah perusahaan untuk dapat membayar pajak lebih kecil. Namun, Alex masih enggan menjelaskan secara kasus ini secara perinci, termasuk siapa saja pihak yang menjadi tersangka. 

Kebijakan pimpinan KPK saat ini, pengumuman tersangka dilakukan saat penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka. Dengan begitu, risiko penghilangan barang bukti menjadi lebih kecil. “Nanti kami tetapkan tersangka langsung kami tahan orangnya,” ujar Alex.

Alex mengatakan tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan.  Pihaknya juga berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan.

KPK akan menangani kasus suapnya sementara Itjen Kemenkeu dan Ditjen Pajak Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga mengandung suap tersebut. "Itu diperiksa ulang supaya ditentukan pajak yang benar berapa.

Kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu 'kan 200%," kata Alex. Pendalaman kasus telah dilakukan KPK bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kasus dugaan suap ini antara lain melibatkan pengusaha yang dekat dengan pemerintahan. 

Sumber Katadata.co.id  juga menyebut keterlibatan konsultan pajak berinisial R dalam kasus dugaan suap ini.

Editor: Agustiyanti

katadata.co.id

Indoensia mengalami kontraksi ekonomi mencapai 2,1% pada tahun lalu, pertama kali sejak krisis 1998. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara ASEAN dan G20 lainnya.

Hanya ekonomi Vietnam dan Tiongkok yang berhasil tumbuh positif pada tahun lalu masing-masing 2,9% dan 2,3%. Korea Selatan terkontraksi, tetapi masih lebih baik dari Indonesia yakni minus 1%.

"Negara-negara ASEAN maupun G20 yang lain, kontraksi ekonominya pada 2020 lebih dalam. Amerika Serikat minus 3,5%, Arab Saudi minus 4,1%, Jepang negatif 4,7%, dan Jerman minus 5%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (23/2).

Sri Mulyani menjelaskan, negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Thailand juga terkontraksi lebih dalam yakni masing-masing mencapai 6,5%, 10,8%, dan 5,2%. Filipina bahkan negatif 9,5% dan Inggris minus 9,9%.

"Ini menggambarkan bahwa pandemi tidak pandang bulu, semua negara mengalami hantaman yang signifikan," katanya.

Tahun 2021 Hampir semua negara, mneurut dia, menggelontorkan kebijakan untuk melawan siklus ekonomi menggunakan instrumen fiskal dan moneter. Ini menyebabkan defisit anggaran dan rasio utang publik banyak negara, termasuk Indonesia meningkat.

Vietnam dan Tiongkok yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif juga mengalami kenaikan tingkat utang masing-masing sebesar 3,3% dan 9,1%. Korea Selatan juga mengalami kenaikan tingkat utang 6,5%.

"Indonesia tingkat utangnya naik 8%. AS kenaikan tingkat utangnya bahkan melonjak 22,5%, Saudi Arabia juga naik 10,6% dan Jepang 28%. Negara-negara maju yang tergabung dalam G7, kenaikan utangnya diatas 20% dalam satu tahun akibat Pandemi," kata dia.

Kondisi tersebut, menurut dia, menandakan banyak negara yang mengalami pukulan ganda dalam pengelolaan anggaran yakni penerimaan anjlok dan kebutuhan belanja meningkat selama pandemi. Hal serupa juga dialami oleh Indonesia.

Meski demikian, ia menekankan pemerintah akan terus melihat secara teliti kebijakan fiskal yang memberikan dampak besar, tetapi tak mendorong tingkat utang terlalu tinggi.

Tingkat utang dan tambahan utang publik Indonesia, menurut dia, saat ini tetap terjaga dan menjadi salah satu yang terendah terutama di antara negara-negara ASEAN dan G20.

Meski ekonomi Indonesia negatif tahun lalu,  JPMorgan memandang positif prospek ekonomi Indonesia pada tahun ini. Demografi Indonesia yang didominasi oleh kelompok usia muda menjadi alasan di balik optimisme tersebut. 

"Secara demografis Asia Tenggara sangat berbeda dari beberapa negara maju yang cenderung kita bandingkan dengan negara-negara ini," ujar Direktur Asia ex-Japan Equity Reasearch JP Morgan, James Sullivan. Kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus satu juta.

Namun, menurut Sullivan, populasi yang didominasi usia muda membuat angka kematian di Indonesia tak lebih tinggi dari banyak negara maju.  “Itu adalah perbedaan yang sangat penting saat kami memikirkan cara kami melalui ini," katanya. 

Dengan kondisi tersebut, menurut dia, tindakan karantina total mungkin tidak sedarurat negara-negara Eropa yang didominasi populasi tua.  Editor: Agustiyanti

Editor: Agustiyanti

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemulihan Ekonomi Nasional diyakini akan berlanjut di 2021 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai di angka titik balik di kisaran 4,5-5,3 persen dengan upaya yang dilakukan Pemerintah. Optimisme itu diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menyebut sejumlah faktor yang membuat pemerintah optimistis, target tersebut akan tercapai.

Terus diintensifkannya penanganan Covid-19 menjadi faktor pertama. "Program vaksinasi mulai berjalan. Vaksinasi menjadi faktor positif menekan penularan dan mengembalikan konfiden masyarakat untuk beraktivitas ekonomi," kata Sri dalam diskusi vitual, dikutip Rabu 17 Februari 2021.

Tak hanya itu, APBN 2021 dinilai Menkeu ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi sehingga memperkuat upaya pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif dan penguatan Program PEN.

Implementasi reformasi struktural menjadi faktor lainnya, di mana aturan turunan UU Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) telah siap. "Ini berpotensi mendorong peningkatan 'ease of doing business', penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi di 2021," ujarnya.

Dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah diketahui lebih optimis dibandingkan proyeksi serupa dari tiga lembaga internasional yakni IMF, World Bank, dan ADB. Di mana, proyeksi ketiga lembaga internasional itu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 hanya berkisar di persentase 4 persen. yakni IMF sebesar 4,8 persen, World Bank sebesar 4,4 persen, dan ADB sebesar 4,5 persen.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 yang berada di kisaran 4,5-5,3 persen tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dinilai tengah berupaya mengembalikan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional ke kisaran 5 persen. Seperti 2016 (5 persen), 2017 (5,1 persen), 2018 (5 persen), dan 2019 (5 persen).

Penulis: Viva