tagar.id Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, diminta langsung oleh Jokowi untuk mereview implementasi pendidikan tatap muka yang telah berjalan secara bertahap.

“Perubahan dari pandemi ke endemi, banyak memang kegiatan yang harus kita lakukan secara normal, tetapi dengan protokol kesehatan yang baik,” ujar Budi dalam Keterangan Pers Menteri Kesehatan terkait Hasil Ratas PPKM di kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI, dilihat Selasa, 28 September 2021.

Dalam rangka menata strategi penanganan pandemi, WHO telah memberikan 4 strategi utama.

Namun, saat ini Indonesia telah mampu menurunkan laju penularan, sehingga strategi dilanjutkan ke konsentrasi yang sifatnya lebih ke arah preventif dan proaktif dalam menangani dampak buruk, yaitu strategi protokol kesehatan atau 3M, dan strategi deteksi atau 3T (Tracing, Testing, Treatment).

Kita memastikan bahwa surveillance itu dilakukan di level yang paling kecil kalau pun ada kemungkinan outbreak meledak disana ya kita kuncinya satu sekolah saja.

Budi menyampaikan, bahwa upaya yang akan diambil selanjutnya adalah melakukan strategi surveillance atau 3T khusus untuk aktivitas belajar mengajar. 

Jika berhasil, langkah selanjutnya akan mereplikasikan strategi tersebut ke aktivitas perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, aktivitas transportasi, dan lain sebagainya.

“Karena kebetulan ini mulai secara masif. Dan kita sadar bahwa kita harus melakukan mulai pendidikan tatap muka ini, karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda. Makanya kita fokus melakukan advance surveillance, khususnya untuk aktivitas pendidikan tatap muka ini,” katanya.

Hal ini yang kemudian menimbulkan banyaknya hoax yang beredar mengenai cluster yang kembali meningkat, sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan.

Karena sudah ada sajian data yang transparan, bahkan publik dapat melihat sendiri. Setelah tatap muka dilaksanakan, Budi menyatakan akan melakukan beberapa sampling.

“Yang agak besar yaitu di Jakarta dan Semarang. Jadi ada beberapa sekolah di Jakarta, satu sekolah 80-90 subjek di tes, sedangkan di Semarang itu ada 258 sekolah di tes, masing-masing sekolah 15 orang. Beragam hasil positif dan negatifnya,” ucap Budi.

Budi mengatakan, sampling di Jakarta akan dilakukan khsusus ke daerah-daerah kecamatan yang berindikasi merah atau kuning. Jika daerah tersebut sempat memiliki cluster tinggi, maka akan di cek secara berkala oleh Dinas Kesehatan Jakarta. Strategi harus diubah. Dari surveillance passive case finding, menuju active case finding.

“Kenapa level kecamatan? Karena para epidemiolog bilang, penularan itu kan terjadinya antarkota. Kejadian di antarkecamatan dulu, jadi wilayah kecamatan itu harus di monitor dengan tepat dari sisi surveillance. Terus kita ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah, itu semua di swab PCR dengan metode poolled testing,” katanya

Kebutuhan biaya test PCR perbulan senilai 515,5 miliar (individual) dan 154,6 M (pooled). kebutuhan biaya test per tahun senilai 6,18 triliun (individual) dan 1,85 triliun (pooled). 

Secara lebih rinci, tiap kabupaten/kota membutuhkan biaya sebesar 1 miliar (individual) dan 300 juta (pooled) per bulan, dan 12 miliar (individual) dan 3,6 miliar (pooled) per tahunnya.

“Ini biayanya kita udah hitung ya, 520 ribu sekolah, 68 juta peserta didik, 5 juta orang (pendidik/tenaga didik), kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta per bulan, atau sekitar 30 ribu per hari. Make sense, sangat make sense,” kata Budi.

Menurut Budi, sekolah-sekolah dengan kasus postivity rate dibawah 1 %, bisa berjalan normal. Untuk positivity rate 1-5 %, akan dilakukan testing, namun sekolah tetap berjalan. Bagi yang positif dikarantina, dan kontak erat diisolasi. 

Kemudian untuk yang di atas 5 %, akan dilakukan testing seluruh sekolah. Kegiatan dilakukan daring selama 14 hari, sekolah dibersihkan, protokol kesehatan diperbaiki oleh Dinkes, lalu setelah 14 hari, sekolah bisa offline kembali.

“Jadi dengan demikian, kita memastikan bahwa surveillance itu dilakukan di level yang paling kecil. Kalau pun ada kemungkinan outbreak, meledak disana, ya kita kuncinya satu sekolah aja. Gak usah semua sekolah kemudian ditutup. Sekolah-sekolah lain yang kebetulan prokesnya bagus, tetap bisa jalan,” ucap Menkes

(Risma Perdana Izzati)

medcom.id Kudus: Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, membentuk Satgas Covid-19 yang khusus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Pembentukan Satgas juga untuk mempertahankan status level 2 PPKM.

"Pembentukan Satgas difokuskan pantau sekolah tatap muka akan dibuatkan SK dan SOP sebagai payung hukumnya," kata Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Kudus Agus Budi Satrio, Selasa, 28 September 2021.

Pemkab menyebut langkah tersebut guna mengantisipasi klaster covid-19 di lingkungan pendidikan. Terlebih sudah banyak kasus penularan covid-19 di daerah lain yang saat ini menerapkan PTM.

"Jadi skemanya supaya pengawasan lebih efektif. Guna membendung kemungkinan terjadinya gelombang tiga penyebaran Covid-19 di Kudus," jelas dia. Lebih lanjut, Satgas pantau PTM difokuskan terlebih dahulu agar kegiatan tatap muka di sekolah berjalan lancar.

Selanjutnya pengawasan akan melebar ke aspek lain seperti pengawasan pariwisata. Menurut Agus, Satgas yang dibentuk akan diisi oleh sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Satgas ditugaskan berkordinasi dengan satgas-satgas di desa/kelurahan yang telah terbentuk sebelumnya. "Satgas khusus tentunya juga akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan jika ditemukan pelanggaran," terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus Harjuna Widada menyambut baik rencana pembentuk Satgas khusus PTM di Kudus.

Ia memastikan hingga kini pelaksanaan PTM di Kudus berjalan baik dari tingkat TK, SD, hingga SMP. Sebagai antisipasi, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menyediakan rapid tes antigen bagi pelajar guru maupun yang terlibat di lingkungan sekolah di Kabupaten Kudus.

"Kami mendukung, karena itu sangat bagus. Meski sekolah di bawah Disdikpora itu protokol kesehatannya juga sudah berjalan maksimal," jelasnya. (Jamaah)

KBRN, Semarang: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, meminta Pemkab Purbalingga bertindak cepat mengatasi klaster pembelajaran tatap muka (PTM) yang menimpa 90 siswa SMPN 4 Mrebet.

Selain menghentikan PTM, Ganjar juga meminta Bupati Purbalingga segera melakukan tracing terhadap siswa tersebut.

"Bupati sudah memutuskan PTM di Purbalingga dihentikan semuanya. Saya minta dilakukan tracing, dicari penyebabnya dari mana, masuknya seperti apa agar bisa segera tertangani," kata Ganjar ditemui di kantornya, Rabu (22/9/2021).

Dia mengatakan, kasus Purbalingga menjadi peringatan untuk semua daerah di Jateng untuk lebih berhati-hati. Pihaknya sudah mengecek, dan diketahui bahwa sejumlah sekolah di Purbalingga menggelar PTM tanpa izin.

"Menurut informasi bupati, pada prinsipnya Purbalingga belum membuka PTM. Maka saya tekankan, kenapa penting setiap sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM untuk lapor dulu, supaya bisa dipantau," ucapnya.

Pihaknya meminta setiap daerah tegas mengambil tindakan jika ada sekolah yang menggelar PTM tanpa izin. Sekaligus tidak segan-segan membubarkan PTM, jika belum izin.

"Yang nggak lapor, bubarkan. Ini menjadi pembelajaran buat semua. Seluruh sekolah baik negeri maupun swasta, siapapun yang menggelar PTM tolong laporkan agar kami bisa melakukan pengecekan sejak awal," tegasnya.

Ganjar juga sudah memerintahkan seluruh daerah untuk melakukan random tes di beberapa sekolah dalam waktu-waktu tertentu. Hal itu penting agar bisa diketahui perkembangan PTM saat ini.

"Saya minta segera dilakukan random tes dalam waktu-waktu tertentu. Agar kita bisa mengetahui kondisinya," pungkasnya.

SuaraJawaTengah.id - Sejumlah sekolah di Kota Tegal sudah mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Salah satunya SMPN 9 yang baru memulai PTM secara terbatas, Selasa (7/9/2021). Hari pertama PTM di sekolah tersebut digelar secara berbeda.

Kepala sekolah dan sejumlah guru sengaja memakai kostum tokoh pewayangan untuk menyambut para siswa yang untuk pertama kalinya masuk sekolah setelah lama hanya mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi Covid-19.

Ada yang memakai pakaian tokoh gatot kaca, hanoman dan punokawan yaitu gareng, petruk, bagong dan semar. Mereka berdiri di halaman sekolah menyambut para siswa kelas 7 yang mendapat giliran pertama untuk masuk sekolah.

Sembari disambut tokoh pewayangan yang membawa papan bertuliskan imbauan protokol kesehatan, para siswa yang akan masuk ke dalam sekolah harus lebih dulu menjalankan sejumlah prosedur protokol kesehatan, yakni pengecekan ‎suhu tubuh dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 

Setelah masuk ke dalam sekolah, para siswa tak langsung mendapat pembelajaran. Mereka terlebih dahulu mengikuti masa orientasi bertajuk September Ceria yang diisi dengan sejumlah kegiatan, di antaranya pemberian motivasi, game edukatif, serta sosialisasi protokol kesehatan, dan akun belajar.id.

Kepala SMPN 9 Kota Tegal ‎Eko Winanto mengatakan, pihaknya sudah mendapat izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggelar PTM sejak Jumat (3/9/2021).

"Kemudian kami langsung mematangkan persiapan, sosialisasi dan hari ini ‎siswa mulai masuk sekolah. Kami pakai konstum yang tidak biasa, kostum wayang untuk memberikan semangat, keceriaan kepada siswa dan mengurangi dampak psikososial akibat long PJJ ," katanya.

Selain menyambut siswa dengan kostum tokoh pewayangan, lanjut Eko, upaya mengurangi dampak PJJ yang lama diikuti siswa juga dilakukan dengan menggelar masa orientasi pra kegiatan belajar mengajar (KBM) terlebih dahulu selama sepekan.

‎"Ini kami lakukan karena anak-anak ini sebelumnya long PJJ yang menyebabkan muncul dampak psikososial. Ada yang tadinya aktif bergerak jadi anak-anak rebahan, kurang gerak, kurang interaksi, hanya interaksi dengan gawai. Jadi kami adakan relaksasi, orientasi‎ dulu untuk menaikkan motivasi dan percaya diri.‎ Yang penting mereka enjoy dulu," jelasnya.

Eko mengatakan, ‎dampak lamanya siswa tak masuk sekolah itu terlihat dari masih kaku dan malunya siswa ketika pertama kali masuk sekolah, terutama para siswa kelas 7.

"Mereka suruh yel-yel malu-malu karena sama sekali belum kenal gurunya, tidak kenal temannya tiba-tiba masuk. Ini butuh waktu menaikkan motivasi dan percaya diri agar pelan-pelan mereka kembali termotivasi," ucapnya.

Menurut Eko, siswa yang masuk dibatasi 25 persen dari total jumlah siswa sebanyak 632. Mereka yang masuk bergiliran dari kelas 7 hingga 9.

"Aturannya maksimal 50 persen dari kapasitas, tapi kami tidak manfaatkan maksimal, cuma 25 persen untuk memudahkan pengawasan penerapan protokol kesehatan," ucapnya.

Sementara itu salah satu siswa Yunita Nur Handari mengaku senang karena sudah mulai masuk sekolah untuk pertama kali setelah dua tahun tidak masuk sekolah sejak kelas 5 SD.

"Selama tidak masuk sekolah jenuh, terus bingung mengikuti pelajaran, jadi senang sudah bisa masuk sekolah, ketemu teman-teman baru," tutur siswa kelas 7 itu.

Kontributor : F Firdaus

MURIANEWS, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) digelar mulai 30 Agustus 2021. Namun izin PTM ini tak berlaku untuk semua daerah di provinsi ini.

Hanya wilayah dengan status PPKM level 2 dan level 3 yang diizinkan membuka sekolah secara terbatas. Sementara di daerah level 4 pembelajaran tetap dilakukan secara daring.

Izin untuk membuka PTM terbatas ini dikeluarkan Ganjar melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Implementasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease di Provinsi Jawa Tengah, terkait pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Suyanta mengatakan, ingub itu dikeluarkan berlandas dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021.

Ia mengatakan, Gubernur Ganjar juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang daerah-daerah yang boleh menggelar PTM. Ia menegaskan, jika PTM yang diizinkan sifatnya masih terbatas.

“Pak gubernur (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo) sudah membuat surat edaran yang menyatakan bahwa kalau suatu daerah kabupaten/kota yang masuk dalam level 4 maka pembelajaran tetap daring.

Dan level 3 dalam aglomerasi level 4 maka dia (daerah) pun masih daring. Untuk daerah kabupaten/kota yang level 2 dan level 3 itu dipersilakan untuk melaksanakan PTM terbatas,” kata Suyanta, Kamis (26/8/2021).

Berdasarkan Ingub, daeah di Jateng yang masuk level 2 PPKM ada dua, yakni Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara. Baca: Alhamdulillah, Dua Daerah di Jateng Masuk PPKM Level 2, Level 4 Masih 15 Kabupaten/Kota Sementara yang masuk level 3 PPKM ada 18 daerah.

Yakni, Wonosobo, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Brebes, Pemalang, Grobogan, Kabupaten Tegal, Pati, Banjarnegara, Batang, Rembang, Semarang, Kendal, Demak, Kota Semarang, Blora dan Temanggung. Sedangkan level 4, ada 15 kabupaten/kota yaitu Boyolali, Purbalingga, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Kebumen, Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Sragen, Purworejo, Cilacap, dan Karanganyar.

Suyanta mengatakan, tidak serta-merta semua sekolah yang berada di daerah level 2 dan 3 bisa langsung melakukan PTM terbatas. Harus ada tahapan yang harus dilalui.

Terutama sekolah yang belum pernah menggelar uji coba atau simulasi PTM, harus melakukan simulasi selama satu hingga dua pekan. Kalau hasilnya berjalan baik, maka sekolah bisa lakukan PTM terbatas.

Selain itu, ada persyaratan yang  harus dipenuhi agar sekolah bisa menggelar PTM terbatas. Seperti harus punya kesiapan, serta menjalankan panduan pembelajaran yang telah diterbitkan Dinas Pendidikan.

Kesiapan sarana prasarana, serta ada izin dari dari orang tua, gugus tugas kabupaten/kota, dan pemangku wilayah yaitu bupati/wali kota, atau gubernur untuk jenjang SMA/SMK.

Dia melanjutkan, agar sekolah bisa melakukan uji coba PTM, juga harus ada rekomendasi Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan verifikasi Cabang Dinas Pendidikan.

“Sekolah yang sudah siap nanti harus mendapatkan izin dulu. Itulah pentingnya. Ini diatur, dikendalikan dalam rangka pengendalian Covid-19. Jangan sampai, PTM terbatas ini menjadi klaster baru.

Maka dinas lain termasuk Dinas Pendikan harus patuh kepada pengendali, gugus tugas Covid setempat,” tuturnya.    

Reporter: Ali Muntoha