Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI), Alissa Wahid mengusulkan agar pemerintah membangun Rumah Sakit Khusus Covid-19 untuk merawat para tenaga kesehatan ketimbang membangun RS Covid-19 khusus untuk pejabat.

Usul itu ia sampaikan merespons permintaan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irene Rumaseuw yang agar pemerintah membuat rumah sakit Covid-19 khusus pasien dari kalangan pejabat negara.

"Kalaupun ada RS khusus, itu sebaiknya untuk nakes," kata Alissa kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/7).

Alissa menegaskan pihaknya tak setuju dengan usulan pembangunan RS Covid-19 khusus pejabat. Menurutnya, hal demikian pasti menabrak rasa keadilan bagi masyarakat secara luas.

Terlebih, saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit imbas melonjaknya penularan virus corona. "Nanti pejabat semakin jauh dari realita RS yang sesungguhnya," kata dia.

Rosaline Irene sebelumnya mengusulkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan Covid-19 khusus untuk pejabat negara. Dia menilai pejabat negara seharusnya diistimewakan karena bekerja memikirkan negara dan rakyat. (rzr/gil)

Sarah Oktaviani Alam - detikHealth Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tenaga pendidik dalam hal ini guru harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ia menyebut dari seluruh petugas publik yang diprioritaskan pada vaksinasi tahap kedua, tenaga pendidik paling diprioritaskan.

"Jadi di sini saya bisa melakukan konfirmasi dan penegasan bagi seluruh aparat pemerintah daerah bahwa bagi 17,6 juta petugas publik, pendidik itu yang paling tinggi prioritasnya dan paling banyak mendapatkan jatah," tegas Menkes Budi dalam konferensi pers Selasa (30/3/2021).

"Saya melihat banyak sebenarnya diberikan ke pegawai pemerintah dan BUMN, ini saatnya kita kembali menaruh prioritas untuk petugas publik kita berikan itu kepada para pendidik," lanjutnya.

Menurutnya, tenaga pendidik harus menjadi prioritas dari semua petugas publik yang ada dan perlu didorong dengan program-program penyuntikan. Misalnya seperti program satu sekolah melakukan penyuntikan bersama.

"Jadi kami mohon semua sekolah, semua universitas, semua pemerintah daerah bantu para pendidik untuk membuat program satu sekolah suntik berasama atau beberapa sekolah di satu kota suntik bersama, sehingga mempercepat akselerasi karena kita harus menyelesaikan 5,6 juta suntikan ini sampai akhir Juni," pungkasnya.

(sao/up)