JAKARTA, REQnews - Kelompok wanita Afghanistan dengan tegas mendesak PBB tidak memberikan kursi kepada perwakilan pemerintahan Taliban.

Salah satu mantan politisi perempuan Afghanistan, Fawzia Koofi berkata, Taliban adalah kelompok ekstremis yang tak pernah mendengarkan dan menampung aspirasi kaum wanita, namun ingin berkuasa penuh atas negara.

“Ini sangat sederhana. PBB perlu memberikan kursi itu kepada seseorang yang menghormati hak semua orang di Afghanistan," kata Koofi, seperti dikuti Jumat 22 Oktober 2021.

"Kami banyak dibicarakan, tetapi kami tidak didengarkan. Bantuan, uang, pengakuan, semuanya adalah pengaruh yang harus digunakan dunia untuk inklusi, untuk menghormati hak-hak perempuan, untuk menghormati hak semua orang," ujar dia menambahkan.

Sementara eks mantan politikus lainnya Naheed Fareed menyebut, Taliban sudah ingkar janji, dari apa yang mereka kampanyekan bahwa perempuan diizinan bekerja dan mendapatkan pendidikan.

“Ketika Taliban merebut Afghanistan, mereka mengatakan akan memberikan izin kepada perempuan untuk bekerja dan kembali ke sekolah, tetapi mereka tidak menepati janji itu,” kata Fareed. Seperti diketahui, Taliban merebut kekuasaan Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021 lalu. 

Setelah berkuasa, Taliban berjanji akan memenuhi serta menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan hukum Islam. Namun, kenyataannya, masih terjadi banyak diskriminasi, bahkan Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan dihapuskan.

VOA Indonesia Pejabat PBB yang menjadi Koordinator Kemanusiaan dan Kediaman Warga di Yaman, David Gressly, mengatakan konflik dan kekerasan yang terus berlanjut di Yaman berdampak besar pada warga yang sangat ingin dapat segera membangun kembali kehidupan mereka.

Gressly berbicara di Jenewa pada Senin (11/10), sehari setelah ledakan bom mobil di kota pelabuhan Aden yang menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai 110 orang lainnya.

“Saya melihat hancurnya sekolah, pabrik, jalan, jembatan dan juga sistem listrik. Hal-hal yang tujuh tahun lalu membuat Yaman dapat berfungsi, kini sudah tidak lagi ada," katanya.

Mantan pekerja bantuan itu memperingatkan eskalasi pertempuran baru-baru ini di bagian utara propinsi Marib yang kaya minyak. “Hal ini menambah orang yang mengungsi di kawasan itu, yag sebenarnya sudah mencapai satu juta orang.”

Ia juga memaparkan kantong-kantong wilayah di mana pertempuran masih terus berlanjut sehingga PBB tidak dapat menyampaikan bantuan. Kekhawatiran sejak lama adalah potensi terjadinya kelaparan akut di Yaman.

PBB pada bulan Maret lalu telah menyerukan dikumpulkannya anggaran hingga $3,5 miliar untuk membantu mengatasi bahaya kelaparan akut itu, tetapi hingga saat ini yang terkumpul baru $2,1 miliar. PBB berjanji akan memberikan tambahan $500-600 juta.

Gressly mengatakan warga Yaman membutuhkan lebih dari sekedar layanan darurat seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, akses dan dukungan bagi pengungsi di dalam negara itu sendiri, dan dukungan kehidupan.

Anggaran untuk mendanai semua hal itu, tambahnya, hanya mencapai di bawah 20 persen. “Kita tidak dapat mengabaikan hal ini!” tegas Gressly. [em/jm]

VOA Indonesia Para Kepala Negara dan Pemerintahan dunia sejak 21 sampai 27 September 2021 secara bergilir berpidato dalam Sidang Umum PBB di New York baik secara langsung atau secara virtual dengan pidato yang direkam sebelumnya.

Pidato-pidato ini disampaikan sesuai tema sidang Majelis Umum PBB ke-76: "Membangun ketahanan melalui harapan - untuk pulih dari COVID-19, membangun kembali secara berkesinambungan, menanggapi kebutuhan planet ini, menghormati hak-hak rakyat dan merevitalisasi kembali PBB".

Para kepala negara mulai dari Amerika, Eropa, Afrika, hingga Asia, menyampaikan pencapaian negara mereka dalam pencapaian tujuan yang berkesinambungan sesuai dengan target PBB dalam berbagai sektor.

Mereka juga menyampaikan tantangan yang dihadapi negara dan harapan sebagai bagian dari komunitas internasional.

Presiden Joko Widodo yang berpidato pada sidang Majelis Umum PBB secara virtual Rabu (22/9) sore sekitar pukul 16.40 waktu setempat, pada awal pidatonya mengatakan dunia menunggu sidang Majelis Umum PBB memberi jawaban pada keprihatian utama dunia, kapan rakyat akan bebas dari pandemi, kapan ekonomi akan pulih dan tumbuh secara inklusif, bagaimana menjaga planet bagi generasi mendatang dan kapan dunia akan bebas dari konflik, aksi terror dan perang.

Presiden Jokowi juga juga menyampaikan harapan dunia akan bisa mengatasi pandemi COVID-19 secara cepat, adil dan setara karena tidak seorangpun bisa selamat kecuali semua aman.

Pada pembukan sidang Majelis Umum, Sekjen PBB telah menekankan perlunya urgensi dan ambisi yang lebih besar untuk mengakhiri pandemi dan memastikan pemulihan yang adil dan lebih berwawasan lingkungan dan percepatan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain pidato para kepala pemerintahan, pertemuan tahunan PBB ini, ditandai dengan rangkaian konferensi internasional PBB dan pertemuan bilteral antar negara yang diharapkan bisa menyoroti tindakan dan solusi yang akan memicu transformasi yang diperlukan untuk mengamankan kehidupan yang sehat, damai, dan sejahtera bagi semua sesuai dengan tema sidang Majelis Umum PBB tahun ini. [my/ka]