sindonews.com JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, bagi umat Islam mempunyai negara adalah sunnatullah karena diperlukan untuk menjaga maqashid al syar'i atau tujuan syariah.

Adapun tujuan syariah ada lima, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Mahfud MD menjelaskan, ketika menyampaikan risalah Islam dan memimpin umat, Rasulullah Muhammad SAW juga mendirikan negara Madinah yang bersifat inklusif dan kosmopolit, yakni mempersatukan warga yang berbeda suku, ras, dan agama secara berkeadaban (madani).

"Dengan toleransi, perlindungan hak manusia sesuai maqashid al syar'i yakni melindungi HAM dan membangun kesejahteraan umum dengan penegakan hukum dan keadilan," tutur Mahfud MD dalam silaturrahim dengan tokoh agama dan Pimpinan Forkopimda se-Jawa Timur yang digelar secara virtual, Selasa (31/8/2021) malam.

Mahfud menegaskan bahwa prinsip mendirikan negara itu adalah mewujudkan maqashid al syar'i. Sedangkan sistem dan bentuk negaranya boleh apa saja seperti demokrasi, monarki, presidensil, parlementer, kerajaan, republik, imarah, dan mamlakah.

Yang penting prinsip itu terpelihara dengan baik. "Islam tidak mementingkan bentuk atau sistem tertentu tetapi mementingkan substansi, sesuai dengan kaidah, al ibrah fil Islam bi al jawhar la bi al madzhar," ucapnya.

"Negara Indonesia berdasar Pancasila merupakan produk perjuangan dan ijtihad ulama dan ummat Islam yang bersama warga lainnya merebut kemerdekaan dari kolonialisme," kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

(abd)

KALTIM, POSKOTA.CO.ID - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Menurut Prabowo, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan langkah yang strategis dan memang sudah harus dilakukan demi segera memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi negara.

“Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” kata Prabowo Subianto ketika sedang menemani Presiden Jokowi memantau akses sodetan menuju IKN pada Selasa (24/8/2021).

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dinilai Prabowo sudah melewati segala pertimbangan dan studi yang matah sehingga langkah pemindahan ini sudah harus diwujudkan.

“Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” pungkas Prabowo.

Presiden Joko Widodo juga sudah meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan pada Selasa (24/8/2021).

“Kita melihat ini melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” ujar Presiden di lokasi.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 15.33 WITA dan tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. 

Ketiganya tampak berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau langsung dengan menggunakan teropong.

“Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja,” ucapnya menambahkan. (cr03)