Bandung, CNN Indonesia -- Tim riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan 72 persen atau 44 dari total 61 sampel klinis pasien Covid-19 telah terinfeksi varian Delta.

Sebelumnya, LIPI sebagai salah satu institusi dalam konsorsium surveilans genom SARS-CoV-2 telah menerima 104 sampel klinis pasien COVID-19 dari Balitbangkes (Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan)

Kementerian Kesehatan RI untuk dilakukan analisis whole genome sequencing (WGS). Sebagian sampel itu berasal dari Karawang.

Hingga 21 Juni 2021, LIPI sudah selesai mengidentifikasi 61 sampel dimana 44 di antaranya mengandung virus SARS-CoV-2 varian Delta.

Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI Anik Budhi Dharmayanthi berharap sisa sampel sebanyak 38 sampel bisa selesai diidentifikasi dalam beberapa minggu ke depan.

"Dua jenis variant of concern (VoC) telah berhasil diidentifikasi yaitu B.1617.2 atau varian Delta sebanyak 44 sampel dan B.1.1.7 atau varian alpha sebanyak 3 sampel," kata dalam keterangannya, Senin (22/6).

Sementara sisa 14 sampel lain menurut Peneliti bidang mikrobiologi dari Pusat Penelitian Biologi LIPI,Sugiyono merupakan varian lama yang tidak masuk dalam VoC.

Lebih lanjut Anik menyebut hasil tersebut pun sudah dimasukkan dalam data internasional yang mengumpulkan data varian virus influenza, Global initiative on sharing all influenza data (GISAID).

Saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, beberapa wilayah seperti Jakarta, Kudus, dan Bangkalan melaporkan adanya varian baru virus corona dalam pasien yang teridentifikasi sebagai virus korona varian Delta.

Terbaru, varian Delta juga telah terdeteksi di Karawang, Jawa Barat.

Identifikasi varian Delta ini menjadi yang pertama ditemukan di Jawa Barat, namun hal tersebut tidak serta merta mengimplikasikan bahwa varian ini baru saja muncul di daerah ini.

"Proporsi kemunculan varian Delta memang cukup besar dari sampel-sampel yang sudah dianalisa genomnya, yaitu sekitar 72 persen dari 61 sampel.

Namun, perlu hati-hati juga menginterpretasikan karena belum tentu sebanyak itu pula proporsi di lapangan terkait varian yang beredar," ujar Peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Anggia Prasetyoputri menambahkan.

Anggia menjelaskan bahwa awal mula kemunculan varian Delta di Jawa Barat belum dapat dipastikan, sehingga diperlukan pemantauan terhadap pasien, penelusuran kontak, dan investigasi kasus lebih mendalam.

Virus corona varian Delta atau SARS-CoV.2 B.1.617.2 merupakan mutasi dari Covid-19 yang selama ini mewabah (SARS-CoV.2 B.1.617).

Virus ini pertama kali terdeteksi di India pada akhir 2020, dan resmi dinamakan varian Delta oleh World Health Organization (WHO) pada 31 Mei 2021, serta dikategorikan sebagai Variant of Concern (VOC).

"Saat ini ada empat VOC, yaitu Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1) dan yang terbaru adalah Delta (B.1.617.2)," kata peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI yang juga merupakan Ketua Tim Riset Whole Genome Sequencing (WGS) LIPI Sugiyono Saputra.

Sugiyono menyebutkan varian Delta yang termasuk dalam VOC ini memiliki tingkat infeksi yang cenderung lebih tinggi.

"Variant of concern (VOC) merupakan bagian dari variant of interest (VOI) yang melalui penilaian komparatif, mampu menyebabkan peningkatan penularan (transmisi), peningkatan virulensi atau gejala klinis, atau dapat menurunkan efektivitas dalam upaya penanggulangan seperti vaksin dan terapi," katanya.

Menyikapi beredarnya surat dari Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI untuk civitas pusat penelitian tersebut, terkait imbauan untuk bekerja dari rumah,

Pelaksana Harian Kepala LIPI Agus Haryono menegaskan surat tersebut dibuat untuk kalangan internal agar memperketat protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus.

"LIPI mendukung pola kerja fleksibel, terlebih selama masa pandemi," ujar Agus.

Untuk pencegahan ekstra, Agus menyebutkan, lakukan disinfeksi ruangan lebih sering.

"Publik juga harus terus menjalankan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memakai masker dua lapis, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan keluar rumah untuk urusan yang penting saja," tuturnya.

(hyg/eks)

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor menganggap manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, kurang cantik. Firman menyebut Moeldoko sangat terlihat ingin merebut kepemimpinan Demokrat.

Hal itu diungkapkannya seiring dengan penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021). "Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," ucap Firman, dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Menurut Firman, kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko. Sejumlah pihak yang membantu Moeldoko menduduki kursi ketua umum versi KLB juga disebutnya bersalah.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," jelas Firman.

Tak hanya itu, dalam hal ini, Firman menganggap Moeldoko tak menunjukkan sikap seorang negarawan. Pasalnya, Moeldoko memilih menjadi ketua umum saat Demokrat tengah bermasalah.

Firman melanjutkan, seharusnya Moeldoko mendirikan partai baru untuk mencapai visi misinya sendiri. "Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," lanjutnya.

Lebih lanjut, Firman menyoroti alasan peserta KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Firman menganggap janggal para peserta memilih Moeldoko yang bukan berasal dari Demokrat untuk memimpin partai.

"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai," kata Firman. "Tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif."

Karena itu, Firman menyebut istana harusnya menegur Moeldoko atas kejadian itu. Penetapan Moeldoko secara aklamasi di KLB Demokrat justru menimbulkan konflik berkepanjangan.

"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," tukasnya.

AHY: Sudah Terang Benderang

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkit pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko. Dilansir TribunWow.com, AHY menganggap Moeldoko telah memungkiri bantahan soal keterlibatan dalam kudeta Demokrat.

Hal itu terkait dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Konferensi Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Menurut AHY, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini sudah terbukti. "Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak," ucap AHY, dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

"Ini sudah terang benderang." AHY mengatakan, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini terlihat jelas. Ia lantas mengungkit pernyataan Moeldoko yang sempat menampik tudingan dari Demokrat.

"Terbukti ketika diminta pelaku GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat), tadi kita saksikan, walaupun acaranya tertutup tapi bisa kita ikuti," ucap AHY.

"Bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut." "Kita dengar bersama tadi, tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko meruntuhkan seluruh pernyataan yang diucapkan sebelumnya."

"Yang katanya tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat," sambungnya. Ia menambahkan, munculnya nama Moeldoko dalam KLB Sumut menujukkan adanya keterlibatan pihak luar dalam kudeta Demokrat.

Tak hanya itu, AHY pun menduga Moeldoko yang menjadi dalang diselenggarakannya KLB. "Bahkan mengatakan semua ini masalah internal Demokrat. Nyatanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat," terang AHY.

"Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat." "Segelintir mantan kader yang semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko."

"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan ia pungkiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," tandasnya.