Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh disebut tengah menyapa Partai Golkar untuk membangun koalisi di Pemilu 2024. Pertemuan antara ketua umum kedua partai politik (parpol) pun disebut sudah sering dilakukan guna membahas berbagai hal.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan rencana pertemuan antara Surya Paloh dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto merupakan hal wajar. Menurutnya, Surya dan Airlangga kerap bertemu membahas banyak hal, termasuk politik.

"Kalau ketum saya Pak Surya dengan Golkar memang tidak bisa pisahkan secara historis. Pak Surya besar dari Golkar dan membesarkan Golkar, punya hubungan historis," kata Ali saat dihubungi CNNIndonesia.com (9/11).

"Juga mungkin bicara masalah pilpres, jadi mungkin bukan isu baru itu," tambah dia. Ali menilai, peluang NasDem dan Golkar berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 terbuka.

Namun, dia menekankan, pihaknya ingin koalisi tersebut dibangun tanpa syarat, melainkan demi kepentingan bangsa.

"Pertanyaannya maukah kemudian Ketum Golkar berkoalisi dengan tanpa syarat. Umpamanya NasDem mau bentuk koalisi partai menghadapi pilpres dengan tidak mempersyaratkan kader NasDem harus menjadi apa-apa, betul-betul koalisi kepartaian untuk kepentingan bangsa," tegas Ali lagi.

Ali juga berkata pembicaraan soal koalisi harus dilakukan secara serius. Menurutnya, koalisi harus melahirkan pemimpin yang benar-benar diharapkan rakyat pada Pilpres 2024.

"Menempatkan momentum cari pemimpin yang bisa bawa kesejahteraan [dan] melanjutkan apa yang telah dilaksanakan pemerintahan hari ini," ujarnya.

Ali menyampaikan partainya memandang cara terbaik mencari pasangan capres dan cawapres 2024 ialah lewat pagelaran konvensi. Pasalnya, menurutnya, banyak tokoh di luar parpol yang memiliki integritas saat ini.

Ali mengajak parpol lain berani melepaskan ego dalam mencari pasangan capres dan cawapres untuk diusung di Pilpres 2024 mendatang.

Dia mengingatkan, parpol harus mengubah cara berpikir dari pihak yang merasa paling tahu keinginan rakyat menjadi pihak yang mendengar keinginan rakyat soal sosok pemimpin di Pilpres 2024.

"Maka kami menawarkan melakukan konvensi untuk rekrutmen capres, tapi kami sadar ini bukan hal mudah karena harus ada keberanian kita melepas ego masing-masing parpol.

Sebelumnya, analis komunikasi politik Gun Gun Heryanto memprediksi Golkar dan Nasdem bakal menginisiasi salah satu dari tiga poros pada Pilpres 2024.

Gun Gun mengatakan, dilihat pergerakan partai politik, pada pilpres 2024 mendatang memiliki kecenderungan akan terdapat tiga poros. Kemungkinan, poros pertama akan diisi PDIP dan Gerindra yang bisa saja mencalonkan pasangan capres Prabowo Subianto-Puan Maharani.

"Secara chemistry tidak ada masalah Prabowo dan Puan. Sementara poros kedua, akan diinisiasi oleh Golkar dan NasDem. Golkar akan menjadikan Airlangga sebagai kandidat yang didorong. Entah itu RI 1 atau RI 2," ucap Gun Gun kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/11).

Merespons, Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan parpolnya membuka pintu koalisi dengan parpol manapun di Pilpres 2024, termasuk NasDem.

Namun, ia menegaskan, pihaknya akan tetap memperjuangkan keputusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019 yang memutuskan mengusung Airlangga sebagai capres di Pilpres 2024.

"Kalau koalisi itu istilahnya bukan bisik-bisik, tapi keniscayaan dalam sistem pemilu sekarang. Partai apapun nanti pasti ada titik temu, yang pasti Golkar sampai saat ini taat hasil Munas, Airlangga capres," ujar Firman kepada wartawan (8/11).

(mts/ain)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110094939-32-719054/bekal-historis-surya-paloh-disebut-jadi-isu-koalisi-nasdem-golkar

VIVA – Kehadiran Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan pimpinan partai politik (parpol) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara menegaskan bahwa partai itu kini jadi parpol pendukung pemerintah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi.

"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga dilansir dari Antara, Kamis, 26 Agustus 2021. 

PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan, lanjut dia telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi.

Menurut dia, pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Viva Yoga menjelaskan, Zulkifli menyampaikan masukan kepada Presiden Jokowi khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19.

"PAN mendukung penanganan pemerintah soal pemberantasan pandemi COVID-19, terutama soal kebijakan PPKM, protokol kesehatan, dan mempercepat program vaksinasi untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity," ujarnya.

Dia juga menegaskan, PAN mendukung pemerintah dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan kebijakan ekonomi yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Rabu petang dapat memperkuat gotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Jokowi dengan Para Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah didampingi para Sekjen Partai.

"Pertemuan kali ini selain dihadiri Ketum dan Sekjen dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PPP, juga dihadiri PAN. Semangat bergotong royong dan memberikan energi positif bagi Pemerintah untuk menangani Pandemi sangat terasa," kata Hasto.

Seluruh Ketum Parpol yang hadir, lanjut dia, merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa, dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi pandemi sudah pada track yang benar. (Ant)

GenPI.co - Wacana koalisi partai Poros Islam pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat usai pertemuan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, bisa jadi koalisi Poros Islam tersebut bakal ambrol di tengah jalan. Peneliti dari Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho turut menyoroti keinginan tersebut.

Dia lantas menyarankan kepada partai-partai tersebut agar lebih dekat dengan partai penguasa di Indonesia.

"Mereka lebih aman bergabung dengan partai besar, yang kemungkinan akan mengusung tokohnya pada Pilpres 2024," jelas Catur Nugroho melalui pesan teks kepada GenPI.co, Jumat (25/5).

Catur Nugroho membeberkan, keadaan itu lebih realistis lantaran beberapa partai Islam pun memiliki pandangan yang berbeda.

Dengan demikian, koalisi yang akan diusung pada Pilpres 2024 dari partai Islam pun sulit direalisasikan. Menurut dia, PKS dan PPP sebenarnya memiliki pandangan politik yang berbeda, dilihat dari sejarah.

"Saya melihat PPP kemungkinan bergabung dengan poros itu sebesar 50 persen. Sebab, saya rasa PPP agak 'alergi' dengan PKS," bebernya.

Selain itu, Catur Nugroho membongkar kekuatan tokoh partai poros Islam yang kurang memiliki kekuatan pada Pilpres 2024. Sebab, Catur Nugroho menilai, hal itu sudah terlihat dalam perolehan kursi di DPR yang mana partai Islam kalah dengan nasionalis.

"Partai Islam kalah cukup jauh dengan nasionalis, seperti Gerindra, PDIP, atau Demokrat," pungkas Catur Nugroho.(*)