JAKARTA (VOA) — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis lalu (27/8) mengadakan pertemuan dengan perwakilan Taliban di kantor Biro Politik Taliban di Ibu Kota Doha, Qatar.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, dia menyampaikan tiga harapan pemerintah Indonesia pada pemerintahan baru Afghanistan yaitu pemerintahan yang inklusif, penghormatan pada hak-hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi sarang teroris.

Pertemuan itu terjadi sebelas hari setelah Taliban menguasai Ibu Kota Kabul dan lima hari menjelang tenggat akhir penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Retno tidak menyebutkan siapa petinggi Taliban yang ditemuinya di Doha itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOA, Minggu (29/8) menjelaskan pemerintah Indonesia tidak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dan akan terus mengikuti perkembangan proses internal yang sedang berlangsung di negara Asia Tengah itu.

"Apakah mereka bisa membangun satu pemerintahan atau satu sistem politik yang inklusif. Tiga hal yang disampaikan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) menjadi catatan penting buat Indonesia dan saya yakin banyak negara juga memiliki pandangan yang serupa. Jadi hal-hal itu kita harapkan bisa tercapai karena itu akan menciptakan kondisi yang lebih menjanjikan bagi perkembangan Afghanistan dari sekarang dan ke depan," kata Faizasyah.

Tak Otomatis Akui Pemerintahan Taliban

Menurut Faizasyah, kunjungan Retno ke kantor Biro Politik Taliban di Doha tidak otomatis berarti pemerintah Indonesia mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Faizasyah menambahkan membangun komunikasi merupakan sebuah hal yang harus dilakukan dalam menyikapi perkembangan terbaru di Afghanistan.

Apalagi Retno juga sudah banyak berinteraksi dengan Taliban dalam beragam pertemuan membahas proses perdamaian di Afghanistan.

"Pertemuan kemarin adalah bagian dari katakanlah membangun komunikasi untuk mengetahui lebih khusus lagi apa rencana ke depan dari pihak Taliban dan dari sisi lain juga menyampaikan sisi pandangan Indonesia yang kita harapan bisa diperhatian dan diimplementasikan oleh pihak Taliban," kata Faizasyah.

Faizasyah mengungkapkan pertemuan antara Retno dan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban itu berlangsung lebih dari sejam. Namun dia menolak menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas antara kedua pihak.

Faizasyah menyebutkan Retno menyampaikan harapan pemerintah Indonesia kepada Taliban dan pihak Taliban juga menjelaskan mengenai rencana mereka ke depan dalam memerintah Afghanistan.

Faizasyah mengakui ketiga tuntutan disampaikan Retno dalam pertemuan dengan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban di Doha tersebut juga menjadi harapan masyarakat internasional.

Namun dia mengatakan pemerintah Indonesia berharap Taliban tidak lagi seperti dua daswarsa lalu ketika berkuasa untuk pertama kalinya di Afghanistan.

Pengamat: Ada Peluang Pemerintahan Taliban Diterima Masyarakat Internasional

Pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto mengatakan Indonesia tidak akan memaknai kemenangan Taliban sebagai bagian dari perdamaian namun dia menilai ada harapan pemerintahan baru Afghanistan di bawah kendali Taliban akan diterima oleh masyarakat internasonal.

Namun ada catatan khusus tentang Taliban ketika berkuasa 20 tahun lalu sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengakui pemerintahan Taliban.

Nanto mengatakan, pemerintah Indonesia sepertinya ingin melihat apakah Afghanistan di bawah Taliban bisa dipercaya menjadi bagian dari komunitas internasional yang bertanggung jawab. Namun Indonesia memahami kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

"Dari situ, salah satu cirinya adalah Indonesia tidak takut untuk encari tahu langsung kepada Taliban. Tapi juga Indonesia berpegang teguh kepada nilai-nilai komunitas internasional, seperti menjaga kedamaian di kawasan, bagaimana Taliban memperlakukan warga negaranya sesuai standar katakanlah hak asasi manusia yang berlaku," ujar Nanto.

Menurut Nanto, pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban di Doha menunjukkan pemerintah Indonesia berperan aktif untuk mendorong Taliban agar memerintah Afghanistan mengikuti kebiasaan internasional. [fw/em]

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menjelaskan Indonesia sejak 2019 tergabung dalam Troika Plus. Troika Plus adalah kumpulan negara yang bersama-sama mencari solusi damai atas konflik pemerintah Afghanistan dengan Taliban.

"Indonesia ikut dalam proses yang disebut dengan Troika Plus. Melalui kesertaan tersebut, Indonesia berkesempatan berkomunikasi dengan para pihak yang berseberangan, yaitu Republik Afghanistan dan Taliban," kata juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah saat berbincang dengan detikcom, Selasa (17/8/2021).

"Troika itu disponsori oleh Qatar dan kita merupakan salah satu negara yang diundang," imbuhnya.

Faizasyah tak menampik bila dikatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam Troika Plus, seperti Jerman dan Norwegia, juga berkomunikasi dengan Taliban.

"Adalah satu keniscayaan bila negara-negara yang ikut serta dalam dialog tersebut berinteraksi dan berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk Taliban. Jadi dengan demikian, sejak beberapa waktu lalu, sudah ada komunikasi, tapi dalam proses atau track yang berbeda," terang Faizasyah.

Lebih lanjut Faizasyah mengingatkan, Direktur Jenderal (Dirjen) Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Abdul Kadir Jailani, beberapa hari lalu juga sempat komunikasi dengan pimpinan Taliban secara virtual.

"Kemudian secara terpisah, beberapa hari lalu dirjen di Kemlu, Pak Abdul Kadir, ada berdialog dengan pihak Taliban. Komunikasi ini juga bisa dilihat sebagai bagian dari proses Troika Plus. Silakan dicek di akun tweet-nya Pak Kadir," sebutnya.

Karena itu, Faizasyah menyebutkan publik di Tanah Air mengetahui bahwa Indonesia memang berkesempatan untuk berkomunikasi dengan Taliban. Bahkan Indonesia juga memiliki andil dalam mempertemukan ulama-ulama Tanah Air dengan ulama-ulama Afghanistan.

"Publik mengetahui bahwa Indonesia menjadi bagian dari proses untuk mencari solusi damai atas konflik di sana dan berkomunikasi dengan semua pihak di Afghanistan," tutur Faizasyah.

"Indonesia juga berkontribusi dalam kegiatan yang mempertemukan para ulama Afghanistan dengan ulama Indonesia, mempertemukan perempuan-perempuan muslim berpengaruh di Indonesia dengan pihak-pihak terkait. Jadi kesemuanya adalah bagian dari kerja diplomasi Indonesia," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, legislator PPP Syaifullah Tamliha menyebut keakraban yang terjalin antara Presiden Jokowi dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Namun, dia mengatakan, Jokowi juga menjalin komunikasi dengan pemimpin Taliban, yang berpusat di Doha, Qatar.

"Meskipun Presiden Jokowi tampak menunjukkan 'keakraban' dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, yang sekarang memilih kabur ke Tajikistan, Indonesia, menurut informasi yang saya peroleh, diam-diam Presiden Jokowi juga terus-menerus menjalin hubungan dengan pimpinan pejuang Taliban yang berpusat di Doha, Qatar," ujar Tamliha kepada wartawan, Selasa (17/8).

"Terakhir beberapa bulan yang lalu Menlu RI Retno Marsudi juga berkunjung ke Doha, yang tentunya mengemban misi yang sama," sambung dia.

(zak/gbr)