Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Terbitnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi masih menuai pro dan kontra.

Ada sebagian pihak yang menilai aturan ini melegalkan zina kaaena mengecualikan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi jika ada persetujuan korban. Di sisi lain, pihak yang mendukung menilai aturan ini dapat mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengingatkan ada konsekuensi yang akan dihadapi pihak kampus apabila tidak menerapkan Permendikbud 30 tersebut.

"Ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan Permen [Peraturan Menteri] menyebut secara eksplisit 22 perilaku yang menjadi kekerasan seksual. Definisinya apa, baik fisik, verbal, bahkan digital. Dan semua bentuk tindakan ini akan ada konsekuensi sanksi administratif," jelas Nadiem dalam program Merdeka Belajar yang ditayangkan YouTube Kemendikbud RI, Jumat (12/11).

Sanksi Bagi Pelaku dan Perguruan Tinggi

 

Nadiem Ancam Turunkan Akreditasi Kampus yang Tak Laksanakan Permendikbud 30 (1)
Ilustrasi kekerasan seksual. Foto: Shutter Stock

 

 

Terkait sanksi bagi pelaku, Nadiem menyebut pemberiannya tidak akan disamakan pada tiap-tiap perilaku kekerasan seksual yang dilakukan pelakunya. Nantinya akan diatur sanksi ringan hingga berat bagi pelakunya, entah itu mahasiswa atau dosen pengajar. 

"Tidak semua perilaku tadi sanksinya sama. Kita ada gradasi, mulai dari sanksi ringan formatnya seperti teguran tertulis atau permohonan maaf, sampai dengan berat. Terberat tentunya adalah pemberhentian sebagai mahasiswa atau sebagai jabatan dosen dan lainnya," tutur dia.

Selain itu, nantinya pelaku kekerasan seksual di kampus yang diganjar sanksi ringan dan sedang wajib mengikuti program konseling. Biaya konselingkan dibebankan kepada pelaku, dan hasilnya akan menjadi dasar pimpinan perguruan tinggal untuk menerbitkan surat bahwa dia sudah disanksi.

Di sisi lain, pihak kampus yang tidak menjalankan Permendikbud 30 ini juga siap-siap diberikan sanksi oleh Nadiem.

"Dan ada pun sanksi untuk perguruan tingginya di mana kalau tidak melakukan proses PPKS ini, sesuai Permen ini ada berbagai macam sanksi dari keuangan sampai akreditasi. Kalau kita tidak melakukan ini, banyak kampus tidak merasakan urgensi dan keseriusan pemerintah untuk menangani kekerasan seperti ini," jelas dia.

Aturan terkait sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak melaksanakan Permendikbud 30 tertuang di Pasal 19, yang bertuliskan: 

Pasal 19

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

  1. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
  2. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Nadiem menegaskan Permendikbud 30 tidak sama sekali menuliskan melegalkan atau menghalalkan tindakan asusila. Ia juga secara tegas hanya hal-hal yang menyangkut ruang lingkup kekerasan seksual yang diatur, serta penggodokannya dilakukan berdasarkan kesaksian para korban kekerasan seksual .

"Fokus daripada Permen ini adalah korban. Ini mohon dimengerti, kita lihat dari perspektif korban. Kalau merancang peraturan, kita merancang aktivitas dalam perspektif kekerasan seksual yang bisa dialami korban tersebut," lanjut dia.

 

 

Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/nadiem-ancam-turunkan-akreditasi-kampus-yang-tak-laksanakan-permendikbud-30-1wtjnZ6BP3F/full

 

 
Diterbitkan di Berita

TEMPO.COJakarta - Universitas Indonesia (UI) berhasil menduduki peringkat pertama di tanah air, dan peringkat kelima di Asia Tenggara, serta peringkat 301-400 di dunia versi Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2022 By Subject untuk rumpun ilmu Arts and Humanities. Pemeringkatan tersebut diumumkan melalui laman resmi THE World University Rankings.

Dalam mengukur kinerja perguruan tinggi, THE WUR by Subject 2022 menggunakan indikator yang sama dengan THE WUR 2022. Indikator tersebut telah dikalibrasi untuk menyesuaikan setiap bidang ilmu.

THE WUR by Subject 2022 dalam bidang Arts and Humanities melakukan penilaian pemeringkatan berdasarkan lima indikator, yaitu Industry Income (2,5 persen), International Outlook (7,5 persen), Teaching (37,4 persen), Research (37,6 persen), dan Citations (15 persen).

Pada indikator Industry Income, UI berhasil mencapai nilai sempurna (100) yang menjadikannya termasuk ke dalam jajaran lima besar universitas dengan indikator Industry Income tertinggi di dunia.

UI juga merupakan satu-satunya universitas di Indonesia yang berhasil masuk dalam kategori THE WUR by Subject 2022 dalam bidang Arts and Humanities. Atas pencapaian berada pada posisi terbaik di Indonesia tersebut, Rektor UI Ari Kuncoro merasa bangga.

Sepanjang satu tahun ini, menurutnya, ketika kita semua masih berada dalam situasi keprihatinan akibat pandemi Covid-19, UI tidak surut melakukan berbagai kegiatan terkait Tri Dharma. 

"Dedikasi bagi negeri, kami buktikan lewat inovasi dan pengabdian masyarakat, terutama yang kami harap mampu berdampak bagi kita semua. Semua kerja keras tersebut seolah terbayar atas pemeringkatan UI yang hingga November 2021 selalu menjadi yang terbaik," ujar dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 November 2021. 

Pencapaian ini menunjukkan bahwa hasil kinerja dan kolaborasi seluruh elemen yang ada di UI, berbuah positif. UI yang saat ini menuju entrepreneurial university, berupaya meningkatkan rankingnya di Asia, dan untuk diperhitungkan dalam daftar kampus dunia.

"Tahun depan saya berharap agar skor yang masih kecil di bidang tertentu, dapat dipacu untuk mewujudkan UI menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dan semakin direkognisi di skala global. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UI atas semua kerja keras selama ini, sehingga UI menjadi perguruan tinggi peringkat pertama di Indonesia," ujar dia. 

Di kawasan Asia Tenggara, hanya delapan universitas yang berhasil masuk ke dalam subjek Arts and Humanities. UI memperoleh peringkat kelima dari delapan institusi di wilayah Asia Tenggara, yakni berada di atas Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi MARA.

Indikator yang unggul dari UI di wilayah Asia Tenggara adalah indikator Industry Income di peringkat pertama. Pemeringkatan pada rumpun ilmu ini menyoroti universitas-universitas yang memimpin di seluruh disiplin ilmu berikut: Art, Performing Arts and Design; Languages, Literature and Linguistics; History, Philosophy and Theology; Architecture; dan Archaeology.

Pada tabel pemeringkatan tahun ini, THE WUR by Subject 2022 dalam bidang Arts and Humanities mencakup 606 universitas, naik dari 565 tahun lalu.

Reporter: Irsyan Hasyim (Kontributor) Editor: Erwin Prima

 

Sumber: https://tekno.tempo.co/read/1527236/ui-masuk-5-besar-kampus-asia-tenggara-versi-the-wur-arts-and-humanities-2022/full&view=ok

 

Diterbitkan di Berita

damailahindonesiaku.com Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot mengatakan bahwa ada mahasiswa dan dosen di kampus-kampus besar Indonesia yang terpapar radikalisme.

“Dari hasil penelitian, kampus-kampus besar di Indonesia sudah ada yang terpapar paham radikalisme,” kata Adrianus dalam seminar bertajuk “Pendidikan dan Pembangunan Perdesaan yang Berwawasan Kebangsaan” dikutip Antara, Rabu (21/9/2021).

Ia berpandangan, apabila mahasiswa telah terpapar paham radikalisme, maka masyarakat umum akan menjadi lebih rentan. Apalagi, jika paham radikalisme mulai memengaruhi lapisan masyarakat umum yang berasal dari tingkat pendidikan yang lebih rendah.

“Mahasiswa saja sudah terpapar, dosen juga sudah terpapar. Kalau kita biarkan, akan jadi apa Indonesia?” ujar dia. Berdasarkan pandangan Adrianus, terdapat tren yang sedang meningkat dan memengaruhi semua perilaku penduduk dunia, termasuk memengaruhi perilaku akademisi.

Dalam tren tersebut, kata dia, terdapat pengaruh-pengaruh yang sulit untuk diantisipasi. “Seperti kemenangan Taliban di Afghanistan, pasti akan berpengaruh,” ucap anggota DPR fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Oleh karena itu, ia meminta kepada mahasiswa agar dapat bertindak lebih kritis guna menghadapi pengaruh-pengaruh tersebut. Adrianus meyakini bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam melindungi akademisi saat menghadapi pengaruh radikal.

Untuk itu, ia juga mengatakan bahwa Pancasila tidak boleh diubah atau dihilangkan dari sistem pendidikan Indonesia.

“Kami (Komisi X DPR) mendorong penyempurnaan sistem pendidikan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan catatan Pancasila harus tetap menjadi landasan filosofis dan ideologis pendidikan di Indonesia,” tutur Adrianus.

Penyempurnaan sistem pendidikan bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan akademisi Indonesia yang berubah akibat perkembangan zaman.

Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dan filosofis pendidikan Indonesia diyakini dapat menjadi acuan bagi para akademisi untuk berlaku kritis dalam menghadapi pengaruh-pengaruh radikal.

“Bagi mereka yang berpikir untuk memasukkan ideologi lain dalam pendidikan, silakan minggir,” kata Adrianus.

Diterbitkan di Berita
Anatasia Anjani - detikEdu Jakarta - Institut Teknologi Bandung (ITB) akan menjadi kampus cashless society dalam tiap transaksi keuangan. Hal tersebut merupakan program rencana induk pengembangan ITB tahun 2020-2025.

Program tersebut mencakup strategi untuk melakukan transformasi kelembagaan, kedua transformasi modal manusia, pendidikan 4.0, dan sistem inovasi budaya ilmiah unggul. Sehingga transfer dan komersialisasi ilmu di ITB bisa berjalan.

"Ada siklus yang dimulai dari perencanaan, program, melakukan penganggaran, eksekusi, dan monitoring. Close look harus terjadi di ITB. Kami mencoba mengupgrade sistem keuangan yang menjadi pemicu dari sistem-sistem lainnya," ujar Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh dalam ITB Talks di YouTube resmi ITB, Kamis (2/9/2021).

"Keuangan jangan menjadi rajanya tapi harus mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di ITB. Salah satu yang ingin dicapai yaitu membuat cashless society di ITB," sambung Abduh.

Ia juga menyampaikan bahwa kampus cashless society dapat terjadi jika ada kerja sama antar kampus bank perbankan dan yang lainnya. Digitalisasi sistem di luar juga dapat mendukung tercapainya cashless society.

Berikut adalah penjelasan mengenai cashless society yang terdiri dari beberapa layanan:

1. Layanan Non Tunai bagi Mahasiswa

KTM tidak hanya ID mahasiswa melainkan sudah terintegrasi seperti tap cash, e-money, flazz, dan Brizzi. Melalui layanan ini mahasiswa dapat menggunakan pembayaran untuk lingkungan ITB seperti kantin, bayar parkir, maupun di luar seperti bayar tol.

KTM juga akan digunakan sebagai sistem presensi kuliah, akses masuk fasilitas ITB.

2. Layanan Non Tunai QR Code

QR Code telah digunakan di berbagai fasilitas di ITB seperti perpustakaan, klinik kesehatan, sarana olahraga, selain itu civitas ITB dapat melakukan transaksi non tunai dengan memindai QRIS di fasilitas pembayaran melalui uang elektronik dan dompet elektronik seperti link aja, gopay, ovo, mobile banking.

3. Layanan Non Tunai Kartu Kredit Korporasi

Untuk mendukung kegiatan kampus kartu ini disediakan oleh pimpinan fakultas, pimpinan unit kerja ITB. Layanan ini dapat digunakan untuk pembelian buku, langganan aplikasi, pendukung perjalanan dinas.

4. Layanan Non Tunai Kartu Virtual Akun Debit (VAD)

Layanan VAD terhubung dengan beberapa fakultas, sekolah, dan unit kerja di ITB. Dapat bertransaksi melalui ATM atau mesin EDC tempat melakukan transaksi keuangan. Selain itu juga dapat digunakan para dosen untuk penelitian. Para tenaga pendukung dalam belanja nasional harian kampus, para mahasiswa dalam melakukan agenda kampus seperti seminar, lomba, dan sebagainya.

5. Layanan Non Tunai Kartu Virtual Akun Kredit (VAK)

Rekening penampungan virtual yang dapat dikelola fakultas atau sekolah dan unit kerja di ITB. VAK dapat diatur untuk peserta seminar, kerjasama penelitian, dan lain-lain. Sehingga transaksi dapat dipantau secara realtime.

(atj/nwy)

Diterbitkan di Berita

KUASAKATACOM, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang mengaku sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah Kampus Swasta di Jabodetabek, menantang para mahasiswa yang tergabung di BEM UI, untuk bergerak melakukan langkah-langkah konkret, agar keluar dari lilitan berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19. 

Dalam rilis yang diterima, 10 kampus swasta yang menamakan dirinya sebagai BEM Sejabodetabek menyebut BEM UI sangat eksklusif dan hanya mampu berolok-olok terhadap Pemerintahan, khususnya Presiden Joko Widodo. 

Budi Rahmansyah, yang didapuk sebagai Koordinator BEM Sejabodetabek itu mengatakan, mereka menggelar konferensi pers di sebuah cafe Jakarta. Menurut mereka banyak sikap BEM UI yang tidak mewakili perasaan mahasiswa Indonesia. 

“Politik mahasiswa adalah politik pengabdian. Bukan olok-olok. Saat ini, yang kami rasakan, dan banyak dari keluarga mahasiswa yang berduka karena keluarga mereka banyak yang sakit, bahkan meninggal dunia karena Covid. Lalu, BEM UI tanpa pernah mengetahui perasaan kita, mengambil kesempatan politis di saat sulit,” ujar Budi Rahmansyah, Rabu (30/6). 

Budi Rahmansyah merinci, paling tidak, ada 10 BEM dari kampus swasta yang tergabung dalam BEM Sejabodetabek, yang mengecam cara-cara yang dilakukan BEM UI karena menyebut Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lips Service. 

Kesepuluh Kampus Swasta yang menyatakan diri sebagai BEM Sejabodetabek itu adalah BEM Indonesia Banking School, BEM STMIK Jayakarta, BEM STAI Al Aqidah, BEM Universitas Islam Jakarta, BEM STMIK Mercusuar, BEM Universitas Ibnu Chaldun, BEM STIAKIN Sekolah Ilmu Administrasi Kawula Indonesia, BEM Universitas Azzahra, Universitas Bhayangkara, dan BEM STMIK Pranata Indonesia. 

Mereka mengatakan, pergerakan BEM UI sangat eksklusif. Dengan tidak pernah memperhatikan perasaan rakyat miskin yang sebenarnya. Sementara kebutuhan rakyat miskin saat ini adalah bisa segera keluar dari situasi krisis karena Covid-19. 

“Tidak ada korelasinya mengolok-olok Presiden dan perubahan keadaan krisis saat ini. Apakah dengan BEM UI mengolok-olok Pak Jokowi lantas Covid langsung hilang dan krisis langsung selesai?” tukasnya.

Budi beranggapan, saat ini empati adalah respon yang benar dengan kondisi di saat lonjakan pasien Covid-19 sedang melejit.  Dia mengatakan, BEM UI tidak mengerti dan tidak bisa bersikap empati, karena diduga sudah disusupi oleh kelompok kepentingan politik tertentu. 

“Arah gerakan mereka sudah tidak seusai dengan doktrin gerakan mahasiswa yang kita kenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” lanjutnya. 

Model yang diperlihatkan BEM UI, katanya lagi, diduga lebih ke arah gerakan politik praktis. Mengambil alih kekuasaan dengan mengolok-olok Kepala Negara. “Dengan tujuan mengajak untuk membenci Presiden dengan cara olok-olok,” katanya. 

Politik mahasiswa adalah politik Tri Dharma. Membangun Bangsa Negara dengan pengabdian, ketulusan dan kecintaan. Menurut Budi, apa yang dilakukan BEM UI lebih ke arah membangun kebencian. 

“Bagaimana pun mengolok-olok akan selalu melahirkan kebencian. Tidak ada cinta kasih dan pengabdian di balik olok-olok,” pungkasnya.

Diterbitkan di Berita
Puti Yasmin - detikEdu Jakarta - Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama dalam program Merdeka Belajar. Nantinya, mahasiswa dari Unpad bisa mengambil mata kuliah dan terdaftar sebagai mahasiswa non reguler di ITB.

Dikutip dari Instagram resmi Unpad, program ini akan dilaksankan pada semester depan atau semester I 2021/2022. Namun, belum diketahui mata kuliah apa yang akan dibuka bersama.

"Pada semester I tahun akademik 2021/2022, Unpad dan ITB akan mengadakan kerjasama dalam program Kampus Merdeka - Merdeka Belajar," bunyi keterangan tersebut dikutip detikEdu, Jumat (24/6/2021).

Dihubungi detikEdu, Kepala Kantor Humas Unpad Dandi Supriadi juga membenarkan hal tersebut. Dijelaskan, program ini juga berlaku sebaliknya, di mana mahasiswa ITB juga bisa belajar di Unpad melalui program Merdeka Belajar.

"Ya, info tersebut benar. Ini bukan sekadar Unpad ingin ikut kuliah di ITB, tapi ITB juga pengen kuliah di Unpad. Ini program bersama. ITB juga bisa belajar di Unpad," terang dia.

Diketahui, mahasiswa Unpad juga akan mendapatkan berbagai manfaat dalam kerja sama antar dua kampus. Mulai dari belajar mata kuliah di ITB hingga berkesempatan memiliki relasi baru.

Manfaat Kerja sama Merdeka Belajar Unpad dan ITB

1. Mahasiswa Unpad dapat mengambil mata kuliah yang diselenggarakan oleh Dosen ITB

2. Terdapat pilihan mata kuliah dengan kelas bersama mahasiswa ITB

3. Mahasiswa Unpad akan terdaftar sebagai mahasiswa ITB non-reguler

4. Peluang membangun interaksi, relasi, dan kolaborasi dengan mahasiswa ITB

Bagaimana detikers, tertarik ikut program Merdeka Belajar Unpad x ITB nggak nih?

(pay/pal)

Diterbitkan di Berita

Herianto Batubara - detikNews Manokwari - 

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengingatkan ancaman tumbuhnya radikalisme di kampus. Ia meminta semua pihak untuk waspada akan radikalisme.

"Dalam menghadapi ancaman-ancaman radikal ini, mari kita terus dan harus waspada terhadap infiltrasi dan kaderisasi radikalisme, yang masih banyak masuk ke anak-anak, kalangan generasi muda, kampus atau mahasiswa, juga ke keluarga kita," ucap Nyoman Cantiasa dalam keterangannya, Minggu (2/5/2021).

Hal itu Nyoman ungkap di pergelaran forum group discussion (FGD) yang diselenggarakan di Hotel Swiss Bell, Manokwari, Papua Barat. FGD tersebut diikuti berbagai ormas, lembaga, komunitas dan ikatan mahasiswa se-wilayah Provinsi Papua Barat.

Di kesempatan yang sama, Nyoman juga bicara mengenai kelompok separatis yang tumbuh subur di tanah Papua. TNI-Polri, jelas Nyoman, tak segan memberikan tindakan yang tegas jika kelompok tersebut melawan dan hendak memecah belah persatuan Indonesia.

"Namun demikian kalau ada pihak-pihak atau kelompok yang berseberangan dengan kita, yang masih tetap keras kepala, kepala batu, diajak baik-baik tidak mau dan tetap melawan, memberontak, dan angkat senjata kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia, maka terpaksa kita tegakkan hukum tumpas," tegasnya.

 

FGD bersama Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa (Dok TNI AD)
Foto: FGD bersama Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa (Dok TNI AD)

 

Nyoman sangat menyayangkan adanya WNI yang menyeberang dan menjadi bagian dari kelompok separatis. Selain itu, Nyoman prihatin dengan lahirnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama.

"Mari kita kompak, karena agama ini dibangun, dibuat dalam rangka agar manusia atau umat itu menjadi baik. Untuk itu, mari kita cari orang-orang yang memang jelas, cakap untuk bisa menuntun kita di bidang agama kita masing-masing," tutur Nyoman.

"Ada buku yang berjudul 'Destruction Power of Religion', di situ disampaikan bahwa agama itu bisa membangun dan juga bisa menghancurkan. Untuk itu kami berharap, sebagai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan lain sebagainya, mari kita sampaikan kepada saudara-saudara, anak-anak kita, generasi-generasi kita," sambungnya.

(isa/isa)

Diterbitkan di Berita