KBRN, Jakarta: Polemik dan kontroversi penggunaan Ivermectin dalam penanganan COVID-19 tidak membuat keampuhan obat parasit tersebut mengobati penderita COVID-19 terganggu.

Alih-alih tenggelam, berbagai testimoni dan penelitian terbaru justru mengonfirmasi keampuhannya  sebagai obat yang murah dan efektif. 

Penelitian terbaru dari Sheba Medical Center di Tel Hashomer, Israel, menegaskan bahwa Ivermectin, obat yang digunakan untuk melawan parasit di negara-negara dunia ketiga, dapat membantu mengurangi lamanya infeksi bagi orang yang tertular virus corona.

Bahkan, menurut Prof Eli Schwartz - pendiri Center for Travel Medicine and Tropical Disease di Sheba, Ivermectin dapat menekan biaya pengobatan penderita Covid-19 hingga sekitar 1 dolar AS per hari.

Dari penelitian Schwartz juga terbukti 72 persen sukarelawan yang diobati dengan Ivermectin dinyatakan negatif virus pada hari keenam. Sebaliknya, hanya 50 persen dari mereka yang menerima plasebo dinyatakan negatif.

Terkait hal tersebut, menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMY), Mujiono Koesnandar, publik sebenarnya mempertanyakan niat di balik kerasnya tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko beberapa waktu lalu.

ICW saat itu menuding bahwa ada motivasi rente ekonomi dan keuntungan di balik kegigihan Moeldoko memperkenalkan dan membagi-bagikan tablet Ivermectin ke pusat-pusat lonjakan kasus penularan COVID-19 di Tanah Air. 

“Ada hal penting yang menjadi pertanyaan publik terhadap gigihnya ICW merongrong aktivitas social KSP Moeldoko, apa niat di balik itu,” kata Mujiono dalam keterangan tertulis, Minggu (8/8/2021).

Pasalnya, tudingan ICW itu bahkan sama sekali tidak menunjukkan empati terhadap korban yang berjatuhan akibat lonjakan penularan COVID-19.

“Di sisi lain, justru jatuhnya banyak korban itulah yang menjadi alasan KSP Moeldoko menyosialisasikan, bahkan mengirim langsung tablet-tablet Ivermectin secara gratis ke berbagai pusat lonjakan. Itu jauh lebih baik dibanding diam berpangku tangan melihat saudara-saudara se-Tanah Air  berjatuhan menjadi korban COVID,” kata Mujiono. 

Karena itu, menurut Mujiono, wajar bila masyarakat mencurigai ada agenda terselubung ICW untuk memfitnah KSP Moeldoko.

“Ada kesan kuat, alih-alih KSP Moeldoko yang mencari rente ekonomi, justru ICW yang mungkin menjadi bagian dari konspirasi global untuk menolak Ivermectin yang murah-meriah tapi ampuh mengatasi COVID,” kata dia. Bagi Mujiono, itu artinya sama seperti pepatah ‘maling teriak maling’.

“Artinya, tuduhan bahwa para pejabat menyosialisasikan Ivermectin untuk menjadi obat murah dan massal dalam perang melawan pandemi itu didasari niat mengambil rente adalah tuduhan keji, dan bila dihubungkan dengan banyaknya korban, jelas sangat tidak berperikemanusiaan.” 

Namun, menurut Mujiono, pihaknya tidak heran dengan sikap beberapa lembaga swadaya masyarakat yang seperti itu. Dalam sejarah Indonesia ada bukti kuat bahwa agenda LSM tidak bisa dilepaskan dari sikap politik, dan bahkan lebih jauh ideologi pihak donor yang umumnya berasal dari luar negeri. 

“Saya membaca sejarah, pada pertengahan era 1990-an, manakala ada pengusiran dan kekerasan massal kepada  para pendatang, khususnya Muslim dari Timor Leste (Timor Timur saat itu), tak ada satu pun LSM, terutama yang mendapatkan donasi negara-negara Barat, berani bersuara. Padahal, hal sekecil apa pun yang terjadi di Timor Timur saat itu, pasti mereka berteriak,” kata Mujiono.

Ia mengingatkan, saat itu di Indonesia marak keyakinan bahwa pada hal-hal yang merugikan pihak pendonornya, LSM selalu kena ‘sariawan’. 

Di sisi lain, Mujiono percaya, keberadaan LSM sebenarnya bisa menguatkan civil society (masyarakat madani), bila mereka melakukannya dengan jujur dan berdasarkan kejernihan nurani.

“Sayangnya, banyak di antaranya yang rela menjadikan diri jadi apa yang dikatakan peribahasa lama, ‘tong kosong nyaring bunyinya’. Artinya, mereka bersedia berteriak hanya kalau sesuai kepentingan diri, kelompok atau pendonornya saja. Itu yang kami sayangkan,” kata dia.

Sebagai tambahan, selain Sheba Medical Center, penelitian yang diterbitkan awal tahun ini di American Journal of Therapeutics menyoroti bahwa tinjauan oleh Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, yang merangkum temuan dari 27 penelitian tentang efek Ivermectin untuk pencegahan dan pengobatan infeksi COVID-19, menyimpulkan bahwa ivermectin ‘menunjukkan sinyal kuat kemanjuran terapeutik’ terhadap COVID-19.

“Tinjauan lain baru-baru ini menemukan bahwa ivermectin mengurangi kematian hingga 75 persen,” kata laporan itu.

KBRN, Jakarta: PT Harsen Laboratories selaku produsen obat Ivermectin dengan merek Ivermax12 menyampaikan sejumlah permintaan maaf kepada BPOM dan masyarakat Indonesia, atas penyampaian informasi berlebihan dari perusahaan tentang Ivermax12 berkhasiat dalam penyembuhan Covid-19.

"PT Harsen Laboratories menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas informasi yang berlebihan (overclaim) tentang produk Ivermax12 yang kami produksi dan distribusikan.

Kami klarifikasi di sini bahwa izin edar yang kami terima dari BPOM RI untuk Ivermax12 adalah untuk pengobatan cacingan dan bahwa benar Ivermax12 adalah obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter," demikian permintaan maaf tertulis dari Presiden Direktur PT Harsen Laboratories, yang dimuat dalam iklan Harian Kompas, halaman 11, dan dilansir CNN Indonesia, Minggu (18/7/2021).

Haryoseno mengakui, atas klaim berlebihan sejumlah perwakilan perusahaannya di sejumlah media massa, mengakibatkan banyak masyarakat membeli obatnya secara berlebih dan tanpa resep dokter.

"Di berbagai media massa, Sdr Sofia Koswara, Iskandar Purnomo Hadi, dan dr Riyo Kristian Utomo, yang menyebut diri masing-masing sebagai Vice President, Direktur Komunikasi dan Direktur Marketing PT Harsen Laboratories, telah menggiring opini masyarakat untuk melakukan pengobatan Covid-19 sendiri, dan mengakibatkan masyarakat membeli Ivermax12 tanpa resep dan pengawasan dari dokter," tuturnya menambahkan.

Haryoseno juga mengakui pernyataan-pernyataan ketiganya di berbagai media massa telah merugikan integritas dan nama baik Badan POM.

Melalui permintaan maaf tersebut, PT Harsen juga memastikan akan menjalankan rekomendasi dan sanksi yang diberikan BPOM. 

Poin ini menindaklanjuti hasil inspeksi BPOM di salah satu fasilitas produksi Ivermectin, beberapa waktu lalu.

"BPOM RI telah memberikan sanksi kepada PT Harsen Laboratories berupa Penghentian Sementara Kegiatan Fasilitas Produksi Ivermax12," ujar Haryoseno.

Diketahui sebelumnya, awal Juni lalu, Kepala BPOM Penny Lukito mengungkapkan penggunaan bahan baku Ivermectin yang diklaim sebagai obat Covid-19 oleh PT Harsen tidak melalui jalur resmi atau ilegal. 

Penny bahkan menilai proses distribusi obat dengan nama dagang Ivermax 12 juga bermasalah.

"Aspek yang tidak memenuhi adalah penggunaan bahan baku Ivermectin dengan pemasukan tidak melalui jalur resmi. Kategorinya tidak memenuhi ketentuan atau ilegal," ucap Penny melalui konferensi video, Jumat (2/7/2021).

Pertama, kemasan yang dipakai untuk obat tersebut tidak siap edar. 

Kedua, distribusinya tidak melalui jalur distribusi resmi. 

Terakhir, Penny juga mengatakan, PT Harsen tidak mencantumkan masa kedaluwarsa sesuai dengan yang dikeluarkan oleh BPOM.

PT Harsen Laboratories sebelumnya menyebut BPOM telah memblokir gudang Ivermectin. 

Direktur Marketing PT Harsen Laboratories, Riyo Kristian Utomo, menyebut, BPOM sudah melakukan sidak di gudang Ivermectin dan memblokir obat keluar dari pabrik sejak Selasa (29/6/2021).

"BPOM telah menghambat upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari Covid. Sebagai lembaga negara, BPOM seharusnya yang paling bertanggung jawab melindungi rakyat, bukan melucuti senjata rakyat melawan Covid," kata Riyo dalam keterangan tertulis.

Riyo mengklaim Ivermectin telah terbukti ampuh menyembuhkan Covid-19, dengan mengambil contoh penggunaan Ivermectin di Kabupaten Kudus.