Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh disebut tengah menyapa Partai Golkar untuk membangun koalisi di Pemilu 2024. Pertemuan antara ketua umum kedua partai politik (parpol) pun disebut sudah sering dilakukan guna membahas berbagai hal.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan rencana pertemuan antara Surya Paloh dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto merupakan hal wajar. Menurutnya, Surya dan Airlangga kerap bertemu membahas banyak hal, termasuk politik.

"Kalau ketum saya Pak Surya dengan Golkar memang tidak bisa pisahkan secara historis. Pak Surya besar dari Golkar dan membesarkan Golkar, punya hubungan historis," kata Ali saat dihubungi CNNIndonesia.com (9/11).

"Juga mungkin bicara masalah pilpres, jadi mungkin bukan isu baru itu," tambah dia. Ali menilai, peluang NasDem dan Golkar berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 terbuka.

Namun, dia menekankan, pihaknya ingin koalisi tersebut dibangun tanpa syarat, melainkan demi kepentingan bangsa.

"Pertanyaannya maukah kemudian Ketum Golkar berkoalisi dengan tanpa syarat. Umpamanya NasDem mau bentuk koalisi partai menghadapi pilpres dengan tidak mempersyaratkan kader NasDem harus menjadi apa-apa, betul-betul koalisi kepartaian untuk kepentingan bangsa," tegas Ali lagi.

Ali juga berkata pembicaraan soal koalisi harus dilakukan secara serius. Menurutnya, koalisi harus melahirkan pemimpin yang benar-benar diharapkan rakyat pada Pilpres 2024.

"Menempatkan momentum cari pemimpin yang bisa bawa kesejahteraan [dan] melanjutkan apa yang telah dilaksanakan pemerintahan hari ini," ujarnya.

Ali menyampaikan partainya memandang cara terbaik mencari pasangan capres dan cawapres 2024 ialah lewat pagelaran konvensi. Pasalnya, menurutnya, banyak tokoh di luar parpol yang memiliki integritas saat ini.

Ali mengajak parpol lain berani melepaskan ego dalam mencari pasangan capres dan cawapres untuk diusung di Pilpres 2024 mendatang.

Dia mengingatkan, parpol harus mengubah cara berpikir dari pihak yang merasa paling tahu keinginan rakyat menjadi pihak yang mendengar keinginan rakyat soal sosok pemimpin di Pilpres 2024.

"Maka kami menawarkan melakukan konvensi untuk rekrutmen capres, tapi kami sadar ini bukan hal mudah karena harus ada keberanian kita melepas ego masing-masing parpol.

Sebelumnya, analis komunikasi politik Gun Gun Heryanto memprediksi Golkar dan Nasdem bakal menginisiasi salah satu dari tiga poros pada Pilpres 2024.

Gun Gun mengatakan, dilihat pergerakan partai politik, pada pilpres 2024 mendatang memiliki kecenderungan akan terdapat tiga poros. Kemungkinan, poros pertama akan diisi PDIP dan Gerindra yang bisa saja mencalonkan pasangan capres Prabowo Subianto-Puan Maharani.

"Secara chemistry tidak ada masalah Prabowo dan Puan. Sementara poros kedua, akan diinisiasi oleh Golkar dan NasDem. Golkar akan menjadikan Airlangga sebagai kandidat yang didorong. Entah itu RI 1 atau RI 2," ucap Gun Gun kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/11).

Merespons, Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan parpolnya membuka pintu koalisi dengan parpol manapun di Pilpres 2024, termasuk NasDem.

Namun, ia menegaskan, pihaknya akan tetap memperjuangkan keputusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019 yang memutuskan mengusung Airlangga sebagai capres di Pilpres 2024.

"Kalau koalisi itu istilahnya bukan bisik-bisik, tapi keniscayaan dalam sistem pemilu sekarang. Partai apapun nanti pasti ada titik temu, yang pasti Golkar sampai saat ini taat hasil Munas, Airlangga capres," ujar Firman kepada wartawan (8/11).

(mts/ain)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110094939-32-719054/bekal-historis-surya-paloh-disebut-jadi-isu-koalisi-nasdem-golkar

H. Achmad Ristanto hmstimes.com Tiga nama kader Partai Golkar muncul sebagai calon pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR-RI. Mereka adalah Ahmad Doli Kurnia, Melchias Marcus Mekeng dan Adies Kadir.

Namun demikian Ketua DPP Partai Golkar, Adies Kadir kendati namanya masuk sebagai calon pengganti, menepis isu tersebut. Ia menyatakan, semua kader partai yang duduk sebagai anggota dewan berpeluang menempati posisi Wakil Ketua DPR.

“Di Partai Golkar semua kader mempunyai kans, siapa pun punya kans untuk menduduki jabatan tersebut. Kami punya 85 orang semua punya kans menduduki jabatan tersebut,” katanya dalam Konperensi Pers, Sabtu, 25 September 2021.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, siapapun yang nantinya menggantikan Azis Syamsuddin diputuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Karena ketua umum yang memiliki hak prerogatif,” katanya.

Sementara Sumber Media menyebut nama Sekretaris Jenderal Partai Golkar, H. Lodewijk Freidrich Paulus sudah ditetapkan sebagai calon pengganti Azis Syamsuddin di kursi wakil ketua DPR RI.

Nama anggota DPR ini sudah diputuskan sebagai pengganti Azis yang tersandung kasus suap di KPK.

Sudah Mundur

Sebelumnya Adies Kadir juga mengungkapkan, Azis Syamsuddin sudah mengundurkan diri dari posisi sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar. Surat pengundurannya telah disampaikan Azis kepada DPP Partai Golkar.

“Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa saudara Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Golkar,” katanya.

Azis Syamsuddin resmi ditahan KPK pada Sabtu 25 September 2021 dini hari. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Kasus ini bermula saat Azis Syamsuddin menghubungi (mantan) Penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju agar ‘menutup’ perkara yang menjerat Politikus Partai Golkar Aliza Gunado dan dirinya. Untuk itu Robin meminta uang kepada Azis dan Aliza masing-masing sebesar Rp2 miliar.

Dalam melancarkan aksinya, Robin dibantu Maskur Husain seorang pengacara. Robin juga diduga berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Pemberian uang dilakukan sebanyak tiga kali yakni 100 ribu dolar AS, 17.600 dolar Singapura, dan 140.500 dolar Singapura.

Atas tindakannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tiga nama kader Partai Golkar muncul sebagai calon pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR-RI. Mereka adalah Ahmad Doli Kurnia, Melchias Marcus Mekeng dan Adies Kadir.

Namun demikian Ketua DPP Partai Golkar, Adies Kadir kendati namanya masuk sebagai calon pengganti, menepis isu tersebut. Ia menyatakan, semua kader partai yang duduk sebagai anggota dewan berpeluang menempati posisi Wakil Ketua DPR.

“Di Partai Golkar semua kader mempunyai kans, siapa pun punya kans untuk menduduki jabatan tersebut. Kami punya 85 orang semua punya kans menduduki jabatan tersebut,” katanya dalam Konperensi Pers, Sabtu, 25 September 2021.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, siapapun yang nantinya menggantikan Azis Syamsuddin diputuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Karena ketua umum yang memiliki hak prerogatif,” katanya.

Sementara Sumber Media menyebut nama Sekretaris Jenderal Partai Golkar, H. Lodewijk Freidrich Paulus sudah ditetapkan sebagai calon pengganti Azis Syamsuddin di kursi wakil ketua DPR RI. Nama anggota DPR ini sudah diputuskan sebagai pengganti Azis yang tersandung kasus suap di KPK.

Sudah Mundur

Sebelumnya Adies Kadir juga mengungkapkan, Azis Syamsuddin sudah mengundurkan diri dari posisi sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar. Surat pengundurannya telah disampaikan Azis kepada DPP Partai Golkar.

“Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa saudara Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Golkar,” katanya.

Azis Syamsuddin resmi ditahan KPK pada Sabtu 25 September 2021 dini hari. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Kasus ini bermula saat Azis Syamsuddin menghubungi (mantan) Penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju agar ‘menutup’ perkara yang menjerat Politikus Partai Golkar Aliza Gunado dan dirinya. Untuk itu Robin meminta uang kepada Azis dan Aliza masing-masing sebesar Rp2 miliar.

Dalam melancarkan aksinya, Robin dibantu Maskur Husain seorang pengacara. Robin juga diduga berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Pemberian uang dilakukan sebanyak tiga kali yakni 100 ribu dolar AS, 17.600 dolar Singapura, dan 140.500 dolar Singapura.

Atas tindakannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

hops.id Publik sedang ramai mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lantaran menggelar lomba menulis Hormat Bendera menurut Hukum Islam. Topik lomba ini dikritik malah menegaskan islamifobia. Tapi politikus Golkar sih ngelihatnya nggak ada masalah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai lomba tulis artikel BPIP dalam Hari Santri Nasional 2021 tak perlu dianggap kontroversi.

Masih ada yang haramkan hormat bendera

Ace Hasan mengatakan lomba menulis BPIP itu dalam pandangannya sih biasa saja, nggak perlu jadi kontroversi. Secara pilihan tema, menurut politus Golkar ini, bagus malahan lho.

Gimana enggak tulisan yang dilombakan seputar bahasan hormat Merah Putih dalam perspektif Islam serta menyanyikan lagu kebangsaan dalam pandangan Islam. Lomba itu menurutnya justru bisa memupuk rasa cinta Tanah Air para santri kepada bangsa dan negara lho.

“Justru dengan mengadakan lomba seperti ini memperkuat keyakinan kalangan santri bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hormat bendera itu tidak ada masalah menurut ajaran agama Islam,” tuturnya dikutip dari Suara.com, jaringan Hops.id, Sabtu 14 Agustus 2021.

Dalam keterangan lainnya, Ace Hasan mengatakan lomba hormat bendera dalam Islam ini penting sebab faktanya ada sejumlah komunitas Islam yang masih mengharamkan hormat Merah Putih lho.

Padahal setahu Ace Hasan, hukum hormat kepada Merah Putih itu diperbolehkan atau mubah, tidak ada masalah.

“Faktanya bahwa masih ada pihak yang mengharamkan hormat bendera misalnya. Dengan mengadakan lomba artikel dengan tema itu, para santri bisa menggali argumentasi secara ilmiah tentang dua hal tersebut: hukum hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan,” tutur Ace kepada Detikcom.

PKS protes

Dalam keterangannya di akun media sosialnya BPIP mengumumkan lomba tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021. BPIP menggelar lomba: Kompetisi Penulisan Artikel Tingkat Nasional.

Dengan Tema: Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.

Periode Pengumpulan artikel dimulai 10 Agustus-5 Oktober 2021, dengan total hadiah yang disediakan yaitu Rp50 juta.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut mengomentari lomba tulis artikel yang diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka Hari Santri Nasional 2021.

Mardani menilai tema perlombaan tersebut terlalu tendensius. Dan kan harusnya tema lomba bisa mengambil topik lainnya yang lebih relevan dan penting gitu lho.

Misalnya Santri dan Perubahan Iklim atau topik lainnya gitu atau Santri dan pandangannya supaya Indonesia bebas korupsi, menurut Mardani malah lebih bagus dibandin topik yang sedang jadi kontroversi ini.

“Aneh temanya dan terkesan tendensius. Jadi buka luka lama saat dikatakan musuh Pancasila itu agama. BPIP mestinya menyatukan bukan buat kontroversi,” kata Mardani lewat unggahannya di Twitter, Jumat kemarin.

Makanya, saking heran dengan lomba tersebut, Mardani berpandangan BPIP mesti dievaluasi secara total. Sebab terkesan meruncingkan soal agama.

RM.id Rakyat Merdeka - Keberadaan Ikatan Alumni Univeristas Negeri Islam (IKALUIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, sangat penting bagi para alumni. IKALUIN menjadi wadah untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran dan bekerjasama para alumninya untuk kemajuan kampus dan bangsa.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum IKALUIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tb. Ace Hasan Syadzily saat melantik pengurus IKALUIN periode 20202024. Pelantikan dilakukan di Auditorium Utama Harun Nasution, Kampus UIN Jakarta, kemarin.

Pelantikan itu dihadiri secara virtual oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas. Selain itu, hadir juga Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Amany Lubis dan para pengurus IKALUIN baik secara off line maupun online.

Dalam prosesi pelantikan yang menerapkan protokol kesehatan ketat ini, juga diluncurkan aplikasi dan website dan aplikasi IKALUIN.

Dalam sambutannya, Ace sapaan akrab Tb. Ace Hasan Syadzily mengatakan, per 20 Mei 2021, usia UIN Syarif Hidayatullah telah genap 64 tahun. Lulusannya pun sudah diakui masyarakat. Lulusannya banyak menduduki jabatan strategis.

Ada yang menjadi cendekiawan muslim terkemuka, pejabat publik, politisi, guru, dosen, pendidik, pendamping masyarakat, artis, seniman, dan profesi lainnya.

Ace berharap, UIN Syarif Hidayatullah terus bertransformasi jadi kampus modern, namun tetap menjaga semangat pembaharuan Islam.

“Kampus kita telah bertransformasi menjadi kampus yang diperhitungkan baik secara nasional maupun internasional,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Partai Golkar ini.

Menurut Ace, yang membedakan antara alumni UIN Syarif Hidayatullah dengan Perguruan Tinggi lainnya adalah identitas ke-islamannya.

Menurutnya, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah diajarkan tentang pentingnya menjadikan nilai dan etika ke-Islaman sebagai basis dan fondasi moral kehidupan untuk membangun peradaban bangsa ini.

Terakhir, Ace menaruh harapan kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kemampuan akademik dan keilmuan di bidang science dalam menghadapi era industry 4.0. Namun, tetap mempertahankan kulturnya sebagai kampus pembaharuan Islam di Indonesia.

Menutup sambutannya, Ace menyampaikan dua pantun. Ke Ciputat Mencari Buku, Lewat Lebak Bulus Mampir Dulu, Alumni UIN Berbekal Ilmu, Membawa Indonesia Menjadi Negara Maju.

Pantun satunya lagi: Untung Berdagang Harta Dijamin, Banyak Mudharat Tiada Berguna, Islam UIN Rahmatan Lil Alamin, Bersikap Moderat Dalam Beragama. [RCH]

voi.id JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mendesak pemerintah memblokir situs-situs penyebar paham radikalisme. Menyusul maraknya aksi terorisme yang melibatkan orang muda belakangan ini.

"Lintas kementerian atau lembaga misalkan dengan Kominfo agar situs-situs penyebar paham radikal diblok sehingga tidak bisa diakses masyarakat," ujar Adde, Kamis 1 April.

Menurut legislator Golkar itu, peristiwa teror beruntun beberapa hari ini sangat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Terlebih menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terduga teroris jumlahnya bisa mencapai 6.000-an.

Adde pun mengimbau aparat mengungkap tuntas jaringan teroris sampai ke akarnya. "Serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak timbul kepanikan," katanya.

Komisi III DPR, kata dia, akan mendukung peningkatan anggaran BNPT untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terkait aksi terorisme. 

"Komisi III komitmen untuk selalu support kebutuhan baik untuk penangkapan maupun deradikalisasi," katanya.