Liputan6.com, Garut - Bupati Garut Rudy Gunawan membantah dugaan adanya pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat, yang terpapar dan terlibat keanggotaan Negara Islam Indonesia (NII).

“Saya kira tidak ada yang terlibat NII, yakin saya tidak ada, makanya ke lapangan boleh mangadakan itu (pengecekan),” ujar Rudy, selepas Apel di Halaman Setda Garut, Senin (15/11/2021).

Menurutnya, tudingan adanya pejabat di lingkungan Setda Garut terlibat gerakan NII harus melalui kajian yang menyeluruh, sesuai dengan fakta di lapangan. “Komitemennya saya pembinaan tiap Minggu, kalau ditemukan (terlibat NII) sesuai PP itu kita berhentikan,” katanya

Selama ini seluruh Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) Garut wajib menjalankan tugasnya sesuai aturan, dan menyatakan kesetiannya kepada Pancasila dan UUD 45. “Kalau ada paham lain selain Pancasila kita berhentikan,” katanya. 

Koordinasi dengan Kesbangpol

Untuk mengecek adanya dugaan keterlibatan ASN menjadi anggota NII, ujar dia, lembaganya telah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memastikan tuduhan itu. “Tunjuk saja kalau ada, biar kami lakukan pembinaan, kami yakin tidak ada,” kata Rudy.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menuduh sejumlah pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut diduga terlibat dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan salah seorang di antaranya menjabat sebagai salah satu gubernur NII.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Wahyudijaya tidak menampik dugaan itu, namun hal itu perlu dikaji secara menyeluruh untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

 

Sumber: https://www.liputan6.com/regional/read/4711073/bupati-garut-rudy-gunawan-bantah-pejabatnya-terlibat-nii

 

Diterbitkan di Berita

Lisye Sri Rahayu - detikNews Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta polisi mewaspadai gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang diduga melakukan pembaiatan terhadap puluhan warga Garut, Jawa Barat (Jabar). PBNU menilai gerakan NII itu akan menimbulkan propaganda politik.

"Bagi penegak hukum untuk mewaspadai gerakan-gerakan semacam ini yang bisa menimbulkan kerawanan politik dan propaganda yang bisa mengakibatkan memudarkan persatuan dan kesatuan," kata Ketua PBNU, Marsudi Syuhud kepada wartawan, Rabu (6/10/2021) malam.

Marsudi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Hal itu telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

"Kita bangsa Indonesia telah sepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun jika masih ada sekelompok orang yang masih menginginkan bentuk lain seperti NII, DI, Khilafah atau lainnya itu baru merupakan fikrah atau ide," kata dia.

Marsudi mengatakan aktivitas pembaiatan yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia itu melanggar hukum. Baik hukum negara maupun hukum agama.

"Jika ada orang yang masih menginginkan bentuk lain kemudian melakukan aktivitas pembaiatan untuk menanamkan keyakinan agar tidak mengakui NKRI ini maka itu akan berimplikasi hukum, baik itu hukum positif atau hukum (bughot) dalam hukum agama Islam," jelas dia.

Kepada masyarakat, Marsudi mengimbau agar tak tertarik dengan ajakan Negara Islam Indonesia itu. Dia mengatakan ajakan itu dapat menimbulkan perpecahan.

"Dengan demikian saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan ikut-ikutan pada ajakan ajakan orang yang bisa menimbulkan perpecahan," tuturnya.

Marsudi juga mengimbau umat Islam itu menjaga negara. Sebab, menjaga negara, lanjut Marsudi, adalah salah satu keharusan dalam tujuan syariah Islam.

"Bagi umat Islam yang penting harus tetap menjaga negara yang kita sepakat ini, karena Al khifdzu 'alal authony minal maqaashidi adhorury littasyri'i, bahwa menjaga negara adalah salah satu keharusan tujuan syariah," katanya.

Warga di Garut Dibaiat NII

Lurah Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Suherman mengungkapkan soal pembaiatan NII itu. Berdasarkan pengakuan sejumlah anak yang mengaku dibaiat, salah satu doktrin yang diberikan adalah menganggap pemerintah RI thogut.

"Ajarannya yang diterima ya.... menganggap negara ini thogut," ujar Suherman kepada wartawan, Rabu (6/10). Suherman menjelaskan, informasi mengenai puluhan warga dibaiat masuk NII ini terungkap setelah adanya pengakuan salah seorang anak kepada orang tuanya.

Remaja lelaki itu mengaku telah dibaiat dan disyahadatkan kembali oleh seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya kata Suherman, langsung melakukan pendataan. Hasilnya, diketahui ada 59 orang yang didominasi remaja mengaku dibaiat masuk NII.

"Ada 59 kalau didata. Ada orang tua, ada anak-anak," katanya.

(lir/dwia)

Diterbitkan di Berita